Feodalisme di Negeri Egaliter

Oleh Ivan Adilla
gelar Bagindo Sulaiman
Mengajar di Fakultas Sastra Universitas Andalas
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0609/30/humaniora/2986437.htm
=============================

Harian Kompas edisi 29 Agustus 2006 menurunkan berita berjudul “SBY
Akan Terima Gelar Adat”. Konon, gelar Yang Dipatuan Maharajo Pamuncak
Sari Alam itu diberikan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau;
lembaga adat yang kelahirannya dibidani militer dan pada masa Orde
Baru merupakan salah satu pendukung utama Golkar.

Pemberian gelar adat untuk orang di luar Minangkabau bukanlah gejala
baru. Di tahun 1950-an pernah ada rencana memberikan gelar adat Bundo
Kandung kepada Fatmawati, yang saat itu menjadi Ibu Negara. Rencana
itu batal setelah AA Navis berhasil meyakinkan pihak militer bahwa
gelar yang berasal dari tokoh mitos itu tidak layak disandang oleh
Ibu Negara.

Sejak beberapa tahun terakhir, gelar adat telah diberikan kepada
Yusril Ihza Mahendra, Taufik Kiemas, Sri Sultan Hamengku Buwono X,
Surya Paloh, dan Anwar Nasution. Begitu pentingkah gelar adat bagi
pejabat dan pengusaha negeri ini?

Bagi lelaki Minangkabau, gelar adat adalah sebuah kemestian. Pepatah
adat mereka mengatakan, ‘ketek banamo, gadang bagala’ (kecil punya
nama, setelah dewasa diberi gelar). Setiap lelaki yang sudah menikah
tentu diberi gelar adat, yang diumumkan dalam sebuah acara sederhana
saat perhelatan kawin. Pemberian gelar itu merupakan pengakuan bahwa
mereka kini telah menjadi lelaki dewasa, yang akan diikutsertakan dan
diakui hak suaranya dalam musyawarah kaum.

Gelar merupakan warisan, bukan hak milik individu. Begitu seseorang
meninggal dunia, maka gelar itu harus dikembalikan kepada kaum
sebagai pemiliknya. Seseorang tidak berhak mewariskan gelar itu pada
orang lain tanpa persetujuan kaum. Disebabkan setiap orang
Minangkabau punya kaum, maka setiap lelaki dewasa akan selalu punya
gelar. Jadi, gelar adat bukanlah sesuatu yang istimewa dalam
masyarakat Minangkabau.

Masyarakat egaliter

Gelar layaknya tanda bagi sebuah alamat, yang akan diakui
kebenarannya jika ia menunjuk pada alamat yang tepat. Pengakuan
terhadap penyandang gelar ditentukan oleh kemampuannya menjalankan
amanat sebagaimana tersirat pada gelar yang dipakainya. Sebaliknya,
jika penyandang gelar tak ma-(mp)-u menjalankan amanat, maka gelar
itu tidak akan berarti apa pun. Malah ia akan menjadi beban dan
sumber cemooh.

Masyarakat Minangkabau dengan budaya egaliter menempatkan manusia
dalam posisi sejajar. Bertolak dari sikap pragmatis, penilaian mereka
terhadap manusia didasarkan pada kemampuan seseorang menjalankan
fungsinya dalam masyarakat. Orang pintar akan dihargai bila ia mampu
diajak berunding, dan seorang kaya dihargai jika bisa menjadi tempat
mengadu saat kesulitan.

Begitupun halnya dengan pemegang gelar adat. Ketidakmampuan seorang
penyandang gelar adat menjalankan fungsi yang diharapkan, dapat
mengakibatkan dia dipandang rendah. Masyarakat akan menggunakan hukum
sendiri; melupakan gelar lama dan memberi gelar baru yang dipandang
lebih cocok.

Beberapa tahun lalu, ada penghulu yang digelari Datuk Gelung dan
Datuk Togel. Sesungguhnya mereka penyandang gelar penghulu yang sah
dan diakui kerapatan adat. Tapi karena penghulu itu lebih
mementingkan profesinya sebagai penangkap dan penjual ular daripada
mengurus anak-kemenakan, digelarilah ia Datuk Gelung. Yang satunya,
lebih menonjol sebagai agen toto gelap (togel) daripada menjadi ninik
mamak, maka diberi gelar sesuai kesukaannya itu. Begitulah bentuk
protes masyarakat terhadap mereka.

Padahal, jika dipikir-pikir, gelar adat itu begitu beratnya dan sulit
diwujudkan di dunia nyata. Bayangkan saja, ada gelar Datuk Sutan di
Langit, padahal ia lahir dan mencari hidup di bumi. Atau gelar Sutan
Menjinjing Alam, padahal menjinjing telinga sendiri pun ia tak mampu
karena tangannya buntung beberapa saat setelah gelar itu diberikan.
Ada juga yang bergelar Sutan Bandaharo Kayo, tetapi nasib
menggariskan ia hidup melarat karena harta kaumnya telah habis
tergadai.

Dalam banyak kasus, pemegang gelar adat lebih tertarik menjalankan
fungsi dan menjadi terkenal di bidang lain. Gelar adat yang
disandangnya menjadi kurang populer dan seakan tidak melekat pada
diri pemakainya.

Begitulah misalnya, HAMKA lebih dikenal sebagai ulama dan penulis
daripada sebagai seorang penghulu yang bergelar Datuk Indomo. Atau M
Natsir lebih dikenal sebagai pemikir dan ulama daripada penghulu
bergelar Datuk Sinaro Panjang. Juga Ibrahim Datuk Tan Malaka lebih
dikenal sebagai pemikir pejuang daripada ahli adat, meskipun nama
adatnya itu lebih populer dibanding nama kecilnya.

Feodalisme baru

Setidaknya, sejak tahun 1980-an, di Sumatera Barat banyak birokrat
dan pengusaha yang memburu gelar adat. Gelar datuk merupakan gelar
yang paling disenangi.

Hal itu lazim berlangsung menjelang pemilihan anggota legislatif atau
kepala daerah. Itulah saat koran dipenuhi iklan ucapan selamat atas
peresmian pengangkatan gelar. Gelar yang diberikan itu sebagiannya
memang menurut garis silsilah keluarga. Hanya saja
peresmiannya ‘disesuaikan’ dengan musim pemilu atau pilkada.

Bagi yang berada di luar silsilah, mereka memburu gelar itu di tempat
lain. Dengan kemampuan bersilat lidah, para calo gelar mengutak-atik
silsilah kaum lain agar cocok dengan pemesan gelar.

Singkat kata, berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan gelar adat.
Seakan-akan prestasi dan kehebatan seorang (calon) pejabat atau
anggota legislatif atau pengusaha belum lengkap tanpa menyandang
gelar adat.

Sikap para pemburu gelar itu merupakan kelanjutan dari pandangan
mitologis dari zaman prasejarah. Pada sebagian besar kebudayaan dunia
ada pandangan bahwa seorang raja dan kaum aristokrat tidak (boleh)
sama dengan rakyat biasa. Mereka adalah makhluk luar biasa, sejak
dari kelahiran, kekuasaan hingga gelarnya.

Di Eropa, silsilah raja-raja dikaitkan dengan Dewa Zeus, di Nusantara
ada raja yang lahir dari buih ludah sapi jantan, menikah dengan
penguasa samudra, atau berkat kekeramatannya ia hamil tanpa suami.
Berbagai mitos dibuat untuk meyakinkan masyarakat tentang
keluarbiasaan itu. Tujuannya jelas, melanggengkan kekuasaan. Itulah
yang kemudian melahirkan sikap feodalistis di kalangan aristokrat.

Pada era reformasi di abad ke-21 ini, ternyata berbagai mitos dan
sikap feodal itu masih melekat erat di sebagian masyarakat kita.
Pemberian gelar adat merupakan contoh yang jelas untuk hal ini. Dari
sudut pandang adat, tak ada alasan yang bisa menjelaskan kenapa gelar
adat diberikan kepada para pejabat yang bermukim di Jakarta.

Fakta itu baru bisa dipahami jika dikaitkan dengan menguatnya sikap
feodalistis di sebagian masyarakat daerah. Dalam pandangan kaum
feodal, pejabat yang berada di lingkaran pusat kekuasaan adalah
seorang atasan dengan nilai kebangsawanan dan kekuasaan yang lebih
tinggi daripada mereka di daerah.

Jika pejabat pusat datang, maka kalang kabutlah para pejabat daerah
menyiapkan acara penyambutan dan pelayanan. Mereka mengharapkan
berkah dan hadiah dari atasannya. Pemberian gelar rupanya juga salah
satu modus efektif untuk itu.

Ironisnya, pertunjukan feodalistis itu berlangsung di Minangkabau.
Sebuah negeri yang dibanggakan karena pandangan budayanya yang
egaliter. Sebuah negeri yang menyumbangkan banyak pejuang, pemikir,
seniman, wartawan, ulama, dan sastrawan bagi bangsa ini di masa lalu.
Sebuah negeri yang berani bergolak untuk mengoreksi pusat kekuasaan
yang salah arah. Negeri di mana kini rasa rendah diri dipelihara dan
dipupuk untuk menyenangkan hati pejabat pusat. Negeri yang kini ngeri
memandang pusat kekuasaan.

Truman dan Penelusuran Akar Kemajemukan Bangsa

http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0612/15/humaniora/3172520.htm
======================

Kawasan Pegunungan Seribu di wilayah Pacitan, Jawa Timur, pagi itu
masih berkabut. Di beranda rumah Pak Toesimin di Desa Punung,
serombongan kecil orang sudah bersiap-siap bergerak. Tujuan mereka
hari itu adalah goa-goa prasejarah di perbukitan kapur yang tandus,
tak jauh dari Desa Punung.

Jangan salah duga, meski di antara mereka ada beberapa sosok lelaki
dan perempuan bule, rombongan kecil itu bukanlah turis yang tengah
mengunjungi kawasan wisata ekologis. Mereka adalah para peneliti
arkeologi prasejarah, gabungan dari Pusat Penelitian Arkeologi
Nasional serta Museum d’Histoire Naturelle dan Institut de
Paleontologie Humaine, Paris, Perancis.

Dipimpin Harry Truman Simanjuntak (55), tim kecil itu memasuki
sejumlah goa—tempat hunian manusia purba pada 2 juta-10.000 tahun
lampau— yang menyisakan banyak tinggalan budaya. Cangkang-cangkang
moluska (molusca), serpihan tulang kera (Macaca sp), serta berbagai
bentuk alat serpih ditemukan di tiap lapisan budaya hasil penggalian
di dalam goa.

Kegiatan penelitian di berbagai goa kuno di Pegunungan Seribu yang
membentang sepanjang 85 kilometer—mulai dari Teluk Pacitan di Jawa
Timur hingga ke Kali Oya di wilayah Gunung Kidul, Yogyakarta—hanyalah
bagian kecil dari serangkaian penelitian yang dilakukan Truman
Simanjuntak bersama kolega-koleganya. Kompas sendiri sempat terlibat
dalam beberapa kegiatan mereka di berbagai lokasi penelitian.

