Nasionalisme Ekonomi Versus Globalisasi

Oleh Imam Cahyono
Koordinator Riset Al Maun Institute, Jakarta
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0604/17/opini/2584066.htm
——————————————————–

Investor first, people second! Bagi rezim neoliberal, globalisasi
adalah bagaimana menjunjung tinggi kedaulatan pasar bebas atau free
market.

Cengkeraman neoliberalisme terpancar pada gencarnya privatisasi dan
liberalisasi ekonomi. Mantra neoliberal menempatkan investasi dan
investor di atas segalanya. Setiap kebijakan ekonomi harus tunduk
pada sistem, mekanisme, dan hukum pasar. Tanpa mengikuti dogma itu,
kemakmuran mustahil didapat.

Globalisasi diyakini sebagai era kematian negara-bangsa (the end of
the nation-state). Di bidang ekonomi, peran negara dilucuti, sebatas
penjaga. Neoliberalisme menyebarkan gagasan bahwa hanya ekonomi yang
dikelola perusahaan supranasional (anti state) yang bakal membawa
kesejahteraan. Kasus PT Freeport di Papua dan ExxonMobil di blok Cepu
menegaskan dahsyatnya mantra privatisasi dan liberalisasi ekonomi.
Negara bak macan ompong atas intervensi asing.

Proteksi negara

Sejenak menengok bumi lain. Beberapa negara di Eropa—dikenal sebagai
pendukung pasar bebas—belakangan marak dengan aksi anti-perusahaan
asing (anti takeover movements, The Economist, 4/3/2006). Eropa yang
sedang gencar melakukan gelombang merger lintas negara terbesar,
sejak ledakan dotcom tahun 2000, dikagetkan aksi anti- kepemilikan
perusahaan asing (anti foreign takeovers).

Uni Eropa (UE) mengkritik kebijakan Perancis yang menyetujui merger
dua perusahaan besar Perancis, Suez dan Gaz de France, sehingga
pupuslah peluang kemenangan tender perusahaan raksasa Italia, Enel
Group. Merger itu dinilai sebagai blokade atas investor-investor
asing dan dianggap mendistorsi ekonomi pasar. Merger antara
perusahaan nasional dibolehkan, tetapi tidak dengan perusahaan milik
asing.

Jerman menuduh langkah Perancis bertentangan dengan legislasi UE,
kontradiktif dengan European single market. UE menegaskan, negara-
negara akan lebih baik saat mereka berbagi kedaulatan, terutama dalam
monopoli pasar, tidak dalam nasionalisme. Kebijakan Perancis dituduh
bukan untuk mempertahankan kepentingan nasional, tetapi
mempertahankan kepentingan elite dan kroni.

Perancis menolak anggapan merger akan meliberalisasi pembagian
kepemilikan dan menciptakan perusahaan terbesar di dunia. Ia justru
mengontrol (state control) perusahaan nasional dengan membentengi
diri dari dominasi kepemilikan perusahaan asing (foreign ownership).
Ini menunjukkan nasionalisme dan kepemilikan terhadap aset negara.

Upaya proteksi negara terhadap kepemilikan perusahaan nasional dari
pihak asing tidak hanya terjadi di Perancis. Pemerintah Spanyol
mempertahankan perusahaan miliknya, Endesa, dari Jerman yang akan
membelinya. Pemerintah Polandia membendung merger bank yang akan
dilakukan modal asing. Gubernur bank Italia mencegah pihak asing
membeli bank milik nasional. Politisi Korea Selatan berang atas
langkah Amerika Serikat membeli KT&G, perusahaan monopoli tembakau
dan ginseng.

Di Rusia, sejak lama terjadi pergulatan antara proteksionisme dan
nasionalisme ekonomi di satu sisi dengan restrukturisasi bisnis dan
globalisasi di sisi lain.

Sikap negara-negara yang antikepemilikan asing itu merefleksikan apa
yang dikemukakan Karl Marx, “Ownership, and hence the power to
exploit, was all, hence socialist governments fateful desire to
nationalize the ‘commanding heights’ of their economies.”

Nasionalisme (ekonomi) kita

Ribut-ribut soal nasionalisme ekonomi, Indonesia tak mau ketinggalan,
tetapi dengan konteks berbeda. Celakanya, nasionalisme yang
diributkan di Indonesia tidak jelas maksudnya.

Politisi mengecam investasi ExxonMobil 2,5 miliar dollar AS di ladang
minyak blok Cepu. Mereka juga mengecam penambangan PT Freeport di
Papua dan meminta perusahaan itu menghentikan kegiatannya.

Pada saat sama, para politisi memuji keberhasilan pemerintah menjual
saham obligasi negara dua miliar dollar AS. Padahal, obligasi itu
dijual kepada investor asing. Maklum, pemerintah yang market friendly
sedang berupaya menarik investor asing dengan segala cara.

Lebih ironis lagi, banyak investor dalam negeri pindah ke mancanegara
dengan alasan keamanan dan prospek. Tengok Putera Sampoerna yang
berencana menginvestasikan uang 170 juta dollar AS di London Casino.
Group Sinar Mas memilih berinvestasi empat miliar dollar AS di China.
Group Salim menginvestasikan 1,2 miliar dollar AS di negara tirai
bambu.

Alhasil, kebijakan dan peran Pemerintah Indonesia di era globalisasi
serba tidak jelas juntrungannya. Mau menerapkan proteksi dan
menggalakkan nasionalisme, tetapi setengah hati.

Barangkali, Indonesia ingin memperjuangkan nasionalisme ekonomi gado-
gado, setengah asin, separo asem, dan sisanya hambar. Tak karuan!

Pram, Nobel, dan Lemahnya “PR” Kita

Oleh Nina Mussolini-Hansson
Ibu Rumah Tangga dan Mantan Wartawan, Tinggal di Swedia
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0605/03/opini/2626944.htm
—————————————–

Kepergian sastrawan Pramoedya Ananta Toer jelas sebuah kehilangan
besar bagi bangsa Indonesia. Sebagai WNI yang menetap di Swedia, hati
saya berbuih, terguncang bangga dan berharap setiap kali nama
Pramoedya disebut-sebut sebagai calon penerima Nobel Sastra.

Siapa yang tak bangga bila Indonesia, yang oleh sebagian besar warga
Swedia dan dunia masih dianggap sebagai negara antah berantah, negara
terbelakang dan miskin, sarang teroris, dan sarang korupsi, ternyata
mampu menghasilkan seorang sastrawan kelas dunia calon penerima Nobel
Sastra. Sayang, sampai sastrawan besar itu meninggal dunia, ia tetap
dalam posisi calon penerima Nobel.

Bukan hanya Pram, bahkan seorang penulis Swedia terkenal, Astrid
Lindgren, juga tak pernah menerima hadiah Nobel di tanah airnya
sendiri. Padahal, sudah banyak buku dan film anak-anak karya Astrid
yang diterjemahkan ke berbagai bahasa, di antaranya Pippi si Kaus
Kaki Panjang yang diterbikan oleh PT Gramedia.

Lemahnya penghargaan kita

Lain Pramoedya, lain Astrid. Membandingkan karya keduanya juga tak
pas karena Pram menghasilkan karya sastra berlatar belakang politik,
sedangkan Astrid menghasilkan buku anak-anak. Hanya dalam hal
penghargaan, jelas rakyat dan Pemerintah Swedia sangat bangga dengan
karya- karya Astrid yang mendunia. Sejak ia masih hidup, rakyat
Swedia berpendapat bahwa Astrid layak menerima hadiah Nobel karena
karyanya berhasil membius, menghibur, dan mendidik anak- anak di
dunia. Tapi, rupanya dewan juri hadiah Nobel punya kriteria lain dan
rakyat Swedia pun kecewa.

Bagaimana dengan Pram? Dukungan rakyat dan Pemerintah Indonesia
terhadapnya amat minim. Kenangan tentang Pram bagi sebagian besar
generasi muda bisa jadi hanya sebatas identitasnya sebagai bekas
anggota sebuah organisasi seniman yang berafiliasi ke partai komunis
(Lekra). Ini juga menandakan kegagalan pelajaran sastra dan sejarah
di sekolah-sekolah yang telah terkooptasi oleh fantasi dan ketakutan-
ketakutan akan bangkitnya komunisme sejak zaman Orba.

Rezim boleh berganti, tapi tidak berarti pemerintah yang baru
langsung mendukung Pram. Sebagai generasi muda yang mendambakan
perubahan dalam bernegara, jelas saya amat kecewa dengan hal ini.
Betul, kini karya- karya Pram bisa dinikmati dengan bebas di
Indonesia, tapi apa artinya kalau tak ada sikap dan dukungan resmi
dari pemerintah terhadap karya-karyanya.

Kadang saya melihat adanya ambivalensi pemimpin-pemimpin kita. Ketika
meresmikan pameran hasil kerajinan rakyat, misalnya, sering kali
mereka dengan fasih berpidato bahwa bangsa yang besar adalah bangsa
yang mampu menghargai karya bangsanya. Sayang, hal itu hanya retorika
politik dan terbatas pada kegiatan ekonomi yang mendukung pemasukan
negara.

Sebuah negara dan rakyatnya tak cuma butuh kehidupan ekonomi, tapi
juga kehidupan bersastra, karena sastra mampu menghaluskan perasaan
dari kecenderungan menjadi buas yang ada dalam diri manusia (homo
homini lupus). Sastra mampu menghidupkan empati karena dengan karya
sastra kita bisa berefleksi. Untuk itulah kita perlu sastrawan-
sastrawan yang mampu memberi oase dan nasionalisme kepada rakyat, di
tengah gelombang materialisme dan globalisasi.

Tahun 2003, nama Pram sebagai calon penerima Nobel sangat kencang
berembus di Swedia. Pada tahun itu, Pram mengunjungi pameran buku di
kota Gotenburg atas undangan pihak Swedia. Sebagai mantan wartawan,
saya menyayangkan dan hanya dapat berandai-andai. Seharusnya
Pemerintah Indonesia via KBRI di Swedia mampu menggunakan kesempatan
itu untuk mengorbitkan nama Pram lebih tinggi lagi. Itu kalau Pram
dianggap sebagai aset bangsa. Misalnya, dengan mengundang beliau ke
KBRI, membuat jumpa pers tentang kedatangannya, atau menjadi tuan
rumah yang menjembatani pertemuan Pram dengan kalangan pers Swedia.
Pers bagaimanapun punya kekuatan sebagai alat promosi dan mudah-
mudahan bisa memengaruhi dewan juri hadiah Nobel.

Sebuah ironi jika tamu-tamu dari DPR, misalnya, dilayani bak raja
hanya dengan menggunakan kedok studi banding. Di sisi lain, seorang
sastrawan besar macam Pram diacuhkan begitu saja. Rekonsiliasi bangsa
tidak akan berjalan jika barrier dan keterikatan dengan masa lalu itu
tak juga dibenahi.

Diplomasi buku

Bukan rahasia bahwa kelemahan bangsa Indonesia ada di bidang
pemasaran (marketing) dan PR (public relation). Padahal, apa sih,
yang tidak kita punya?

Bagi saya, tidak ada yang tidak mungkin, semua terletak pada niat
baik dan kekompakan kita sebagai bangsa. Sebagai bangsa kita memang
kurang kreatif menggunakan sumber-sumber potensial yang ada. Salah
satu sumber itu adalah Pramoedya Ananta Toer.

Bayangkanlah, kalau saja Pram mendapat hadiah Nobel sastra, berapa
besar liputan dan efek PR yang dihasilkan untuk Indonesia? Nama Pram
dan Indonesia bukan saja diulas dalam media internasional, tapi juga
akan selalu disebut di sekolah-sekolah di seluruh dunia, terutama
dalam pelajaran sastra dan bahasa. Efeknya pasti dahsyat dan abadi.

Efek inilah yang menurut pengamatan saya sama sekali tidak disadari
oleh kita, bangsa Indonesia. Kita terlalu asyik bertengkar satu sama
lain untuk memperebutkan kursi dan rezeki sehingga lupa menggali
potensi diri. Andai saja kita pintar, sesungguhnya buku dan karya
sastra bisa dijadikan alat PR dan diplomasi.

