Pendidikan Antikorupsi

Oleh Mochtar Buchori
Pendidik
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0702/21/opini/3316225.htm
=====================

Tanggal 8 Februari 2007 lalu saya seharusnya ikut diskusi tentang
pendidikan untuk membasmi korupsi. Diskusi ini diselenggarakan oleh
Indonesian Corruption Watch. Namun karena hujan dan saya berada
dalam “pengungsian”, keinginan itu terpaksa dibatalkan.

Ada tiga gagasan yang ingin saya sampaikan. Pertama, korupsi hanya
dapat dihapuskan dari kehidupan kita secara berangsur-angsur. Kedua,
pendidikan untuk membasmi korupsi sebaiknya berupa persilangan
(intersection) antara pendidikan watak dan pendidikan
kewarganegaraan. Ketiga, pendidikan untuk mengurangi korupsi harus
berupa pendidikan nilai, yaitu pendidikan untuk mendorong setiap
generasi menyusun kembali sistem nilai yang diwarisi.

Kemajuan bangsa

Banyak di antara kita yang habis kesabaran saat menyaksikan berbagai
usaha menghapus korupsi tidak menunjukkan kemajuan berarti. Kita
seperti lari di tempat; secepat apa pun larinya, kita selalu
menemukan diri di tempat yang sama.

Perlu disadari, di mana pun di dunia ini korupsi tidak pernah bisa
dihapus secara mendadak. Penyusutan, pemudaran, dan pelumpuhan
korupsi dari suatu bangsa selalu berangsur-angsur. Dalam kasus
Indonesia, mungkin diperlukan 15-20 tahun sebelum kita bisa
merasakan, korupsi benar-benar terkendalikan dalam kehidupan kita.

Mengapa? Karena korupsi bukan suatu bahaya di luar diri kita. Benih-
benih korupsi ada dalam tubuh kita sebagai bangsa. Bangsa adalah
keseluruhan, dari lapisan-lapisan generasi yang ada pada suatu waktu.
Generasi tua menurun ke generasi dewasa, generasi hampir dewasa,
generasi remaja, sampai ke generasi muda. Dengan demikian,
mengendalikan atau mengurangi korupsi bagi suatu bangsa adalah
keseluruhan upaya untuk melahirkan generasi baru yang mampu
mengembangkan sistem nilai yang menolak korupsi secara lebih tegas,
lebih definitif daripada yang kita lakukan kini.

Apa yang dilakukan generasi sekarang terhadap korupsi? Secara
lahiriah, mencela dan mengutuk, tetapi dalam hati membiarkan dan
memaafkan korupsi. Dengan sikap batin seperti ini, kita tidak akan
pernah tegas mampu menolak godaan-godaan untuk berkorupsi.

Dilihat dalam konteks pendidikan, tindakan untuk mengendalikan atau
mengurangi korupsi adalah keseluruhan upaya untuk mendorong generasi-
generasi mendatang mengembangkan sikap menolak secara tegas setiap
bentuk tindak korupsi. Perubahan dari sikap membiarkan dan menerima
ke sikap tegas menolak korupsi, tidak pernah terjadi jika kita tidak
secara sadar membina kemampuan generasi mendatang untuk memperbarui
sistem nilai yang dirwarisi, sesuai dengan tuntutan yang muncul dalam
setiap tahap perjalanan bangsa.

Sistem nilai adalah keseluruhan norma-norma etika yang dijadikan
pedoman oleh bangsa untuk mengatur perilakunya. Perubahan dari sikap
membiarkan, memahami, dan memaafkan korupsi ke sikap menolak korupsi
secara tegas hanya akan terjadi setelah lahir generasi yang mampu
mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam sistem nilai yang mereka
warisi dan mampu memperbarui sistem nilai warisan itu berdasar
situasi-situasi baru.

Pada gilirannya, hal ini baru akan terjadi jika di masyarakat telah
lahir generasi-generasi yang benar-benar memahami berbagai hubungan
sebab-akibat antara perjalanan nasib bangsa selama kurun waktu
tertentu dengan aneka tindakan yang secara sadar dilakukannya
sebelumnya atau selama kurun waktu yang hampir bersamaan.

Pada dasarnya sistem nilai yang lebih baik, yang lebih dewasa, datang
dari berbagai pengalaman nyata yang bersifat dramatis atau dari
tilikan-tilikan yang lahir dari kontemplasi mendalam mengenai makna
aneka peristiwa kehidupan yang dijumpainya selama suatu kurun waktu.
Keduanya merupakan hal langka. Berbagai peristiwa dramatis merupakan
hal langka, dan pengungkapan makna baru dari aneka peristiwa dalam
kehidupan bangsa juga merupakan suatu hal yang jarang terjadi. Dengan
demikian, yang akhirnya terjadi ialah perubahan sistem nilai bangsa
berlangsung lambat, lebih lambat dari berbagai perubahan nyata dalam
kehidupan.

Sikap ragu-ragu yang kini kita perlihatkan merupakan gejala yang
mengkhawatirkan! Korupsi yang dibiarkan terus berlangsung menjadi
penghambat kemampuan bangsa membangun diri. Korupsi merupakan suatu
kekuatan destruktif, sedangkan kemajuan bangsa memerlukan kekuatan
konstruktif. Jadi, jika kita sebagai bangsa ingin maju, yang harus
dilakukan ialah menjaga agar kekuatan konstruktif bangsa selalu lebih
besar daripada kekuatan destruktif.

Dalam konteks pendidikan, “mencabut korupsi sampai ke akar-akarnya”
berarti melakukan rangkaian usaha untuk melahirkan generasi yang
tidak bersedia menerima dan memaafkan suatu perbuatan korupsi yang
telah terjadi. Harus dilakukan usaha-usaha untuk melahirkan perubahan
radikal dalam sikap bangsa terhadap korupsi. Dapatkah dilakukan?
Pendidikan seperti apa yang dapat menimbulkan sikap seperti ini pada
generasi mendatang?

Pendidikan watak

Korupsi dapat dipandang sebagai hasil persilangan antara keserakahan
dan ketidakpedulian sosial. Yang tega melakukan korupsi adalah mereka
yang tidak dapat mengendalikan keserakahan dan tidak peduli atas
dampak dari perbuatannya terhadap bangsa dan negara.

Dengan demikian, pendidikan yang akan melahirkan sikap tegas menolak
korupsi mau-tidak-mau harus berupa program yang mengandung unsur-
unsur pendidikan watak dan pendidikan kewarganegaraan. Ini kedengaran
sepele, tetapi jika diletakkan dalam bingkai tradisi pendidikan yang
ada selama ini, akan segera terlihat, masalah ini merupakan suatu
persoalan cukup berat.

Selama ini tradisi pendidikan kita memandang pendidikan watak sebagai
suatu program indoktrinasi, dan pendidikan kewarganegaraan sebagai
program untuk “menjinakkan dan menyeragamkan” masyarakat. Masyarakat
dengan jiwa pembaruan, masyarakat yang berani dan mampu memperbarui
sistem nilai yang ada tidak pernah “jinak” dan “seragam”. Dan juga
tidak berpikir secara doktriner.

Jadi, pelaksanaan program pendidikan yang bermaksud mendorong
lahirnya generasi yang mampu memperbarui sistem nilai harus berjalan
melawan beberapa arus yang kini ada dalam sistem pendidikan kita.

Pendidikan antikorupsi segera saja menjadi pendidikan nilai.
Pendidikan antikorupsi dan pendidikan watak jelas-jelas merupakan
pendidikan nilai. Sedangkan pendidikan kewarganegaraan mengandung
segmen pendidikan nilai yang cukup besar.

Dalam konteks pendidikan antikorupsi ini yang penting untuk
ditekankan ialah tujuan pendidikan nilai bukan memupuk kemaniran
beretorika tentang nilai-nilai atau tentang suatu ideologi. Yang jauh
lebih penting ialah menggunakan pengetahuan tentang dan ketaatan
terhadap nilai-nilai untuk memupuk kemampuan membimbing bangsa ke
pembaruan cara hidup (way of life), sesuai realitas yang ada serta
aspirasi tentang masa depan yang masih hidup dalam diri bangsa.

Pendidikan nilai tidak berhenti pada pengenalan nilai-nilai. Ia masih
harus berlanjut ke pemahaman nilai-nilai, ke penghayatan nilai-nilai,
dan ke pengamalan nilai-nilai. Hanya dengan siklus yang bulat seperti
ini dapat diharapkan, pendidikan nilai akan dapat membawa bangsa ke
kemampuan memperbarui diri.

Untuk ini, dibutuhkan suatu transforming leadership, suatu jenis
kepemimpinan yang dapat mengajak seluruh bangsa memperbarui dirinya.

Perilaku Politik, Budaya Politik, dan Pendidikan

Oleh Mochtar Buchori
Pendidik
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0605/17/opini/2643628.htm
————————————

Bulan Mei kita pandang sebagai Bulan Pendidikan. Dalam bulan Mei kita
berpikir dan berenung tentang pendidikan kita. Dirasakan masih banyak
hal yang harus diluruskan. Selain itu, ada juga hal-hal yang kita
rasakan sebagai keberhasilan dan kecemerlangan.

Jadi dunia pendidikan kita kini dihadapi dengan perasaan campur baur.
Ada hal-hal yang menimbulkan rasa bangga, tetapi ada pula yang
menimbulkan rasa sedih dan iba.

Di tengah kesibukan menggagas pendidikan kita dikejutkan aneka
peristiwa politik yang menampakkan wajah jelek dunia politik kita
kini: kerusuhan dalam rangka pilkada, bupati terpilih yang digugat,
kongres partai politik yang dinamakan islah, tetapi penuh
percekcokan, dan pernyataan tokoh-tokoh politik yang tidak jelas
maksud dan tujuannya. Hari ini bilang “A”, beberapa hari kemudian
bilang “non-A”. Kita menyaksikan perilaku politik Indonesia dalam
format yang jelek.