Sepi dari “tepuk tangan”

Sebagai arkeolog yang mengkhususkan diri pada bentangan budaya dari
masa prasejarah, dia sadar betul begitu banyak tantangan yang harus
dihadapi. Sementara di sisi lain, penghargaan masyarakat atas
penelitian- penelitian yang mereka lakukan tidak sepadan, bahkan
dianggap sepi. Malah tak jarang muncul pernyataan sinis, bahwa apa
yang mereka lakukan sekadar mengumpulkan serpihan peralatan batu tua
dan sisa peradaban yang bisu.

Kenyataan semacam ini bukan tidak disadari oleh Truman Simanjuntak,
juga rekan-rekannya yang menceburkan diri dalam profesi ini. Dunia
penelitian di bidang arkeologi memang sepi dari “tepuk tangan”.
Kemewahan pun, tentu saja, menjadi sesuatu yang langka.

Ditemui menjelang upacara pengukuhannya sebagai profesor riset oleh
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), akhir November lalu,
Truman menyatakan bahwa ia tidak pernah berkecil hati atas pilihan
hidupnya sebagai peneliti di bidang arkeologi prasejarah. Ajaran yang
ia terima telah membekali dirinya pada kesungguhan dan kecintaan yang
besar terhadap profesinya.

“Ini memang profesi yang jauh dari kemewahan atau kenikmatan duniawi.
Profesi ini selalu bergayut dengan panas, hujan, dan debu. Profesi
yang membutuhkan kecintaan pada pedesaan dengan penduduk yang naif
tetapi ramah; profesi yang bergayut dengan gunung-gunung, padang,
huma, dan lautan,” kata Truman Simanjuntak—ayah dua anak, Ruth (23)
dan Levi (20), dari hasil perkawinannya dengan Yohana Yuliati (49)—
dengan penuh kesungguhan.

Bentangan jejak budaya manusia Indonesia sesungguhnya begitu panjang.
Jauh sebelum konsep tentang tulis-menulis dikenal di Nusantara,
berawal ketika manusia purba pertama (baca: Homo erectus) diketahui
telah menghuni negeri ini pada sekitar 2 juta tahun lampau, ketika
itulah jejak peradaban penghuni awal wilayah yang kemudian bernama
Indonesia ini bisa dirunut.

Jika kehadiran Homo erectus dengan manusia “Pithecantrophus”-nya
sebagai titik tolak peradaban di Nusantara, hingga munculnya tulisan
pada zaman Hindu sekitar abad ke-4/5 Masehi, maka rentang
waktu “peradaban” yang terlampaui itu melingkupi hampir seluruh masa
kehidupan manusia di Indonesia. Sebuah rentang waktu yang sangat
panjang. Artinya, lebih dari 99 persen dari keseluruhan
usia “peradaban” di negeri ini berada di wilayah kajian prasejarah.

“Panjangnya rentang waktu tersebut telah menjadikan prasejarah
Indonesia sarat dengan lembaran kehidupan manusia, budaya, dan
lingkungannya,” kata Truman Simanjuntak.

Semangat pluralisme

Bagi penganut paham pragmatisme, kenyataan tadi hampir tak memberi
makna apa pun. Akan tetapi tidak bagi Truman Simanjuntak. Dalam
keyakinan lelaki kelahiran Pematang Siantar (27 Agustus 1951) ini,
kenyataan-kenyataan itu justru sangat berguna bagi kehidupan masa
kini. Lebih-lebih bila melihat kecenderungan saat ini, ketika nilai-
nilai kebersamaan mulai tergusur oleh sikap eksklusivisme kelompok
atau golongan yang justru kian menonjol. Belum lagi konflik-konflik
yang menafikan kemajemukan dengan berbagai latar belakang muncul di
mana-mana.

Padahal, kata Truman Simanjuntak, kalau kita sebagai bangsa mau
memahami fondasi keindonesiaan kita, mau belajar pada kearifan-
kearifan masa lampau, konflik-konflik sosial itu tidak seharusnya
terjadi. Bahwa, keindonesiaan itu dibentuk atas dasar pluralisme dan
multikulturalisme, yang telah tumbuh sejak awal kehidupan di
Nusantara terbentuk. Ya, sejak manusia purba berkelana di padang
bebatuan di Sangiran, di lembah-lembah sungai di daerah Mojokerto
sekarang, atau di bukit-bukit karst di kawasan Pegunungan Seribu.

Temuan-temuan fosil manusia pada lapisan plestosen bawah di Sangiran,
misalnya, secara fisik sudah menunjukkan ciri yang variatif.
Begitupun jenis dan bahan peralatan yang digunakan. Dari artefak yang
ditemukan, struktur sosial “masyarakat” kala itu pun sudah
memperlihatkan ciri-ciri keberagaman.

Dalam perkembangan kemudian, salah satu keragaman budaya yang paling
menonjol terlihat pada bahasa, yang merupakan perkembangan lanjut
dari bahasa awal: Austronesia! Kemajemukan bahasa ini tentu mengait
erat dengan berbagai unsur budaya lainnya, hingga menciptakan
keragaman etnisitas seperti yang kita jumpai pada masyarakat
Indonesia sekarang.

“Kemunculan penutur Austronesia dan budayanya di kepulauan Nusantara
merupakan etnogenesis bangsa Indonesia, sekaligus peletak dasar
budaya bangsa Indonesia,” papar Truman Simanjuntak.

Oleh karena itu, bagi Truman, pluralisme dan multikulturalisme bagi
bangsa ini merupakan suatu keniscayaan; sesuatu yang memang harus ada
dan tak terbantahkan. Pluralisme dan multikulturalisme yang kita
miliki itu, tambahnya, telah menciptakan mozaik yang indah dalam
tampilan fisik manusia dan budaya Indonesia di sepanjang perjalanan
sejarahnya.

“Sungguh memilukan melihat nilai-nilai pluralisme dan
multikulturalisme yang telah tumbuh sejak awal kehidupan di
Nusantara, pada masa sekarang seolah-seolah tidak pernah ada.
Sementara di sisi lain, eksklusivisme kelompok justru terlihat
semakin menonjol,” kata dia.

Sebuah bentuk kesedihan yang sangat beralasan. Sebab, rasanya kita
pun sependapat dengan Truman Simanjuntak, bahwa kemajemukan itu telah
memperkaya kehidupan budaya bangsa ini. Dan kemajemukan itu sebuah
kearifan yang seharusnya semakin dikembangkan.

“Upaya untuk menghilangkannya akan sia-sia, karena kemajemukan adalah
sifat yang senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan zaman.
Jadi, semua yang terjadi saat ini sesungguhnya ketidaktahuan atau
kesengajaan?” (ine/ken)

Karena Sihir Bahasa Indonesia

Oleh Maman S Mahayana
Pengajar FIB UI, Menetap di Depok
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0612/16/humaniora/3170425.htm
========================

Bahasa Melayu, yang kemudian menjadi bahasa Indonesia, sudah sejak
lama mengandung dan mengundang sihir. Ia menyimpan kekuatan magis.
Siapa pun yang berhubungan intim dengannya, bakal terjerat pesona.
Menggaulinya laksana menggerayangi sosok tubuh yang penuh misteri.

Semakin mengenal seluk-beluknya, semakin ingin mengungkap daya
pukaunya. Di situlah, bahasa Indonesia sebagai saluran ekspresi.
Ketika bahasa etnik mampat dan gagal menjadi alat komunikasi yang
dapat dipahami etnik lain, ketika itulah bahasa Indonesia tampil
sebagai pilihan.

Bagi siapa yang lahir dan dibesarkan dalam kultur etnik, bahasa
Indonesia ibarat doa pengasihan yang mengerti hasrat kreatifnya. Ia
membebaskan beban linguistik etnisitas, sekaligus juga membuka ruang
penerimaan kultur dan bahasa lain, meski kemudian dipandang sebagai
perilaku menyerap unsur asing atau daerah. Akulturasi seperti itu
terjadi begitu saja, alamiah.

Bahasa Indonesia menjelma produk budaya yang paling toleran,
akomodatif, luwes, egaliter demokratis, bahkan juga cenderung
liberal. Itulah kekuatan magis bahasa Indonesia. Dari sanalah ia
memancarkan sihirnya. Dari Melayu awalnya.

Sejak kedatangan bangsa Portugis yang terpukau keindahan bahasa
Melayu pada abad ke-14, tarik-menarik antara bahasa asing dan bahasa
Melayu dalam dunia pendidikan dan administrasi pemerintahan selalu
pemenangnya jatuh pada bahasa Melayu. Dalam Itinerario (1596),
Linschoten—misionaris yang bergelandang di pelosok Nusantara—
membandingkan bahasa Melayu seperti bahasa Perancis sebagai orang
Belanda. “Pada akhir abad ke-16, bahasa Melayu telah demikian maju
sehingga menjadi bahasa budaya dan perhubungan”.

Dikatakan A Teeuw (1994), “Setiap orang yang ingin ikut serta dalam
kehidupan antarbangsa dikawasan itu mutlak perlu mengetahui bahasa
Melayu.”

Jauh sebelum itu, bahasa Melayu pernah begitu reputasional, yang di
Nusantara berhasil membangun peradaban lewat keagungan Hindu, Buddha,
dan Islam. Jaringan diplomatik dengan pusat-pusat kebudayaan di
India, Parsi, Tiongkok, dan negara-negara Eropa menempatkan bahasa
Melayu begitu populis, sekaligus elitis. Berbagai prasasti, surat-
surat emas, dan naskah-naskah berbahasa Melayu menunjukkan bukti-
bukti itu.

Pesona bahasa Melayu telanjur kokoh sebagai lingua franca dan alat
masyarakat merepresentasikan keberaksaraan, bahkan juga
kebudayaannya. Maka, masuknya unsur bahasa etnik dan bahasa asing,
bagi bahasa Melayu, seperti tabungan deposito yang berkembang bunga-
berbunga. Bahasa-bahasa etnik di Nusantara dan bahasa asing itu
memberi sumbangan dan menambah kekayaan kosakata bahasa Melayu.

Pemilihan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia (28 Oktober 1928),
meski awalnya berbau keputusan politik, dalam perkembangannya tak
terelakkan jadi ekspresi kultural. Begitu juga penyelenggaraan
Kongres Bahasa Indonesia I di Solo (1938), menunjukkan kedua aspek
itu: kepada pemerintah kolonial, kongres sebagai gerakan politik, dan
kepada masyarakat non-Melayu di Nusantara, sebagai gerakan
kebudayaan.

Maka, setelah itu Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan bahasa
Indonesia sebagai bahasa negara, yang terus menggelinding itu, adalah
gerakan kultural. Sejak itulah, secara arbitrer bahasa Indonesia
menyihir segenap etnis memasuki wilayah kultur keindonesiaan.
Keberagaman para pemakainya seolah- olah tetap di simpan dalam kotak
etnik, dan perasaan kebangsaan dimanifestasikan lewat ekspresi bahasa
Indonesia.