Sayang sekali, seorang Pram lebih dihargai di negara lain daripada di
Tanah Airnya sendiri. Tetangga terdekat kita saja, Filipina, sudah
lebih dulu menghargainya dengan penghargaan Magsaysay (2003).
Seharusnya kita malu. Mari bertanya, ada apa dengan kita? Apa yang
sakit dari bangsa ini? Kalau kita bisa berekonsiliasi dengan koruptor
dan mengundangnya ke istana, kenapa seorang Pram tidak pernah
diberikan kesempatan untuk itu sekalipun?

Padahal jelas, Pram tidak pernah “menjual” bangsa dan sumber alam
Indonesia untuk kantong pribadi dan kroninya serta menenggelamkan
Indonesia ke dalam utang luar negeri yang harus dibayar oleh anak
cucu kita kelak. Siapa yang lebih jahat sesungguhnya?

Selamat jalan Pram, semoga kau temukan keadilan lain di sana.

Rasionalisasi Nasionalisme

Oleh Robertus Wijanarko
Kandidat Doktor Filsafat di DePaul University, Chicago, AS
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0605/08/opini/2635350.htm
———————————-

Nationalism is primarily a political principle, which holds that the
political and the national unit should be congruent (Ernest Gellner).

Cacat bawaan nasionalisme adalah absennya proses rasionalisasi. Rasa
kesatuan kebangsaan hanya dimanfaatkan untuk memadukan kekuatan untuk
mengusir penjajah dan tidak dijabarkan dalam strategi penataan
struktur sosial, politik, dan ekonomi yang merealisasikan kesatuan
dan kedaulatan bangsa-bangsa pascakolonial.

Menurut Frantz Fanon, tokoh revolusi nasional Aljazair, kebanyakan
pemimpin nasional pascakolonial hanya menampilkan parodi, yakni
sekadar meneruskan struktur sosial, politik, dan ekonomi kolonial.

Karena mencermati gejala itulah Francis Fukuyama, menyikapi
popularitas demokrasi liberal, berargumen, nasionalisme tidak bisa
menjadi ideologi pesaing demokrasi liberal karena nasionalisme tidak
menawarkan agenda komprehensif untuk pengorganisasian kehidupan
sosial dan ekonomi (F Fukuyama, The End of History, 6).

Kesemrawutan penataan kehidupan bidang hukum, ekonomi, politik, dan
pembangunan struktur sosial di Indonesia merupakan residu dari
mandeknya proses rasionalisasi nasionalisme. Penerapan perda yang
compang-camping, diskusi seputar pengelolaan sumber daya alam dan
penyertaan modal asing, serta gelombang reaksi seputar kasus
pembelotan puluhan warga Papua merupakan pucuk gunung es persoalan
yang lebih serius, bahwa nasionalisme masih dipahami sebagai semangat
kebangsaan, belum sebagai prinsip-prinsip politik yang diterjemahkan
dalam tatanan kehidupan berbangsa.

Diskusi seputar penerapan syariah memang tidak lagi mendominasi
wacana publik. Namun, itu tidak menandai surutnya pamrih untuk
memaksakan penyisipan syariah dalam kehidupan berbangsa. Setelah
keberhasilan Aceh memperjuangkan tuntutan penerapan syariah, beberapa
daerah mulai “mengokulasi” hukum tradisi agama tertentu ke dalam
sistem hukum kita melalui penyisipan hukum agama tersebut dalam
beberapa perda.

Nasionalisme

Perda terkait tentang praktik prostitusi di Tangerang, usaha-usaha
sosialisasi perda lain di beberapa daerah, dan isu-isu seputar Undang-
Undang Antipornografi dan Pornoaksi mencerminkan bahwa proses
penataan peraturan dan hukum yang mengatur kehidupan publik tidak
didasarkan pada Undang- Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Dan, dengan
demikian, tidak dilandasi visi dan komitmen untuk mewujudkan proses
rasionalisasi nasionalisme. Sebaliknya, proses yang merusak rasa
kesatuan berbangsa melalui penerapan syariah melalui jalur perda di
berbagai daerah, yang merupakan strategi baru menyusul kegagalan
menerapkan syariah dalam tingkat nasional, bisa dilihat sebagai
irasionalisasi nasionalisme. Sebab, langkah- langkah tersebut secara
pelan-pelan melumpuhkan rasa kesatuan dan soliditas sebagai sebuah
bangsa.

Mandeknya rasionalisasi nasionalisme juga terjadi dalam proses
pembangunan ekonomi nasional. Contoh yang paling gamblang adalah
sikap-sikap dalam diskusi seputar ExxonMobil dan Freeport serta soal
penyertaan modal asing dalam korporasi nasional. Dari banyak
pendapat, nasionalisasi ekonomi hanya dipahami sebatas soal
persentase pengelolaan proyek dan kepemilikan modal. Pemikiran
tersebut menepikan persoalan yang lebih mendasar, bahwa nasionalisasi
ekonomi itu terkait dengan usaha menyeluruh untuk membangun ekonomi
berbasis kerakyatan.

Bukan hanya aktivitas ekonomi yang menyertakan dan menguntungkan
masyarakat banyak, tetapi juga proses ekonomi yang disertai
pembangunan infrastruktur menyeluruh. Jadi, bukan hanya masyarakat di
Jawa atau di dekat pusat pemerintahan yang dirangkul, tetapi juga
anggota masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Ketimpangan pembangunan infrastruktur antara Pulau Jawa
dan pulau- pulau lain dan mandeknya usaha untuk membangun ekonomi
rakyat menuturkan bahwa pembangunan ekonomi nasional belum merupakan
wujud dari rasionalisasi nasionalisme.

Biarpun korporasi nasional memegang mayoritas modal dan mendominasi
seluruh proses dan teknik produksi dan distribusi, tetapi jika
korporasi- korporasi tersebut hanya menjadi penyokong bahan-bahan
mentah bagi perusahaan luar negeri dan hanya mengabdi kepentingan
pemodal, hal ini tidak berbeda dengan struktur perekonomian di zaman
kolonial, hanya pengelolanya sekarang dipegang oleh kaum “kolonialis”
baru, yakni pemilik modal nasional.

Mandeknya pembangunan struktur sosial dan politik juga wujud dari
macetnya proses rasionalisasi nasionalisme. Wajah dari gejala ini
tampak melalui kurangnya penghargaan akan hak individu, terutama hak-
hak kaum marginal dan minoritas di negara kesatuan Indonesia ini.
Karena struktur merujuk pada pola relasi antara individu dan golongan
atau komponen masyarakat, yang terkait dengan pemahaman nilai dan
penghargaan akan hak-hak setiap warga negara, sikap arogan-anarkis
dan sewenang-wenang dari komponen masyarakat tertentu terhadap
anggota masyarakat yang lain mencerminkan pola relasi yang tidak
didasarkan pada pemahaman akan kesetaraan hak setiap anggota
masyarakat.

Pola relasi yang didasarkan pada penghargaan akan kesetaraan hak
belum membudaya, belum lagi sikap dan komunikasi politik yang arogan
dari penguasa dan lembaga-lembaga publik yang sering kali menafikan
hak-hak warga negara. Absennya struktur sosial dan politik yang adil,
yang mencerminkan kemandekan rasionalisasi nasionalisme, juga
tercermin dalam komunikasi politik antara pemerintah pusat dan
daerah, terlebih daerah-daerah yang jauh dari Jakarta. Jargon
nasionalisme dimanfaatkan sebagai ideologi untuk mengontrol dan
menertibkan, tanpa disertai usaha untuk menata pola relasi yang
akomodatif, demokratis, dan mengedepankan rasa keadilan dan empati
antara kekuasaan pusat dan daerah.

Belajar dari Hatta dan Sjahrir

Kesadaran akan perlunya rasionalisasi nasionalisme sudah muncul di
benak para perintis negeri ini sejak kesadaran nasional mulai
menggumpal. Dua tokoh sentral yang mempunyai perhatian mendalam akan
kebutuhan rasionalisasi nasionalisme adalah Mohammad Hatta dan Sutan
Sjahrir. Sebagai seorang ekonom zamannya, Hatta menggunakan analisis
Marxis untuk menjelaskan realitas kolonialisme di Indonesia.

Menurut Hatta, kolonialisme merupakan konsekuensi logis dari
perkembangan kapitalisme di Eropa, di mana modal yang hakikatnya
menggelembung terus mencari pasar, penyuplai bahan mentah bagi
aktivitas industri, dan pencarian akses untuk investasi ekspor modal.
Bagi Hatta, kolonialisme bukan sekadar penindasan secara fisik-
militer, tetapi juga merupakan dominasi tatanan ekonomi kaum imperial
secara sistematis (JD Legge, Intellectuals and Nationalism in
Indonesia, 22).

Menurut Hatta pula, langkah strategis untuk membangun kemandirian
suatu bangsa dan strategi untuk mengusir dominasi penjajah adalah
pembangunan tatanan ekonomi nasional secara sistematis, yang dalam
benak Hatta adalah pembangunan tatanan ekonomi yang sesuai dengan
kondisi budaya nasional, yang memperhitungkan peta geografis dan
demografis, serta bertumpu pada kekuatan rakyat. Kepedulian Hatta
bukan sekadar suatu perbaikan ekonomi yang memihak kepada rakyat,
tetapi juga mencakup usaha-usaha untuk mematahkan dominasi-dominasi
struktur ekonomi kolonial yang ada, yang diproduksi oleh dan mengabdi
pada kepentingan pemodal/penjajah.

Menyimak jalan pikiran Hatta, maka langkah-langkah pemimpin nasional
dewasa ini, yang hanya memahami “nasionalisasi” ekonomi sebagai
langkah untuk mengakuisisi korporasi-korporasi asing tanpa disertai
usaha untuk mematahkan struktur-struktur ekonomi yang melanggengkan
dominasi modal asing, hanyalah merupakan parodi dari apa yang
diproduksi oleh penjajah.

Sutan Sjahrir di pihak lain menegaskan bahwa rasionalisasi
nasionalisme harus dijabarkan dalam bentuk usaha-usaha membangun
struktur sosial dan politik nasional yang menumbuhkan sikap kesatuan,
penghormatan akan kesetaraan hak dan kewajiban, dan pola relasi yang
mengedepankan keadilan dan solidaritas bagi seluruh warga negara
Indonesia. “Strategi budaya” yang bisa digunakan untuk membangun
struktur sosial politik yang mencerminkan semangat nasionalisme
adalah dunia pendidikan.

Karena itu, bagi Sjahrir, pembangunan pendidikan nasional berwawasan
kebangsaan merupakan wujud rasionalisasi nasionalisme. Karena itu,
pembangunan pendidikan harus lebih intensional. Berdasar keyakinan
akan pentingnya pendidikan itulah Sjahrir rupanya turut membidani
lahirnya Club Pendidikan Nasional Indonesia, yang merupakan
penghimpunan kembali komunitas-komunitas anggota PNI lama yang
tersebar di beberapa kota besar (JD Legge, 35).

Merenungkan kembali ide-ide yang pernah dicetuskan para intelektual
kita, sembari menyimak realitas kehidupan ekonomi, politik, hukum,
dan struktur sosial masyarakat kita, kita diajak untuk mengakui
adanya kesembronoan sistematis yang dilakukan penguasa dalam
mengelola kehidupan berbangsa kita.

Nasionalisme hanya dimaknai sebagai semangat kesatuan kebangsaan,
belum dirasionalisasikan sebagai prinsip-prinsip kehidupan politik
yang menyangga keselarasan antara kehidupan politik dan unit-unit
yang membentuk kita bersama sebagai sebuah nasion (Ernest Gellner).

Ide-ide dasar dan cetak biru sudah ada. Haruskah kita meneruskan
kesalahan ini?

Nasionalisme di Era Globalisasi

Oleh Yonky Karman
Pengajar Sekolah Tinggi Teologi Cipanas
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0605/20/opini/2660411.htm
—————————————

Kebangkitan nasional merupakan tonggak pertama pergerakan rakyat yang
mengantar ke pintu gerbang kemerdekaan. Kohesi sosial yang semula
berdasarkan unsur-unsur primordial (suku, bahasa, tradisi, agama)
menjadi perasaan senasib sebagai bangsa terjajah.

Rakyat Hindia Belanda memimpikan sebuah masa depan bersama untuk
mengatur diri sendiri sebagai warga merdeka. Seabad kemudian
dibutuhkan nasionalisme yang sama kuatnya ketika melawan pemerintah
kolonial.