Lalu di antara kita ada yang bertanya, “Masih adakah yang dapat
dilakukan oleh dunia pendidikan guna menjamin datangnya generasi
politik yang lebih santun dan lebih bertanggung jawab di masa depan
yang tidak terlampau jauh?”

Untuk menjawab pertanyaan ini, melahirkan serangkaian diskusi dan
seminar. Di antara kita ada yang berpandangan optimistis, tetapi ada
pula yang berpandangan pesimistis, bahkan ada yang berpandangan sinis
(cynical).

Sumber perilaku politik

Menurut pendapat saya, sumber perilaku politik pada dasarnya adalah
budaya politik, yaitu kesepakatan antara pelaku politik tentang apa
yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Kesepakatan ini
tidak selalu bersifat terbuka, tetapi ada pula yang bersifat
tertutup.

Kesepakatan untuk menerima amplop setiap kali dilakukan pembahasan
RUU merupakan kesepakatan gelap (illicit agreement). Membayar “uang
pelicin” kepada para petinggi politik untuk mendapatkan dukungan
partai dalam rebutan jabatan bupati, wali kota, dan gubernur
merupakan tindakan yang dianggap sah dalam budaya politik kita kini.

Suatu budaya politik biasanya berlaku selama periode tertentu. Ketika
datang perubahan penting dalam konstelasi politik, datang pula para
pelaku baru dalam gelanggang politik, terbukalah kesempatan untuk
memperbarui budaya politik.

Di negara kita budaya politik para perintis kemerdekaan berbeda dari
budaya politik pada zaman demokrasi parlementer, dan ini berbeda
dengan budaya politik yang tumbuh dalam zaman Orde Baru. Zaman
reformasi ini juga melahirkan budaya politik baru, yang kemudian
melahirkan perilaku politik yang menyusahkan banyak orang. Di
sementara kalangan budaya politik kita disebut dengan “budaya politik
aji mumpung”.

Apa hubungan budaya politik dengan pendidikan?

Budaya politik dibentuk dan dikembangkan oleh pelaku politik dan apa
yang akan ditentukan oleh pelaku politik sebagai ciri-ciri utama
budaya politik mereka sampai batas tertentu, dipengaruhi oleh
pendidikan mereka. Jadi hubungan antara budaya politik dan pendidikan
bersifat tidak langsung. Ini berarti pendidikan tidak secara final
membentuk pelaku politik. Pendidikan memberi dasar-dasar kepada tiap
calon pelaku politik. Jika dasar-dasar ini baik dan kokoh, besar
kemungkinan (probabilitasnya) akah lahir pelaku-pelaku politik yang
baik. Namun, jika dasar-dasar yang diberikan oleh pendidikan jelek
dan rapuh, kemungkinan besarnya ialah yang akan muncul di kemudian
hari adalah pelaku-pelaku politik yang jelek dan rapuh pula.

Berdasarkan generalisasi ini dapat dipahami mengapa perilaku para
pelaku politik dari masyarakat dengan sistem pendidikan yang baik
berbeda dengan perilaku pelaku politik yang berasal dari masyarakat
dengan sistem pendidikan yang kurang memadai. Dalam masyarakat kita,
misalnya, para pelaku politik dengan latar belakang pendidikan
pesantren yang baik, berbeda perilakunya dari pelaku politik yang
datang dari pendidikan pesantren yang kurang terpelihara atau dari
latar belakang pendidikan yang berbau aristokrasi dan meritokrasi
feodal atau militer.

Dulu, di Malaysia, para pelaku politik dengan latar belakang
pendidikan British berbeda sepak terjang politiknya dari pelaku
politik dengan latar belakang pendidikan Melayu. Di Inggris para
politikus dengan latar belakang pendidikan elitis berbeda perilakunya
dan budaya politiknya mereka yang datang dari kalangan pendidikan
yang kurang beruntung.

Sosok pendidikan

Lalu bagaimana sosok pendidikan (kontur pendidikan) yang dapat
menjadi landasan ideal kehidupan politik? Ini tergantung bagaimana
kita men-definisi-kan “kehidupan politik” yang ideal. Namun, secara
umum landasan yang baik adalah pendidikan yang dalam jargon politik
disebut “pendidikan manusia seutuhnya”.

Dalam idiom modern, ini ialah pendidikan yang membimbing anak
menjelajah enam wilayah makna (realms of meaning), yaitu simbolika,
empirika, estetika, sinnoetika, etika, dan sinoptis. Pendidikan ini,
jika diselenggarakan dengan baik, akan menghasilkan anak-anak muda
yang mampu berpikir secara sistematik, mengenal dan memahami aneka
persoalan empiris yang ada di masyarakatnya, memiliki rasa keindahan,
memiliki kepekaan sosial, secara sukarela taat kepada norma-norma,
dan mampu berpikir secara reflektif dan integratif. Menurut para
ahli, pendidikan seperti ini memerlukan waktu empat belas tahum.
Dalam sistem kita itu berarti pendidikan dari tingkat SD hingga
sarjana muda atau D-2/D-3.

Dengan landasan pendidikan seperti ini, kiranya akan lahir insan-
insan politik yang mampu merintis lahirnya budaya politik baru dan
perilaku politik yang lebih santun dalam negara kita.

Untuk ini mungkin di masa depan kewajiban belajar bagi anak-cucu
perlu ditingkatkan dari 9 tahun jadi 15 tahun. Mungkin di masa depan
perlu diadakan ketentuan, untuk menjadi anggota DPRD dan DPR
diperlukan paling tidak ijazah D-2 atau D-3. Jadi perjalanan yang
harus ditempuh sistem pendidikan kita masih panjang sebelum lahir
generasi politik yang lebih cakap, lebih santun, dan lebih
bertanggung jawab daripada yang ada kini.

Dapatkah ini kita capai? Semoga.

“Character Building” dan Pendidikan Kita

Oleh Mochtar Buchori
Pendidik
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0607/26/opini/2836169.htm
===============================

Ungkapan character building kini sudah klise kosong, nyaris tidak
bermakna. Diucapkan para politisi, birokrat pendidikan, pemimpin
organisasi pendidikan, ungkapan ini tidak meninggalkan bekas apa-apa.

Ketika ungkapan ini diucapkan oleh Bung Karno dulu, oleh Mohamad Said
dari Taman Siswa, oleh St Takdir, oleh Soedjatmoko, ungkapan ini
meninggalkan bekas yang mendalam di hati saya. Ungkapan ini
menghidupkan harapan besar dalam hati saya.

Kini, kalau saya mendengar orang mengucapkan kata-kata ini, ia
berlalu begitu saja, tidak mampir di otak atau hati saya. Apakah
character building atau pembinaan watak kini sudah bukan masalah lagi
di Indonesia?

Ketika Bung Karno mengucapkan kata-kata ini, rasanya diucapkan dalam
konteks politik. Jadi yang dimaksud ialah watak bangsa harus
dibangun. Tetapi ketika kata-kata ini diungkapkan oleh para pendidik,
dari Ki Hajar Dewantara hingga Mohammad Said, konteksnya adalah
pedagogik. Yang dimaksudkan ialah pendidikan watak untuk para siswa,
satu demi satu. Bagaimana cara mendidik anak di sekolah agar selain
menjadi pintar juga menjadi manusia berwatak?

Pendidikan watak

Jika diuraikan seperti ini, masalah character building masih
merupakan suatu isu besar, bahkan amat besar. Semua kebobrokan yang
kita rasakan kini lahir dari tidak adanya watak yang cukup kokoh pada
diri kita bersama. Watak bangsa rapuh dan watak manusia Indonesia
mudah goyah. Saya kira jumlah orang yang jujur masih cukup banyak di
Indonesia, tetapi mereka tidak berdaya menghadapi kelompok kecil
manusia Indonesia yang korup, yang mempunyai kekuasaan atau
membonceng pada kekuasaan.

Jadi apa yang salah dengan pendidikan watak kita? Banyak
sekali! “Pendidikan watak” diformulasikan menjadi pelajaran agama,
pelajaran kewarganegaraan, atau pelajaran budi pekerti, yang program
utamanya ialah pengenalan nilai-nilai secara kognitif semata. Paling-
paling mendalam sedikit sampai ke penghayatan nilai secara afektif.

Padahal, pendidikan watak seharusnya membawa anak ke pengenalan nilai
secara kognitif, penghayatan nilai secara afektif, akhirnya ke
pengamalan nilai secara nyata. Dari gnosis sampai ke praksis, istilah
pedagogiknya.

Untuk sampai ke praksis, ada satu peristiwa batin yang amat penting
yang harus terjadi dalam diri anak, yaitu munculnya keinginan yang
sangat kuat (tekad) untuk mengamalkan nilai. Peristiwa ini disebut
conatio. Dan langkah untuk membimbing anak membulatkan tekad ini
disebut langkah konatif.

Jadi dalam pendidikan watak, urut-urutan langkah yang harus terjadi
ialah langkah pengenalan nilai secara kognitif, langkah memahami dan
menghayati nilai secara afektif, dan langkah pembentukan tekad secara
konatif. Ini trilogi klasik pendidikan. Oleh Ki Hajar diterjemahkan
dengan kata-kata cipta, rasa, karsa.

Berdasar analisis ini pendidikan watak pada dasarnya adalah
membimbing anak untuk secara sukarela mengikatkan diri pada nilai.
Rumusan Profesor Phenix ialah “voluntary personal commitment to
values”. Dilihat dari sudut ini tidak akan terlalu sukar untuk
mengetahui kesalahan-kesalahan kita dalam menyelenggarakan pendidikan
watak.

