Nasionalisme Indonesia Setelah 61 Tahun Merdeka

Oleh BAWONO KUMORO
Peneliti dan Analis pada Laboratorium Politik Islam Universitas Islam
Negeri Jakarta
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0608/16/opini/2886194.htm
===========================

Besok, tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia akan merayakan hari
kemerdekaan ke-61. Setiap kali merayakan hari kemerdekaan, setiap itu
pula muncul berbagai pertanyaan dalam diri kita. Salah satunya
perihal nasionalisme. Bagaimanakah nasionalisme kita dewasa ini?

Banyak kalangan menilai, nasionalisme kita sebagai sebuah bangsa
telah lusuh dan usang. Hemat penulis, nasionalisme menjadi lusuh dan
usang karena ia telah teramat sering dibajak oleh rezim-rezim yang
berkuasa hanya untuk kepentingan kekuasaan belaka.

Dalam studi ilmu politik, pembahasan mengenai nasionalisme tak bisa
lepas dari nation itu sendiri. Ernest Renan melalui tulisannya yang
terkenal, What is a Nation?, mengatakan, nation adalah jiwa dan
prinsip spiritual yang menjadi sebuah ikatan bersama, baik dalam hal
kebersamaan maupun dalam hal pengorbanan.

Pemikiran Ernest Renan ini amat memengaruhi alur berpikir dari
pemikir-pemikir sesudahnya, salah satunya Benedict Anderson. Benedict
Anderson memaknai imagined community sebagai cikal bakal munculnya
konsep nasionalisme.

Suatu bangsa pada dasarnya ialah suatu komunitas sosial politik dan
dibayangkan sebagai sesuatu yang bersifat terbatas, sekaligus
berkedaulatan. Pada komunitas itu masing-masing anggotanya belum
tentu saling mengenal satu sama lain, tetapi di benak setiap
anggotanya hidup bayangan tentang kebersamaan dan persaudaraan.

Melalui konsep imagined community dapat kita identifikasi beberapa
unsur terbentuknya nasionalisme, yaitu adanya kesamaan perasaan
senasib, kedekatan fisik/nonfisik, terancam dari musuh yang sama, dan
tujuan bersama. Berbekal semangat itulah, nasionalisme Indonesia
lahir sebagai sebuah ikatan bersama. Dalam konteks ini, nasionalisme
digunakan sebagai amunisi bersama dalam menentang hegemoni
kolonialisme.

Namun, kini nasionalisme bangsa terasa kian meredup sinarnya. Sebab
utamanya adalah kian maraknya praktik negatif kekuasaan. Mulai dari
buruknya kinerja serta rusaknya etika birokrat, elite politik, para
penegak hukum, tindakan-tindakan represif negara, sampai pada
ketidakadilan pembagian “kue pembangunan” telah mengakibatkan makin
menguatnya gejala ketidakpatuhan sosial di dalam masyarakat.

Hal itu kemudian mengakibatkan hilangnya kepercayaan (distrust)
masyarakat terhadap negara. Masyarakat tidak memiliki panutan dalam
bertindak. Akibat lebih lanjut dari hal ini adalah makin memudarnya
kohesi sosial bangsa Indonesia. Padahal—sebagaimana Francis Fukuyama
katakan—kepercayaan merupakan social capital terpenting dalam
masyarakat. Masyarakat yang distrust amat kontraproduktif dengan
bangunan masyarakat sipil yang kuat, yang notabene merupakan conditio
sine qua non bagi terciptanya negara demokrasi modern.

Realitas itu diperparah dengan lemahnya civic nationalism bangsa
sehingga mengakibatkan suburnya semangat ethno-nationalism di
masyarakat. Ethno-nationalism ialah bentuk nasionalisme yang berbasis
identitas-identitas primordial, seperti etnis, suku, dan ras. Tetapi
dalam pengertian lebih luas, ethno-nationalism didefinisikan sebagai
doktrin yang melekat pada suatu kelompok masyarakat yang merasa
memiliki perbedaan budaya, sejarah, maupun prinsip-prinsip hidup
tersendiri sehingga mereka merasa perlu memiliki sebuah pemerintahan
sendiri.

Ethno-nationalism dapat pula dibaca sebagai bentuk hilangnya
loyalitas dari suatu kelompok masyarakat tertentu terhadap sebuah
ikatan yang lebih besar, yakni bangsa dan negara Indonesia. Jika
fenomena ethno-nationalism berlangsung dalam jangka waktu lama, bukan
mustahil bila riwayat NKRI akan berujung pada disintegrasi bangsa
sebagaimana yang pernah dialami Uni Soviet dulu.