Dulu Hindia Belanda, dengan kekayaan alam, menjadi potensi ekonomi
dunia yang memasok sumber bahan mentah, tetapi tanpa kepemimpinan
dalam perdagangan internasional. Kini situasinya tak berbeda.
Indonesia tetap menarik karena kekayaan alamnya, tetapi posisi
tawarnya lemah di pasar global. Semestinya globalisasi dimaknai
kepentingan kita sebagai bangsa.

Semua itu karena nasionalisme baru dipahami sebatas semangat
kebangsaan dan geopolitik. Kita belum menjadikan nasionalisme sebagai
prinsip politik praktis sesuai dengan realitas bangsa dalam
kemajemukannya dan kini dalam keterpurukannya. Sebagai bangsa, kita
belum termotivasi membangun negeri dan merebut peluang ekonomi di era
globalisasi.

Involusi nasionalisme

Ada yang salah dengan perjalanan nasionalisme kita. Rasa senasib
seperti semasa pergerakan dan kemerdekaan kian menipis. Persatuan
nasional yang dibangun dengan susah payah dalam perkembangannya
menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Tanpa revitalisasi nasionalisme
sulit dibayangkan seperti apa masa depan Indonesia. Ibarat tubuh
tanpa roh.

Gramatika berbangsa kita bukan bagaimana menjadi “bangsa besar”,
tetapi memelihara kultur feodal “orang besar”. Sesekali kita
bernostalgia dengan romantisme kejayaan bangsa semasa Sriwijaya dan
Majapahit. Namun, realitas 60 tahun merdeka kita lebih dipermainkan
kapitalisme global ketimbang menjadi salah satu pemain. Terpuruk
lama, Indonesia dalam bayang-bayang negara gagal.

Di tengah proses involusi itu muncul nasionalisme dadakan yang
janggal (freak nationalism), yang justru menggerogoti kesatuan
bangsa. Nasionalisme kedaerahan. Nasionalisme kesukuan.
Nasionalisasi. Nasionalisme religius. Warisan nasionalisme para
pendiri republik tiba-tiba menjadi asing di negeri sendiri. Dan,
elite politik menikmati keterkotakkan rakyat demi melanggengkan
administrasi pemerintahan yang korup.

Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi yang disusun Transparency
International, Indonesia ada dalam kelompok 10 negara terkorup di
dunia. Kita tidak dikenal sebagai bangsa porno. Namun, ada 25
peraturan daerah dan kebijakan lain di tingkat lokal serta tujuh
rancangan perda terkait kesusilaan. Elite politik dan birokrasi
memiliki kepentingan membiarkan friksi sosial untuk mengalihkan
sorotan masyarakat terhadap buruknya kinerja mereka.

Politik kebudayaan

Budi Oetomo terbentuk karena kesadaran akan warisan kebudayaan dan
dorongan modernisasi. Para pemimpin pergerakan percaya, hanya dengan
penyebarluasan pendidikan, rakyat tercerahkan dan terbebaskan dari
keterbelakangan. Pemerintah kolonial diminta mendirikan sekolah
dengan sistem beasiswa bagi pemuda pribumi berbakat. Kebangkitan kita
sebagai bangsa bukan lewat politik bambu runcing, kekuatan massa,
atau agama, tetapi lewat politik kebudayaan.

Persis di situ kita gagal. Pendidikan bangsa diabaikan. Rakyat tetap
lemah dan tak terdidik. Elite politik setengah hati mencerdaskan
rakyat. Ironi di republik merdeka, pemuda miskin tak mampu meneruskan
pendidikan tinggi karena swastanisasi universitas negeri. Ukuran
kebangkitan nasional di era globalisasi adalah menjadi bangsa modern.

Sewindu reformasi wajah demokrasi kita liar di luar koridor negara
hukum. Kekuatan-kekuatan massa mengorganisasi diri dan main hakim
sendiri. Namun, sebagai bangsa, kita tetap lemah, belum mampu berdiri
di atas kaki sendiri dan menentukan nasib sendiri, tidak bebas
menentukan kebijakan politik yang strategis. Ketergantungan ekonomi
pada negara-negara maju amat besar.

Syarat menjadi bangsa modern adalah kebangkitan iptek. Untuk itu,
politik kebudayaan harus jelas agar kita agresif merebut dan
menguasai teknologi modern. Aneka kecenderungan primordial harus
menyesuaikan diri dengan tuntutan modern.

Nasionalisme kita harus melahirkan anak bangsa yang pandai dan mampu
mengelola potensi alam, kekayaan, dan sumber daya manusia, untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kini kemajuan bangsa ditentukan
oleh kemampuan dan kepintaran menjalin kerja sama dengan negara maju.
Ramah terhadap investasi asing tidak berarti menggadaikan kekayaan
dan kedaulatan negeri.

Politik pembangunan

Kita harus mengejar ketertinggalan dalam menghasilkan produk-produk
bernilai tambah dan berdaya saing global. Nasionalisme harus mengawal
dinamika sosial dan pembangunan sistem sosial. Problem serius kita
adalah kemiskinan sumber daya manusia (SDM) secara kualitas maupun
kuantitas. Manusia Indonesia yang cerdas tidak kurang, tetapi banyak
dari mereka bekerja di dan untuk negara lain.

Pemerintah Indonesia amat rendah menghargai kerja peneliti. Gaji
anggota parlemen puluhan kali lipat gaji peneliti di LIPI. Prioritas
pengembangan teknologi padat karya amat mendesak untuk menyerap
kelebihan tenaga kerja dan meredam ledakan pengangguran. Jangan ada
mimpi Indonesia tinggal landas dengan rakyat miskin sebagai
landasannya.

Ketika pembangunan manusia dikorbankan, kekayaan negeri hanya
dinikmati segelintir orang. Sebagian besar rakyat tetap miskin. Alih-
alih keadilan sosial, tercipta kesenjangan sosial.

Pembangunan harus bertumpu pada penghargaan atas manusia dan
kemanusiaan karena negara memang harus menghormati, melindungi, dan
memenuhi hak-hak dasar manusia.

Riwanto dan Nasionalisme yang Lebih Rileks

Oleh SIDIK PRAMONO
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0606/17/Politikhukum/2736336.htm
====================================

Indonesia perahu besar. Penduduknya banyak dan sangat beragam.
Indonesia di tengah kepungan: globalisasi dan neoliberalisme di satu
sisi, sektarianisme dan radikalisme di sisi lain, dan juga
militerisme yang diam-diam masih mengintip. Indonesia dalam tiga
kata: migrasi, integrasi, dan nasionalisme yang mau-tidak mau
terformat baru.

Bagi peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Riwanto Tirtosudarmo, seluruh masalah itulah yang membentuk Indonesia
baru. Konsep lama harus dikaji ulang, problem keadilan dan
kesejahteraan harus segera mendapatkan jalan keluar.

Berikut petikan wawancara Kompas dengan Riwanto di ruang kerjanya di
Gedung LIPI Jalan Gatot Subroto, Jakarta, pekan ini, serta beberapa
kali percakapan per telepon.

Mengapa konflik komunal meninggi setelah Orde Baru berganti?

Kalau percaya pada George Aditjondro, ada skenario di belakang semua
ini. Kalau percaya Tamrin Tomagola, ada strategi di belakang semua
ini. Ada kepentingan menciptakan destabilisasi keadaan, itu bukan
tidak mungkin terjadi. Namun, tetap belum ada yang bisa
menjelaskannya secara final. Ada faktor lain yang harus dilihat,
ketimpangan kesejahteraan tidak bisa dinafikan. Ada konsentrasi
kapital dan kesejahteraan hanya pada kelompok tertentu. Sebenarnya
itu juga terjadi di negara lain. Paguyuban etnik hidup. Lobi Yahudi,
siapa yang tak tahu. Di Amerika, Anda bisa kaya sekali atau miskin
sekali. Di Indonesia, kerap ada kolusi pemilik modal dan penguasa.

Dikaitkan dengan demografi?

Ada hubungan timbal balik antara demografi dan politik. Struktur
demografi berpengaruh pada perubahan politik. Kalau sebuah negara
berpenduduk muda, ada demand pekerjaan yang besar, ada demand
partisipasi politik yang tinggi. Ini menjadi blok tersendiri. Yang
harus diingat, ketimpangan spasial terjadi di mana-mana. Demografi
berubah kalau sistem ekonomi-politik berubah. Awalnya Soeharto
dipengaruhi Widjojo Nitisastro, laju pertumbuhan penduduk harus
ditekan agar pertumbuhan ekonomi tidak tergangggu. Namun, lalu
Soeharto mengadopsi ide Soekarno tentang transmigrasi. Saat itu
transmigrasi sekaligus jadi alat mengintegrasikan bangsa. Soeharto
punya ide sendiri. Transmigrasi didasari ide tentang asimilasi,
harmonisasi. Dalam konsep Soeharto, orang “seberang” bisa
diharmonisasikan dengan orang Jawa yang diasumsikan baik, halus. Ada
juga kepentingan militer, doktrin sistem pertahanan-keamanan rakyat
semesta melihat pentingnya faktor jumlah penduduk. Soeharto punya
kombinasi dua komponen penting: militer dan ekonomi.

Soalnya kemudian, transmigrasi dinilai tidak berhasil.

Dalam kacamata pengamat asing, transmigrasi itu berdampak langsung
pada konflik komunal. Temuan saya, dalam konflik komunal biasanya
orang Jawa tak terlibat langsung. Yang terlibat justru pendatang
nontransmigran. Kehadiran orang Jawa menjadikan orang lokal menyadari
identitasnya. Ini yang mengeraskan batas etnis. Kehadiran orang Jawa
yang masif di satu lokasi yang sangat luas menegaskan itu. Pada
pertengahan 1980-an, ada kebijakan agar jangan menyinggung SARA
(suku, agama, ras, dan antargolongan). Namun dalam pergaulan sosial,
tak mungkin melarang orang melakukan identifikasi sosial. Saat ada
ketidakadilan, ketegangan dan letupan pun muncul.

Bagaimana menyikapi perbedaan itu?

Ketika problem kesejahteraan terjawab, perbedaan identitas tidak akan
menjadi konflik. Identitas hidup dalam masyarakat, itu tetap harus
dikembangkan dan itu yang membuat Indonesia menarik. Tak ada negara
sekaya kita budayanya. Saya agak alergi dengan istilah “NKRI”. Kita
ini terancam dari mana? Kita ini terancam dari dalam, disintegrasi
muncul dari dalam.

Sentralisasi menjadi salah satu akar soal?

Sentralisasi punya akar yang jauh ke belakang. Pemberontakan pada
1950-an, kecuali RMS (Republik Maluku Selatan), tak ingin melepaskan
diri dari NKRI. Mereka berontak karena ingin keadilan, ingin lebih
diperhatikan. Ketidakadilan pusat dan daerah sudah terjadi lama dan
oleh Soeharto itu malah diperkeras. Ini problem struktural. Ada
kebutuhan sistem politik yang mampu menyejahterakan.

Apa jawaban konkretnya?

Kesejahteraan, keadilan. Itu belum terjawab, masih menjadi masalah
pokok. Agar ekonomi bisa berkembang, harus ada sistem politik dengan
check and balances. Tanpa itu, demokrasi hanya periferal. Bukan
berarti masa Soeharto bagus, tapi waktu itu ada visi mau diarahkan ke
mana bangsa ini. Kita mesti punya platform yang visioner. Sekarang
banyak ide bagus, tetapi ide itu terfragmentasi.

Anda sepakat dengan rekayasa demografi?

Saya tak sepakat. Yang mesti direkayasa adalah soal ekonomi,
demografi mengikuti. Jangan dibalik. Kalau mau rekayasa ekonomi,
konsekuensinya luar Jawa harus dibangun. Orang-orang yang di Jawa
akan pindah dengan sendirinya, tidak usah harus dipindahkan lewat
transmigrasi. Orang mengumpul di Jakarta karena ada yang dicari. Pada
masa transmigrasi, yang dipindah adalah kemiskinan. Sebaliknya, orang
luar Jawa yang pintar pindah ke Jawa. Istilah Sri Edi Swasono, ada
penurunan comparative advantage. Terjadilah ketimpangan yang
membesar. Sekarang ada yang berubah, interdependensi antarnegara
meningkat, diam-diam orang Indonesia pun melakukan mobilisasi
internasional. Ada kesadaran yang berubah.