Pelaksanaan

Kini, lihatlah cara kita melaksanakan pendidikan watak, terutama dari
segi evaluasi. Mengetahui kemajuan anak dalam aspek kognitif relatif
itu mudah. Nilai-nilai apa saja yang dikenal dan dipahami anak
mengenai berbagai hal dalam kehidupan? Nilai-nilai tentang pergaulan
sosial, tentang etos kerja, tentang kejujuran? Apa saja yang telah
diketahui dan dipahami anak tentang berbagai jenis nilai tadi?
Bagaimana mengevaluasi keberhasilan anak dalam mengenali dan memahami
nilai-nilai ini?

Jelas tidak dengan tes multiple choice (pilihan ganda) semata.
Bagaimana menilai kemajuan aspek afektif anak? Observasi dan catatan
hasil observasi adalah cara terbaik. Dan menilai kemajuan anak dalam
aspek praksis juga harus dilakukan dengan observasi yang sistematis.

Dilihat dari segi ini, kita tidak dapat menghindari kesan, pendidikan
watak di sekolah kita benar-benar amburadul. Saya mendapat kesan,
kita tidak sungguh-sungguh berusaha melaksanakan pendidikan watak.
Rupanya tidak ada tempat dalam kurikulum sekolah Indonesia untuk
melaksanakan pendidikan watak yang sebenarnya. Para guru bertanya,
untuk apa menghabiskan waktu dan tenaga untuk pendidikan watak? “Soal
watak kan tidak akan ditanyakan dalam ujian nasional!”

Kesan ini diperkuat cara penyelenggaraan ujian nasional. Hanya tiga
mata pelajaran yang diujikan, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris,
dan Matematika. Ketiga hal ini memang penting, tetapi siapa berani
mengatakan pendidikan watak tidak penting? Kiranya tidak ada! Namun,
ketentuan atas ketiga pelajaran menentukan lulus-tidaknya seorang
siswa dari ujian nasional berarti pemerintah memandang pendidikan
watak sama sekali tidak penting. Ujian nasional telah mengubur
pendidikan watak.

Mungkin ada yang mengatakan, mengevaluasi hasil pendidikan watak
dengan baik tidak mungkin dilakukan secara nasional, tetapi harus
secara lokal. Saya setuju! Tetapi kenyataannya, penilaian lokal tidak
diperhitungkan sama sekali. Kesimpulan saya, Departemen Pendidikan
Nasional (Depdiknas) menganggap pendidikan watak tidak penting. Itu
hanya suatu komoditas politik yang tidak perlu dianggap terlalu
serius. Selain itu, Depdiknas menganggap para guru yang tiap hari
mendampingi anak tidak memiliki informasi yang sah tentang
perkembangan murid, termasuk perkembangan wataknya.

Kini kita harus menentukan secara definitif, pendidikan watak di
sekolah itu penting atau tidak bagi masa depan bangsa dan negara?
Kalau penting, mari ditangani bersama dengan baik. Kalau kita
menganggapnya tidak penting lagi, karena sudah ada pelajaran agama,
kewarganegaraan, dan budi pekerti, ya sudah! Jangan ngomong lagi
tentang pendidikan watak. Jangan ngomong tentang nation and character
building.

Pendidikan Multikultural

Oleh Mochtar Buchori
Pendidik
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0701/12/opini/3232252.htm
========================

Keinginan menyelenggarakan pendidikan multikultural biasanya muncul
dalam masyarakat majemuk yang menyadari kemajemukannya. Masyarakat
seperti ini menyadari dirinya terdiri dari berbagai golongan yang
berbeda secara etnis, sosial-ekonomis, dan kultural. Masyarakat ini
sering disebut masyarakat pluralistik atau masyarakat heterogen.

Sebaliknya, dalam masyarakat homogen—masyarakat yang memiliki
identitas ras atau etnis yang sama, serta mengikuti gaya hidup dengan
watak kultural yang sama—umumnya tidak ada keinginan publik untuk
menyelenggarakan pendidikan multikultural. Di Jepang atau Norwegia,
tidak terasa adanya kebutuhan pendidikan multikultural. Tetapi di
Australia, Inggris, Perancis, Jerman, dan Belanda, amat terasa betapa
ketiadaan pendidikan multikultural menimbulkan berbagai ketegangan
dalam kehidupan sosial.

Mengapa demikian?

Karena dalam setiap masyarakat majemuk selalu ada prasangka yang
memengaruhi interaksi sosial antara berbagai golongan penduduk.
Misalnya, setiap golongan penduduk di masyarakat Indonesia menyandang
perangkat prasangka, warisan generasi sebelumnya. Golongan pribumi,
misalnya, hidup dengan sejumlah prasangka terhadap keturunan China,
dan sebaliknya. Golongan penduduk Islam menyimpan sejumlah prasangka
terhadap golongan Kristen, dan sebaliknya.

Berbagai prasangka sosial dalam masyarakat majemuk tidak bersifat
langgeng. Dari waktu ke waktu, berbagai prasangka itu berubah.
Perubahan dalam prasangka ini dapat menuju interaksi sosial yang
lebih baik atau lebih jelek. Dalam kurun waktu tertentu, golongan-
golongan penduduk bisa menjadi lebih saling mencurigai, saling
membenci, tetapi juga bisa menjadi saling memahami dan saling
menghormati. Ini ditentukan oleh cara berbagai golongan penduduk
dalam suatu masyarakat majemuk mengelola prasangka-prasangka sosial
yang ada dalam diri masing-masing.

Pendidikan multikultural merupakan upaya kolektif suatu masyarakat
majemuk untuk mengelola berbagai prasangka sosial yang ada dengan
cara-cara yang baik. Tujuannya, menciptakan hubungan lebih serasi dan
kreatif di antara berbagai golongan penduduk dalam masyarakat.

Melalui pendidikan multikutural, siswa yang datang dari berbagai
golongan penduduk dibimbing untuk saling mengenal cara hidup mereka,
adat-istiadat, kebiasaan, memahami aspirasi-aspirasi mereka, serta
untuk mengakui dan menghormati bahwa tiap golongan memiliki hak untuk
menyatakan diri menurut cara masing-masing. Dalam konteks masyarakat
Indonesia, misalnya, melalui pendidikan multikultural, para siswa
dapat dibimbing untuk memahami makna Bhinneka Tunggal Ika, dan untuk
mengamalkan semboyan ini dalam kehidupan nyata sehari-hari.

Pesantren-madrasah

Rangkaian renungan ini muncul dalam pikiran, saat seorang teman dari
suatu fakultas tarbiyah bertanya, “Apakah gagasan pendidikan
multikultural tepat dilaksanakan di lingkungan pesantren-madrasah?
Jika dinilai tepat, bagaimana cara melaksanakannya agar tidak
mengubah watak dasar pesantren-madrasah?”

Menjawab pertanyaan pertama, saya katakan, ini bergantung pada visi
para pengelola pendidikan pesantren-madrasah yang ada kini. Melalui
pendidikan pesantren-madrasah, generasi Muslim Indonesia yang
bagaimana yang diharapkan lahir di masa depan. Apakah yang diinginkan
generasi Muslin Indonesia yang mampu bertindak sebagai gerbang bagi
komunitas Muslim Indonesia yang terbuka untuk pergaulan antargolongan
secara jujur dan saling menghormati? Ataukah generasi Muslim
Indonesia yang lebih senang bertindak sebagai benteng yang mampu
mengamankan komunitas Muslim Indonesia dari tantangan dan ancaman
dari luar?

Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan sikap kita terhadap tepat-
tidaknya pendidikan multikultural diterapkan di pesantren-madrasah.
Jika yang diinginkan ialah lahirnya generasi Muslim Indonesia yang
bersikap inklusif, tidak ada alasan untuk menolak pendidikan
multikultural. Tetapi jika yang diinginkan lahirnya generasi Muslim
Indonesia yang bersikap eksklusif, pendidikan multikultural harus
ditolak, atau paling tidak “diwaspadai”. Ini merupakan persoalan yang
harus dibahas secara mendalam oleh para pengelola pesantren-madrasah
sendiri. “Orang luar” seperti saya tidak berhak mencampuri masalah
internal ini.

Apakah memasukkan agenda pendidikan multikultural ke tubuh pesantren-
madrasah tidak akan mengubah watak dasar pesantren-madrasah?

Proses integrasi

Saya tidak dapat menjawab pertanyaan itu berdasar pengalaman lapangan
yang saya miliki. Tetapi pengalaman yang terjadi di Jerman, seperti
diceritakan Zachary Shore (International Herald Tribune, 29/11/2006)
yang cuplikannya saya tuturkan kembali di bawah ini barangkali bisa
digunakan sebagai perbandingan.

Ada dua eksperimen menarik yang dilakukan di Jerman, yaitu di Berlin
dan Negara Bagian Baden-Wurttenberg. Di Berlin, pendidikan
multikultural untuk anak-anak Turki-Jerman dan anak-anak Jerman asli
diselenggarakan di sebuah SD bernama Aziz Nasim Europa Elementary
School. Sekolah ini bersifat bilingual. Setengah dari kegiatan
pembelajaran diselenggarakan dalam bahasa Jerman, setengahnya lagi
dalam bahasa Turki. Pelajaran agama mencakup pelajaran tentang agama
Islam dan agama Kristen.

Di Negara Bagian Badan-Wurttenberg dilakukan suatu pilot project di
12 sekolah negeri yang persentase murid-murid Muslimnya cukup tinggi.
Di negara bagian ini jumlah penduduk Muslim ialah 5,7 persen dan
jumlah ini terus meningkat. Dan pemerintah setempat tidak tahu apa
yang harus diperbuat dengan anak-anak dari penduduk Muslim ini. Maka
diluncurkanlah pilot project di bawah pimpinan Michael Blume, seorang
kandidat doktor di bidang comparative religion.