Sihir bahasa Indonesia

Usia bahasa Indonesia kini menjelang sepuluh windu. Rentang usia yang
bagi manusia makin ringkih digerogoti kerentaan, kepikunan, dan
serangan berbagai penyakit tua. Tetapi bahasa (Indonesia) adalah
produk kebudayaan. Ia tak bakal mengalami kerentaan itu. Ia akan
terus hidup selama tetap digunakan pemakainya dan tidak kehilangan
pendukungnya. Bahasa Indonesia bergerak dinamis mengikuti zaman dan
selalu akan menyesuaikan diri sejalan dengan perkembangan
masyarakatnya.

Kini bahasa Indonesia makin deras disusupi kosakata bahasa Inggris.
Apakah itu berarti telah terjadi pencemaran? Jika dianggap polusi,
apakah akan berakibat buruk bagi perkembangan bahasa Indonesia
sendiri yang ekornya akan memudarkan sendi-sendi nasionalisme? Tentu
saja tidak. Justru itulah manifestasi sihir bahasa Indonesia yang
inklusif, terbuka, toleran, luwes, dan akomodatif.

Jadi, sungguh tak senonoh jika ada pihak-pihak yang kelewat
mencemaskan perjalanan hidup bahasa Indonesia, hanya lantaran
rentetan kosakata bahasa Inggris berloncatan di depan mata. Dalam
konteks ini, menempatkan diri sebagai polisi secara berlebihan akan
berakibat pada terjadinya serangkaian pemasungan kreatif.

Sebagaimana yang terjadi dalam bahasa Inggris, dialek—bahkan juga
idiolek—muncul di mana-mana. Kosakatanya merembes dan nongkrong
seenaknya di antara kosakata bahasa-bahasa negara lain, seolah-olah
ia sudah menjadi warga negara sendiri. Kini, kosakata bahasa Inggris
secara laten diambil, diterima, dan digunakan tanpa ada rasa rikuh.
Masuknya kosakata bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, juga
sudah terjadi sejak lama sejalan dengan penerimaan kosakata bahasa
asing lainnya. Maka, ketika ia sebagai bahasa Indonesia, seketika
kita lupa pada asal-usulnya.

Perhatikan contoh kalimat ini: Menurut kalkulasi primbon jawa dan
perhitungan fengsui, kursi, meja dan komputer itu seyogianya
diletakkan menghadap jendela tanpa kaca, agar sirkulasi udara dapat
menerobos masuk ruangan. Semua kata yang dicetak miring dalam kalimat
itu bukan berasal dari bahasa Melayu. Di sana, ada serapan dari
bahasa Jawa (menurut, primbon, menerobos), Inggris (kalkulasi,
sirkulasi), Minangkabau (diletakkan), Kawi (menghadap, masuk),
Perancis (komputer), Portugis (meja, jendela, kaca), China (fengsui),
Arab (kursi), dan Sanskerta (tanpa, seyogianya). Jika masih tak
yakin, cermati Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka di sana kita akan
menjumpai lebih dari separuh entri dalam kamus itu berasal dari
bahasa daerah dan bahasa asing. Itulah sihir bahasa Indonesia,
menerima serapan dari berbagai bahasa, dan kita enteng saja
mengungkapkannya tanpa dihantui kecemasan, tanpa merasa tercemar.

Sikap bijaksana

“Bahasa menunjukkan bangsa!” begitulah inklusivisme bahasa Indonesia
merupakan representasi sikap bangsanya yang inklusif. Munculnya
fenomena bahasa indonenglish dalam iklan dan ruang-ruang publik,
menunjukkan sikap pemakainya yang gemar memamah apa pun yang berbau
asing, sekaligus juga sebagai manifestasi selera dan orientasi
budayanya yang setengah matang.

Munculnya fenomena itu, patutlah disikapi secara bijaksana tanpa
harus menempatkan diri sebagai polisi bahasa yang ke mana pun selalu
membawa pentungan antihuru-hara. Bukankah bahasa yang berkembang di
masyarakat (awam) berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam dunia
pendidikan dan kehidupan pers?

Jadi, biarkanlah semua berjalan sesuai dengan kodratnya, sesuai
dengan dinamika masyarakat dan aturan mainnya sendiri. Biarkanlah
bahasa Indonesia tetap memancarkan sihirnya, meski sihir itu
diterjemahkan secara berbeda oleh setiap kelas sosial.

Mabuk-mabukan dalam Sejarah

Oleh Kasijanto Sastrodinomo
Pengajar pada Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0603/18/pustaka/2517543.htm
———————————————————-

Di tengah upaya keras aparat kepolisian membasmi peredaran minuman
beralkohol, ada baiknya kita ingat sebuah buku tua karangan J Kats,
seorang pejabat kolonial Belanda. Seperti layaknya buku yang ditulis,
disponsori (dipesan), dan diterbitkan oleh pemerintah kolonial pada
masa-masa awal abad ke-20, Het alcoholkwaad dapat dilihat sebagai
bagian dari kebijakan politik etis.

Politik yang digagas oleh kaum “humanis” Belanda itu sendiri
mengamanatkan agar pemerintah meningkatkan kesejahteraan penduduk
pribumi di tanah jajahan antara lain melalui pendidikan. Buku ini
merupakan salah satu wujud pemenuhan program politik pemerintah
tersebut.

Dalam pendahuluannya, Kats menyebutkan bahwa bukunya dimaksudkan
untuk memberikan informasi mengenai manfaat dan mudarat minuman keras
bagi manusia sehingga patut diketahui oleh pejabat, pegawai
pemerintah, kaum muda, dan seluruh anak negeri pada umumnya.

Intinya, Kats menekankan bahwa meskipun alkohol memiliki manfaat
tertentu (misalnya untuk pengobatan), cairan memabukkan itu lebih
banyak mudaratnya bagi manusia.

Untuk lebih meyakinkan uraiannya, Kats mengutip hasil penelitian
tentang dampak negatif penggunaan alkohol di beberapa negara di
Eropa. Ditunjukkan antara lain adanya hubungan antara kebiasaan
meminum alkohol dan merosotnya daya tahan tubuh penggunanya sehingga
mudah menimbulkan sakit.

Di rumah-rumah sakit Perancis pada 1899, misalnya, 30 persen pasien
yang dirawat adalah pecandu alkohol. Di Inggris pada kurun yang sama,
sekitar 10 persen tentara di negeri itu ternyata pemabuk berat yang
membuat tubuh mereka lembek. Sementara di Jerman, penyebab gila pada
sekitar seperempat bagian pasien rumah-rumah sakit jiwa di sana
ternyata alkohol.

Supaya sasaran buku bisa tercapai secara efektif, Kats merasa
perlu “mencari dukungan” dari organisasi masyarakat dan elite
pribumi. Dikutipnya salah satu hasil keputusan Kongres Sarekat Islam
pada 1915, yang menyerukan agar pemerintah memberlakukan undang-
undang untuk melarang anak negeri menggunakan minuman keras; juga
pernyataan Muhammadiyah di Yogyakarta yang menginginkan agar
pemerintah memberlakukan sistem monopoli perdagangan minuman keras
seperti halnya monopoli pada perdagangan candu.

Sikap Boedi Oetomo juga tegas, yakni mendesak pemerintah agar
membatasi tempat penjualan minuman keras dan mempermahal harga
minuman jenis itu dengan cara menaikkan cukai. Tidak kalah
pentingnya, organisasi itu menyerukan kepada masyarakat, jika hendak
memilih pamong atau pemimpinnya supaya memilih yang “bebas alkohol”
sehingga layak dijadikan suri teladan bagi rakyatnya.

Sementara itu, sumber lain menyebutkan bahwa pada tahun 1918, dua
tahun sebelum buku Kats terbit, pemerintah membentuk Komisi
Pemberantasan Alkohol (Alcoholbes- trijdings-commissie) yang ditugasi
untuk menyelidiki dan memerangi penggunaan dan penyalahgunaan alkohol
di kalangan masyarakat Hindia Belanda. Yang menarik, komisi diketuai
oleh pejabat pribumi, yaitu PTA Koesoemo Joedo, Bupati Ponorogo,
dengan anggota yang terdiri dari berbagai unsur pemerintah dan
masyarakat, seperti inspektur, priayi, zending, militer, dan
organisasi sosial.

Dalam laporannya, Komisi menemukan bahwa konsumsi minuman keras telah
meluas di kalangan masyarakat. Di Batavia, misalnya, pembuatan,
penjualan, dan penggunaan minuman jenis itu sudah sampai pada taraf
mengkhawatirkan. Kawasan Senen disebut-sebut sebagai tempat jual-beli
minuman beralkohol secara gelap. Demikian juga lokalisasi pelacuran
(broedplat-sen) tidak salah lagi menjadi ajang hura-hura yang
meruapkan bau alkohol (lihat arsip Rapport van de Alcoholbestrijdings-
commissie, Weltevreden, Landsdrukkerij, 1922).

Upaya pemberantasan minuman beralkohol juga dilancarkan di beberapa
daerah di Pulau Jawa. Sasaran utamanya adalah minuman keras
tradisional yang populer di kalangan masyarakat pribumi, seperti
arak, badèg, ciu, dan sejenisnya, yang menurut polisi digolongkan
sebagai “gelap” alias tidak berizin.

Operasi pemberantasan yang digelar dalam lima tahun (1920-1925)
berlangsung “seru” karena melibatkan pamong setempat, seperti lurah,
camat, bahkan wedana, dan telik sandi penduduk desa yang diberi iming-
iming hadiah uang apabila berhasil memberikan informasi mengenai
keberadaan pembuat arak kepada polisi. Saking semangatnya mengintai
sasaran, para telik sandi kadang-kadang tidak akurat dengan
melaporkan pembuat tape singkong sebagai “produsen arak gelap”,
seperti yang terjadi di Madiun, Gombong, dan Distrik Bekonang di
Surakarta.

Tape singkong memang mengandung alkohol, tetapi bukan maksud penjual
tape itu untuk membuat arak. Pada titik ini tidak jarang terjadi
konflik antara mata-mata desa yang memburu gulden dan simbok bakul
tape yang sekadar mengais beberapa sen (lihat arsip proses verbal
Algemeene Politie Batavia atau laporan mantri polisi di sejumlah
daerah di Jawa; koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia/ANRI,
Jakarta).

Namun, Komisi Pemberantasan Alkohol juga menengarai bahwa agen polisi
kebanyakan diangkat dari bekas tentara Belanda yang diterjunkan di
daerah remang-remang di kota-kota tampak “malas” menjalankan
tugasnya, padahal mereka diharapkan dapat menyikat bersih berbagai
jenis minuman keras yang banyak diperjualbelikan di kedai-kedai kopi
(kroegjes) di kawasan perkotaan. Repotnya lagi, masih menurut laporan
Komisi, para pemilik dan pengunjung kedai lama-kelamaan “kenal”
dengan agen-agen polisi yang bertugas di situ.

Dalam keadaan seperti itu, bukan tidak mungkin timbul sikap “tahu
sama tahu” di antara mereka sehingga mustahil untuk melakukan
tindakan pembersihan. Adapun agen polisi pribumi lebih sulit lagi
diharapkan keandalannya untuk menghadapi pemilik, penjual, dan
pengunjung warung-warung kumuh itu. Sementara itu, minuman keras
tradisional juga terus diproduksi.