Nasionalisme baru

Ketika rezim Orde Baru sedang kuat-kuatnya pada pertengahan 1980-an,
hanya sekelompok orang “nekat” yang kritis menilai kebijakan
pemerintahan, termasuk soal ketidakadilan pusat dan daerah.
Penelitiannya yang menyimpulkan kecenderungan alienasi birokrasi dan
rakyat sempat menjadi berita utama Kompas pada pertengahan 1985. Itu
masih menjadi soal sampai sekarang. Ada kesenjangan antara penelitian
dan implementasi di lapangan. Penelitian kerap diabaikan pengambil
kebijakan.

Pengalaman itu menjadikan Riwanto mengajukan syarat saat hendak
ditarik menjadi staf ahli Menteri Negara Transmigrasi dan
Kependudukan Alhilal Hamdi pada akhir 1999. Riwanto
mengaku “antitransmigrasi” dan akan berusaha memberi pemikiran agar
program itu suatu saat dibubarkan. Alhilal pun sepakat. “Mungkin
lebih enak bicaranya karena sudah kenal sejak sama-sama aktivis
mahasiswa,” kenang Riwanto.

Selepas kuliah di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Riwanto
bergabung di Leknas (Lembaga Ekonomi dan Sosial Nasional) LIPI yang
waktu itu menjadi salah satu “kiblat” ilmu sosial. Di sana Riwanto
belajar dan bekerja sama dengan sejumlah senior seperti Thee Kian Wie
ataupun Taufik Abdullah. Di situlah titik tolaknya mempelajari
demografi. Bergabung sebagai peneliti LIPI sekaligus berarti melepas
kesempatan menjadi wartawan yang dianggapnya kurang rileks karena
mesti terburu-buru waktu. Pers mahasiswa Koran Salemba pernah
memberikan kesempatan melakukan perjalanan jurnalistik ke Singapura,
Malaysia, dan Thailand pada awal 1980.

Bagaimana nasionalisme baru itu dalam bayangan Anda?

Yang pasti, tak mungkin kalau tidak kosmopolitan. Ada sesuatu yang
universal. Konsep lama tentang nasionalisme perlu diredefinisi,
seperti soal kedaulatan ekonomi. Dari sudut ekonomi kita tak mungkin
melepaskan diri dari multinational corporation. Martabat sebagai
orang Indonesia harus naik dan itu terjadi kalau kesejahteraan juga
naik. Nasionalisme itu sesuatu yang bergerak. Pancasila harus dilihat
sebagai cakrawala yang indah, bukan fondasi di kaki kita. Cakrawala
berbeda dengan langit yang harus dilihat dengan mendongak dan
melelahkan.

Bagaimana nasionalisme dikaitkan dengan migrasi?

Sekarang ini terjadi long distance nationalism karena perpindahan
manusia. Nasionalisme menjadi lebih kosmopolitan. Nasionalisme-baru
tidak terisolasi berdasarkan tanah yang dipijak. Relaksasi
nasionalisme ada di situ. Ukuran nasionalisme adalah apakah bisa
menyejahterakan. Ini kembali ke cita-cita kemerdekaan, mendudukkan
martabat sebagai bangsa. Mengutip Romo Mangun (almarhum YB
Mangunwijaya), kalau sekadar ingin makmur, kita tak perlu merdeka.

Nasionalisme sekarang dihadapkan pada globalisasi, interdependensi
yang kuat antarbangsa. Ini problem kita karena persoalan ini lebih
sering dibaca dalam pemikiran sempit. Aceh adalah contoh menarik,
ketika GAM masuk ke dalam nasionalisme kita, tidak
membawa “nasionalisme”-nya sendiri. Menarik untuk menunggu strategi
mereka dalam jangka panjang. Kalau bisa menyelesaikan, kita akan
mendapatkan nasionalisme baru. Kita mungkin mesti agak rileks dengan
nasionalisme.

Maksudnya lebih rileks?

Nasionalisme tidak bisa disempitkan hanya sekadar pada konsep Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tidak perlu menyatakan NKRI harga
mati. NKRI yang tidak menyejahterakan rakyat, apa artinya? Agak
berbahaya kalau nasionalisme itu direkayasa. Mungkin yang lebih dekat
adalah pembangunan sistem politik, pembangunan ekonomi yang
demokratis. Itu tulang punggungnya. Bukan hal mudah.
Oleh SIDIK PRAMONO
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0606/17/Politikhukum/2736336.htm
====================================

Indonesia perahu besar. Penduduknya banyak dan sangat beragam.
Indonesia di tengah kepungan: globalisasi dan neoliberalisme di satu
sisi, sektarianisme dan radikalisme di sisi lain, dan juga
militerisme yang diam-diam masih mengintip. Indonesia dalam tiga
kata: migrasi, integrasi, dan nasionalisme yang mau-tidak mau
terformat baru.

Bagi peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Riwanto Tirtosudarmo, seluruh masalah itulah yang membentuk Indonesia
baru. Konsep lama harus dikaji ulang, problem keadilan dan
kesejahteraan harus segera mendapatkan jalan keluar.

Berikut petikan wawancara Kompas dengan Riwanto di ruang kerjanya di
Gedung LIPI Jalan Gatot Subroto, Jakarta, pekan ini, serta beberapa
kali percakapan per telepon.

Mengapa konflik komunal meninggi setelah Orde Baru berganti?

Kalau percaya pada George Aditjondro, ada skenario di belakang semua
ini. Kalau percaya Tamrin Tomagola, ada strategi di belakang semua
ini. Ada kepentingan menciptakan destabilisasi keadaan, itu bukan
tidak mungkin terjadi. Namun, tetap belum ada yang bisa
menjelaskannya secara final. Ada faktor lain yang harus dilihat,
ketimpangan kesejahteraan tidak bisa dinafikan. Ada konsentrasi
kapital dan kesejahteraan hanya pada kelompok tertentu. Sebenarnya
itu juga terjadi di negara lain. Paguyuban etnik hidup. Lobi Yahudi,
siapa yang tak tahu. Di Amerika, Anda bisa kaya sekali atau miskin
sekali. Di Indonesia, kerap ada kolusi pemilik modal dan penguasa.

Dikaitkan dengan demografi?

Ada hubungan timbal balik antara demografi dan politik. Struktur
demografi berpengaruh pada perubahan politik. Kalau sebuah negara
berpenduduk muda, ada demand pekerjaan yang besar, ada demand
partisipasi politik yang tinggi. Ini menjadi blok tersendiri. Yang
harus diingat, ketimpangan spasial terjadi di mana-mana. Demografi
berubah kalau sistem ekonomi-politik berubah. Awalnya Soeharto
dipengaruhi Widjojo Nitisastro, laju pertumbuhan penduduk harus
ditekan agar pertumbuhan ekonomi tidak tergangggu. Namun, lalu
Soeharto mengadopsi ide Soekarno tentang transmigrasi. Saat itu
transmigrasi sekaligus jadi alat mengintegrasikan bangsa. Soeharto
punya ide sendiri. Transmigrasi didasari ide tentang asimilasi,
harmonisasi. Dalam konsep Soeharto, orang “seberang” bisa
diharmonisasikan dengan orang Jawa yang diasumsikan baik, halus. Ada
juga kepentingan militer, doktrin sistem pertahanan-keamanan rakyat
semesta melihat pentingnya faktor jumlah penduduk. Soeharto punya
kombinasi dua komponen penting: militer dan ekonomi.

Soalnya kemudian, transmigrasi dinilai tidak berhasil.

Dalam kacamata pengamat asing, transmigrasi itu berdampak langsung
pada konflik komunal. Temuan saya, dalam konflik komunal biasanya
orang Jawa tak terlibat langsung. Yang terlibat justru pendatang
nontransmigran. Kehadiran orang Jawa menjadikan orang lokal menyadari
identitasnya. Ini yang mengeraskan batas etnis. Kehadiran orang Jawa
yang masif di satu lokasi yang sangat luas menegaskan itu. Pada
pertengahan 1980-an, ada kebijakan agar jangan menyinggung SARA
(suku, agama, ras, dan antargolongan). Namun dalam pergaulan sosial,
tak mungkin melarang orang melakukan identifikasi sosial. Saat ada
ketidakadilan, ketegangan dan letupan pun muncul.

Bagaimana menyikapi perbedaan itu?

Ketika problem kesejahteraan terjawab, perbedaan identitas tidak akan
menjadi konflik. Identitas hidup dalam masyarakat, itu tetap harus
dikembangkan dan itu yang membuat Indonesia menarik. Tak ada negara
sekaya kita budayanya. Saya agak alergi dengan istilah “NKRI”. Kita
ini terancam dari mana? Kita ini terancam dari dalam, disintegrasi
muncul dari dalam.

Sentralisasi menjadi salah satu akar soal?

Sentralisasi punya akar yang jauh ke belakang. Pemberontakan pada
1950-an, kecuali RMS (Republik Maluku Selatan), tak ingin melepaskan
diri dari NKRI. Mereka berontak karena ingin keadilan, ingin lebih
diperhatikan. Ketidakadilan pusat dan daerah sudah terjadi lama dan
oleh Soeharto itu malah diperkeras. Ini problem struktural. Ada
kebutuhan sistem politik yang mampu menyejahterakan.

Apa jawaban konkretnya?

Kesejahteraan, keadilan. Itu belum terjawab, masih menjadi masalah
pokok. Agar ekonomi bisa berkembang, harus ada sistem politik dengan
check and balances. Tanpa itu, demokrasi hanya periferal. Bukan
berarti masa Soeharto bagus, tapi waktu itu ada visi mau diarahkan ke
mana bangsa ini. Kita mesti punya platform yang visioner. Sekarang
banyak ide bagus, tetapi ide itu terfragmentasi.

Anda sepakat dengan rekayasa demografi?

Saya tak sepakat. Yang mesti direkayasa adalah soal ekonomi,
demografi mengikuti. Jangan dibalik. Kalau mau rekayasa ekonomi,
konsekuensinya luar Jawa harus dibangun. Orang-orang yang di Jawa
akan pindah dengan sendirinya, tidak usah harus dipindahkan lewat
transmigrasi. Orang mengumpul di Jakarta karena ada yang dicari. Pada
masa transmigrasi, yang dipindah adalah kemiskinan. Sebaliknya, orang
luar Jawa yang pintar pindah ke Jawa. Istilah Sri Edi Swasono, ada
penurunan comparative advantage. Terjadilah ketimpangan yang
membesar. Sekarang ada yang berubah, interdependensi antarnegara
meningkat, diam-diam orang Indonesia pun melakukan mobilisasi
internasional. Ada kesadaran yang berubah.

Nasionalisme baru

Ketika rezim Orde Baru sedang kuat-kuatnya pada pertengahan 1980-an,
hanya sekelompok orang “nekat” yang kritis menilai kebijakan
pemerintahan, termasuk soal ketidakadilan pusat dan daerah.
Penelitiannya yang menyimpulkan kecenderungan alienasi birokrasi dan
rakyat sempat menjadi berita utama Kompas pada pertengahan 1985. Itu
masih menjadi soal sampai sekarang. Ada kesenjangan antara penelitian
dan implementasi di lapangan. Penelitian kerap diabaikan pengambil
kebijakan.

Pengalaman itu menjadikan Riwanto mengajukan syarat saat hendak
ditarik menjadi staf ahli Menteri Negara Transmigrasi dan
Kependudukan Alhilal Hamdi pada akhir 1999. Riwanto
mengaku “antitransmigrasi” dan akan berusaha memberi pemikiran agar
program itu suatu saat dibubarkan. Alhilal pun sepakat. “Mungkin
lebih enak bicaranya karena sudah kenal sejak sama-sama aktivis
mahasiswa,” kenang Riwanto.

Selepas kuliah di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Riwanto
bergabung di Leknas (Lembaga Ekonomi dan Sosial Nasional) LIPI yang
waktu itu menjadi salah satu “kiblat” ilmu sosial. Di sana Riwanto
belajar dan bekerja sama dengan sejumlah senior seperti Thee Kian Wie
ataupun Taufik Abdullah. Di situlah titik tolaknya mempelajari
demografi. Bergabung sebagai peneliti LIPI sekaligus berarti melepas
kesempatan menjadi wartawan yang dianggapnya kurang rileks karena
mesti terburu-buru waktu. Pers mahasiswa Koran Salemba pernah
memberikan kesempatan melakukan perjalanan jurnalistik ke Singapura,
Malaysia, dan Thailand pada awal 1980.