Di kedua sekolah ini anak-anak dibimbing untuk mengembangkan perasaan
bahwa mereka merupakan bagian masyarakat Jerman. Mereka dibimbing
untuk mencegah timbulnya perasaan bahwa mereka lebih merupakan bagian
masyarakat paralel di luar masyarakat utama Jerman.

Pertimbangan utama para pendukung eksperimen ini ialah masyarakat
Jerman tidak dapat terus membiarkan anak-anak Muslim tertutup dari
masyarakat utama Jerman, dan membiarkan mereka tersedot arus
ekstremisme. Sebaliknya, para pemimpin masyarakat Muslim di Jerman
menyadari, mereka tidak dapat terus membiarkan para orangtua Muslim
melarang anak-anak mereka masuk sekolah-sekolah Jerman. Ini
dilakukan, antara lain, oleh Renee Abul Ella di Berlin, melalui
organisasinya, Al Dar.

Apa yang dapat dipelajari dari berbagai pengalaman di Jerman ini?
Melalui pendidikan multikultural, para imigran Muslim di Jerman dan
Eropa umumnya dibimbing mengintegrasikan diri ke masyarakat tuan
rumah, tanpa kehilangan identitasnya. Jadi, pendidikan multikultural
diselenggarakan sebagai sarana melahirkan proses integrasi. Dapatkah
hal ini dilakukan di Indonesia? Dapat! Jika dilaksanakan dengan
benar, pada waktunya pendidikan mutikultural akan melahirkan proses
integrasi bangsa yang sehat, dan melahirkan identitas bangsa yang
sesuai dengan perkembangan zaman.

Jadi, jika pendidikan multikultural dilaksanakan di pesantren-
madrasah, pada saatnya akan lahir generasi Muslim Indonesia yang
memiliki cakrawala politik dan kultural luas tanpa kehilangan
identitas. Jika kita menerima kemajemukan dan memahami apa yang
didambakan tentang diri kita sebagai bangsa, kiranya tidak sulit
untuk menemukan cara-cara menyelenggarakan pendidikan multikultural
tanpa mengubah watak dasar kita.

Mandeknya Pemikiran Pendidikan

Oleh Agus Suwignyo
Alumnus Faculteit der Pedagogische Onderwijskundige Wetenschappen,
Universitas Amsterdam
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0701/18/opini/3249805.htm
=========================

Kemandekan pemikiran pendidikan, meminjam uraian Mochtar Buchori
(Taman Siswa dan Pendidikan Kita, Kompas 3/7/2006), mencerminkan
kekaburan batasan dan hubungan hulu-hilir kebijakan pendidikan kita.

Kebijakan hulu merupakan hasil pemikiran filsafati tentang hakikat
dan arah pendidikan serta hubungan pendidikan dengan bidang-bidang
lain. Kebijakan hilir adalah praktik implementasi yang mengacu pada
kebijakan hulu sebagai panduan.

Agaknya, hiruk-pikuk implementasi kebijakan telah menyita seluruh
perhatian sehingga pemikiran pendidikan tak beranjak dari berbagai
persoalan kebijakan hilir. Misalnya, pengelolaan pendidikan terlalu
menekankan pada manajemen birokrasi (Kompas, 28/10/2006) dan proyek-
proyek teknis (Kompas, 26/10/2006). Selain itu, menurut Mohammad
Abduhzen (Pemikiran Pendidikan, Kompas 28/12/2006), ada
intervensi “politik” dan jiwa korupsi.

Dalam konteks luas, kemandekan pemikiran pendidikan mengindikasikan
ada masalah dalam kesadaran identitas kebangsaan kita. Ia menyangkut
suatu perkara mendasar pada cakrawala “ruang hidup” dan “kehidupan
bersama” sebagai bangsa. Seberapa jauh multidimensionalitas dalam
cakrawala itu disadari, digali, dan diterjemahkan? Kemandekan
pemikiran pendidikan tidak berdiri sendiri.

Karena terkekang?

Beberapa pemikiran “besar” dalam sejarah pendidikan kita lahir dari
pergulatan para pemikir pada situasi politik dan kebudayaan yang
mengekang.

Pendidikan yang berpijak pada budaya “pribumi” yang dicetuskan
Soewardi Soerjaningrat bersemi di tengah dominannya model pendidikan
Belanda yang berorientasi Barat dan diskriminatif. Model robotik
pendidikan Orde Baru dengan metode hafalan dan tekanan sikap penurut
melahirkan gagasan bagi YB Mangunwijaya tentang pendidikan yang
mengembangkan keingintahuan, eksplorasi, dan kekritisan.

Fakta-fakta itu menegaskan, hegemoni negara (baca: pemerintah) dalam
kebijakan dan praktik pendidikan menjadi konteks jitu yang mengasah
counter-discourse bagi visi pendidikan penguasa.

Dalam alam reformasi, hegemoni negara relatif cair dan kebebasan
berpendapat praktis lebih dijamin. Namun, mengutip seorang responden
penelitian saya, reformasi bagaikan tanggul jebol menenggelamkan
kita dalam hiruk-pikuk kebebasan dan ketakberaturan alam pikir.

Berbagai masalah pendidikan kita pada alam reformasi tidak
berkurang, mungkin lebih kompleks karena prinsip kesetaraan
kepentingan. Namun, ruang kontemplasi untuk memikirkan berbagai
persoalan itu terlibas dalam kebisingan “pembaruan”. Akibatnya,
pemetaan persoalan-persoalan pendidikan melulu bertolak dari hal-hal
kasatmata, seperti gedung sekolah hancur, angka nilai, dan kertas
sertifikasi.

Di sisi lain, wacana-wacana “besar” pendidikan memaku kita pada
romantisme. Kita terpancang angan-angan, pemikiran pendidikan
sekarang harus “besar dan alternatif” tanpa merefleksikan mengapa
tokoh-tokoh pendidikan mampu melahirkan pemikiran demikian pada
zamannya.

Jadi, meski akhir-akhir ini perujukan wacana-wacana itu cenderung
latah dan menjenuhkan, keterpakuan romantis menghalangi pencarian
visi baru pendidikan yang kontekstual dan segar. Agaknya, bagi
kalangan reformis pun, jiwa zaman (zeitgeist) merupakan keniscayaan.

Persoalan hulu

Dalam konteks luas, kemandekan pemikiran pendidikan mengindikasikan
betapa rapuh kesadaran kebangsaan dewasa ini. Pada sejumlah masa di
masa lalu, konsep kebangsaan versi penguasa begitu kuat
diterjemahkan dalam kebijakan dan praktik pendidikan.

Betapapun tak disukai, posisi pendidikan pada masa-masa itu jelas.
Ia fungsional terhadap implementasi konsep kebangsaan penguasa. Di
sisi lain, resistensi terhadap penindasan penguasa melahirkan
pemikiran-pergerakan dahsyat tentang kebangsaan dan pendidikan.

Kini, cukup sulit menemukan konsep kebangsaan, entah versi penguasa
maupun bukan penguasa, yang kokoh sebagai sumber inspirasi
pengembangan pemikiran pendidikan. Dalam batasan “Pendidikan
Nasional” Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, misalnya,
makna “nasional” tidak terurai. Nasionalisme kebangsaan dalam
Pancasila dan UUD 1945, meski formal mengikat, praktis tidak
bergaung dalam kesadaran pemikiran hari ini.

Pada praktiknya, makna “nasional” ditemukan sekadar menyangkut
standar “nasional” pendidikan atau ujian “nasional”. Upaya meluaskan
batasan “kecerdasan” dengan memasukkan aspek spiritual yang dianggap
satu kekhasan pendidikan “nasional” cenderung terjebak
primordialisme agama yang justru mengacaukan prinsip inklusivitas
dan universalitas pendidikan.

Uraian ini menegaskan, betapa sempit cakrawala kita tentang “bangsa”
(nation) dan “menjadi bangsa” sehingga terbata-bata mencari makna
pendidikan “nasional” yang mendalam dan inklusif. Kebekuan pemikiran
pendidikan adalah pantulan kekacauan pemikiran pada aras kebangsaan.

Jika kita meyakini proses pendidikan pada hakikatnya bertumpu pada
dinamika masyarakat-bangsa, maka kekaburan
identitas “kemasyarakatan” dan “kebangsaan” harus dibenahi sebelum
pemikiran pendidikan dapat dilahirkan kembali. Kebebasan reformasi
memungkinkan itu!

Andra, Andragogi, dan Kejernihan Soal

Oleh Hariadi Saptono
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0701/30/humaniora/3278680.htm
==========================

Ini cerita menggelikan tentang Andra, siswa Kelas I Sekolah Dasar
Kanisius Baciro, Yogyakarta. Jam tiga sore. Sehabis tidur siang.
Setelah pulang sekolah. Bocah berusia tujuh tahun itu, menyeret-
nyeret neneknya, meniti globalisasi yang meresahkan..

Ia membuka buku di meja makan. Ia minta neneknya, Nyonya Aloysia
Slamet mengeja kalimat-kalimat di bawah sejumlah gambar.

“Ini bahasa Mandarin, Nek. Bukan gitu ngomongnya,” kata Andra dengan
nada ringan.

Neneknya, yang selama ini telah sukses “meluluskan” tujuh sampai 12
orang anak dan cucu dengan metode “belajar di meja makan”, –sembari
si nenek memasak di dapur–kali ini kelabakan, tapi juga sangat geli
menghadapi cucunya.

“Duuh..Nenek nggak tahu, bagaimana mengucapkan kata-kata ini Ndra.
Coba kamu ucapkan,” kata si nenek. Mulailah, nenek dan cucu ini
mengarungi teka-teki pendidikan kita di meja makan.