Alhasil, upaya memerangi minuman keras tersebut tampaknya tidak
terlalu efektif kalaupun bukan gagal sama sekali. Letak persoalannya
barangkali pertama-tama pada tradisi mengonsumsi minuman beralkohol
yang sudah lama berakar di kalangan masyarakat pribumi di Nusantara.
Dalam naskah kuno Nagarakertagama yang ditulis pada zaman keemasan
Kerajaan Majapahit, misalnya, diketahui bahwa minuman keras pada masa
itu selalu menjadi bagian dari perjamuan agung di keraton.

Biasanya, dalam pesta tahunan seusai panen raya, raja akan membuka
persamuan besar itu dengan menyuguhkan tampo, yakni arak keras yang
terbuat dari beras jenis terbaik. Di lain pihak, orang-orang Belanda
sendiri, termasuk para “oknum” pejabatnya, mempunyai interes dalam
bisnis impor minuman keras “modern” dari Eropa, seperti brendi dan
jenever. Itu berarti mendatangkan ribuan gulden cukai masuk ke kas
pemerintah selama bertahun-tahun (lihat arsip dokumen Departement van
Financiën yang tersimpan di Kantor ANRI, Jakarta).

Dengan demikian, pihak pemerintah ikut andil dalam menebarkan bau
alkohol di tanah Hindia. Bahkan dapat dibaca bahwa operasi
pemberantasan terhadap minuman keras “gelap” tersebut sebagai bagian
dari strategi pengusaha dan pemerintah kolonial untuk mengamankan
bisnis mereka.

Pada 1905, seorang pengusaha Belanda, Th F van Vloten, yang
menjalankan bisnisnya dari Cairo, Mesir, mengajukan proposal kepada
Departement van Financiën agar pemerintah memberlakukan monopoli
perdagangan arak. Belakangan diketahui bahwa pengusaha itu ternyata
berminat membuka pabrik arak di bawah bendera “industri spiritus”.

Sebelum menjawab proposal tersebut, pihak Departement van Financiën
merasa perlu mendengarkan pertimbangan dari Direktur Departement OEN
(Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid; Pendidikan, Keagamaan, dan
Industri). Direktur OEN JH Abendanon ternyata memberikan jawaban yang
bernada negatif bahwa pihaknya tidak ingin ikut campur dalam rencana
pembangunan “industri spiritus” tersebut.

Alasan pembangunan pabrik yang diajukan Van Vloten, yaitu untuk
memenuhi kebutuhan akan bahan bakar (spiritus antara lain digunakan
untuk menyalakan lampu petromaks) di Hindia Belanda, juga diragukan
Abendanon. “Di sini [Hindia Belanda],” katanya, “harga kayu bakar dan
minyak tanah amat murah dan banyak tersedia bahan bakar lainnya”
(lihat “Consideratiën en advis van den Directeur OEN”, Nomor 753,
Batavia, 15 Januari 1906; arsip koleksi ANRI, Jakarta).

Penolakan Direktur OEN tersebut didasarkan pada argumen bahwa
bidang “industri” yang berada di bawah kewenangannya lebih diarahkan
pada pengertian “kerajinan seni” (kunstnijverheid) dalam rangka
pendidikan pertukangan bagi penduduk anak negeri. Jadi tidak ada
urusan dengan pabrik.

Sebagai “Bapak Politik Etis”, Abendanon tentu saja berkewajiban
mengamankan kebijakan politik yang dia sendiri ikut menggagasnya.
Namun, ketidaksetujuannya terhadap proposal pembangunan
pabrik “cairan yang membuat bersemangat” tersebut tidak menjadi
penghalang bagi pengusaha yang meminatinya. Nyatanya, di Surabaya
telah beroperasi Nederlandsch-Indische Spiritus-Maatschappij (NISM,
Perusahaan Spiritus Hindia Belanda) yang menunjukkan sikap
antipatinya terhadap usaha arak tradisional.

Pihak NISM melihat usaha arak itu “mengganggu” bisnis mereka. NISM
berdalih bahwa industri penyulingan seperti spiritus dan minuman
keras merupakan industri berteknologi tinggi dan berbiaya mahal.
Karena itu, menurut mereka, selayaknya jika usaha “yang kecil-kecil”
dihentikan saja dan segera “membangun pabrik dengan kapasitas yang
besar di atas reruntuhan [ruinen] dari usaha sebelumnya” (Surat NISM,
Surabaya, 22 Februari 1915, kepada Direktur Departement van
Financiën; arsip koleksi ANRI, Jakarta).

Sementara itu, menurut petugas cukai impor-ekspor (In- en
Uitvoerrechtensac-cijnzen) Departement van Financiën, sejak awal abad
ke-20, cukai minuman beralkohol sebenarnya terus menurun. Rasanya
berlebihan bahkan tidak masuk akal ketika penyebab merosotnya cukai
itu ditimpakan kepada usaha arak tradisional milik pribumi dan
menjadikannya alasan untuk membasmi mereka.

Pemerintah sendiri sebenarnya juga mencurigai bahwa telah
terjadi “permainan gelap” di lingkungan aparat duane di
pelabuhan. “Untuk ‘memotong’ arak gelap sampai habis sama sekali
pastilah tidak mungkin,” ujar Vermeulen, petugas cukai, dalam nota
yang ditulis 27 Februari 1904 kepada atasannya, Direktur Van
Financiën (arsip koleksi ANRI, Jakarta). Kalau begitu, bagaimana
pemerintah bisa membersihkan apa yang mereka anggap “kotor” kalau
pada tubuh aparatnya sendiri tidak bersih?

Kini, setelah lebih dari tiga perempat abad tersimpan pada sedikit
rak perpustakaan (antara lain di Perpustakaan KITLV, Leiden,
Belanda), Het alcoholkwaad mungkin tak lebih sebagai dokumen sejarah
yang berdebu. Demikian juga arsip-arsip penunjang tambahan yang telah
dikutip. Akan tetapi, bagaimanapun masih ada pelajaran yang
sesungguhnya dapat kita petik sekarang: suatu perintah larangan akan
dipatuhi apabila pemberi perintah juga tidak melanggarnya.

Jadi Bangsa karena Aksara

Oleh AGUS HERNAWAN
Penyair; Bergiat pada Roda for Education and Culture
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0604/22/humaniora/2591267.htm
——————————————————-

Aksara, sederhananya adalah huruf (graf) yang—dalam linguistik—
disebut lambang dari bunyi (fon). Namun, aksara tentu tidak cuma
terhenti pada pengertian tentang huruf atau lambang bunyi itu.

Sebagai titik bermula bahasa tulisan yang, utamanya setelah temuan
Gutenberg, disebut bahasa cetak, aksara merupakan instrumen suatu
kebudayaan, peradaban, dan khazanah pengetahuan untuk diajarkan,
diwariskan, dan dikembangkan. Bahkan, bagi kalangan posstrukturalis,
aksara tidak sekadar instrumen. Menurut mereka, di dalam aksaralah
manusia beserta produk-produk yang dihasilkannya mengada.

Dasar argumen kalangan posstrukturalis di atas tentu masih terbuka
untuk didebat. Tapi, kenyataan tentang sejarah yang hanya mengada di
dalam aksara tentu sulit untuk disanggah.

Dalam tradisi historiografi misalnya, aksara tetap dijadikan sandaran
memilah zaman yang disebut prasejarah dan yang disebut sejarah.
Namun, aksara yang dijadikan sandaran itu sepertinya belum lagi
memuat arti keberaksaraan sesungguhnya. Melainkan masih sebatas
keberaksaraan satu golongan dan belum menjadi keberaksaraan yang
lahir dari praktik distribusi aksara dengan merata.

Distribusi aksara dengan merata selain merangsang terbitnya tradisi
melek huruf dan lahirnya keberaksaraan dalam arti sesungguhnya, juga
sering memicu terjadinya lompatan dan pergolakan sosio-kultural yang
sengit. Distribusi aksara melalui temuan mesin cetak press, disusul
dicetaknya Injil secara massal oleh Gutenberg pada tahun 1454 di
Mainz, Jerman, contohnya, menjadi titik-balik kelahiran (kembali)
manusia dan kebebasannya dari cengkeram tirani otokrasi dan teokrasi.
Inilah pangkal jalan bagi datangnya masa yang kemudian disebut
(Zaman) Pencerahan.

Lompatan dan pergolakan itu, pada batas tertentu, juga terjadi di
tanah yang disebut orang Persia sebagai Zirbad, negeri di bawah angin
kering dan lembab. Indonesia dari sebuah nama etnografis, melalui
aksara, lahir dengan melepas dari masa silamnya. Ia jelas bukan
sekadar terusan dari negara maritim Sriwijaya atau monarki Majapahit,
atau tanah jajahan Hindia Belanda. Pertautan, bila ada, hanya sebatas
pertautan romantik dan tragik. Dan, Indonesia hari ini, di antara
harapan dan kemalangannya, adalah entitas yang melucuti diri. Ia
merupakan diskontinuitas. Murni produk dari keberaksaraan abad ke-19.

Dari lisan ke tulisan

Aksara, sekian lama, terkurung tembok istana. Menjadi monopoli
satu “puak terhormat”. Di luar tembok istana, di luar “puak
terhormat” itu, golongan dalam jumlah yang besar berada dalam kondisi
absen dan kosong. Mereka yang disebut terakhir ini, berbilang abad,
dijarakkan dari aksara, yang juga berarti dijarakkan dengan
pengetahuan—terlebih itu pengetahuan kritis. Mereka pun terjerembab
dalam ketiadaan pengetahuan, menjadi “si bisu-buta” dalam masa yang
merentang demikian panjang.

Pengetahuan—atau lebih tepatnya pernyataan—menghampiri “si bisu-buta”
melalui mekanisme tradisi lisan. Mekanisme yang terbukti sangat
efektif untuk memengaruhi mereka, menggiring mereka dalam uniformitas
dan kepatuhan yang teguh pada pakem-pakem sosio-kultural yang feodal.

Pada hari-hari raya, di gelanggang, di alun-alun, atau di sebentang
tanah lapang didatangkan si tukang cerita. Cerita demi cerita
mengalir, memasuki kesadaran mereka yang kosong. Memenuhinya dengan
dongeng tentang raja-raja yang separuh dewa (Pandito-Ratu) dengan
putra-putri yang gagah perkasa dan cantik jelita; kehidupan yang
tentu tak terjamah oleh mereka. Inilah model pemerolehan pengetahuan
di masa kelisanan bagi “si bisu-buta”. Pengetahuan sebagai pernyataan
yang menundukkan mereka pada moralitas “duli toean”.

Akhir masa kelisanan, lewat temuan arkeologis atau kronik
historiografi, dikatakan berada dalam millenium pertama abad Masehi.
Namun, selain ini hanya berlaku pada tempat-tempat dengan lembaga
monarki, juga belum menunjukkan adanya praktik distribusi aksara
dengan merata. Begitu pun temuan ortografis tertua dalam bahasa
Melayu kuno di Sumatera masih menunjukkan kepemilikan aksara itu
berada di tangan golongan istana. Bahkan, abad ke-15 yang ditandai
sebagai awal bahasa Melayu modern melalui temuan kitab-kitab istana
dan surat-surat emas para raja tetap saja menjelaskan hal yang sama.