Dalam menyikapi fenomena itu, pemerintah sedapat mungkin harus
menghindari cara-cara represif. Cara-cara persuasiflah yang
seharusnya dikedepankan, misalnya dalam menghadapi gerakan ethno-
nationalism yang bertujuan untuk memisahkan diri, maka yang harus
dilakukan adalah negosiasi ulang pembagian sumber daya ekonomi
daerah.

Pendekatan dialogis senantiasa harus selalu diutamakan dan diusahakan
semaksimal mungkin. Selain itu, penting pula adanya sebuah pengakuan
resmi secara konstitusional terhadap berbagai bentuk identitas
primordial yang ada bahwa keberadaannya akan memperkaya khazanah
identitas nasional bangsa keseluruhan.

Pengakuan itu diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dalam diri
masing-masing kelompok masyarakat—terlebih yang memiliki potensi
ethno-nationalism dan separatisme—bahwa tindakan untuk memisahkan
diri dari NKRI guna menjadi negara tersendiri merupakan hal yang
tidak menguntungkan.

Nasionalisme Sedang Meranggas

Oleh Emmanuel Subangun
Pengamat Sosial Kemasyarakatan, Pernah Studi di Perancis
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0608/16/opini/2886161.htm
==========================

Sejak masyarakat kita mendengar kata “global”, saat itu pula semakin
banyak orang yang yakin bahwa nasionalisme sudah usang. Nasionalisme
hanya untuk mereka yang ketinggalan zaman, tinggal di udik, dan
globalisasi adalah untuk mereka yang modern, kaum kosmopolit.

Dikatakan, sebagai akibat dunia yang semakin mengglobal, maka dengan
sendirinya nation state kian kehilangan gigi. Lalu, jika kita hendak
menjadi modern, pilihan tunggal untuk semua orang hanya satu: semua
orang harus mampu bersaing di pasar global!

Semboyan zaman sekarang bukan lagi seperti semboyan zaman tujuh-belas-
agustusan “merdeka atau mati” (nasionalisme), tetapi “global atau
ketinggalan zaman”.

Pasang surut

Seperti dicatat sejarah, nasionalisme bukan barang yang jatuh dari
langit. Nasionalisme adalah proses sejarah. Sehingga kita dapat
mengatakan, nasionalisme berawal saat pemerintah kolonial menjalankan
politik etik, di awal abad XX, yang salah satu kebijakannya adalah
menyediakan pendidikan untuk kaum bumiputra.

Segera saja kebijakan itu membuahkan hasil. Di satu sisi dikarenakan
oleh semakin banyaknya anak negeri yang bersekolah, khususnya mereka
yang sekolah tinggi. Maka sejak tahun 1924, sejumlah mahasiswa
bumiputra di Belanda memaklumkan perhimpunan mereka di Belanda
sebagai “Perhimpunan Indonesia” dan bukan lagi Indische Vereniging
(Perhimpunan Hindia-Belanda). Sebagai akibat riak politik, sayap kiri
gerakan bumiputra pada tahun 1924 sudah membangun sebuah partai
politik (yang dilarang masuk Indonesia), di Bangkok, Thailand. Partai
politik itu diberi nama Partai Republik Indonesia (PARI), dan Tan
Malaka adalah pencetusnya.

Tahun 1930, Soekarno diadili lalu masuk bui, dan terkenal dengan
pleidoinya “Indonesia Menggugat”. Tak lama setelah itu, gelora
nasionalisme segera padam karena tindakan pemerintah kolonial yang
keras untuk menumpasnya. Para tokoh nasionalis seperti Hatta dan
Sjahrir dibuang ke pengasingan.

Karena itu pula, ketika pemerintah kolonial membuat analisis gerakan
politik bumiputra tahun 1940—di bawah sebuah komisi yang disebut
commisie tot bestudiering van staatrechteleijke hervorming atau
komisi untuk mempelajari reformasi hukum ketatanegaraan—dalam laporan
akhirnya Anda tidak akan lagi menemukan gelora dan api nasionalisme
itu yang ciri khasnya adalah gerakan nonkooperasi alias Indonesia
Merdeka.

Komisi yang terkenal sebagai “komisi Visman” itu hanya melaporkan
tokoh-tokoh Indonesia kooperatif dengan Belanda. Artinya, babak
pertama nasionalisme yang bermula tahun 1924 sudah surut dan
meranggas di tahun-tahun menjelang kedatangan Jepang.