Cerita seperti dialami Andra ini, sejak beberapa tahun terakhir jamak
dialami berbagai keluarga. , Ssuatu yang membuat banyak keluarga
shocked, terperangah saat mengikuti anak-anak mereka belajar di
sekolah.

Salah satu soal pilihan ganda mata pelajaran Sosiologi, untuk ulangan
umum Kelas I SMA tahun 2005 lalu kami simpan. Sebab pertanyaannya
amat memukau, begini bunyinya: Teori yang menyebut agar masyarakat
mempertahankan integritasnya dan kekerabatan sosial di era modern,
karena ikatan latar belakang keagamaan dan ikatan etnik tak bisa
dipertahankan lagi, adalah teori dari 1). Peter Drukker 2). Emile
Durheim, 3). Socrates 4). Talcot Parson.

Komentar yang umumnya tajam, segera muncul kalau cerita ini
dibagikan. Tentu harus segera ditambahkan: suasana pendidikan sebuah
sekolah yang curious dan menantang,– pendeknya bagus karena
mengembangkan minat dan gairah murid untuk mencari dan terus mencari
sendiri pengetahuan–, kami yakin masih bisa ditemukan di negeri ini.

Salah satu faktor kunci dan relatif konstan dampaknya, ialah guru dan
metoda pengajarannya. Di atas faktor guru dan metode pengajaran, yang
ikut menentukan tentulah kurikulum, rencana strategis (Renstra)
Departemen Pendidikan Nasional, berbagai agenda teknis, dan tentu
saja anggaran pendidikan.

Tetapi alas, landasan dasar dari seluruh kegiatan pendidikan,
tentulah visi pendidikan itu sendiri. Inilah yang menjadi catatan
pokok, sekaligus kritik keras pakar pendidikan Mochtar Buchori.

“Saya katakan di sini bahwa kritik-kritik saya terhadap kebijakan
pembangunan pendidikan, selama ini menyentuh tidak jelasnya visi yang
mendasari berbagai pembangunan pendidikan,” kata Mochtar Buchori

Jika kita bertanya apa visi kita tentang pengembangan pendidikan
untuk menuju kepada peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa, menurut
Buchori, tak ada jawabannya, karena kita tidak punya visi.

Kita langsung menyusun rencana dan melaksanakan langkah-langkah tanpa
pernah secara eksplisit membicarakan masalah visi ini. Kita memang
melangkah maju tetapi tidak akan menjadi lebih baik, kalau dalam
mendidik generasi muda, kita berpegang pada retorika iman, takwa, dan
cerdas. “Retorika ini kita terima sebagai visi kita tentang
pendidikan nasional. Memadaikah visi ini? Saya kira tidak, setelah
sekian lama kita mengimplementasikan pendidikan yang bertumpu kepada
pembinaan iman dan takwa, kehidupan bangsa tidak terasa menjadi lebih
cerdas, kita masih menjadi bangsa yang korup dengan berbagai kelas
yang lebih berorientasi ke penguasa daripada ke publik, dan dengan
sistem hukum yang makin lama makin rusak.”

Apa yang dikemukakan Mochtar Buchori memang termaktub dalam Undang-
Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Substansi tentang tanggungjawab negara untuk mencerdaskan bangsa,
justru ditempatkan pada gagasan paling akhir, dan memang menyiratkan
misleading, tidak jernih menangkap akar persoalan, yaitu visi
pendidikan. Kutipannya : (Menimbang : b. bahwa UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan
menyeenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan
dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-
undang.

Mochtar Buchori bahkan merinci perlunya discourse tentang visi
berbagai hal menyangkut bebagai aspek pendidikan. Buchori mislanya
mengajukan perlunya visi tentang proses perkembangan pendidikan, visi
tentang sekolah Indonesia, visi tentang guru Indonesia, visi tentang
hubungan antara sekolah dan keluarga dalam penyelenggaraan pendidikan
formal di sekolah.

“Jadi sungguh tidak bijaksana, kalau setiap kritik mengenai visi
dikesampingkan begitu saja sebagai hal yang mengganggu kinerja
birokrasi, katanya.

Tentang metode pembelajaran hafalan, dan berbagai keruwetan karena
beratnya beban kurikulum SD hingga SMA, Prof Dr Soedijarto menyoroti
eksesnya.

Akibat sistem pendidikan yang berorientasi pada Ujian Nasional
seluruh sekolah tidak bisa tidak (terpaksa) mengutamakan pelajaran
yang mau diujikan. “Padahal pendidikan yang benar-benar pendidikan
itu yang memungkinkan anak bisa exploring, learning to know
something . Jadi saya katakan mana mungkin anak tertarik membaca
novel karena time consuming. Kalau nggak diuji mana mungkin dia
tertarik mau ke laboratorium, karena nggak ada ujian tentang
laboratorium, mana mungkin dia mencoba mengarang, wong nggak akan
diuji mengarang. Jadi saya serius, sejak tahun 1981, saya katakan
Ujian Nasional itu tidak memungkinkan lahirnya manusia Indonesia
dalam arti yang mampu mengeksplorasi tadi,” kata Soedijarto.

Dalam konteks lain, Soedijarto menilai pendekatan yang dilakukan
ilmuwan Yohanes Surya, untuk mempersiapkan pelajar Indonesia meraih
Nobel Prize 2020 dengan sistem “diperam”, perlu dipertanyakan.

Sebab hanya dengan “kebebasan, gairah, dan kegembiraan mencari”,
Einstein, Isaac Newton, juga Thomas Alva Edison yang tak suka belajar
itu justru dibimbing curiousity yang bersumber dari “bermain-main”.

Jadi benarlah kata Utomo Dananjaya, bahwa sebagian besar guru–dan
ini tercermin dalam UN–tidak bisa sebenarnya telah menerapkan
andragogi pada pendidikan dasar.

Soal-soal UN dengan pilihan ganda, tetapi dengan jawaban hanya satu
yang benar, menurut Utomo telah mereduksi kreativitas, dan bias makna
seuatu persoalan. Sebutlah kata ibu, tentu bisa disebut pula mother.

Karena di sekolah diajarkan bahwa “kebersihan adalah bagian dari
iman”, maka cucu Utomo Dananjaya pun mengadu kepada eyang kakungnya
itu. “Karena saya kakeknya mengajarkan saya mengajarkan cucu saya
menjawab kebersihan adalah bagian dari kesehatan

Pendidikan Budi Pekerti dan Masalah Regenerasi Bangsa

Pendidikan Budi Pekerti dan Masalah Regenerasi Bangsa

Oleh Mochtar Buchori

Ketika saya masih di SD, saya bersekolah di suatu “Sekolah Pribumi Kelas
Dua” (Tweede Inlandsche School). Di sekolah ini pendidikan budi pekerti
(singkatan resminya PBP) disampaikan melalui cerita-cerita atau dongeng.
Setiap dongeng selalu ditutup dengan kara-kata “Liding dongeng, ……”
Artinya: “Inti ceritera: …………” Di bagian ini lah moral ceritera
dirumuskan. Dalam zaman Pendudukan Jepanag, ketika saya menjadi murid suatu
Sekolah Guru, PBP diberikan dalam bentuk indoktrinasi. Dan dalam zaman
reformasi ini, fungsi PBP diambil alih oleh pendidikan agama, dan
dilaksanakan melalui khotbah atau nasihat. Bagaimana PBP ini sebaikya
dilaksanakan dalam situasi serba-krisis yang sedang dihadapi bangsa sekarang
ini?

Inilah pertanyaan dasar yang terdapat dalam suatu pertemuan tentang PBP.
Pertemuan ini dihadiri oleh sekitar 80 guru dari berbagai jenis sekolah, dan
mereka datang dari berbagai pelosok di Indonesia. Pertemuan ini disebut Temu
Warga Sekolah. Saya diminta hadir sebagai narasumber bersama-sama Bp. Daud
Yusuf.

Pidato pengantar yang disampaikan oleh salah seorang anggota Panitya
Penyelenggara menyarankan, agar pendidikan budi pekerti dipikirkan dalam
rangka mengatasi krisis bangsa yang sedang kita alami sekarang ini.
Diharapkan, agar pembicaraan dalam temu warga sekolah ini membahas cara-cara
menyelenggarakan PBP yang pada suatu saat nanti akan melahirkan
generas-generasi baru yang mampu mengelola negara dan bangsa ini dengan
cara-cara yang lebih baik. Pendekatan ini saya sebut “Pendidikan Budi
Pekerti dalam Konteks Regenerasi Bangsa.”

Dalam pandangan saya PBP untuk keperluan regenerasi bangsa perlu
diselengga-rakan dengan cara-cara yang berbeda daripada cara-cara
konvensional yang dipergunakan selama ini. Mengapa? Karena PBP konvensional
bertujuan utama melahirkan individu-individu yang salih, bermoral, berbudi
pekerti luhur, dan sebaginya. Sedangkan PBP untuk renegerasi bangsa
bertujuan utama melahirkan generasi-generasi yang berwatak dan cakap. Dengan
kata-kata lain, PBP konvensional mengacu kepada moralitas individual,
sedangkan PBP untuk regenerasi bangsa mengacu kepada moralitas kolektif.

Perbedaan ini sangat esensial. Segenap kemelut bangsa yang kita alami
sekarang ini dalam pandangan saya lahir dari lemahnya moralitas kolektif
tadi dalam masyarakat kita. Menghadapi segenap ketidak-adilan yang terjadi
dalam masyarakat, kebanyakan dari kita bersikap mengambil jarak: Saya
terkena atau tidak? Untuk apa ribut-ribut, kalau suatu ketidak-adilan tidak
menyentuh diri saya? Sikap ini lahir dari kuatnya tradisi moralitas
individual tadi dan lemahnya moralitas kolektif dalam masyarakat kita.
Antara kedua jenis moralitas ini tidak ada keseimbangan dan juga tidak ada
ketersambungan.