Bagaimana nasionalisme baru itu dalam bayangan Anda?

Yang pasti, tak mungkin kalau tidak kosmopolitan. Ada sesuatu yang
universal. Konsep lama tentang nasionalisme perlu diredefinisi,
seperti soal kedaulatan ekonomi. Dari sudut ekonomi kita tak mungkin
melepaskan diri dari multinational corporation. Martabat sebagai
orang Indonesia harus naik dan itu terjadi kalau kesejahteraan juga
naik. Nasionalisme itu sesuatu yang bergerak. Pancasila harus dilihat
sebagai cakrawala yang indah, bukan fondasi di kaki kita. Cakrawala
berbeda dengan langit yang harus dilihat dengan mendongak dan
melelahkan.

Bagaimana nasionalisme dikaitkan dengan migrasi?

Sekarang ini terjadi long distance nationalism karena perpindahan
manusia. Nasionalisme menjadi lebih kosmopolitan. Nasionalisme-baru
tidak terisolasi berdasarkan tanah yang dipijak. Relaksasi
nasionalisme ada di situ. Ukuran nasionalisme adalah apakah bisa
menyejahterakan. Ini kembali ke cita-cita kemerdekaan, mendudukkan
martabat sebagai bangsa. Mengutip Romo Mangun (almarhum YB
Mangunwijaya), kalau sekadar ingin makmur, kita tak perlu merdeka.

Nasionalisme sekarang dihadapkan pada globalisasi, interdependensi
yang kuat antarbangsa. Ini problem kita karena persoalan ini lebih
sering dibaca dalam pemikiran sempit. Aceh adalah contoh menarik,
ketika GAM masuk ke dalam nasionalisme kita, tidak
membawa “nasionalisme”-nya sendiri. Menarik untuk menunggu strategi
mereka dalam jangka panjang. Kalau bisa menyelesaikan, kita akan
mendapatkan nasionalisme baru. Kita mungkin mesti agak rileks dengan
nasionalisme.

Maksudnya lebih rileks?

Nasionalisme tidak bisa disempitkan hanya sekadar pada konsep Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tidak perlu menyatakan NKRI harga
mati. NKRI yang tidak menyejahterakan rakyat, apa artinya? Agak
berbahaya kalau nasionalisme itu direkayasa. Mungkin yang lebih dekat
adalah pembangunan sistem politik, pembangunan ekonomi yang
demokratis. Itu tulang punggungnya. Bukan hal mudah.

Zionisme dan Sekularisme Berbaju Agama

Zionisme dan Sekularisme Berbaju Agama

*Zionisme dan Sekularisme Berbaju Agama *
Rabu, 26 Juli 2006 – 14:35:30 WIB
Gerakan Zionisme bukanlah murni gerakan keagamaan Yahudi. Zionisme
merupakan gerakan nasionalisme, bermotif duniawi yang menginginkan
bangsa Yahudi memiliki tanah air sendiri dengan merampas

*Oleh: Tiar Anwar Bachtiar *) *

Mungkin dalam benak kita muncul pertanyaan, apa sebenarnya yang
diinginkan Zionis-Israel sampai melakukan pembantaian secara
membabi-buta rakyat sipil tak berdosa di Gaza dan Libanon? Apa
sebenarnya dasar keyakinan dan ideologis yang mendasari tindakan mereka?
Betulkan ini seruan agama (Yahudi) yang mereka anut? Bukankah hampir
bisa dipastikan tidak ada agama yang sengaja mendorong pemeluknya
melakukan pengrusakan dan kekerasan? Bila kita tidak mengetahui apa
sesungguhnya ideologi yang melatarbelakangi munculnya Israel (baca:
Zionisme) kita akan dengan menggeneralisasi bahwa aksi-aksi itu
dilarbelakangi oleh perintah agama (Yahudi). Padahal, sesungguhnya agama
hanyalah kedok yang merekai pakai sebagai alat legitimasi. Di dalamnya
justru tersimpan keyakinan materialistik anti-agama. Tulisan ini mencoba
memotret masalah tersebut.

*Akar Ideologis Gerakan Zionisme*

Zionisme adalah salah satu ‘mazhab’ dalam agama Yahudi. Istilah Zionisme
dinisbahkan kepada sebuah bukit di Yerussalem yang bernama “Zion,” tapi
kemudian justru nama “Zion” itu identik dengan Yerussalem sendiri. Nama
Zion ini menjadi sangat penting dalam sistem teologi Yahudi karena
disebutkan dalam Mazmur 9:12, “Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayan
di Zion.” Zion dianggap sebagai tempat suci tempat bersemayam Tuhan.
Masih dalam Mazmur 137:1 juga disebutkan, “Di tepi sungai Bebel, di
sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita melihat Sion.”

Ayat ini menjadi dasar kerinduan dan semangat untuk kembali ke Sion
(Yerussalem), saat mereka diasingkan ke Babilonia. Dalam Yesaya 52:1-2
bahkan dengan jelas ada dorongan untuk kembali ke sana: “Terjagalah,
terjagalah! Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion! Kenakanlah
pakaian kehormatanmu, hai Yerussalem kota yang kudus! Sebab tak seorang
pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk ke dalammu. Kebaskanlah
debu dari padamu, bangunlah hai Yerussalem yang tertawan. Tanggalkanlah
ikatan-ikatan dari lehermu hai puteri Sion yang tertawan!

Ayat-ayat itulah yang dijadikan dasar oleh kelompok yang menamakan diri
“Zionisme” untuk membangun keyakinan bahwa umat Yahudi harus kembali
menduduki Zion (Yerussalem) dengan cara apa saja, termasuk dengan cara
kekerasan. Alasan doktrin itu pula yang dijadikan topeng untuk menarik
dukungan dari orang-orang Yahudi di seluruh dunia untuk mendukung
gerakan ini.

Padahal, seperti yang akan kita lihat dalam penjelasan berikut, doktrin
itu tidak harus selalu diartikan sebagai keharusan “merebut” Yerussalem
dari tangan orang di luar Yahudi. Doktrin itu sebetulnya hanya topeng
untuk membngkus gerakan nasionalisme yang dipelopori orang-orang Yahudi
yang sudah terpengari pemikiran-pemikiran secular seperti Theodor Herzl.

Jadi, harus dicatat bahwa sejak awal didirikan sampai saat ini, gerakan
Zionisme bukanlah murni gerakan keagamaan Yahudi. Sampai saat ini,
Zionisme tetap merupakan gerakan nasionalisme, sebuah gerakan bermotif
duniawi yang menginginkan bangsa Yahudi memiliki tanah air sendiri.
Hanya saja, untuk memperkuat posisi ini, mereka menggunakan
doktrin-doktrin agama Yahudi yang seringkali dipaksakan agar sesuai
dengan keinginan mereka. Oleh sebab itu, tidak heran kalau gerakan
Zionisme ini mendapat tentangan juga dari kalangan agamawan Yahudi
sendiri, selain dari orang-orang Arab Israel yang merasa hak-hak mereka
dirampas.

Tentangan antara lain muncul dari kaum Yahudi ultraortodoks. Mereka
berkeberatan terhadap aspek politik gerakan ini. Mereka percaya bahwa
kebali ke Zion (Tanah yang dijanjikan) harus merupakan takdir Tuhan,
bukan kehendak duniawi. Di pihak lain, kelompok sosialis dan komunis
menganggap Zionisme sebagai gerakan reaksioner kaum borjuis. Para rabbi
Yahudi dan pengikutnya menentang zionisme juga karena karakter
nasionalnya. Karena percaya bahwa Yudaisme adalah agama dan bukan
kebangsaan, mereka cenderung menolak konsep politik Zionisme.

Di Inggris dua organisasi Yahudi, Badan Perwakilan Yahudi Inggris dan
Asosiasi Inggris-Yahudi, menentang Zionisme juga atas dasar kepercayaan
bahwa Yudaisme adalah agama, bukan bangsa seperti klaim para Zionis.
Oleh sebab itu, buat mereka tidak perlu orang-orang Yahudi memiliki
negara nasional sendiri.

Tentangan yang sama juga datang dari Komisi Yahudi di Amerika pimpinan
Jacob H. Schiff, Louis Marshall, serta Mayer Sulzberger. Protes keras
sering mereka lancarkan menentang keinginan-keinginan politik kaum
Zionis. Jelas bahwa munculnya Zionisme bukanlah gerakan keagamaan,
melainkan gerakan nasionalisme yang sangat dipengaruhi oleh gaung
nasinalisme yang pada masa itu tengah digandrungi di seluruh dunia. Ini
juga menandakan bahwa Zionisme juga tidak lebih daripada proyek borjuasi
(baca: kapitalisme) yang ingin mencaplok apa saja yang menghalanginya.
Dan ini juga merupakan salah satu proyek pembaratan dunia Islam yang
terus dilancarkan setelah kekalahan Eropa oleh umat Islam. Kita akan
melihat kenyataan ini dalam paparan singkat mengenai sejarah awal
gerakan zionisme berikut.

*Pertumbuhan Zionisme Awal*

koresponden Paris majalah Neue Freie Presse Wina, Dr. Theodor Herzl
menerbitkan majalah mingguan Die Welt sebagai sarana resmi para Zionis.
Pada tahun yang sama, atas inisitifnya, terselenggara Kongres Zionis
pertama yang diselenggrakannya di Basel, Swis. Kongres ini menghasilkan
resolusi tentang Palestina yang harus menjadi pemukiman bangsa Yahudi
dan didirikannya Organisasi Zionis Dunia. Herzl sendiri terpilih menjadi
ketuanya. Inilah awal gerakan Zionisme secara mondial.

Untuk mewujudkan impian mereka “kembali ke tanah yang dijanjikan” banyak
cara yang mereka lakukan. Ketika Turki Usmani masih menguasai Palestina,
berulang-ulang mereka meminta izin kepada sultan Abdul Hamid agar mereka
boleh membeli tanah yang akan disiapkan menjadi pemukiman bangsa Yahudi.
Namun, sampai akhir kekuasaannya, Sultan tidak pernah mengizinkan
orang-orang Yahudi memiliki tanah-tanah di Palestina.

Baru setelah Turki Usmani jatuh ke tangan Inggris pasca-Perang Dunia I,
kaum Zionis mendapatkan izin untuk membuka pemukiman di Palestina.
Mulanya membeli tanah, tapi kemudian banyak yang melakukan penyerobotan
tanah-tanah milik rakyat Palestina. Sebelumnya, sekitar tahun 1903,
ketika terjadi penganiayaan terhadap Yahudi secara besar-besaran di
Rusia, kelompok Zionis melalui Herzl berunding dengan Inggris agar
diberi tempat pemukiman baru bagi orang-orang Yahudi yang terusir itu.
Inggris menawarkan Uganda, namun dalam Kongres ke-7 Organisasi Zionis
Dunia tahun 1904 tawaran itu ditolak. Hanya satu tempat yang mereka
inginkan, yaitu Palestina, tempat yang mereka anggap sebagai warisan
leluhur mereka yang dijanjikan untuk mereka.

Perjanjian Sykes-Picot (1916) memberikan peluang besar kepada
orang-orang Yahudi untuk mendapatkan Palestina. Kesempatan itu semakin
terbuka lebar pada saat Deklarasi Balfour (1917) ditandatangani. Dalam
Deklarasi itu, Inggris mendukung sepenuhnya niat bangsa Yahudi
mendirikan negara Nasional di Palestina. Keberhasilan-keberhasilan
diperoleh bangsa Yahudi atas lobi-lobi yang dilakukan oleh kelompok
Zionis ini. Sebab, merekalah yang sangat berambisi untuk merebut
Palestina dan mendirikan sebuah negara Yahudi di sana.