Kini bisa dilihat, komisi Visman, 66 tahun silam, mempunyai peran
yang sama dengan aneka macam pidato globalisasi sekarang. Hanya saja
komisi Visman dilakukan penjajah, sedangkan pidato globalisasi
dilakukan awak negeri sendiri.

Nasionalisme baru

Di zaman Orde Baru, sesaat menjelang keruntuhannya tahun 1998, kita
masih menemukan catatan mengenai sedang lahirnya apa yang waktu itu
disebut sebagai nasionalisme baru. Tahun 1997 semua fundamental
ekonomi—laju pertumbuhan, cadangan devisa, neraca perdagangan,
inflasi, dan anggaran Negara—semua dalam keadaan menggembirakan.
Disangka kebijakan konglomerasi sedang akan menuju babak akhir dari
tinggal landasnya, maka kelompok perusahaan yang dimiliki pengusaha
terbesar Liem Swie Liong segera mulai ekspansi bisnis ke pasar
internasional.

Terhadap kenyataan tersebut sebagian orang mengatakan, sebuah
pelarian modal (capital flight) sedang terjadi, tetapi para menteri
ekonomi dan sekretaris negara melukiskan tindakan pengusaha itu
sebagai nasionalisme “baru”. Modal Indonesia harus go global, karena
nasionalisme tidak boleh hanya jago kandang.

Tidak selang lama nasionalisme baru ini berkumandang di udara, tiba-
tiba baht Thailand dilanda krisis nilai tukar. Krisis pasar uang
menjalar ke seluruh sudut dunia, termasuk Indonesia. Rupiah bukan
hanya didevaluasi, tetapi hancur berkeping. Bersamaan dengan
hancurnya rupiah oleh pasar uang global, pembawa obor nasionalisme
baru itu mendapatkan BLBI tak kurang dari Rp 50 triliun! Ini adalah
ironi nasional, hingga hari ini. Katanya globalisasi adalah soal
peluang usaha dan bukan sumber malapetaka.

Dengan kejatuhan Orde Baru, bukannya pemerintah reformasi menjadi
lebih waspada pada dahsyatnya pukulan globalisasi, justru sebaliknya.
Pemerintah reformasi semakin kecanduan globalisasi itu. Dan di
Indonesia bentuk kebijakannya tak lain ada dua jurus. Pertama, cabut
subsidi untuk kebutuhan pokok rakyat dan agar pasar semakin terbebas
dari campur tangan negara. Kedua, privatisasi perusahaan negara agar
bisnis dapat semakin efisien dan mendatangkan untung.

Di tengah keadaan seperti inilah, seperti Perhimpunan Indonesia di
Amsterdam tahun 1924, 80 tahun kemudian (tahun 2004), warga
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, mengeluarkan seruan yang disebut
Deklarasi Bulak Sumur.

Ada dua pasal yang dapat dicamkan dari deklarasi universitas
kampoeng, yang dibangun Bung Karno tahun 1948 ini. Begini bunyinya,
pertama, reformasi tetap berpijak pada semangat percaya diri dan
semangat kebangsaan Indonesia berdasar Pancasila. Marak dan
berkembangnya neoliberalisme, neokapitalisme, dan neoimperialisme
adalah tantangan terhadap semangat kebangsaan.

Kedua, reformasi menuntut penguatan jati diri dan moral bangsa dengan
penataan ulang kelembagaan dan hukum berkeadilan.

Bahwa deklarasi semacam itu lahir dari Yogyakarta dapatlah dimengerti
karena tak kurang dari separuh penduduk daerah ini, yang sekitar 3,7
juta itu, tetap berada di bawah garis kemiskinan.

Sedang meranggas

Ironi bangsa Indonesia yang mencapai usia 61 tahun ini adalah justru
karena pemerintah dan struktur politik secara formal prosedural sudah
100 persen demokratis, tetapi secara nyata dalam praktik kian jauh
mereka terbang dari aspirasi dan kebutuhan nyata orang banyak.

Tragedi nasionalisme Indonesia adalah bahwa dalam kurun waktu lebih
dari 70 tahun—jika dihitung dari pasang naik nasionalisme tahun 30-an—
nasib rakyat tetap bergeming dari kemiskinan ke kemelaratan. Lalu,
bagaimana pedoman masa depan yang benar?

Ada baiknya dikutip pidato seorang pemuda dari tanah Pasundan, tahun
1924, atau 82 tahun silam. Dia adalah ketua IV Perhimpunan Indonesia
di negeri Belanda, yakni Raden Iwa Kusumasumantri. Beliau berucap
dalam pidatonya.