Sejalan dengan perbedaan di atas perlu dikatakan, bahwa PBP konvensional
mengutamakan pembinaan kepribadian perorangan, dan tidak memperhatikan
pembinaan kepribadian kelompok. Dan kepribadian bangsa adalah bentuk
terakhir dari kepribadian kelompok dalam masyarakat kita. Berbagai dampak
negatif dari globalisasi yang mucul dalam masyarakat kita sekarang ini lahir
dari tidak adanya kepribadian bangsa dalam mengikuti kehidupan yang sudah
terseret oleh arus globalisasi sekarang ini.

Perbedeaan kedua antara PBP konvensional dengan PBP untuk regenerasi bangsa
terletak pada cari memaknai kata ‘moral’, ‘moralitas’, dan ‘pendidikan
moral’. Dalam PBP konvensional ‘pendidikan moral’ terbatas pada kegiatan
untuk membimbing para siswa mengenal norma-norma etika, dan tidak menyentuh
masalah pangamalan nilai-nilai tadi. Dalam PBP untuk regenerasi bangsa
konsep ‘moralitas’ dan ‘pendidikan moral’ diperdalam, tidak hanya menganai
pengenalan nilai-nilai, tetapi diteruskan sampai ke pemahaman, penghayatan,
dan pengamalan nilai-nilai. Ada perbedaan dalam asumsi antara kedua jenis
PBP ini. Dalam PBP konvensional asumsi yang dipergunakan ialah, bahwa
mengenal nilai-nilai secara otomatis akan mengantar anak ke pengamalan
nilai-nilai. Dalam PBP untuk regenerasi bangsa asumsi yang dipergunakan
ialah bahwa antara mengenal nilai-nilai dan mengamalkan nilai-nilai terletak
suatu jarak mental yang cukup panjang, yang penuh dengan hambatan-hambatan.
Mengatasi hambatan-hambatan mental ini hanya akan terjadi kalau ada
bimbingan dari para pendidik.

Hanya PBP yang secara sadar dan sengaja berusaha membimbimg seluruh siswa
menjalani proses mental yang panjang ini akan melahirkan generasi yang
memiliki moralitas kolektif dan kepribadian kelompok. PBP yang hanya
mengandalkan khotbah, nasihat, dan indoktrinasi tidak akan mampu melahirkan
generasi yang memiliki moralitas kelompok, watak kelompok, dan watak bangsa.

Di samping itu PBP konvensional juga melupakan kenyataan, bahwa moralitas
yang tidak disangga oleh realisme akan menghasilkan moralitas yang naif.
Reinhold Niebuhr (1892-1971) memperingatkan, bahwa “Morality without realism
is naivite or worse, and realism without morality is cynicism or worse.” Dan
regenerasi bangsa hanya akan dapat dilaksanakan oleh generasi yang memiliki
moralitas yang realistik ini. Moralitas yang tidak naief, tetapi juga tidak
berbau sinisme.

Jadi kalau begitu, bagaimana sebaiknya PBP diselenggarakan.agar melahirkan
generasi-generasi degan moralitas yang realistik tadi? Meminjam ungkapan
Lawrence Pintak, seorang kolumnis Amerika, dapat dikatakan, bahwa untuk
membuat generasi mendatang menerima nilai-nilai pembaharuan “kita harus
melibatkan mereka dalam penyelesaian persoalan, dan tidak menyalahkan mereka
karena tidak meneruskan jejak generasi lampau. Kita harus berkomunikasi
dengan mereka, dan tidak mengkhotbahi mereka. (You must engage them, and not
demonize / You must communicate, and not preach.)

Berdasarkan pinsip-prinsip ini, dapat dikatakan, bahwa PBP untuk keperluan
regenerasi bangsa mengharuskan guru-guru untuk berbagi keresahan dan harapan
(sharing concerns and hopes) dengan murid-murid, di samping berbagi ketahuan
dan ke-tidak-tahuan (sharing knowledge and ignorance).

Masih ada dua lagi pertanyaan yang dibahas secara cukup ramai dalam
peristiwa temu warga sekolah ini. Kedua pertanyaan ini ialah pertama: Siapa
yang harus melaksankan PBP? Dan kedua: Haruskah ada mata ajar khusus untuk
PBP?

Menurut pendapat saya, setiap guru mempunyai kewajiban untuk turut
melaksanakan PBP ini. PBP dapat dilaksanakan melalui pelajaran apa saja:
matematika, bahasa dan sastra, sejarah, pendidikan jasmani, dan sebagainya.
Dalam setiap mata ajar terdapat seperangkat nilai yang pada umumhya jarang
diungkapkan secara eksplisit. Dengan demikian nilai-nilai tadi tidak
diketahui oleh semua siswa, tidak difahami oleh para siswa dan tidak
damalkan oleh setiap siswa. Kebiasaan untuk tidak mengungkapkan secara
eksplisit nilai-nilai yang terdapat dalam mata ajar ini timbul dari tradisi
lama yang memisahkan pendidikan untuk memperoleh pengetahuan (education for
knowledge) dari penpdidikan untuk mengenal dan memahami nilai-nilai (values
education). Dari tradisi ini lalu timbul semboyan “knowledge is power”, dan
kebiasaan untuk mengutamakan penguasaan pengetahuan faktual (factual
knowledge) dalam ujian. Dari praksis pendidikan seperti ini muncullah
generasi-generasi dengan perkembangan yang tidak seimbang antara ketajaman
otak dan kepekaan perasaan. Ini juga merupakan sumber dari munculnya
pengelola-pengelola kehidupan bangsa dan negara yang menimbulkan situasi
serba ruwet sekarang ini.

Berdasarkan pandangan ini maka menurut saya tidak perlu ada mata ajar khusus
budi pekerti. Yang diperlukan ialah bahwa setiap guru melalui mata ajar yang
diampunya menjelaskan secara eksplisit nilai-nilai yang terdapat dalam mata
ajarnya. Kemudian petugas bimbingan dan penyuluhan membimbing para siswa
mendiskusikan segenap jenis nilai yang telah disentuh oleh para guru.
Melalui diskusi mereka dapat dituntun untuk memahami makna nilai-nilai tadi
dalam kehidupan nyata. Melalui proses ini para siswa akan menyusun sendiri
sistem nilai (value system) mereka, baik sistem nilai pribadi, maupun sistem
nilai kelompok. Perlu kita ingat, bahwa dalam setiap bangsa yang mampu
meperbaharui diri sendiri, setiap generasi menyusun sendiri sistem nilai
yang akan dianutnya selama suatu kurun waktu.

Saya kira PBP yang dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip ini akan berbeda
secara radikal dari PBP yang diselenggarakan secara konvensional, mengikuti
tradisi khotbah, nasihat, dan indoktrinasi.

Dapatkah gagasan PBP untuk regenerasi bangsa ini benar-benar dilaksanakan?
Bergantung kepada kuat-lemahnya tekad kita untuk memperbaharui diri kita,
terutama dalam kehidupan politik dan kehidupan kultural.

Jakarta, 22 Desember, 2006.

Adakah Masa Depan Indonesia?

Oleh Mochtar Buchori
Pendidik
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0604/22/opini/2575703.htm
—————————————————-

Sekitar satu tahun lalu, seorang teman nyeletuk, “Apakah Republik
Indonesia ini masih akan ada dua puluh tahun mendatang?” Ini terjadi
dalam suatu diskusi.

Saya tersentak. Pikir saya: “Teman ini keterlaluan! Dongkol ya
dongkol, tetapi haruskah dinyatakan dengan gaya sinis seperti itu?”
Sinisme teman itu saya tanggapi dengan gaya orang tua.

“Hal ini tergantung kita, terutama generasi muda. Jika rasa
kebangsaan, rasa ke-Indonesia-an cukup kuat, bentuk negara dapat
berubah, tetapi bangsa Indonesia akan tetap ada. Tetapi, jika rasa ke-
Indonesia-an terus menipis, tidak mustahil suatu saat di masa depan
bangsa dan negara Indonesia akan lenyap dari peta dunia. Lihat apa
yang terjadi dengan bangsa dan negara Yugoslavia. Negara dan bangsa
ini hilang dari percaturan dunia, diganti berbagai bangsa dan negara:
Bosnia, Kroasia, Serbia, Kosovo, dan Montenegro. Jadi, jika kita
khawatir mengenai kelangsungan eksistensi bangsa dan negara, maka
yang harus dilakukan ialah mengusahakan agar rasa kebangsaan
Indonesia terus hidup di hati generasi muda. Soalnya, apakah sistem
pendidikan kita kini menjamin kelangsungan semangat ke-Indonesia-an
ini?”

Suara-suara seperti itu akhir-akhir ini kian sering terdengar dan
dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang lebih sinis dan lebih
skeptis. Makin besar kesemrawutan dalam negara dan masyarakat, makin
sering terdengar ucapan-ucapan sinis dan skeptis.

Sekitar dua bulan lalu, muncul pertanyaan bernada jengkel, “Apakah
Pemilu 2009 nanti akan terlaksana?”

Pekan lalu muncul cerita lebih menyedihkan. Seorang teman, anak muda
usia sekitar 35 tahun dan bekerja di dunia pelayanan jasa keuangan,
berceritera, di setiap perusahaan keuangan internasional yang besar
ada anak-anak muda Indonesia yang amat cerdas. Kini, seluruh
perhatian mereka dicurahkan kepada usaha untuk merangkai kawasan-
kawasan seluruh Indonesia melalui sistem jaringan komunikasi dan
distribusi, dan membuat Indonesia menjadi suatu mata rantai yang
kokoh dalam jaringan dengan dunia usaha di Asia Tenggara.