“Juru bicara” zaman

Distribusi aksara berangsur meluas—itu pun masih dalam lingkup
terbatas—baru sejak tengah abad ke-19. Imperialisme Belanda, setelah
kebangkrutan para saudagar yang terhimpun dalam VOC dan
pengambilalihan Hindia sesaat oleh Inggris, mulai berpikir tentang
pendidikan bagi anak-anak di tanah jajahan, di Hindia. Awalnya hanya
sebatas anak-anak kalangan elite pribumi. Baru setelah lahirnya
Politik Etis di pangkal abad ke-20, pendidikan dibuka secara massal.
Untuk menunjang proyek edukasi-etis dilahirkanlah bahasa yang disebut
bahasa Melayu standar; lawan dari Melayu yang dicap ‘ocehan’ (brabbel
Maleisch) dan sebagai bagian dari politik bahasa kolonial.

Kitab-kitab Abdullah bin Abdulkadir Munsyi yang sangat mengagung-
agungkan Inggris dicetak massal dan dijadikan bacaan wajib di sekolah-
sekolah Gobernemen—dengan setiap kata “Inggris” diubah menjadi “Orang
Putih”. Sementara itu, sekolah- sekolah berstandar Eropa tetap
menggunakan pengantar bahasa Belanda. Namun, terlepas dari politik
bahasa kolonial ini, melalui perkenalan dengan aksara, “si bisu-buta”
mulai menemukan dirinya di dalam sebuah dunia yang bernama Hindia.

Di dunia yang bernama Hindia, stratifikasi sosial yang hierarkis dan
rasial memosisikan pribumi, baik elite maupun kromo, berada
pada “kasta sudra”. Mereka ini di hadapan “Orang Putih”, indo, dan
bangsa Asia Timur lainnya adalah “si bisu-buta” itu. Kemudian di
lingkup pribumi itu sendiri, ada pembagian yang akut yang diwarisi
dari masa silam yang feodal: elite yang disebut bangsawan asal dan
kromo yang jadi “si kasta sudra” yang juga adalah “si bisu-buta”.
Stratifikasi sosial yang berlapis inilah, lewat edukasi-etis dengan
semboyan kemajuannya, hendak dilenyapkan, tapi sekaligus juga
dikekalkan.

Distribusi aksara melalui edukasi-etis ternyata mengandung
konsekuensi yang luas. Perkenalan disusul pergumulan dengan kata,
kalimat, frase, dan wacana telah membawa “si bisu-buta” bersentuhan
dengan banyak hal. Keangkuhan bangsawan asal bertukar ke kehadiran
bangsawan pikir, sekaligus mengawali kecemasan di pihak Pemerintah
Kolonial Belanda. Kehadiran bangsawan pikir, tidak bisa dielak,
beranjak menuju kehadiran para “juru bicara”.

Medan Prijaji-nya Tirtoadhisoerjo mengawali terjadinya keberanjakan
itu. Disusul Soeara Hindia—kemudian berubah jadi Soeara Djawa—
menjadi “juru bicara” bagi riwayat pergolakan kaum kromo yang
demikian membakar sekaligus agung. Daoelat Ra’jat yang didirikan
Syahrir menjelma jadi “juru bicara” bagi “si bisu-buta” yang telah
mengeras sebagai bangsa, lengkap dengan nama dan identitas pembeda
lainnya. Lahirlah bangsa yang mencoba mengatasi sekat-sekat
primordial dan friksi ideologi lewat keyakinan yang meletup pada ufuk
sebuah hari baru yang hendak dituju. Sebuah bangsa yang—melalui
naskah Proklamasi Kemerdekaannya—tampil dengan penuh percaya diri
sebagai “juru bicara” bagi nasib dan takdirnya sendiri.

Membangun Bangsa Melalui Seni Budaya

Oleh R Adhi Kusumaputra
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0605/22/metro/2655875.htm
——————————————–

Suasana Balai Rakyat Depok I tampak meriah. Satu per satu anak
menghampiri dan mencium tangan Budi Agustinah (44), pemimpin Sanggar
Tari Ayodya Pala. Di Balai Rakyat milik Pemerintah Kota Depok itu
puluhan anak tekun belajar menari tradisional.

“Orangtua melihat saat ini terjadi krisis moral. Di sini anak-anak
bukan hanya diajarkan agar pandai menari, tetapi juga memiliki budi
pekerti. Mencium tangan salah satu bentuknya,” kata Budi Agustinah
beberapa waktu lalu.

Sanggar Ayodya Pala yang didirikannya tahun 1981 itu kini memiliki 20
cabang di Depok, Bogor, dan Jakarta dengan 28 tenaga pengajar dan
sekitar 1.000 siswa. Semua cabang dipimpin dan dilatih oleh lulusan
Ayodya Pala.

Ayodya Pala kini dikenal telah membina dan mengembangkan rasa cinta
budaya tradisional kepada generasi muda. Mereka yang belajar dari
awal dapat melanjutkan hobi ini menjadi profesi ke tingkat pendidikan
formal di bidang seni. Alumnus Ayodya Pala menjadi sarjana tari
lulusan Sekolah Tinggi Seni Indonesia, di antaranya Solo, Yogyakarta,
Denpasar, dan Jakarta.

Nama Ayodya diambil dari epos Ramayana, yaitu tempat Rama dilahirkan,
di mana para kesatria belajar ilmu. Pala diambil dari Sumpah Palapa
Majapahit karena sanggar ini mengajarkan beragam kesenian dari semua
daerah di Nusantara.

Sanggar yang memiliki moto “Membangun Bangsa Melalui Seni Budaya” ini
telah melahirkan banyak penari profesional, pelatih tari, dan pekerja
seni. Karena itu, sanggar ini, kata Agustinah, secara langsung telah
memberikan peluang pekerjaan kepada anggotanya.

“Menari tidak dapat dilakukan secara instan, apalagi tari
tradisional. Menari haruslah sabar dan ulet, tak boleh gampang putus
asa dan harus dilakukan terus-menerus, seperti olahraga,” ujar
perempuan kelahiran Jakarta, 16 Agustus 1962, itu.

Ketika belajar menari pada usia empat tahun, Agustinah melakukannya
karena didorong orangtuanya, H Radikin dan Ny Suminah, keduanya
paramedis RSCM Jakarta asal Kroya, Jawa Tengah. Namun, ia akhirnya
jatuh cinta pada seni tari sejak kelas I SD. “Awalnya itu obsesi
orangtua. Dulu kan embah (saya) dalang dan punya gamelan. Bapak dan
Ibu melihat saya kok tomboi. Supaya kelihatan jadi perempuan, saya
disuruh belajar menari,” ujarnya. Sejak itu Agustinah makin mencintai
tari.

Ke luar negeri

Pengalaman pertamanya menari di pentas nasional pada tahun 1977
ketika ikut misi kebudayaan sebagai wakil DKI Jakarta, ke Surabaya,
Malang, Yogyakarta, dan Solo. Pada tahun itu Agustinah lulus dari
SMPN Depok dan tercatat sebagai siswa teladan se-Kabupaten Bogor.
Saat lulus SMAN 38 Jakarta tahun 1981, Agustinah meraih predikat
juara umum.

Ia pergi ke luar negeri pertama kali ketika duduk di kelas I SMA
tahun 1978, yaitu ke Kuala Lumpur, Malaysia, untuk kegiatan menari.
Hingga kini hampir semua negara di belahan dunia pernah
disinggahinya.

Selepas SMA, ia merintis pendirian sanggar tari ini di Jalan Melati
Raya, Depok. “Dulu Depok masih kota kecamatan di Kabupaten Bogor,”
ujarnya.

Supaya sanggar tari ini tetap eksis, Agustinah mengembangkan Ayodya
Pala. Ia tak hanya mengajarkan tari jawa dan sunda, tetapi juga
tarian tradisional dari seluruh Nusantara.

Sepuluh tahun pertama, yang masuk sanggar ini adalah anak-anak dari
masyarakat menengah ke bawah. Namun, sejak tahun 1991 hingga
sekarang, banyak orangtua dari kelas menengah dan menengah atas yang
memasukkan anak-anak mereka ke sanggar ini.

Ia tak melupakan jasa mantan Lurah Depok Jaya Huharmusa, yang pada
awal sanggar ini dibuka selalu memberikan tempat gratis bagi anak-
anak untuk berlatih menari. “Bahkan, Pak Lurah memberi ongkos pulang
saat itu,” katanya.

Organisasi “entertainment”

Sanggar ini membuka kelas terpadu untuk belajar tari, olah vokal, dan
modeling. Dari sini talenta anak akan mudah tergali.

“Dalam perkembangannya, Ayodya Pala berkembang menjadi organisasi
entertain yang menjual beragam paket kesenian, menjadi event
organizer, penghubung artis, dan menjual jasa konsultan. Hingga kini
Ayodya Pala aktif membina dan memberikan kesempatan beragam kelompok
seni untuk tampil, seperti kelompok pencak silat, barongsai, reog
ponorogo, sisingaan, kuda lumping,” katanya.

Anak-anak asuh Sanggar Ayodya Pala sering tampil di salah satu
televisi swasta nasional.

Saat latihan, kata Agustinah, anak-anak asuhnya diwajibkan bercakap-
cakap dalam bahasa Inggris karena ia ingin lulusan Ayodya Pala
mengglobal dan mampu menjadi guide bagi dirinya sendiri. “Anak-anak
juga tak boleh menggunakan tank-top dalam latihan,” kata Agustinah.

Agustinah yang sarjana biologi Fakultas MIPA Universitas Indonesia,
menikah dengan Baas Cihno Sueko (53) dan punya tiga putra, yaitu
Denta (23), Bima (20), dan Yayik (8).

Ia menarik Rp 75.000 per bulan untuk setiap anak yang belajar tari
dan Rp 125.000 per bulan untuk anak yang masuk kelas terpadu,
khususnya di Sanggar Ayodya Pala, Jalan Melati Raya. Pendidikan di
sanggar ini selama 14 semester atau tujuh tahun. Adapun di cabang-
cabangnya, biaya sangat bergantung pada lingkungan permukiman
setempat. “Ayodya Pala diwaralabakan. Kami hanya minta 20 persen dari
pendapatan cabang. Namun, semua pelatih dan pengajar harus lulusan
Ayodya Pala,” katanya.

Salah satu lulusan Ayodya Pala, Dwi Krisna Handayani (22), putri
seorang pegawai negeri sipil Fakultas Kedokteran Gigi UI, belajar
menari sejak tujuh tahun lalu. Ia membiayai sendiri kuliahnya di
Program D3 Sekretaris BSI Pondok Labu dari hasil mengajar di sanggar
ini. Dwi pernah melanglang buana ke Jerman, Korea, dan China.

Salah satu obsesi Agustinah adalah membangun sanggar seni dan budaya
di Depok atau di Jakarta yang sekelas dengan Pedepokan Bagong
Kussudiardjo di Yogyakarta dan Mang Ujo di Bandung. “Kami tidak
semata-mata mencari keuntungan karena kami ingin menyumbang
pembangunan karakter manusia Indonesia lewat seni dan budaya di
sanggar ini,” ujarnya.