“Masa depan bangsa Indonesia semata-mata dan hanya terletak dalam
kelembagaan dari bentuk pemerintahan yang bertanggung jawab kepada
rakyat dalam arti sebenarnya. Untuk tujuan tersebut setiap orang
Indonesia harus berjuang sekuat tenaga dengan kemampuan dan
kekuatannya sendiri dan bebas dari bantuan asing. Setiap
penyelewengan dari kekuatan Indonesia, dalam bentuk apa pun, amat
dicela, karena hanya kerja paling kuat dari putra-putra Indonesia-lah
yang dapat membawa pencapaian tujuan bersama itu.”

Sungguh di luar dugaan, sejarah politik kenegaraan kita di awal abad
XXI ini berulang kembali. Nasionalisme terus meranggas sampai hari
ini, dan belum ada petunjuk tumbuhnya tunas baru. Padahal,
nasionalisme hanya boleh surut jika kutukan kolonial yang mengatakan,
Indonesia adalah sebuah negeri di mana nie- mand nagenoeg iets bezit
(negeri di mana tak seorang pun berkecukupan) sudah silam. Artinya,
selama mayoritas rakyat masih minimumlijdster (sekadar bertahan
hidup), selama itu juga nasionalisme harus dijaga dan dijalankan
kembali dalam gerakan politik.

Nasionalisme memang bisa meranggas, tetapi selama kemiskinan
dirasakan sebagai kesewenang-wenangan masih amat meluas, dengan
sendirinya perasaan nasib bersama akan bangkit lagi.

Kemerdekaan dan Nasionalisme

Oleh Syafruddin Azhar
Editor dan Peneliti pada Lembaga Pemerhati Kebijakan Publik, Jakarta
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0608/19/opini/2889294.htm
===========================

Di dalam ruang klandestin yang sepi dan penuh kecemasan, di kota
Paris yang diduduki tentara Jerman, novelis Perancis kelahiran
Aljazair, Albert Camus (1913-1960), menulis editorial untuk sebuah
majalah yang diterbitkan secara rahasia, “Saya ingin dapat mencintai
negeri saya dan tetap mencintai keadilan”. Ia seakan menunjukkan
serangkaian surat kepada temannya, seorang Jerman, yang tentu saja
berada di pihak “sana”.

Sahabat Camus ini barangkali seorang teman imajiner. Mungkin pula ia
seorang intelektual yang benar-benar ada dan dapat menyebutkan apa
arti Jerman baginya di masa nasionalisme yang bergelora
itu. “Kebesaran Tanah Airku tak ternilai,” katanya. Sebab di dunia,
di mana semua telah kehilangan arti, orang-orang muda Jerman
beruntung dapat menemukan sesuatu yang bermakna dalam apa yang ia
sebut sebagai “nasib bangsa”. “Maka mereka harus
bersedia ‘mengorbankan segala-galanya’.”

Tetapi setelah itu, apa gerangan? Pada akhirnya kita memerlukan suatu
keyakinan bahwa kelak, di suatu momen, manusia kembali akan utuh,
tidak sekadar bagian dari pengorbanan yang agung. Tanpa itu, yang ada
hanya upacara pembinasaan.

Komunitas yang digagas

Sebuah bangsa terbentuk, sebuah bangsa pecah, dan kita jarang
bertanya untuk apa. Kita tak tahu asumsi di balik itu semua. Sebuah
bangsa (nation) adalah sebuah komunitas yang digagas, sebuah
kebersamaan yang dianggit—sebuah imagined community, menurut Benedict
Anderson. Sebuah bangsa tidak dibentuk oleh Tuhan, juga tidak
dilahirkan oleh alam. Ia (bangsa) merupakan hasil dari kebetulan
sejarah. Dari kebetulan itu, satu komunitas “Indonesia” pun disusun
oleh sejumlah founding fathers yang mampu mengumandangkan gambaran
bahwa yang kebetulan itu bukan kebetulan, yang anggitan itu bukan
sekadar gagasan; bahwa sebuah bangsa jadi satu bangsa karena suratan
takdir.

Nasionalisme adalah suatu seleksi untuk apa saja yang diingat dan
yang dilupakan. Kita teringat akan keagungan kerajaan-kerajaan.
Namun, pada saat yang sama kita “terlupa” akan suatu zaman ketika
kita masih belum melepaskan diri dari ikatan tradisi dan kesetiaan
lokal, dari “kedaerahan”. Nasionalisme adalah sebagian dari impian
kemajuan, sebuah proyek modernitas, tentu saja.