/*Penulsi adalah Staf Pengajar Pesantren Persatuan Islam 19 Bentar Garut
Ketua Divisi Kajian Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES)
Jakarta
*/
source :
http://www.hidayatullah.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3391&Itemi\
\
d=60

Di Paris Tahtâwî Terpesona pada Pencerahan

Oleh Sukidi
Mahasiswa PhD dalam Studi Agama di Universitas Harvard, Cambridge,
Massachussets, AS, dan Kader Muda Muhammadiyah
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0608/05/Bentara/2856976.htm
===============================

Di Paris intelektual Muslim reformis Rifa’a Badawi Rafi’ al-Tahtâwî
(Tahtâ-Mesir, 1801-1873) terpesona pada ide-ide pemikir Pencerahan
Perancis. Ia memang lebih dari sekadar pantas dinobatkan
sebagai “pionir pencerahan di era kontemporer”, predikat intelektual
yang diberikan pemikir Arab Muhammad ‘Imârah dalam Rifa’a al-Tahtâwî:
Ra’id al-tanwîr fi al-‘asr al-hadîts (1984).

Dimulai tahun 1826, perjalanan Tahtâwî ke Paris merupakan bagian dari
misi Mesir ke Eropa pada abad ke-19. Ia ditunjuk sebagai imam atas
delegasi pertama mahasiswa Mesir ke Eropa yang dikirim Muhammad Ali
(1770-1849). Orang yang berpengaruh dan berjasa mengamankan posisi
Tahtâwî adalah Sheikh Hasan al-‘Attâr (1766-1835). Dialah yang
merekomendasi kepada Muhammad Ali agar Tahtâwî dipilih sebagai imam
ke Paris.

Sejak menimba ilmu di Universitas al-Azhâr (1817-1821), Tahtâwî sudah
diperkenalkan pada ilmu-ilmu modern Eropa oleh al-‘Attâr.
Kedekatannya dengan sejumlah orientalis Perancis yang dibawa Napoleon
di the Institut d’Egypte membuat al-‘Attâr sangat terbuka pada
pemikiran Eropa, yang kelak terwariskan pada Tahtâwî. Pilihan
intelektual itulah yang membuat dia harus berseberangan dengan
sejarawan ‘Abd al-Rahmân al-Jabartî (1753-1826) dan berada satu
barisan dengan Muhammad Ali dalam proyek modernisasi Mesir.
Pengiriman mahasiswa Mesir ke Eropa dengan menunjuk Tahtâwî sebagai
imam haruslah dipahami sebagai bagian dari agenda modernisasi dengan
menoleh Perancis sebagai model peradaban maju.

“Traveling” dan “the Pursuit of Knowledge”

Dimulai pada bulan Syakban 1241 Hijriah (Maret 1826), Tahtâwî mulai
melakukan perjalanannya dari Kairo ke Paris, dan tinggal di Paris
selama lima tahun (1826-1831). Meskipun bukan orang Muslim pertama
yang mendarat di benua Eropa, Tahtâwî tercatat sebagai pemikir Muslim
reformis yang untuk kali pertama merekam secara komprehensif dan
cukup rinci budaya dan peradaban Perancis dengan pesona kekaguman
yang sangat luar biasa. Catatan rihla itu berjudul Takhlîs al-Ibrîz
ilâ Talkhîs Bârîz, yang terbit pertama kali tahun 1834 dan dicetak
ulang pada 1848, 1905, dan 1958. Inilah studi etnografis atas “a
strange land with strange customs”, meminjam nomenklatur yang
diperkenalkan Ibrahim Abu-Lughod (1963).

Yang memikat saya ketika membaca rekaman Tahtâwî selama di Paris
dalam Takhlîs al-Ibrîz ilâ Talkhîs Bârîz adalah komitmennya
mengaitkan peristiwa traveling (perjalanan, pengembaraan) dan the
pursuit of knowledge (pencarian ilmu, thalab al-‘ilm). Dalam
deskripsi motivasi di balik perjalanannya ke Paris, Tahtâwî merujuk
secara eksplisit pada teks keagamaan–”carilah ilmu meski ke China”–
sebagai justifikasi Islam atas anjuran traveling dan mobilitas dalam
spirit mencari ilmu (Tahtâwî 1905:10). Di Paris Tahtâwî juga menimba
ilmu secara lebih luas, mulai dari ilmu pengetahuan modern,
teknologi, sejarah, geografi, politik, budaya, sampai peradaban
Eropa. Dengan penuh antusiasme dan rasa ingin tahu ia pelajari pula
ide-ide modernitas, Pencerahan Perancis, dan pendasarannya pada
ideologi akal sebagai kunci utama kemajuan Eropa (Tahtâwî 1905:181-
188). Dia jelaskan semua itu dengan penuh ketakjuban dan
memperkenalkannya secara impresif ke dunia Islam.

Menjelang masa-masa terakhir di Paris, misalnya, draf awal salinan
kitab Takhlîs al-Ibrîz ilâ Talkhîs Bârîz dimintakan komentar kepada
orientalis terkemuka Perancis Armand-Pierre Caussin de Perceval (1795-
1871). Komentar yang diberikan de Perceval sangatlah impresif, memuji
secara tulus usaha-usaha Tahtâwî membangkitkan komunitas Muslim,
memotivasi mereka mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat, dan
memajukan kecintaan belajar pada budaya dan peradaban Eropa (Tahtâwî
1905:180-181).

Karena itu, keterkaitan antara traveling dan the pursuit of knowledge
benar-benar terpantul secara representatif pada diri Tahtâwî.
Penegasan ini sangatlah berarti sebagai teori revisionisme atas
pendakuan Bernard Lewis perihal rendahnya semangat mencari ilmu di
kalangan para pengembara Muslim ke benua Eropa. Dalam karya
terkenalnya, The Muslim Discovery of Europe (2001), orientalis senior
di Princeton itu membandingkan rendahnya spirit mencari ilmu di
kalangan pengembara Muslim dengan tingginya rasa keingintahuan orang-
orang Eropa ketika mengembara ke dunia Timur. Terdapat apa yang
dituduhkan Lewis sebagai rasa kecukupan-diri dan superioritas di
kalangan Muslim, sehingga pertanyaan mengenai pengembaraan Muslim ke
Eropa dalam spirit pencarian ilmu pengetahuan tidak muncul. Malahan,
kata Lewis, sejumlah literatur seputar pengembara Muslim lebih banyak
terkait dengan rasa ketakjuban, kekaguman, dan kesenangan, ketimbang
disertai dengan spirit pencarian ilmu pengetahuan (Lewis 2001:301).

Kecenderungan inilah yang dikontraskan oleh Lewis secara diametral
dengan kebiasaan orang-orang Eropa yang mengembara ke dunia Timur
untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, budaya, ekonomi, dan politik
dunia Islam, dengan dua hal pokok: memenuhi tuntutan praktis
perdagangan dan diplomasi; dan memuaskan rasa dahaga intelektual yang
tak terbatas akibat dipicu Renaisans (Lewis 2001:80). Atas dasar
itulah, Lewis lantas menafsirkan keterkaitan antara traveling dan the
pursuit of knowledge sebagai fenomena khusus Eropa.

Dengan sadar saya memotret Tahtâwî sebagai amunisi intelektual untuk
merevisi tesis Bernard Lewis. Traveling dan the pursuit of knowledge
bukanlah fenomena Eropa semata, melainkan juga fenomena figur Muslim
reformis seperti Tahtâwî dan pengembara Muslim lain ke Eropa seperti
Khayr al-Dîn al-Tunisî. Pada ranah normatif Islam juga sangat
menekankan aspek keterkaitan itu dengan meletakkan traveling dan the
pursuit of knowledge sebagai kesatuan integralistik dari ajaran Islam
itu sendiri.

Sarjana yang otoritatif dalam Islam klasik, Franz Rosenthal, sampai
pada suatu kesimpulan bahwa “the ancient use of travel as a metaphor
to describe man’s sojourn on earth was widely accepted in Islam”
(Rosenthal 1997:54). Karena itu, keterkaitan antara traveling dan
mobilitas Tahtâwî ke Paris dan spirit mencari ilmu pengetahuan dapat
ditafsirkan kembali sebagai bagian dari usaha Muslim reformis
menemukan kembali Eropa.

“The Muslim Rediscovery of Europe”

Sejumlah akademisi sering kali menarik tesis umum bahwa invasi
Napoleon ke Mesir tahun 1798, yang disertai dengan pendirian pusat
orientalisme the Institut d’Egypte, merupakan bagian penting dari
perjumpaan antara kekuasaan imperialisme Eropa dan dunia Arab sejak
perang Salib (Naddaf 1986:73). Kita tahu bahwa Perancis datang ke
dunia Arab dengan motif utama: kepentingan kolonialisme dan
imperialisme. Namun, kehadiran Napoleon yang disertai dengan sejumlah
orientalis terkemuka Perancis juga menandakan suatu fase baru. Itulah
fase tumbuhnya tradisi orientalisme di kalangan orientalis Perancis
meletakkan “the orient” sebagai suatu area yang menarik untuk
diketahui dan direpresentasikan (Edward Said 1978).

Yang sering diabaikan oleh sejumlah akademisi, yakni perjumpaan
kultural antara Barat dan Timur, juga memicu proses yang terbalik.
Itulah proses di mana Timur juga terpicu oleh hasrat ingin tahu
tentang Barat, lebih-lebih Eropa yang selama ini merepresentasikan
dan menguasai Timur. Yang disebut Naddaf (1986) sebagai the reverse
process ini sesungguhnya terekspresikan pada pengembaraan Tahtâwî ke
Paris dengan menemukan kembali peradaban Eropa melalui rekaman
komprehensif yang tertuang dalam Takhlîs al-Ibrîz ilâ Talkhîs Bârîz
(1905). Eropa, lebih-lebih Perancis, menjadi area yang oleh Tahtâwî
sangat menarik untuk diketahui dan kemudian direpresentasikan dengan
penuh impresif ke dunia Islam, terutama Mesir.

Sebagai teks Arab yang sangat baik dan komprehensif, kitab Takhlîs al-
Ibrîz ilâ Talkhîs Bârîz ini menyampaikan pesan penting kepada pembaca
tentang bagaimana seorang pemikir reformis bernama Tahtâwî terpesona
dengan penuh ketakjuban pada kebudayaan dan peradaban orang-orang
Perancis. Tahtâwî, misalnya, begitu terpesona dengan kebajikan orang-
orang Perancis, rasa keingintahuan mereka yang dalam, kecintaan
mereka terhadap perubahan, kejujuran, kebebasan, demokrasi, serta
pendasaran mereka pada ideologi akal-rasional sebagai kunci kemajuan
Eropa (Tahtâwî 1905:60-82).

Meskipun berasal dari institusi pendidikan yang nonreformis seperti
al-Azhâr, Tahtâwî begitu mudah hidup di benua baru yang disebutnya al-
bilâd al-gharbiyyah. Di dunia Barat ini Tahtâwî tetap mengemban
amanatnya sebagai imam dengan menjaga otentisitas dirinya sebagai
seorang Muslim saleh, taat beribadah, berpuasa, dan membaca Al Quran
(Heyworth-Dunne 1939:964). Namun, pada saat bersamaan, ia juga
bersahabat secara akrab dan penuh suasana intelektual dengan para
orientalis Perancis terkemuka seperti Silvestre de Sacy, Jomard, dan
Caussin de Perceval (Tahtâwî 1905:71).

Persahabatan intelektual inilah yang kemudian dipakai Tahtâwî untuk
meluruskan asumsi-asumsi keliru tentang orang asing (al-A’jâm) yang
dikira tak paham bahasa Arab. Itu tidak benar, menurut Tahtâwî,
sambil merujuk pada al-Bârûn Silvestre de Sacy. Keterpesonaan itu
tampak pada cara Tahtâwî memotret de Sacy sebagai orang yang
terhormat (fâdhil) dan terkemuka (syahîr) di kalangan orang Perancis
atas pengetahuannya dalam bahasa Arab dan Persia. Lebih dari itu,
Tahtâwî menyebut Maqâmât: Les Séances de Hariri (1822) sebagai bukti
atas kecakapan bahasa Arab de Sacy dalam menafsirkan kitab Maqâmât
karya al-Harîrî (Tahtâwî 1905:71).