Membangun Bangsa Melalui Seni Budaya

Oleh R Adhi Kusumaputra
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0605/22/metro/2655875.htm
——————————————–

Suasana Balai Rakyat Depok I tampak meriah. Satu per satu anak
menghampiri dan mencium tangan Budi Agustinah (44), pemimpin Sanggar
Tari Ayodya Pala. Di Balai Rakyat milik Pemerintah Kota Depok itu
puluhan anak tekun belajar menari tradisional.

“Orangtua melihat saat ini terjadi krisis moral. Di sini anak-anak
bukan hanya diajarkan agar pandai menari, tetapi juga memiliki budi
pekerti. Mencium tangan salah satu bentuknya,” kata Budi Agustinah
beberapa waktu lalu.

Sanggar Ayodya Pala yang didirikannya tahun 1981 itu kini memiliki 20
cabang di Depok, Bogor, dan Jakarta dengan 28 tenaga pengajar dan
sekitar 1.000 siswa. Semua cabang dipimpin dan dilatih oleh lulusan
Ayodya Pala.

Ayodya Pala kini dikenal telah membina dan mengembangkan rasa cinta
budaya tradisional kepada generasi muda. Mereka yang belajar dari
awal dapat melanjutkan hobi ini menjadi profesi ke tingkat pendidikan
formal di bidang seni. Alumnus Ayodya Pala menjadi sarjana tari
lulusan Sekolah Tinggi Seni Indonesia, di antaranya Solo, Yogyakarta,
Denpasar, dan Jakarta.

Nama Ayodya diambil dari epos Ramayana, yaitu tempat Rama dilahirkan,
di mana para kesatria belajar ilmu. Pala diambil dari Sumpah Palapa
Majapahit karena sanggar ini mengajarkan beragam kesenian dari semua
daerah di Nusantara.

Sanggar yang memiliki moto “Membangun Bangsa Melalui Seni Budaya” ini
telah melahirkan banyak penari profesional, pelatih tari, dan pekerja
seni. Karena itu, sanggar ini, kata Agustinah, secara langsung telah
memberikan peluang pekerjaan kepada anggotanya.

“Menari tidak dapat dilakukan secara instan, apalagi tari
tradisional. Menari haruslah sabar dan ulet, tak boleh gampang putus
asa dan harus dilakukan terus-menerus, seperti olahraga,” ujar
perempuan kelahiran Jakarta, 16 Agustus 1962, itu.

Ketika belajar menari pada usia empat tahun, Agustinah melakukannya
karena didorong orangtuanya, H Radikin dan Ny Suminah, keduanya
paramedis RSCM Jakarta asal Kroya, Jawa Tengah. Namun, ia akhirnya
jatuh cinta pada seni tari sejak kelas I SD. “Awalnya itu obsesi
orangtua. Dulu kan embah (saya) dalang dan punya gamelan. Bapak dan
Ibu melihat saya kok tomboi. Supaya kelihatan jadi perempuan, saya
disuruh belajar menari,” ujarnya. Sejak itu Agustinah makin mencintai
tari.

Ke luar negeri

Pengalaman pertamanya menari di pentas nasional pada tahun 1977
ketika ikut misi kebudayaan sebagai wakil DKI Jakarta, ke Surabaya,
Malang, Yogyakarta, dan Solo. Pada tahun itu Agustinah lulus dari
SMPN Depok dan tercatat sebagai siswa teladan se-Kabupaten Bogor.
Saat lulus SMAN 38 Jakarta tahun 1981, Agustinah meraih predikat
juara umum.

Ia pergi ke luar negeri pertama kali ketika duduk di kelas I SMA
tahun 1978, yaitu ke Kuala Lumpur, Malaysia, untuk kegiatan menari.
Hingga kini hampir semua negara di belahan dunia pernah
disinggahinya.

Selepas SMA, ia merintis pendirian sanggar tari ini di Jalan Melati
Raya, Depok. “Dulu Depok masih kota kecamatan di Kabupaten Bogor,”
ujarnya.

Supaya sanggar tari ini tetap eksis, Agustinah mengembangkan Ayodya
Pala. Ia tak hanya mengajarkan tari jawa dan sunda, tetapi juga
tarian tradisional dari seluruh Nusantara.

Sepuluh tahun pertama, yang masuk sanggar ini adalah anak-anak dari
masyarakat menengah ke bawah. Namun, sejak tahun 1991 hingga
sekarang, banyak orangtua dari kelas menengah dan menengah atas yang
memasukkan anak-anak mereka ke sanggar ini.

Ia tak melupakan jasa mantan Lurah Depok Jaya Huharmusa, yang pada
awal sanggar ini dibuka selalu memberikan tempat gratis bagi anak-
anak untuk berlatih menari. “Bahkan, Pak Lurah memberi ongkos pulang
saat itu,” katanya.

Organisasi “entertainment”

Sanggar ini membuka kelas terpadu untuk belajar tari, olah vokal, dan
modeling. Dari sini talenta anak akan mudah tergali.

“Dalam perkembangannya, Ayodya Pala berkembang menjadi organisasi
entertain yang menjual beragam paket kesenian, menjadi event
organizer, penghubung artis, dan menjual jasa konsultan. Hingga kini
Ayodya Pala aktif membina dan memberikan kesempatan beragam kelompok
seni untuk tampil, seperti kelompok pencak silat, barongsai, reog
ponorogo, sisingaan, kuda lumping,” katanya.

Anak-anak asuh Sanggar Ayodya Pala sering tampil di salah satu
televisi swasta nasional.

Saat latihan, kata Agustinah, anak-anak asuhnya diwajibkan bercakap-
cakap dalam bahasa Inggris karena ia ingin lulusan Ayodya Pala
mengglobal dan mampu menjadi guide bagi dirinya sendiri. “Anak-anak
juga tak boleh menggunakan tank-top dalam latihan,” kata Agustinah.

Agustinah yang sarjana biologi Fakultas MIPA Universitas Indonesia,
menikah dengan Baas Cihno Sueko (53) dan punya tiga putra, yaitu
Denta (23), Bima (20), dan Yayik (8).

Ia menarik Rp 75.000 per bulan untuk setiap anak yang belajar tari
dan Rp 125.000 per bulan untuk anak yang masuk kelas terpadu,
khususnya di Sanggar Ayodya Pala, Jalan Melati Raya. Pendidikan di
sanggar ini selama 14 semester atau tujuh tahun. Adapun di cabang-
cabangnya, biaya sangat bergantung pada lingkungan permukiman
setempat. “Ayodya Pala diwaralabakan. Kami hanya minta 20 persen dari
pendapatan cabang. Namun, semua pelatih dan pengajar harus lulusan
Ayodya Pala,” katanya.

Salah satu lulusan Ayodya Pala, Dwi Krisna Handayani (22), putri
seorang pegawai negeri sipil Fakultas Kedokteran Gigi UI, belajar
menari sejak tujuh tahun lalu. Ia membiayai sendiri kuliahnya di
Program D3 Sekretaris BSI Pondok Labu dari hasil mengajar di sanggar
ini. Dwi pernah melanglang buana ke Jerman, Korea, dan China.

Salah satu obsesi Agustinah adalah membangun sanggar seni dan budaya
di Depok atau di Jakarta yang sekelas dengan Pedepokan Bagong
Kussudiardjo di Yogyakarta dan Mang Ujo di Bandung. “Kami tidak
semata-mata mencari keuntungan karena kami ingin menyumbang
pembangunan karakter manusia Indonesia lewat seni dan budaya di
sanggar ini,” ujarnya.

Desakralisasi Pram

Oleh Putu Wijaya
Sastrawan dan Dramawan
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0606/11/seni/2715072.htm
=====================================

Pramudya Ananta Toer bagi saya adalah pengarang terbesar Indonesia
sampai saat ini. Saya sudah mengaguminya sejak masih SMP. Mula-mula
lewat kumpulan cerita pendek Subuh. Kemudian Keluarga Gerilya,
Perburuan, Bukan Pasar Malam, Di Tepi Kali Bekasi, Mereka Yang
Dilumpuhkan, Dia Yang Menyerah, dan sebagainya.

Bahasa Pram, ungkapan-ungkapannya, caranya memberikan diskripsi serta
juga renungan-renungannya, bagi saya segar, baru, cerdik, tangkas,
mengisi dan memesona. Tetapi kemudian salahnya, saya memuja dia.
Rasanya tak ada pengarang lain selain Utuy Tatang Sontany dan Chairil
Anwar yang bisa didekatkan dengan raksasa yang terus produktif sampai
akhir hayatnya itu. Bagi saya, Pram adalah dewa sastra Indonesia.

Apa pun dari Pram dan tentang Pram bagi saya sangat penting. Waktu di
SMP saya menabung uang jajan untuk memesan lewat pos bukunya Hoakiau
di Indonesia sebelum dilarang. Tetapi kemudian saya kecewa berat
ketika ia menulis Midah Si Manis Bergigi Emas yang disusul dengan
Korupsi. Saya anggap kedua novel itu bukan karyanya. Setelah itu,
karena situasi politik dunia penerbitan berubah, saya agak terpisah
dengan karya-karya Pram, walau tetap mencintainya.

Kemudian ketika Pram keluar dari Pulau Buru membawa empat jilid Bumi
Manusia—yang dilarang Orde Baru tetapi larisnya minta ampun—saya
bingung. Tiba-tiba saingan saya dalam memuja Pram banyak sekali.
Semua orang mengelu- elukan sastrawan Angkatan 45 yang “mau
menggantung” Paus kritik sastra Indonesia HB Jassin itu. Bumi Manusia
meledak, diterjemahkan ke banyak bahasa, serta tak henti- hentinya
dibicarakan sebagai karya monumental. Pram bukan lagi hanya sebagai
pengarang, tetapi juga sejarawan.

Kecemburuan saya karena harus berbagi dengan para pemuja Pram yang
lain, menyebabkan saya gerah. Entah kenapa, saya ingin memiliki Pram
secara pribadi, sehingga saya merasa tertekan dan ingin keluar. Saya
tak mau sama latahnya dengan pemuja lain, yang bahkan tanpa pernah
membaca Pram, memujikan Pram sebagai idolanya. Pram bukan lagi
pengarang seperti yang saya kagumi waktu SMP, tetapi sudah menjadi
simbol perjuangan dalam usaha menentang kemapanan. Pram adalah
senjata untuk dikibarkan melawan dominasi kekuasaan.

Namun, bagaimana mungkin bisa keluar dari tindihan Pram yang
sedahsyat itu. Dia seakan tak ada duanya. Saya tak pernah merasa
tergetar membaca karya-karya pengarang lain. Kemampuan bahasa mereka
mungkin jauh lebih bagus, terampil, kenyal, tajam, tangkas, dan
cerdik, juga basah dan lebih gaul kalau dibandingkan dengan Pram.
Tetapi itu hanya berhenti pada bentuk dan keterampilan teknis. Tak
pernah saya lihat penulis yang secara teknis prima, memiliki
kematangan jiwa, keluasan pandangan dan cita-cita yang jelas tentang
negeri ini seperti Pram.