Pada minggu ketiga di bulan Agustus ini, segenap kita riuh gemuruh
menyambut 17 Agustus. Di kampung dan di pelosok Tanah Air, anak-anak,
tua dan muda barangkali terkekeh-kekeh menyaksikan para ibu mengendap-
endap bersemangat mengikuti perlombaan balap karung. Para bapak
mungkin juga tak mau ketinggalan, ikut sebagai peserta panjat pohon
pinang. Anak-anak kita mungkin juga sibuk menghiasi sepeda-sepeda
mereka. Tetapi, untuk apa semua itu? Apakah sekadar suatu bentuk
partisipasi kesetiakawanan lokal karena semua warga masyarakat harus
bersukacita?

Apa arti sebuah nation-state di hari itu? Jika engkau seseorang dari
Flores atau seseorang dari Sunda, Minang, Bugis, Batak, Papua, dan
seterusnya… apa arti nasionalisme Indonesia bagimu sekarang ini?
Hidup berbangsa dan bernegara (nation-state) itu ditentukan oleh
suatu kesadaran nasionalisme. Rasa nasionalisme akan timbul jika di
dalamnya tumbuh patriotisme.

Akar dan kesetiaan

Dua sahabat ilmuwan, Karl Marx (1818-1883) dan Friedrich Engels (1820-
1895), dalam The German Ideology (1932) menyatakan bahwa moralitas,
agama, metafisika, dan semua ideologi lainnya beserta bentuk-bentuk
kesadaran yang terkait dengannya, tidak lagi memiliki ciri
independensi. Mereka tidak memiliki sejarah, tidak memiliki
perkembangan. Tapi manusia, yang mengembangkan produksi material dan
hubungan mental mereka, bersama dengan eksistensi nyata mereka,
mengembangkan pemikiran mereka dan hasil-hasil pemikiran
mereka. “Hidup tidak ditentukan oleh kesadaran, namun kesadaranlah
yang ditentukan oleh hidup”. Demikian tulis Marx dan Engels.

Memang ini seakan-akan tak penting lagi akar dan kesetiaan. Mereka
yang mengagungkan “tanah tumpah darah” akan tidak bergembira dengan
posisi seperti itu. Mereka yang mencurigai apa yang “kosmopolit”
berangsur- angsur lemah argumennya. Apa artinya menganjurkan agar
ekspresi kita—dalam bahasa, kebudayaan, dan cita-cita—bertolak on
native ground?

Enam puluh satu tahun yang lalu, para pemimpin bangsa mencantumkan
dengan yakin dan dengan hati bergetar, “bahwasanya kemerdekaan adalah
hak semua bangsa…”. Mereka teguh bahwa kemerdekaan adalah hak yang
harus diakui oleh siapa pun, sebab ini adalah suatu ekspresi nilai-
nilai yang universal. Kini kita hanya mendengar kalimat itu dibaca
dengan nada agak malas.

Di sudut sebuah tembok jalanan di Jakarta, pada sekitar November
1945, para pemuda Indonesia menuliskan dengan huruf besar: “Give me
liberty or give me death”. Mereka tak bermaksud berbicara kepada
orang pribumi sendiri. Rangkaian kalimat bernada patriotisme itu kata-
kata orang Amerika, Patrick Henry, yang diucapkan ketika menghadapi
penjajah Inggris abad ke-18. Dengan mengutip kata-kata seperti itu,
para pemuda pejuang tampaknya ingin mengingatkan bahwa suara seorang
patriot Amerika sama dengan suara para patriot Indonesia.

Selama lebih dari tiga abad (1700-2006), sentralisasi birokrasi
nation-state semakin meningkat. Sentralisasi itu memperkuat rasa
kebangsaan atau nasionalisme. Dengan Revolusi Perancis (1789-1799),
rasa kebangsaan itu mampu tampil begitu kuat sehingga diyakini
sebagai gejala alamiah, bukan sekadar bentukan sejarah modern. Paduan
yang seimbang antara keduanya itu melahirkan dua ciri utama “negara-
bangsa”, yakni batas wilayah kekuasaan (legal jurisdiction) dan
kesederajatan warga negara di depan hukum (common laws of
citizenship), apa pun agama, suku, dan status sosialnya. Singkatnya,
terciptanya keseimbangan antara kedaulatan negara dan perlindungan
hukum.