Bisnis apa yang akhirnya akan mengalir lewat jaringan ini tidak
menjadi soal. Apa yang akan disalurkan, berupa bisnis air, minyak,
atau gas, tidak jadi soal. Yang penting jaringan komunikasi dan
distribusi ini terbentuk. Dan, kalau bisa, jaringan ini dikuasai oleh
modal yang diwakili perusahaan tempat mereka bekerja. Apa perusahaan
itu bekerja dengan modal Jepang, China, Singapura, India, Eropa, atau
Amerika, juga tidak menjadi soal. Dan, yang lebih menyedihkan lagi
ialah, orang- orang ini tidak pernah mempersoalkan apakah yang akan
terjadi dengan bangsa dan negara Indonesia dalam perebutan penguasaan
jaringan ini. Apakah Indonesia akan bangkit dan tertarik ke atas
ataukah akan menjadi makin terpuruk, bagi mereka juga bukan
soal. “They just don’t care,” kata teman saya tadi.

Malapetaka

Kalau cerita ini benar, saya akan benar-benar merasa sedih dan
terpukul. Dengan pengalaman hidup saya yang panjang dan cukup beragam
ini tidak bisa saya bayangkan adanya orang-orang muda Indonesia yang
tidak peduli dengan Indonesia dan ke-Indonesia-an. “Ini sungguh suatu
malapetaka,” begitu pikir saya. Ada kecenderungan dalam hati saya
untuk “mengutuk” para eksekutif muda ini sebagai manusia Indonesia
yang tidak cukup nasionalistik.

Sekonyong-konyong saya teringat suatu peristiwa yang terjadi dalam
keluarga saya sendiri. Kira-kira lima tahun yang lalu salah seorang
anak saya berkata, “Saya mungkin akan pindah ke luar negeri, Pa! Saya
mendapat tawaran kerja di Gottingen, Jerman, untuk tiga tahun.
Tetapi, saya juga dapat tawaran kerja di Universitas Columbia di New
York. Kemungkinan besar saya akan ke Jerman dahulu untuk satu tahun
lalu terus ke New York. Dan, saya ingin membawa seluruh keluarga
saya, tiga anak dan suami! Boleh, kan, Pa? Tidak apa-apa, ya, Pa?
Tentu saya akan nengok Papa dan Mama dari waktu ke waktu. Tetapi,
intinya, saya ingin bermigrasi.”

Pada waktu itu tidak sedikit pun terpikir oleh saya bahwa niat anak
saya ini sudah mengandung kecenderungan yang bersifat a-
nasionalistik. Apa bedanya sikap anak saya ini dengan sikap para
eksekutif muda tadi? Tidak ada! Saya sadar telah mempergunakan
standar ganda dalam hal ini. Pada akhirnya anak saya tidak jadi
bermigrasi. “Peristiwa 11 September” di New York dan perkembangan
yang terjadi sesudah itu di Amerika Serikat menghilangkan seluruh
seleranya untuk tinggal di New York. Dia beberapa kali ke Gottingen
dan New York, tetapi setiap kali hanya untuk dua atau tiga minggu,
paling lama satu bulan. Dia tidak jadi kehilangan nasionalismenya.

Dalam zaman globalisasi ini menjadi sukar untuk menarik batas yang
tegas antara kehidupan dalam konteks nasional dan internasional.
Kehidupan nasional sering berimpitan dengan kehidupan internasional
sehingga menjadi sukar untuk dalam kasus-kasus tertentu memisahkan
kehidupan nasional dari kehidupan internasional. Lalu timbul
pertanyaan: mana batas antara kehidupan internasional yang
nasionalistik dan yang a-nasionalistik?

Hilangnya rasa ke-Indonesia-an

Pertanyaan-pertanyaan ini dengan sengaja saya hidupkan dalam benak
saya untuk mengembangkan sikap yang “adil” terhadap orang-orang muda
pelaku bisnis internasional tadi. Tetapi, kegelisahan saya mengenai
masa depan Indonesia tetap tidak dapat saya halau. Saya tetap merasa
khawatir akan hilangnya rasa ke-Indonesia-an ini pada generasi
mendatang. Apa yang sekarang ini masih dapat dilakukan untuk
melestarikan rasa ke-Indonesia-an ini pada mereka?

Yang saat ini terpikirkan oleh saya ialah pengembangan suatu
paradigma pendidikan yang dapat menimbulkan “suasana berbagi” (the
spirit of sharing) di sekolah antara guru dan murid. Kalau guru dapat
berbagi dengan murid-muridnya segenap kecemasan yang kita rasakan
bersama mengenai kondisi bangsa dan negara saat ini, dan juga berbagi
harapan mengenai masa depan Indonesia, barangkali pendidikan akan
dapat mencegah runtuhnya suatu “imperium” bernama Republik Indonesia.
Kita hanya akan dapat mengembangkan suasana seperti ini kalau kita
membiasakan diri melihat kegiatan mendidik sebagai suatu kegiatan
berbagi antara guru dan murid. Dengan sikap seperti ini, mengajar
akan menjadi kegiatan untuk berbagi pengetahuan dan ketidaktahuan
(sharing knowledge and ignorance), dan bukan sebagai kegiatan untuk
mentransfer pengetahuan semata-mata.

Taman Siswa dan Pendidikan Kita

Oleh Mochtar Buchori
Pendidik
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0607/03/opini/2776701.htm
============================

Pada HUT ke-84 Perguruan Taman Siswa, selaku aktivis pendidikan dari
luar keluarga Perguruan Taman Siswa, saya bertanya, apakah yang dapat
disumbangkan oleh Taman Siswa untuk ikut mengarahkan proses
transformasi pendidikan Indonesia yang kini sedang berlangsung?

Ada dua hal yang mendorong saya mengajukan pertanyaan ini. Pertama,
karena Taman Siswa mewarisi kekuatan kultural yang amat besar, yang
telah berhasil melahirkan sistem pendidikan yang benar-benar berwatak
nasional. Sistem ini ternyata mampu bertahan dalam masyarakat
Indonesia yang telah mengalami berbagai perubahan yang bersifat
fundamental dan transformatif.

Kedua, karena dewasa ini sistem pendidikan kita, dalam pengamatan
saya, sedang mengalami kebingungan. Hiruk-pikuk sekitar ujian
nasional (UN) hanya merupakan riak kecil dari kebingungan pendidikan.
Gejala kebingungan lebih besar tercermin pada masalah “pendidikan
alternatif”. Di satu pihak ada beberapa kelompok di masyarakat yang
dengan keterbatasannya berusaha memberikan pendidikan kepada anak-
anak yang tidak mampu. Di pihak lain, ada pemerintah yang tampaknya
mempersulit kehadiran lembaga-lembaga “pendidikan alternatif” itu.
Lalu, bagaimana sikap bangsa kita terhadap masalah anak-anak yang
benar-benar tidak mampu? Kita bingung menghadapi masalah ini.

Visi Ki Hadjar

Jika visi dan keberanian besar yang telah melahirkan Perguruan Taman
Siswa masih ada sisanya, tentu ada sesuatu yang besar yang dapat
disumbangkan Taman Siswa untuk mengatasi kebingungan besar yang
sedang kita alami dalam mengarahkan pendidikan Indonesia di masa
depan. Itu harapan saya.

Dalam berharap ini, beberapa sketsa tentang kebesaran visi serta
keberanian politik Ki Hadjar Dewantara mengemuka. Ketika Ki Hadjar
menyatakan anak-anak Indonesia harus dididik dalam suatu sistem
pendidikan yang berakar pada kebudayaan sendiri, bukan pendidikan
yang berakar pada kebudayaan Belanda, maka pandangan ini sungguh
merupakan suatu ledakan politik yang dahsyat saat itu.

Ketika Pemerintah Hindia Belanda menyatakan di kalangan penduduk
Indonesia terlihat adanya kehausan yang amat besar akan kemampuan
berbahasa Belanda, dan saat sebagian politisi Indonesia menekankan
betapa pentingnya pengetahuan modern yang harus diperoleh melalui
pendidikan Belanda, saat itu Ki Hadjar menekankan pandangan
sebaliknya.

Modernitas tidak hanya dapat diambil dari Barat dan melalui
pendidikan Belanda, tetapi juga dapat diambil dari kebudayaan besar
lain, melalui sistem pendidikan yang bisa tumbuh di bumi kultural
sendiri. Pandangan ini didukung Dr Soetomo dari Parindra, yang juga
menganjurkan dilakukannya reorientasi dalam pengembangan sistem
pendidikan Indonesia, antara lain dengan melihat ke Jepang dan Turki.

Visi besar itu dilanjutkan dengan pendirian Perguruan Taman Siswa
yang tidak mau menerima subsidi dari Pemerintah Hindia Belanda untuk
menopang kehidupannya. Juga sikap Taman Siswa terhadap ijazah,
mencerminkan keberanian politik yang besar. Taman Siswa tidak
membutuhkan ijazah negeri yang dikeluarkan Pemerintah Hindia Belanda.
Taman Siswa mengeluarkan ijazah sendiri yang berlaku di semua
lingkungan Taman Siswa dan masyarakat yang memiliki sikap politik
yang sama dengan Taman Siswa. Jika ada murid Taman Siswa yang ingin
memiliki ijazah negeri, itu merupakan urusan pribadi murid itu.

Di Taman Siswa, murid dibesarkan dengan pandangan, orang Indonesia
tidak harus memiliki ijazah negeri untuk dapat hidup di negerinya
sendiri. Kita tidak harus menjadi pegawai Pemerintah Kolonial Hindia
Belanda untuk dapat hidup secara layak.