Bertahun-tahun saya ingin berhenti menjadi “bonek” Pram, tetapi
selalu gagal. Saya tidak melihat ada jalan keluar, di samping mungkin
saya sendiri tidak berkemampuan. Pram bagaikan tukang sihir yang
membuat saya takut melihat kekurang-kekurangannya. Seperti banyak
atau bahkan mungkin semua pemujanya, saya tidak mampu kritis lagi
pada Pram. Rasanya dia sesuatu yang sudah sempurna. Sastra Indonesia
selesai pada Pram. Ada perasaan berdosa kalau sampai meragukan
kebesarannya.

Akan tetapi, perhelatan mengenang 40 hari meninggalnya almarhun, pada
6-6-06 di Bentara Budaya, menyelamatkan saya. Diskusi sastra
bertajuk: “Peta Pram, Peta Indonesia: Di Mana?” yang dipandu oleh
Radhar Panca Dahana itu, menyuguhkan pembicara Taufiq Rahzen, Sitor
Situmorang, dan Goenawan Mohamad. Pengunjungnya seabrek, sehingga
bangku-bangku tambahan dimasukkan untuk memberi kenyamanan para muda
yang tampak begitu ingin tahu lebih banyak tentang Pram.

Taufiq Rahzen membenarkan bahwa posisi Pram bukan hanya seorang
pengarang, tetapi dia memang sudah menjadi “ikon” dan “alamat”
Indonesia bagi orang dari mancanegara kalau bicara tentang Indonesia.
Kalau tidak ada Pram, siapa yang akan bisa dengan berani dan keras
kepala menentang kekuasaan sampai akhir hayatnya demi membela
keyakinannya, kata Taufiq yang ada di dekat Pram saat-saat menjelang
meninggal. Sementara semua orang memilih sikap abu-abu, Pram satu-
satunya yang terus mampu menunjukkan sikap yang tegas, tandas Taufiq
selanjutnya.

Saya terperangah. Kalau 220 juta manusia Indonesia “alamatnya” hanya
satu, saya kira saya memang tidak sendirian. Ribuan orang, termasuk
pengamat dari mancanegara, sudah terserang penyakit seperti saya.
Tersekap dalam ketidakberdayaan menghadapi kebesaran Pram. Takut
bersikap kritis pada Pram yang sudah dicalonkan sebagai pemenang
Nobel. Jadi bukan apresiasi, tetapi sakralisasi yang sudah terjadi.

Sitor Situmorang yang membacakan sebuah sajak yang dibuatnya untuk
Pram, tak mau mengacaukan penilaian terhadap karya-karya Pram dengan
kehidupan pribadi yang bersangkutan. Ketika Radhar mencoba mendesak
bagaimana pendapatnya tentang dendam Pram pada Jawa dan Soeharto yang
agaknya mewarnai dan terus dikibarkannya sampai meninggal, Sitor
mengatakan, itu sudah melangkah ke soal ilmu jiwa. Penyair ini
menganggap adalah bagian dari kebebasan seorang pengarang dalam
berekspresi untuk membenci Jawa. Tetapi ia sendiri tidak ikut-ikutan
menamakan itu sebagai “dendam”.

Pendapat Sitor juga terasa benar. Tidak sedikit saya jumpai orang
yang ikut memuja-muja karya Pram, hanya karena bersimpati pada nasib
pengarangnya. Kecintaan mereka disebabkan nguping atau dipacu oleh
persesuaian pada keyakinan dan sikap politik Pram. Bukan oleh nilai
sastranya. Ada juga yang terbawa oleh bencinya pada penindasan
kekuasaan. Kerancuan yang lebih menyangkut masalah psikologi itu,
sudah menerjang ke bidang kritik sastra. Akibatnya, tolok ukur yang
dipakai untuk menilai karya sastra pun kabur.

Goenawan Mohamad yang berbicara terakhir, tiba-tiba mengagetkan saya
karena mengungkap bahwa realisme di dalam karya-karya Pram, yang
menjadi salah satu kekuatan utamanya, adalah realisme yang dibentuk
atau terdengar oleh batin saya dibekuk oleh pengarang. Pram tidak
menggambar konteks, tetapi memusatkan semuanya pada manusia yang
adalah dirinya. Goenawan juga melihat persamaan Pram dan STA dalam
memaknakan modernisasi.

Pram benci kepada wayang, karena yang berkuasa adalah dewa-dewa,
bukannya manusia. Semua itu terungkap dalam Nyanyi Sunyi Orang Bisu.
STA juga lewat tokoh Tuty dalam Layar Terkembang menganggap
Sandyakalaning Majapahit karya Sanusi Pane memang memikat, tetapi
melemahkan perjuangan. Kedua-duanya mengajak manusia Indonesia lebih
percaya kepada rasio.

Tiba-tiba saya melihat jalan untuk keluar. Saya semakin yakin bahwa
karya-karya almarhum tidak menjadi besar karena nasibnya yang amat
pedih. Tidak menjadi lebih hebat, karena Pram sudah keluar-masuk
penjara. Bukan juga karena karya-karya itu sempat dilarang, nilainya
jadi bertambah. Tetapi, karya Pram memang hebat. Namun, tidak ada
kehebatan yang tidak boleh diragukan, kecuali kehebatan dewa. Dan
Pram yang benci kepada dewa-dewa, mestinya juga tidak suka kalau
didewakan. Dikritik, dicela atau dihujat pun, sebuah karya besar akan
tetap bersinar, bahkan semakin bersinar.

Diskusi yang disimpulkan oleh Radhar sebagai “ternyata Pram adalah
manusia yang kompleks” menjadi proses desakralisasi Pram pada diri
saya. Saya sekarang tidak merasa perlu kualat lagi untuk mengkritisi
karya-karya Pram. Justru itu akan membuat saya lebih nikmat lagi
meresapi warisan penulis kaliber kakap itu.

Mencari Tradisi Dalam Diri

Oleh Radhar Panca Dahana
Sastrawan, Tinggal di Tangerang
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0606/16/humaniora/2732802.htm
====================================

Jika sebagian pihak menyatakan Bali menemukan diri pada Trunyan,
sebuah kata yang teriwayat ketika seorang pangeran Solo berkelana
dituntun oleh bau harum pohon teru menyan.

Jika Mangkunegara IV mengidentifikasi diri dan ontologi Jawa dari
penanggalan dan kedatangan seorang pangeran India, Ajisaka, pada 76
Masehi; bila orang-orang Minang memandang nenek moyangnya pada Bundo
Kanduang yang dibangun dan didirikan oleh Adityawarman keturunan
Majapahit; jika masyarakat Betawi ternyata ada karena percampuran
puluhan etnis lokal dan asing serta mendapat sebutan dari sebuah
daerah kecil di Netherland, Batavia; jika manusia Bugis….; bila
orang Batak…..et cetera…

Maka sesungguhnya tak ada satu pun pihak, tak satu pun bangsa, satu
pun etnik, bahkan subetnik apa pun di negeri ini yang dapat mengklaim
dirinya sebagai satu entitas yang unik, genuine atau asli. Tak satu
pun. Yang ternyata bisa kita sadari dan akui: aku atau kita adalah
sesutau yang tersusun dari pecahan-pecahan identitas orang lain;
sebuah mosaik yang kemudian kita sebut sebagai tradisi, sebagai
kebudayaan, sebuah peradaban. Kita ternyata adalah bagian dari orang
lain; ada sebagian dari orang lain dalam diri kita. Kamu adalah aku,
aku pun kamu.

Sikap dan penerimaan kultural seperti ini tidak akan memberi izin
atau permisi kepada siapa pun untuk arogan, menganggap
dirinya “lebih” (murni, misalnya) dari orang lain, lebih kuat, lebih
berhak mendapatkan sesuatu, dan seterusnya. Dengan sikap seperti itu,
kita pun dapat terhindar dari pelbagai cedera sosial yang belakangan
ini menimpa bangsa kita melalui konflik-konflik horizontal maupun
vertikal, intelektual maupun fisikal.

Pada dimensi lain yang lebih lapang, penerimaan dan sikap tersebut
juga akan menggiring kita pada satu cara kita melihat diri secara
keseluruhan. Semacam cara pandang yang mencoba melintasi batas etnik,
geografis, tradisi, dan kesejarahan: melihat kita sebagai sebuah
bangsa. Indonesia sebagai satu nama, sebagai satu entitas,
sesungguhnya adalah sebuah abstrak(si) yang (dalam tahap ini)
sesungguhnya masih berupa harapan. Ia belum mendapat wujud konkretnya
jika hal itu harus dielaborasi sebagai sikap hidup, cara berpikir,
berperilaku, nilai, adat baru, dan sebagainya.

Indonesia sebagai sebuah pencapaian hingga hari ini, ternyata, baru
sekadar sebuah pencapaian politik yang bersifat simbolis. Tidak atau
belum realistis. Tentu saja, sekian dari Anda dapat menolaknya.
Penolakan itu dapat disanggah dengan pertanyaan-pertanyan sederhana:
apakah sistem, institusi, atau apa pun simbol-simbol perikehidupan
modern kita, dengan serta-merta bisa mengubah manusianya? Benarkah
kemerdekaan politik kita secara langsung juga berarti kemerdekaan
kita pada masa lalu, pada adat dan tradisi yang beku membelenggu,
pada karakter dan sifat kita yang membatu?

Jawaban pasti dari pertanyaan—yang masih dapat dideretkan panjang itu—
sesungguhnya hanya akan mengafirmasi kenyataan bangsa ini ternyata
belum beranjak banyak dari sebelum dan sesudah adanya nama yang
bernama: Indonesia.

Mosaik Indonesia

Kenyataan di atas akan bermakna, atau setidaknya tidak akan menjadi
keluhan, ketika kita mampu menerima (atau menempatkan) Indonesia
sebagai satu realitas yang belum tercapai atau—jika kita ingin—sedang
berproses mencari bentuknya. Lalu melihat diri sendiri sebagai
kecambah “Indonesia” itu dalam bentuknya yang karut-marut, mungkin
tak berbentuk sama sekali. Karena ia semata hanyalah mosaik yang
disusun dari kepingan-kepingan masa lalu, masa depan, harapan, jati
diri-jati diri, pengaruh-pengaruh, kelebihan, kekurangan, dan
berbagai hal, yang semestinya dapat segera kita identifikasi (apa
semua itu).

Melalui prosedur akseptasi seperti ini, kita akan mulai segalanya
dengan rendah hati, dengan daya terima yang lapang dan terbuka,
dengan kemauan kerja yang lebih kuat. Tak ada satu hal atau satu
kekuatan apa pun yang harus diposisikan lebih (kuat) dari yang
lainnya. Situasi egaliter akan menjelma dan mengajak kita untuk
menciptakan kerja sama (gotong royong) membangun apa yang kita
harapkan bersama: “Indonesia”.