Berkat perjumpaan dan persahabatan intelektual itu, Tahtâwî
menjelajah ke dalam horizon pemikiran baru. Ia terpikat dengan
bacaannya atas buku-buku filsafat Yunani, mitologi kuno, geografi,
aritmetika, logika, hukum, sejarah, taktik militer, dan sejarah
peradaban-peradaban. Dengan berbekal bahasa, pengetahuan, dan sumber-
sumber Perancis yang tersedia, Tahtâwî membaca karya-karya pemikir
Pencerahan Perancis seperti Voltaire, Rousseau, Racine, dan
Montesquieu dengan penuh pesona kekaguman yang luar biasa (Tahtâwî
1905:187-90). Karya filsafat Voltaire tentang Questions sur
l’Encyclopédie (1764) sungguh dibaca Tahtâwî dengan penuh semangat.
Itulah yang disebutnya mu’jam al-falsafah (Tahtâwî 1905:188).
Demikian pula karya terkenal Rousseau, Le Contrat Social, yang dalam
kitab Takhlîs al-Ibrîz ilâ Talkhîs Bârîz (1905:188) diarabkan Tahtâwî
menjadi aqd al-ta’annus wa al-ijtimâ’al-insânî.

Di antara pemikir favorit dan berpengaruh pada diri Tahtâwî adalah
Montesquieu. Bersama dengan Monsieur Chevalier, Tahtâwî mempelajari
dua volume Espirit des Lois atau the Spirit of the Laws karya
Montesquieu. Keterpesonaannya pada Montesquieu antara lain dipicu
oleh pertanyaan seputar kejayaan dan kejatuhan negara-negara. Aspek
inilah yang langsung mengingatkan Tahtâwî pada sejarawan kelahiran
Tunisia, ‘Abd al-Rahmân Ibn Khaldûn (1332-1406), yang karya
terkenalnya, Muqaddima, menyurvei secara ensiklopedis seputar budaya
dan ilmu pengetahuan Arab, terutama kebangkitan dan kejatuhan suatu
peradaban. Itulah sebabnya, Ibn Khaldûn disebut-sebut Tahtâwî dalam
Takhlîs al-Ibrîz ilâ Talkhîs Bârîz (1905:188) sebagai Montesquieu al-
Syarq (Montesquieu Timur) atau Montesquieu al-Islâmî–the Montesquieu
of Islam.

Tidak berhenti di situ. Gagasan Tahtâwî tentang nasion, bangsa, dan
nasionalisme juga tumbuh bersemi selama ia menetap di Paris, dan
benar-benar diderivasikan dari Montesquieu (Hourani 2002:70). Ini
pertanda bahwa keterpesonaan Tahtâwî atas ide-ide itu dapat
ditafsirkan sebagai usaha membangkitkan nasion, patriotisme, dan
nasionalisme orang-orang Mesir agar melepaskan diri dari kekuasaan
Turki. Terbukti, sepulangnya dari Paris, Tahtâwî hadir sebagai
konseptor tentang nasion (watan-Arab, patrie-Perancis), terutama
untuk orang-orang Mesir, sebagai komunitas yang tersatukan secara
kultural dan politik. Kepada saudara-saudarinya di Mesir, demikianlah
Tahtâwî berpesan, “kecintaan pada bangsa adalah basis kebajikan
politik”—l’amour de la patrie conduit à la bonté des moeurs—(Hourani
2002:70). Ini pertanda bahwa ide nasion dan nasionalisme tidak saja
mengalami proses transliterasi dan transmisi dari suatu negara ke
negara lain, melainkan juga mengalami proses konkretisasi dari alam
ide ke dunia realitas sebagai basis loyalitas politik Tahtâwî pada
Mesir.

Dalam kerangka itulah saya sulit berbeda pendapat dengan sarjana
hebat Albert Hourani ketika ia menarik kesimpulan bahwa “gagasan
Pencerahan Perancis meninggalkan bekas yang permanen pada diri
Tahtâwî dan, melalui dia, sampai pada pikiran orang-orang Mesir”
(Hourani 2002:69). Setibanya di Kairo pada musim semi tahun 1831,
Tahtâwî mencurahkan kariernya sebagai intelektual Muslim reformis
yang menstransliterasikan dan mentrasmisikan ide-ide dan kemajuan
Perancis ke dunia Islam, terutama Mesir. Proyek transliterasi dan
transmisi secara masif saat itu jelas berperan signifikan dalam
membangunkan suatu kesadaran kolektif orang-orang Mesir akan
pentingnya renaisans kultural dan intelektual dengan itikad baik
untuk mau dan terus belajar secara bijak aspek-aspek budaya,
peradaban, dan kemajuan Eropa.

Dalam proses itu Tahtâwî relatif sukses menjembatani jurang pemisah
antara dua dunia, budaya, tradisi, dan ide yang berbeda dengan
memerankan dirinya sebagai “intelektual Mesir pertama yang sepenuhnya
memahami nilai-nilai ideal Barat yang ia transmisikan ke komunitasnya
yang konservatif tanpa prasangka negatif” (Moosa 1997:6). Mobilitas
figur seperti Tahtâwî ternyata dapat bermetaformosis secara indah
dengan mobilitas ide dan gagasan (Pencerahan).

Agustusan di Mata Belanda

Oleh Roch Basoeki Mangoenpoerojo
Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan PDI-P 1994-1999
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0608/12/opini/2876758.htm
=============================

Juli adalah pesta kalkun bagi orang Amerika di hari jadi. Agustusan
adalah sorak-sorai orang Indonesia yang menyakitkan Kerajaan
Belanda, karena Jepang membiarkan patriot Indonesia merdeka.

Sakitnya Belanda bukan karena kecolongan kekuasaan. Lebih sakit,
karena “seharusnya Indonesia tidak terpuruk seperti sekarang”.
Belanda saja bisa mengelola selama 300 tahun dengan relatif stabil,
lingkungan terjaga apik, gaji pegawai cukup buat tiga bulan.
Terlepas Belanda menjajah, hidup masyarakat zaman normal relatif
lebih baik. Indonesia harus fair.

“Ambtenaar”-lokal

Dulu rakyat produktif. Semua layanan administrasi publik berjalan
mulus, tanpa pungli. Yang strategis, konsepsi tata ruang yang siap
mengantisipasi perkembangan kehidupan manusia. Kini, banjir masuk
Istana. Rusak oleh ambtenaar-lokal.

Perilaku ambtenaar-lokal ini paling menyakitkan Belanda. Mereka
dididik, difasilitasi berlebih, dan dipercaya berkuasa menjadi alat
penjajah. Setelah merdeka, mereka tetap berkuasa tanpa menggubris
jasa Belanda. Merdeka, dimanfaatkan buat “memilih tuan” yang lebih
canggih. Juga menyakitkan pribumi, khususnya pejuang kemerdekaan.

Belanda adalah pihak asing yang amat tahu perilaku manusia
jajahannya. Seperti orang Spanyol tahu benar Argentina, Brasil, dan
lainnya. Atau Inggris tahu benar negara-negara commenwealth. Mereka,
penjajah dan yang dijajah, tidak bermusuhan bahkan saling membantu,
setidaknya secara psikologis. Nasionalisme Malaysia (di belakangnya
Inggris) dicuatkan Mahathir dengan mengkritik APEC. Sementara
ditekan tuan baru, “Nasionalisme Indonesia” menjadi barisan APEC
terdepan.

Meski tersakiti, haruskah Indonesia selalu menolak yang berbau
Belanda? Bukankah Indonesia itu blessing, berasal dari Hindia
Belanda. Memusuhi Belanda justru kerugian. Kesannya sombong, menutup
pintu bagi Belanda untuk balas budi. Tertutup peluang Belanda
menjadi jembatan Indonesia ke dunia Barat, jembatan peradaban untuk
iptek, diplomasi, sampai bisnis, seperti bekas jajahan lainnya.

Kebutuhan Belanda

Keinginan Belanda untuk berhubungan baik dicurigai. Ini sikap
keterjajahan, minderwaardigheids-kompleks. Ambtenaar kebablasan
adalah perilaku kompensasi rendah diri. Minder melihat bule lebih
tahu Bali daripada Indonesia. Padahal, orang kampung lebih tahu
Monas daripada Menteng. Orang kampung tak tahu Indonesia (dan
Menteng).

Belanda membutuhkan Indonesia. So pasti. Mulai sekadar rindu Parijs
van Java, sampai ingin melanjutkan kebanggaan masa lalu, negara
kecil tetapi mampu menguasai wilayah amat luas, kaya, dan strategis
di Asia Pasifik selama 350 tahun.

Breakdown-nya, mungkin ada ribuan kebutuhan Belanda yang hanya bisa
terwujud lewat Indonesia. Bila tidak tersalurkan, berpotensi
merugikan Indonesia. Dunia memandang, Belanda lebih tahu Indonesia
daripada orang Indonesia.

Memenuhi ribuan kebutuhan Belanda mustahil. Tetapi di antaranya
pasti ada yang merupakan kebutuhan bangsa Indonesia. Selayaknya
rakyat Indonesia memilah dan memilih yang sesuai kepentingan
Indonesia merdeka. Hal ini bisa mengurangi sakit hatinya Belanda
dengan keberadaan Indonesia merdeka.

Sedianya Ratu Beatrix hadir dalam Peringatan 17 Agustus 1995 di
Jakarta, tetapi Parlemen Belanda melarang. Sebaliknya, 1996, veteran
Belanda yang pernah bertempur melawan TNI di Jawa Barat mengundang
veteran Siliwangi ke markasnya di Ermelo. Letjen (Pur) Himawan
Soetanto memimpin 50 veteran memenuhi undangan. Beliau diminta
berbicara di salah satu fraksi Parlemen. Buntutnya, veteran Belanda
mendapat santunan tertentu per bulan.

Pakar “berpikir sistemik” (J. Winardi) mengatakan, pendekatan
kesisteman harus berakar pada perilaku para pelakunya. Sistem
Indonesia Merdeka, harus berakar dari perilaku manusia Indonesia.
Belanda amat paham perilaku manusia Indonesia, tetapi beda cara
melihatnya.

Indonesia dihantui pahitnya penjajahan sehingga harus menggunakan
Pancasila. Sedangkan Belanda merasakan nikmatnya penjajahan. Politik
etis van Deventer menyadari kesalahan, dan dibaca Pendiri Negara
dalam konteks peradaban, antisipasinya tertulis pada naskah
Pembukaan UUD 1945. Persahabatan dua bangsa sudah didesain, meski
belum terjabar untuk operasional.

Gerakan budaya

Perlawanan menjadi gerakan budaya, membebaskan dari jiwa
keterjajahan. Pahlawan Nasional Hasanuddin, Imam Bonjol, Diponegoro,
Teuku Umar, dan lainnya memang pemberontak. Tetapi tahun 1908-1942,
tiada lagi pemberontakan. 17 Agustus 1945 adalah wujud gerakan
budaya Boedi Oetomo yang menemukan momentum kalahnya Jepang.

Lain halnya paham hukum Belanda. Hindia-Belanda tetap dianggap
miliknya. Jepang “meminjam” (rekapitulasi Kalijati 9 Maret 1942) dan
mengembalikannya lewat Sekutu, 2 September 1945. Tetapi Indonesia
merebutnya, Belanda terpaksa memberikan 27 Desember 1949.

Indonesia sebaliknya. Memanfaatkan hampa kekuasaan (15 Agustus–2
September 1945), rakyat mengintimidasi pemimpin agar negara segera
diproklamasikan untuk memastikan Hindia Belanda sah milik Indonesia.

Peristiwa 20 Mei 1908; 28 Oktober 1928; BPUPKI; PPPKI adalah proses
peradaban. TNI, RRI, wartawan, pemuda, dan siapapun yang tergerak,
merupakan manifestasi gerakan budaya berbentuk pertahanan diri,
tidak memberontak.

Sayang Indonesia, tidak konsisten dengan peradaban. Tidak memproduk
hukum demi kepastian kebenaran. Pancasila, sejarah, Bhinneka Tunggal
Ika, seluruh prasasti, bukan referensi karena eksistensinya tidak
diperkuat hukum. Bahkan hingga kini belum ada UU Tanah-air dan
Penduduk, dua prasyarat negara.

Wajarlah NKRI terpaksa melepas Sipadan-Ligitan. Itulah kelakuan
ambtenaar-republik, pejabat berbaju Indonesia berjiwa “kulinya
tuan”. Bangsa dibuat tunduk pada hukum kolonial, jauh dari
terbentuknya hukum nasional. Semua persoalan Indonesia berakar dari
semrawutnya tata pikir (mindset) ini.

Dampak beda persepsi kemerdekaan meliputi tata pikir, perilaku
sampai produk hukum pengendali kebijakan Indonesia. Barier
psikologis harus dicerahkan untuk memenuhi kebutuhan kedua negara.