Keseimbangan inilah yang dirumuskan Bung Karno sebagai dasar nation-
state Indonesia dalam pidatonya di depan sidang BPUPKI (1 Juni
1945): “kehendak untuk bersatu” (le désir d’être ensemble—Ernst
Renan), “rasa senasib dan sepenanggungan” (eine aus Schiksals-
gemeinschaft erwachsene Charakter-gemeinschaft- Otto Bauer),
dan “persatuan antara orang dan buminya” (Soekarno).

Menurut Bung Karno, “Kita hendak mendirikan suatu negara ‘semua buat
semua’.” Keseimbangan itulah, katanya pada 17 Agustus 1957, yang
harus dipelihara dalam karya nation building sebagai “usaha tiap
hari, usaha pratidina, usaha tous les jours”. Dengan sangat bagus,
lagi-lagi Ben Anderson menyebut keseimbangan itu sebagai imagined
communities, masyarakat yang senantiasa diusahakan agar ada, tapi
tidak dibikin-bikin.

Memperingati hari Proklamasi kemarin muncul sebuah pertanyaan yang
cukup menggelitik rasa nasionalisme saya: bisakah kita berhenti
berpikir tentang Indonesia? Ketidakpastian membuat kita jaga. Saat
harapan menjadi sukar, putus asa sangat menakut- kan. Namun, kita tak
bisa menghindar dari sebuah negeri, sebuah sejarah, dan sebuah Tanah
Air.

Barangkali di sini tepat mengutip Albert Camus, “Keadilan mutlak
hanya bisa tegak bila seluruh kontradiksi dilenyapkan.” Dirgahayu
Indonesia tanah tumpah darahku!

Memperingati 80 Tahun Karya Bung Karno

Sekali lagi Pikir itu Pelita Hati: Memperingati 80 Tahun Karya Bung Karno

(Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme)

Oleh Suar Suroso

80 tahun yang lalu, tahun 1926. Bagai petir mengguntur di siang hari, Bung Karno mengumunkan tulisannya yang historis: NASIONALISME, ISLAMISME DAN MARXISME. Tulisan ini sangat menggemparkan, karena ia menampilkan gagasan raksasa yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah Indonesia. Gagasan ini mempunyai jangkauan jauh ke depan, sampai pada saat sekarang!

Kini, sesudah hampir sepertiga abad dihitamkan oleh rezim militer fasis Orba, nama Bung Karno mencuat kembali sebagai Bapak Bangsa. Bangsa kita memuja Bung Karno bukan karena jasmaninya yang tampan, bukan karena suaranya yang menggelegar membangkitkan semangat perjuangan. Tapi karena kepemimpinannya. Kepemimpinannya berarti pikirannya, gagasan-gagasannya. Salah satu gagasan Bung Karno yang brilyan dan historis adalah yang dipaparkan dalam tulisan NASIONALISME, ISLAMISME DAN MARXISME.

Kita peringati 80 tahun karya ini, karena isinya adalah sangat relevan dengan situasi bangsa kita dewasa ini. Nasionalisme sedang jadi bahan perbincangan. Ada yang mempersoalkan: adakah nasionalisme Indonesia dewasa ini? Apa itu nasionalisme Indonesia kini? Masih perlukah nasionalisme itu dikala jagat dilanda globalisasi? Islamisme kini sedang berkiprah di semua benua. Setiap saat dikumandangkan orang bahwa Indonesia adalah negara dengan penganut Islam terbesar di dunia. Apa dan sampai di mana Islam bermanfaat dalam membangun Indonesia, menghadapi ancaman neo-liberalisme, membela dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengatasi krisis multi-dimensi yang melanda bangsa saat ini? Marxisme ternyata tidaklah punah. Para penganut dan penentang Marxisme kian lantang menyuarakan pandangan masing-masing yang dianut.