Setidaknya kita bisa mulai dengan satu usaha sederhana (yang betapa
payah sebenarnya) untuk menyusun ulang (merekonstruksi) puing-puing
atau kepingan itu ke dalam satu mosaik baru yang lebih memiliki
bentuk, lebih dapat kita kenali sebagai diri kita: lebih
teridentifikasi (dengan standar dan simbol-simbol kekinian kita).
Untuk itu, sebuah kerja kebudayaan yang besar mesti siap kita lakukan
dengan keterlibatan langsung dan aktif dari semua unsur (tanpa
kecuali) yang menyusun mosaik baru itu.

Pada tahap awal inilah ekspresi dan produk budaya dari mana pun
asalnya mesti mendapatkan ruang dan keleluasaan yang sebesarnya.
Karena secara sinergis dan akumulatif semua kerja itu akan melakukan
semacam rafinisasi atau penghalusan dari kerja pembentukan mosaik
awal kita di atas sehingga bentuk itu pun semakin integral, kuat,
komprehensif, dan tegas sebagai sebuah identitas.

Dalam proses tersebut, tak ada kemungkinan yang tidak mungkin.
Termasuk perhitungan ulang dari apa pun yang pernah kita lakukan
dalam sejarah kita. Termasuk pilihan-pilihan sistem, cara kerja, tata
kelola, atau prinsip-prinsip yang melandasi hidup kita sebagai sebuah
bangsa. Jadi tak ada lagi fanatisme, keyakinan berlebih, atau
pembelaan mati-matian terhadap satu cara atau satu pola tertentu:
ideologi, kapitalisme, demokrasi, tradisionalisme, paternalisme,
negara agama, dan sebagainya.

Demi kemaslahatan sebuah negeri yang mampu melintasi dan meng-“atas”-
i semua bentuk perbedaan itu, kita mau tak mau mesti menghadapkan
semua kemungkinan cara di atas dalam posisi yang egaliter, setara.
Dan tiada sepihak atau seorang pun yang dapat menduga: bentuk atau
mosaik baru apa yang akan terupa setelahnya. Yang kita bisa lakukan
hanya menerima: itulah Indonesia kita. Indonesia yang berbeda.
Mungkin baru.

Tradisi dalam diri

Sebenarnya dalam menjalani proses di atas, kita tidak akan lagi
memperhitungkan sebuah tradisi sebagai sebuah tradisi, golongan
sebagai golongan, dan seterusnya. Semua hanyalah anasir pembentuk
yang bisa saja kehilangan identitas asli atau “orisinal”-nya di
hadapan kerja kolektif (mungkin tidak bagi dirinya sendiri). Karena
apa pun yang bersifat terpisah, sektarian, dan sebagainya, tidak lagi
eksis, akibat satu proses pelarutan dan kristalisasi dalam
pembentukan jati diri baru.

Kenyataan ini mungkin tidak mudah diterima. Sementara kemampuan
menerima inilah yang akan menentukan seberapa jauh kedewasaan kita
sebagai sebuah bangsa tercapai; seberapa cepat proses kemajuan dan
perkembangan itu kita hasilkan; seberapa utuh dan integralnya hasil
akhir yang akan kita produksi. Semua melebur untuk mendapatkan
kristal yang baru.

Jadi, biarlah slogan ini berbunyi tanpa harus mendapat resistansi
atau salah arti: “Lupakan tradisi!” Karena bukan tradisi yang harus
lebih dulu didepankan, tetapi “diri”. Tak ada tradisi tanpa diri.
Maka, jika proses itu berlangsung baik, entah berapa lama entah
dengan korban apa, harapan awal yang dapat kita identifikasi (sekali
lagi) adalah: diri.

Saya kira, dalam tahap inilah kemudian sebuah tradisi (baru) mulai
kita susun dan jelmakan. Tradisi yang dibangun dari identitas diri
yang baru yang sudah disesuaikan atau melakukan adjustment dengan
situasi mutakhir kita. Dan pada masa itu, kita boleh jadi menyadari
kalau “Indonesia” sebenarnya (mulai) ada. Sementah apa pun.
Setidaknya ia tidak lagi sekadar abstraksi atau simbolisme.

Persoalannya: siapkah kita? Bisakah kita kerja sama?

Kertas lain yang harus menjawabnya.

Pancasila dan Budaya Indonesia

Oleh Sayidiman Suryohadiprojo
Mantan Gubernur Lemhannas
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0606/23/opini/2758329.htm
=====================================

Amat menggembirakan, pada tahun 2006 terjadi perubahan dalam sikap
masyarakat Indonesia yang ingin Pancasila direvitalisasi dan
dikembangkan dalam kehidupan bangsa.

Ini satu perubahan dari keadaan saat Pancasila dilecehkan, bahkan
ditolak oleh banyak kalangan, termasuk kaum muda.

Harus diakui, banyak penyelewengan dilakukan dengan kedok Pancasila.
Namun itu bukan alasan untuk menolak dan membuang Pancasila. Sukar
dibayangkan kehidupan bangsa Indonesia yang sungguh- sungguh
sejahtera lahir batin tanpa Pancasila yang merupakan formulasi sikap
budaya Indonesia. Di satu pihak, kebudayaan Indonesia terbentuk dari
aneka ragam budaya yang merupakan hasil budidaya berbagai suku bangsa
Indonesia.

Di pihak lain, ada garis merah yang menunjukkan persamaan sikap hidup
di antara sekian banyak suku bangsa Indonesia. Itulah yang digali
Bung Karno, presiden pertama, dari kehidupan bangsa Indonesia. Kita
bersyukur, para Pendiri Bangsa Indonesia menerima pendapat Bung Karno
untuk menjadikan Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa dan Dasar
Negara Republik Indonesia.

Harmoni

Sikap budaya Indonesia yang sama dalam semua kebudayaan Indonesia
adalah bahwa manusia Indonesia menegakkan harmoni dalam hubungannya
dengan alam semesta dan masyarakat. Harmoni atau keselarasan itulah
yang tergambar dalam Pancasila berupa Ketuhanan Yang Maha Esa,
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan
yang Dipimpin Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan,
dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sikap budaya harmonis itu banyak persamaannya dengan sikap budaya
berbagai bangsa di Asia, antara lain Jepang yang juga menegakkan
harmoni dalam segenap hubungan manusianya.

Namun, sikap budaya itu berbeda, bahkan bertentangan dengan sikap
budaya dunia Barat yang sejak Renaissance di abad ke-15 mengambil
sikap budaya yang menaklukkan alam (to conquer nature). Dengan sikap
budaya itu dunia Barat mengembangkan ilmu pengetahuan secara dramatis
dan kehidupan dinamis yang memandang konflik sebagai jalan kemajuan.
Berdasarkan ilmu pengetahuan, Barat mengembangkan kehidupan
materiilnya dan kesanggupan meluaskan kekuasaan.

Jika sikap budaya Harmoni memandang kebersamaan atau masyarakat
sebagai pilar kehidupan, maka sikap budaya Barat menganggap individu
manusia sebagai nilai utama. Itu sebabnya dunia Barat menghasilkan
individualisme dan liberalisme, diikuti materialisme yang bermuara
pada imperialisme dan kolonialisme.

Sebagaimana dibuktikan sejarah, sikap budaya harmonis bukan sesuatu
yang pasif dan status quo. Itu terlihat dalam sejarah Indonesia
dengan kesediaan untuk menerima agama Hindu, lalu Buddha, diikuti
Islam dan Kristen. Sikap budaya harmonis berusaha melihat segi
positif barang luar untuk diambil dan diintegrasikan dengan miliknya
sendiri.

Namun pengambilan itu tidak membuang yang lama meski berbeda, tetapi
dijaga kontinuitas keindonesiaan. Diterima Hindu tanpa membuang yang
asli, yaitu animisme dan dinamisme. Diterima Buddha tidak
menghilangkan Hindu, begitu seterusnya. Itu sebabnya Raden Patah
sebagai pimpinan kerajaan Islam Demak menyatakan Demak adalah
kelanjutan Majapahit, bukan perpanjangan tangan satu kerajaan Arab.

Sikap budaya harmonis adalah toleran. Itu dapat dilihat saat berbagai
umat beragama yang berbeda, khususnya Islam dan Kristen,
bereksistensi dengan baik dan penuh gotong royong antara pemeluknya,
sebagaimana dulu dapat dilihat di Angkola Sipirok (Tapanuli) dan di
Maluku.

Ketika di Indonesia, dunia Barat dengan sikap budayanya bisa
diimbangi budaya harmonis, meski terjadi penjajahan dan praktik
imperialisme, kehidupan masyarakat Indonesia dapat terpelihara sesuai
prinsip harmoni, toleransi, kontinuitas.

Komunis

Namun, sejak pertengahan abad ke-20 hegemoni dunia Barat meningkat
drastis, baik yang kapitalistis maupun komunistis. Mulai saat itu
bangsa Indonesia kian sukar memelihara sikap budaya harmoni,
dibuktikan kian tersisihnya sifat gotong royong dalam kehidupan,
bahkan di desa- desa. Apalagi setelah Amerika dan sekutunya
mengalahkan saingannya, komunis, semangat menaklukkan dan hegemoni
kuat dirasakan di Indonesia dan dunia.

Kini, di Indonesia tidak saja sifat gotong royong sulit ditemukan,
toleransi antarumat beragama makin tiada. Dan yang lebih berbahaya,
makin banyak yang mengabaikan kontinuitas keindonesiaan.

Maka, jika kita merevitalisasi Pancasila, yang harus dilakukan adalah
menghidupkan dan memperkuat sikap budaya Indonesia. Waspadai, jangan
sampai revitalisasi disalahgunakan untuk membelokkan Pancasila sesuai
dengan keinginan pihak tertentu. Sebagaimana dulu PKI menerima
Pancasila tetapi sesuai dengan kepentingannya. Jangan sampai dengan
alasan bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka, lalu dibelokkan
dengan nama sama, seperti mengubah UUD 1945 amandemen yang jiwanya
bertentangan.

Hal ini merupakan perjuangan yang tidak mudah karena kita belum
mempunyai kehidupan modern yang berlandasan harmoni. Berbeda dengan
Jepang yang sejak Restorasi Meiji berhasil merebut keunggulan Barat
dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi tetap menjaga
kontinuitas Jepang berupa sikap harmoni dalam kehidupan.

Perjuangan yang tidak mudah ini memerlukan kepemimpinan yang teguh,
mempunyai pemahaman budaya, tetapi juga ada visi yang luas. Sebab di
satu pihak, harus ditegakkan kembali sikap harmoni, terwujud dalam
gotong royong. Di pihak lain, harus mengambil berbagai unsur luar
yang bermanfaat tanpa mengorbankan harmoni sebagai sikap budaya
Indonesia. Perjuangan ini harus dilakukan dalam kondisi dunia
sekarang yang penuh konflik. Ditambah kondisi masyarakat Indonesia
sendiri yang seperti lepas kendali.

Karena diperlukan kepemimpinan yang tidak ringan dan harus berjangka
lama, sebaiknya dikembangkan kepemimpinan kolektif yang anggotanya
mempunyai akar berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Mereka
telah membuktikan kesetiaannya kepada kontinuitas Indonesia dan
mempunyai kepribadian yang berwibawa serta berbekal pengetahuan dan
pengalaman.

« Older entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 27 other followers