Belanda pasti enjoy bernostalgia sambil Agustusan di Parijs van Java
(Bandung) dalam suasana Indonesia Merdeka. Indonesia akan memiliki
jembatan peradaban ke masa depan, tidak harus lewat pesta kalkun.

Nasionalisme Ditinjau dari Akarnya

Oleh Achmad Fedyani Saifuddin
Pengajar Departemen Antropologi UI
Anggota Forum Kajian Antropologi Indonesia
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0608/12/Fokus/2874786.htm
============================
Indonesia adalah Negeri Majemuk Terbesar di Dunia

Kekhawatiran akan merosotnya nasionalisme dan terjadinya
disintegrasi nasional merebak di mana-mana akhir-akhir ini. Hal ini,
antara lain, juga tercermin dalam simposium berjudul “Membangun
Negara dan Mengembangkan Demokrasi dan Masyarakat Madani” yang
diselenggarakan oleh Komisi Ilmu-ilmu Sosial Akademi Ilmu
Pengetahuan Indonesia (AIPI) di Jakarta, Selasa, 8 Agustus 2006, di
mana penulis juga menyajikan makalah.

Di tengah wacana mengenai nasionalisme yang pada umumnya dimulai
dari tengah—yakni langsung membicarakannya sebagai fenomena
masyarakat modern yang dikaitkan dengan fenomena negara—penulis coba
mengangkat isu yang masih kurang dibicarakan orang, yakni
membicarakannya dalam konteks kondisi-kondisi dasar yang di dalamnya
dibangun bangsa (nation), kebangsaan (nasionalitas), dan rasa
kebangsaan (nasionalisme) Indonesia. Kondisi dasar yang dimaksud
dalam tulisan ini adalah suku bangsa.

Membicarakan suku bangsa sebagai kondisi dasar berarti menempatkan
konsep-konsep bangsa, negara, dan nasionalisme secara posteriori.
Dengan memahami suku bangsa sebagai kondisi dasar, diharapkan
pemahaman kita tentang bangsa, kebangsaan, dan nasionalisme akan
menjadi lebih sistematik dan jernih.

Corak kebangsaan dan nasionalisme sedikit banyak ditentukan oleh
kondisi dasar tersebut, meskipun dalam perjalanan zaman niscaya ada
distorsi-distorsi yang dapat mengubah sosok maupun muatan
nasionalisme itu. Selanjutnya, dengan menempatkan negara dalam
konteks ini, maka negara dipandang sebagai bagian dari wilayah
analisis yang lebih luas, yakni sebagai external agent yang saling
memengaruhi dengan kondisi-kondisi lokal.

Karena titik tolak pembicaraan ini adalah dari perspektif
tradisional suku bangsa—suatu kesatuan sosial yang hidup di suatu
teritorial tertentu, dan yang memiliki suatu kebudayaan—maka
pergeseran konsep ini menjadi konsep kelompok etnik, sebagai
konsekuensi dari proses menjadi kompleks masyarakat, menjadi penting
dibicarakan.

Para ahli antropologi sependapat bahwa suku bangsa adalah landasan
bagi terbentuknya bangsa. IM Lewis (1985: 358), misalnya, mengatakan
bahwa “istilah bangsa (nation) adalah satuan kebudayaan… tidak perlu
membedakan antara suku bangsa dan bangsa karena perbedaannya hanya
dalam ukuran, bukan komposisi struktural atau fungsinya… segmen suku
bangsa adalah bagian dari segmen bangsa yang lebih besar, meski
berbeda ukuran namun ciri-cirinya sama”.

Meski pernyataan ini menuai banyak kritik, khususnya terkait dengan
isu “homogenitas” ini, jelas bahwa para antropolog sangat peduli
bahwa suatu konsep sosial budaya harus memiliki dasar empirik dalam
kenyataan, bukan konsep yang dibangun di awang- awang. Konsep bangsa
tentulah memiliki akar empirik, yakni dari suku bangsa.

Rasa kebangsaan

Kebangsaan (nationality) dan rasa kebangsaan (nationalism) saling
berkaitan satu sama lain. Rasa kebangsaan, biasanya juga disebut
nasionalisme, adalah dimensi sensoris—meminjam istilah Benedict
Anderson (1991[1983]) Imagined Communities—merupakan konsep
antropologi yang tidak semata-mata memandang nasionalisme sebagai
prinsip politik.

Dimensi sensoris yang tak lain adalah kebudayaan ini memperjelas
posisi antropologi yang berangkat dari konsep suku bangsa,
kesukubangsaan, bangsa, dan kebangsaan, sebagaimana dibicarakan di
atas. Inilah akar-akar bagi membicarakan rasa kebangsaan
(nasionalisme) itu.

Rasa kebangsaan atau yang kerap kali juga disebut nasionalisme
adalah topik baru dalam kajian antropologi. Nasionalisme sebagai
ideologi negara-bangsa modern sejak lama adalah rubrik ilmu politik,
sosiologi makro, dan sejarah.

Perhatian antropologi terhadap nasionalisme menempuh jalur yang
berbeda dari disiplin-disiplin tersebut yang menempatkan negara
sebagai titik awal pembahasan. Sejalan dengan tradisinya,
antropologi menempatkan nasionalisme bersamaan dengan negara karena
kesetiaan, komitmen, dan rasa memiliki negara tidak hanya bersifat
instrumental—yakni keterikatan oleh prinsip politik—melainkan juga
bersifat sensorik yang berisikan sentimen-sentimen, emosi-emosi, dan
perasaan-perasaan.

Dalam dimensi ini, bangsa, kebangsaan, dan rasa kebangsaan menjadi
suatu yang “imagined” (meminjam istilah Benedict Anderson), yang
berarti “orang- orang yang mendefinisikan diri mereka sebagai warga
suatu bangsa, meski tidak pernah saling mengenal, bertemu, atau
bahkan mendengar. Namun, dalam pikiran mereka hidup suatu image
mengenai kesatuan bersama. Itulah sebabnya ada warga negara yang mau
mengorbankan raga serta jiwanya demi membela bangsa dan negara.

Nasionalisme baru

Tak seorang pun menyangkal bahwa bangsa Indonesia tersusun dari
aneka ragam suku bangsa. Jelas bahwa tidak hanya suku bangsa yang
beraneka ragam, melainkan juga ras, agama, dan golongan sosial-
ekonomi.

Belum lagi fakta bahwa penduduk Indonesia yang jumlahnya kira-kira
250 juta itu hidup tersebar di kepulauan yang paling luas di dunia.
Maka, keanekaragaman adalah kondisi dasar bangsa dan negara kita.
Bilamana kita hendak membicarakan nasionalisme Indonesia, maka isu
keanekaragaman itu patut menjadi landasan pertama pemahaman kita.

Nasionalisme kita adalah suatu konstruksi yang dibangun dan
dipelihara posteriori. Sejarah perjuangan bangsa penuh heroik dalam
mencapai kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah salah satu bagian
konstruksi terpenting sehingga selama 60 tahun bagian ini menjadi
perekat integrasi bangsa.

Sebagai suatu konstruksi posteriori, maka nasionalisme harus dijaga,
dipelihara, dan dijamin mampu menghadapi perubahan zaman. Selain
itu, nasion sebagai suatu yang “imagined” adalah entitas abstrak
yang berisikan bayangan-bayangan, cita-cita, dan harapan-harapan
bahwa nasion akan tumbuh makin kuat dan mampu memberikan
perlindungan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup. Selama 60 tahun
imajinasi itu hidup dan terpelihara, rakyat terus menggantungkan
harapan bahwa suatu waktu kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan
itu akan terwujud.

Namun, pertanyaan besar adalah seberapa lama dan kuat harapan-
harapan itu bertahan? Bagaimanapun, harapan-harapan itu ingin
disaksikan dalam wujudnya yang nyata oleh warga bangsa kita.

Apabila nasion adalah suatu yang “imagined”, maka nasionalisme
adalah suatu ideologi yang menyelimuti imajinasi itu. Sebagaimana
halnya imajinasi itu sendiri, maka nasionalisme pun akan mengalami
kemerosotan apabila distorsi yang disebabkan oleh faktor-faktor lain
dalam negara-bangsa ini semakin meningkat.

Secara internal kita berhadapan dengan fenomena meningkatnya
kemiskinan, korupsi, konflik-konflik kepentingan partai dan
golongan, kesenjangan sosial-ekonomi, ketidakpastian pelaksanaan
hukum, jurang generasi, dan banyak lagi; secara eksternal kita
menghadapi fenomena global, seperti liberalisasi ekonomi, memudarnya
ideologi, dan meningkatnya komunikasi lintas batas negara dan
kebudayaan.

Tantangan internal dan eksternal tersebut niscaya memengaruhi kadar
dan muatan nasionalisme kita. Nasionalisme kita hanya akan dapat
dijaga dan dipelihara apabila kita secara mantap dan konsisten
berupaya keras untuk meminimalisasi—kalau tak mungkin menghilangkan—
fenomena internal di atas sehingga cukup kuat berkontestasi dengan
bangsa-bangsa lain.

Barangkali ini adalah upaya yang jauh lebih keras dan berat
dibandingkan bangsa-bangsa lain karena Indonesia adalah negeri
majemuk terbesar di dunia. Sebagai bangsa majemuk terbesar, kita
juga paling rentan perpecahan dan disintegrasi. Itulah sebabnya kita
perlu memahami dan menyadari kondisi-kondisi dasar bangsa kita,
antara lain, suku bangsa dan kesukubangsaan, sebelum kita berbicara
tentang isu-isu lain, seperti nasionalisme sebagai prinsip politik.

Des Alwi: Generasi Muda Tak Belajar Sejarah

http://www.kompas.co.id/ver1/Hiburan/0608/13/133334.htm
=========================

JAKARTA, MINGGU–Generasi muda Indonesia di mata pejuang kemerdekaan
1945, Des Alwi(78), saat ini sudah melupakan dan tidak mau belajar
dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

“Generasi muda sekarang tak mau belajar dari sejarah,” kata pemegang
penghargaan Bintang Maha Putera Pratama 2000 itu, di Jakarta, akhir
pekan ini.

Menurut Des, peristiwa-peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini,
seperti demonstrasi yang berakhir bentrok, konflik antar etnis dan
agama, serta pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang berujung kisruh
merupakan contoh generasi muda tidak mau belajar dari sejarah bangsa
Indonesia.

“Sebenarnya siapa sih yang mereka lawan, itu saudara sendiri, bangsa
Indonesia sendiri, bukannya musuh,” tegas Des.

Des Alwi, yang lahir pada 17 Nopember 1927, mengatakan, dalam merebut
dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, para pejuang melawan musuh,
yakni Belanda, Jepang dan pasukan sekutu, bukan bangsa sendiri.

Para pejuang kemerdekaan mengorbankan harta dan nyawanya dalam
berjuang sesuai dengan semboyan “Merdeka atau Mati”, kata pria
kelahiran Banda Naira, Kepulauan Maluku.

Tetapi yang terjadi saat ini, katanya, generasi muda sudah tidak
dapat membedakan mana lawan mana kawan.

Dia mencontohkan kekisruhan pelaksanaan Pilkada di beberapa daerah.
Para politisi yang kalah kemudian menyerang lawan politiknya dengan
membakar fasilitas pemerintahan.

“Mereka (generasi muda-red) sudah melukai arti dari perjuangan dan
hati para pejuang kemerdekaan,” kata Ketua Umum Yayasan 10 Nopember
1945 itu.

Untuk itu, kata Des, agar hal itu tidak terjadi lagi, kewajiban
pemerintah memberikan penanaman sejarah pada generasi muda sedini
mungkin.

“Tentunya sejarah yang sebenar-benarnya, bukan sejarah yang
dipelintir,” katanya.

Bentuk penanaman sejarahnya, lanjut Des, salah satunya bisa dengan
mempertunjukkan film-film dokumenter tentang perjuangan Indonesia
merebut dan mempertahankan kemerdekaan.

“Kita punya film-film dokumenter kemerdekaan dari tahun 1930 hingga
merdeka. Itu yang harus diperlihatkan kepada para generasi muda.
Setidaknya rasa nasionalisme bangsa kembali terpompa ke jantung pada
generasi muda,” katanya.

Sumber: Antara
Penulis: jodhi

« Older entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 27 other followers