Namu demikian, yang jelas dan tak bisa dibantah adalah: selagi ada nasion, tetap ada nasionalisme. Bangsa yang tak punya nasionalisme, berarti bangsa yang tidak berjiwa, tidak punya gagasan ke arah mana bangsa itu akan menuju. Berarti bangsa itu tidak bermasa-depan. Bagi Indonesia, Bung Karno adalah bapak nasionalisme Indonesia. Mengakui Bung Karno sebagai Bapak Bangsa, tak bisa lain haruslah mengakui nasionalisme yang diajarkan Bung Karno. Juga tak bisa dibantah, Islam adalah salah satu agama terbesar di dunia. Selalu dikumandangkan bahwa Indonesia adalah negara berpenduduk penganut Islam terbesar di dunia. Islam yang demikian besar pengaruhnya, mestinya bisa memainkan peranan penting bagi membawa maju penganutnya ke arah mewujudkan cita-cita nasion Indonesia. Marxisme yang kontroversial kini juga mencuat. Walaupun ratusan ribu bahkan sejuta lebih penganut dan simpatisan Marxisme sudah dibantai, Marxisme sudah dilarang selama sepertiga abad oleh rezim militer fasis Orba, kini Marxisme sudah jadi buah mulut lagi. Bahkan ada yang sudah ketakutan, karena tanpa alasan yang masuk akal merasa terancam oleh kebangkitan lagi penganut Marxisme. Di samping itu, bermunculan pula para pembela Marxisme sejati. Mata dan pikiran mereka sangat jeli, hingga dengan gampang menemukan dan menuding adanya pengkhianat Marxisme. Ada pengkhianat Marxisme, berarti ada pendukung Marxisme sejati. Betapa pun jua, hiruk-pikuk antara pembela dan penentang Marxisme ini adalah baik. Kenyataan ini menunjukkan, bahwa bangsa kita sedang maju selangkah, keluar dari kurungan kekuasaan fasis yang memasung kebebasan orang punya pendapat, memasung orang punya keyakinan politik, punya ideologi. Perlulah dipelihara kebebasan bersuara yang sudah dimenangkan oleh gerakan reformasi ini. Biarlah diperdepatkan secara bebas pemahaman tentang Marxisme itu. Benar atau salahnya Marxisme akan diadili oleh sejarah.

Sejarah pergerakan nasional Indonesia menunjukkan, bahwa penganut nasionalisme Indonesia, penganut Islam dan penganut Marxisme adalah kenyataan objektif dalam masyarakat Indonesia. Kekuatan apapun tak mungkin bisa melenyapkan salah satu dari penganut aliran ini. Dan penganut ketiga aliran ini sudah terbukti berjasa dalam perjuangan melawan kolonialisme Belanda, melawan fasisme Jepang, membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini sesuai dengan gagasan Bung Karno yang dipaparkan dalam tulisan NASIONALISME, ISLAMISME DAN MARXISME.

Dua dasawarsa sesudah diumumkannya tulisan NASIONALISME, ISLAMISME DAN MARXISME, Bung Karno tampil mencetuskan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam kedua karya inilah terpaku nasionalisme Indonesia. Keduanya mengisi jiwa nasionalisme Indonesia. Keduanya menjadi senjata bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan nasionalisme Indonesia.

Kini, sangat mencuat suara pengakuan akan Bung Karno sebagai Bapak Bangsa. Apa artinya pengakuan atas Bung Karno sebagai Bapak Bangsa? Perlu berpikir baik-baik dalam mengakui Bung Karno sebagai Bapak Bangsa. PIKIR ITU PELITA HATI. Akan banyak tersingkap, jika kita pikirkan arti pengakuan atas Bung Karno sebagai Bapak Bangsa.

Bapak Bangsa Indonesia berarti Bapak nasionalisme Indonesia. Nasionalisme Indonesia dipaparkan dalam karya-karya Bung Karno. Maka dikala menjelang peringatan Hari SUMPAH PEMUDA, adalah seyogyanya digerakkan kegiatan mempelajari karya-karya Bung Karno, terutama NASIONALISME, ISLAMISME DAN MARXISME.

Etnonasionalisme

Oleh William Chang
Pemerhati Masalah-masalah Kemasyarakatan
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0610/03/opini/3001204.htm
============================

Gejala konflik sosial (bernuansa etnis, rasial) tidak hanya melukai
keutuhan bangsa, tetapi juga ikut mencabik kodrat suatu bangsa.
Masyarakat yang terfragmentasi mulai berkembang di sejumlah kawasan
dalam negara kita.

Salah satu kecemasan yang menghantui sejumlah kalangan kaum muda kita
adalah etnonasionalisme yang bakal menggerogoti keutuhan bangsa kita.
Kecemasan ini beralasan. Perasaan dan ketegangan etnis sebegitu
menonjol sehingga timbul kecenderungan untuk melepaskan diri dari
pangkuan negara.

Rupanya, etnonasionalisme mampu menimbulkan ketakutan, kecemasan, dan
kecurigaan dalam hidup bersama sebagai suatu masyarakat majemuk.
Keamanan dan kedamaian dipertanyakan. Keragaman etnisitas acap kali
dimanfaatkan dan dimanipulasi oleh pihak-pihak yang de facto
berkepentingan politik terselubung. Pergesekan dan pertikaian
antaretnis di Rwanda, Yugoslavia, Indonesia, India, dan Bosnia
membuktikan disharmoni dalam masyarakat multietnik.