Saat itu saya murid sebuah sekolah Muhammadiyah yang tidak disubsidi.
Suasana yang amat dominan di sekolah ialah bagaimana caranya
meningkatkan mutu pendidikan berdasar program pemerintah agar sekolah
dipandang layak mendapat subsidi Pemerintah Hindia Belanda. Kemudian
di sekolah saya selalu ditekankan, betapa pentingnya memiliki ijazah
negeri dengan jalan ikut mengikuti ujian negara (staatsexamen)
sebagai extranea (peserta ujian dari luar). Hanya dengan ijazah
negeri kami akan diterima di sekolah-sekolah yang menjanjikan masa
depan yang baik.

Pikiran Mohammad Said

Sungguh besar perbedaan suasana antara di Taman Siswa dan sekolah
saya. Anehnya, saat itu, saya merasa lebih mentereng sebagai siswa
Muhammadiyah tak bersubsidi daripada teman-teman murid Taman Siswa.
Dalam kesadaran politik, rasa nasionalisme saya rasanya tidak lebih
rendah daripada yang diperlihatkan teman-teman dari Taman Siswa.
Dalam penguasaan bahasa Belanda saya merasa lebih baik. Kemampuan
bahasa Belanda kebanyakan teman-teman saya dari Taman Siswa plegak-
pleguk, tertatih-tatih.

Pandangan dan sikap pribadi saya terhadap Taman Siswa pada dasarnya
tidak berubah, sampai mas Koko (Soedjatmoko) memperkenalkan saya
kepada Mohammad Said. Di situ saya lihat kebesaran semangat Taman
Siswa memancar dari pikiran-pikiran Mohammad Said.

Pertemuan kami bertiga berlangsung berulang-ulang dan selalu di rumah
Mas Koko. Melalui diskusi-diskusi, saya mulai mengenali pola-pola
pikir Mohammad Said tentang pendidikan Indonesia. Baru kemudian saya
sadar, aneka pertemuan itu rupanya sengaja dirancang Mas Koko untuk
mempertemukan saya sebagai seorang novice dalam pendidikan dengan
veteran yang telah bertahun-tahun menggeluti masalah pendidikan
Indonesia.

Saya banyak belajar dari Mohammad Said. Misalnya, bagaimana
menghadapi tekanan politik untuk mempertahankan otonomi dalam
menyelenggarakan pendidikan; bagaimana menarik garis pemisah antara
sikap politik dan sikap kultural; dan bagaimana menerjemahkan sikap
ini dalam praktik pendidikan. Dan yang amat penting bagi saya,
bagaimana menegakkan keanggunan pendidikan (educational dignity)
dalam keterbatasan sarana. Berbagai pertemuan saya dengan Mohammad
Said terjadi antara tahun 1963-1965, tahun-tahun terakhir
pemerintahan Bung Karno.

Ketika Mohammad Said diangkat sebagai Menteri Pendidikan dalam
pemerintahan Presiden Soeharto—hanya selama tiga bulan—suatu hari di
depan kantor Kementerian PPK terjadi demonstrasi pelajar yang
mau “mengganyang” Soekarnoisme. Mohammad Said keluar dari kantor,
menghadapi para pelajar seorang diri, dan berteriak, “Ya, saya
soekarnoist. Kalian mau apa?” Demonstrasi pun bubar. Bagi saya,
episode ini menunjukkan betapa besarnya keberanian politik Mohammad
Said sebagai seorang pribadi Taman Siswa.

Kebingungan pendidikan kita

Dalam pandangan saya, kebingungan pendidikan kita kini merupakan
akibat kebingungan politik. Kedua kebingungan itu lahir dari
kebingungan kultural. Tiga jenis kebingungan ini letaknya berbeda-
beda dalam ruang kehidupan kita. Kebingungan politik merupakan
masalah hilir, masalah yang kini terjadi dan harus segera
diselesaikan. Sumbernya adalah kebingungan kultural merupakan masalah
hulu, yang cara penanganannya harus berbeda dari penanganan masalah
hilir.

Intinya, kita harus berani memutuskan, kita akan menjadi bangsa yang
bagaimana? Kita akan membentuk negara dan masyarakat yang bagaimana?
Jika sudah memutuskan, kita mulai melakukan langkah-langkah yang
secara programatik menuju sasaran tadi.

Kita, para penyangga pendidikan, adalah pemain-pemain kehidupan yang
bekerja di bagian hulu. Kita masing-masing harus menentukan, ingin
menjadi bangsa yang bagaimana dan ingin menegakkan kehidupan
bernegara dan bermasyarakat yang bagaimana. Ini harus merupakan
keputusan pendidikan yang harus diambil, bukan sesuatu yang
didiktekan oleh para pemain di hilir, yaitu politisi.

Alangkah indahnya jika Taman Siswa sebagai pewaris kekuatan kultural
yang besar dalam pendidikan dapat menunjukkan peta perjalanan
(educational road map) yang dapat ditempuh bersama untuk mengantar
generasi muda ke suatu kehidupan yang lebih santun, lebih cerdas, dan
lebih manusiawi daripada apa yang kita jalani bersama kini.

Semoga kita dapat merasakan sentuhan tangan yang membimbing kita.

Pendidikan Pekerti Tentukan dalam Meraih Masa Depan

http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0607/25/humaniora/2832531.htm
==============================

Jakarta, Kompas – Pendidikan budi pekerti yang ditanamkan sedari
kecil terbukti amat membantu seseorang meraih masa depannya yang
sukses. Pendidikan bukan sekadar menekankan pada kecerdasan yang
diukur dengan nilai.

Hal ini terungkap dalam sarasehan warga Tionghoa bersama Harian
Kompas di kawasan Glodok dan Pancoran Jakarta, Sabtu (22/7), dan
menghadirkan sejumlah sesepuh setempat di kediaman pengusaha Tian Lie
Tong.

“Saat kami bersekolah di Ba Hua (baca Pa Wa) dan Hua Zhung (baca Wa
Cung), pendidikan agama memang tidak diajarkan. Tetapi, kami menerima
pelajaran budi pekerti atau etika yang berasal dari nilai-nilai
ajaran kebajikan tradisi kuno China,” kata Tian Lie Tong (59) dan Ray
Pratadaya (66), alumni SMA Anglo-Chinese Hua Zhung dan Ba Hua
Jakarta.

Menurut Ray, mutu pendidikan SMA Ba Hua yang didirikan Tiong Hoa Hwee
Koan (THHK) pada sekitar tahun 1900-an di Jakarta, sangat baik. Salah
satu indikatornya, Belanda yang melihat kemajuan dan keberhasilan
model pendidikan sekolah-sekolah yang didirikan THHK kemudian membuat
sekolah kedokteran STOVIA.

Untung Kartika (73), seorang alumni Ba Hua juga mengatakan, lulusan
SMA Ba Hua pada masa itu bahkan diakui dunia internasional seperti
universitas di Inggris yang tidak mensyaratkan tes masuk bagi siswa-
siswa lulusan sekolah THHK.

“Waktu itu, banyak sekali guru kami yang berasal dari luar negeri.
Dari Singapura, dari Amerika, dan dari China. Jadi pendidikan sangat
terbuka ketika itu,” kata Lie Tong, alumni tahun 1960-an,
menambahkan.

Sejumlah alumni Ba Hua dan Hua Zhung di Jakarta itu, ada yang bekerja
di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), menjadi ilmuwan di luar negeri,
termasuk di NASA, dan melahirkan sejumlah pengusaha sukses di
Indonesia.

Pendidikan budi pekerti yang ditanamkan mencakup nilai-nilai
kebajikan untuk senantiasa menghormati orang tua, hidup sederhana,
jujur, disiplin, dan ikhlas.

Diakui Lie Tong, prinsip hidup yang bijak itu telah ditekankan pihak
sekolah Anglo-Chinese masa itu kepada siswa tahun pertama, bahkan
mereka disuruh menghafalkan prinsip hidup tersebut.

“Sebagai murid, dan kemudian sebagai guru, saya mengerti betul bahwa
pendidikan karakter itu amat sangat penting. Tapi kalau pendidikan
karakter jadi, itu bekal murid yang sangat tinggi,” kata Bastaman.

Meski pendidikan budi pekerti itu berasal dari tradisi masyarakat
Tionghoa, namun kepada warga Tionghoa Indonesia pada masa itu telah
ditanamkan rasa nasionalisme dan cinta negara. “Rasa kebangsaan dan
nasionalisme sebagai bangsa Indonesia, turut kami terima di sekolah
tersebut. Tidak ada pengarahan dari guru untuk berkiblat mencintai
negeri China. Yang perlu kami cintai adalah negeri tempat kami
dilahirkan dan dibesarkan,” kata Lie Tong tentang pesan dari para
gurunya ketika itu.

Menurut Untung, selain pendidikan budi pekerti yang diberikan
sekolah, peran orangtua pada keluarga Tionghoa juga ikut mengantarkan
kesuksesan anak-anak Tionghoa dalam meraih masa depannya.

Kendati orang tua keluarga Tionghoa, tidak paham bahasa Inggris yang
menjadi bahasa pengantar di kedua sekolah itu, mereka dengan tekun
mengawasi jam dan cara belajar anak-anak mereka. “Prinsip hidup yang
kami terima dari pendidikan budi pekerti itu juga diterapkan orangtua
kami. Kami senantiasa diajarkan untuk hidup prihatin, rendah hati,
kerja keras, menghargai uang,” kata Lie Tong.

SMA Ba Hua ditutup pada 1958 saat gaung nasionalisasi digulirkan
pemerintahan Soekarno. Sementara SMA Hua Zhung ditutup pada
1966. “Satu usaha pelajaran bisa maju, lantaran ketekunan dan
kerajinan. Seumur hidup, kalau kamu berbuat baik tidak cukup, tetapi
sekali kau berbuat jahat, sekali itu hidupmu habis,” kata Lie Tong
mengutip puisi yang diajarkan gurunya.(KOM/INE/ONG)

« Older entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 27 other followers