Politik kesukubangsaan

Kesadaran dasar akan sisi negatif etnonasionalisme ini mengundang
kita untuk menyediakan ruang pengolahan etnonasionalisme yang
berperan penting dalam bidang politik domestik dan internasional.
Setelah kejatuhan komunisme di negara-negara Eropa Timur, etnisitas
memperoleh tempat baru dan lebih penting dalam dunia politik. Politik
kesukubangsaan mulai bangkit dalam aneka bentuk hidup sosial (Allen H
Kassof dan Livia B Plaks, Ethnonationalism: Fears, dangers, and
policies in the Post-Communist World, 1995).

Istilah etnonasionalisme, menurut Umberto Melotti, merujuk pada tipe
khusus nasionalisme dan terkait dengan warga negara yang masih
memimpikan kemerdekaan. Gerakan-gerakan etnonasionalis telah tersebar
di sejumlah negara (Guido Bolaffi dkk, Dictionary of Race, Ethnicity
& Culture, 2003: 103-104). Banyak lokakaryawan dalam debat bulan
Januari 1995 di Moskwa mengkritik pengertian etnonasionalisme.
Ternyata, dimensi etnis sudah meresap ke dalam pelbagai bidang hidup.
Etnonasionalisme di kawasan Eropa Timur, antara lain, merupakan buah
politik “kekejaman” komunisme.

Etnonasionalisme mengandung benih disintegrasi seperti konflik di
Chechnya. Kerangka keutuhan suatu bangsa dilepaskan satu per satu.
Dalam konteks ini, etnonasionalisme tampil sebagai jeritan perlawanan
terhadap ancaman dari luar. Perjuangan-perjuangan untuk self-
determination dan pembentukan negara terpisah dapat dianggap sebagai
mobilisasi etnisitas dalam suatu bangsa.

Sejak era otonomi daerah, politik identitas mulai mengental di
beberapa kawasan negara kita. Identitas etnis ditonjolkan dalam
proses pemilihan kepala daerah. Harga diri daerah kian terasa.
Kompetensi profesional diabaikan dalam sistem birokrasi pemerintah.

Terlilit kemiskinan

Mengapa muncul primordialisasi etnonasionalisme di Rwanda,
Yugoslavia, India, dan Rusia? Mengapa warga negara dalam sebuah
negara masih memperjuangkan dan menuntut otonomi dan/atau kemerdekaan
atas nama identitas etnis dan kebudayaan dalam artian luas? Mengapa
gerakan-gerakan etnonasional ini kian menguat di kawasan Eropa sejak
Perang Dunia II?

Pertama, keadaan sosial-ekonomi yang masih terlilit kemiskinan acap
kali menimbulkan sikap antipati dan ingin melepaskan diri dari suatu
bangsa. Rakyat kecewa karena pemerintah lemah, korup, dan tak sanggup
mewujudkan kesejahteraan umum. Ketidakamanan nasional mendorong warga
suatu bangsa untuk mencari negara lain yang lebih menghargai
kemanusiaan dan lebih aman.

Kedua, ketidakadilan sosial dalam bidang hukum, politik, ekonomi,
religius, dan pendidikan mendatangkan sikap protes dan perlawanan
sosial terhadap penguasa. Pengelolaan kekayaan alam tanpa
memerhatikan masyarakat lokal telah menimbulkan kecemburuan sosial
yang akan terjelma dalam sikap protes, perlawanan, dan antipati
masyarakat.

Ketiga, silent discrimination warisan zaman penjajahan termasuk unsur
pemecah belah keutuhan suatu bangsa. Lingkaran setan diskriminasi
perlu dipotong melalui jalur birokrasi pemerintahan. Etnisitas,
agama, bahasa, dan pengelompokan sosial, antara lain, dapat menjadi
daya penggerak kegiatan organisasi-organisasi kriminal dalam konteks
etnonasionalisme.

Sebelum paham etnonasionalisme melebar dalam negara kita, sudah
saatnya negara kita menerapkan hukum yang sungguh adil dari pusat
hingga ke daerah, menciptakan iklim pemerintahan yang bersih dan
mewujudkan kesejahteraan umum tanpa pilih kasih.

Jika ini terwujud, besar harapan bahwa etnonasionalisme akan sulit
mengembangkan sayap di Tanah Air.

Newer entries »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 27 other followers