Jangan Biarkan Stempel Itu Dilelang

Sayang sekali jika asset berharga ini mesti dilihat di negara lain
karena Indonesia lebih memilih menjualnya dalam bantuk “karungan”…
Jadi ingat artefak Indonesia yang banyak diangkut oleh Belanda dan
artefak Irak yang djual oleh serdadu Amerika…

Vavai

Jangan Biarkan Stempel Itu Dilelang

/http://www.kompas.com/kompas-cetak/0612/04/humaniora/3138046.htm/

/Bambang Budi Utomo/

Baru-baru ini ramai diberitakan, harta karun yang berhasil diangkat dari
runtuhan kapal asing di perairan Cirebon, Jawa Barat, akan dilelang oleh
perusahaan yang mengangkatnya. Benda-benda tersebut terdiri dari
keramik, kaca persia, arca perunggu, permata, hulu pedang dari emas, dan
benda berharga lainnya.

Nilai jualnya tidak tanggung-tanggung, Rp 400 miliar. “Harta yang
diangkat mencapai 250.000 keping. Kalau dijual lewat lembaga lelang,
harganya akan anjlok. Karena itu, kami menjual satu paket penemuan itu
dengan cara menghubungi negara-negara yang kargonya ada di kapal itu,”
ujar Adi Agung, Direktur PT Paradigma Putra Sejahtera, selaku perusahaan
pengangkat harta karun tersebut (Kompas, 17 November 2006).

Sejumlah negara, seperti China, Dubai, dan Singapura, sudah menyatakan
ketertarikannya. “Namun, penjualan final akan melibatkan Pemerintah
Indonesia,” kata Adi.

Bahkan, ada informasi bahwa negara-negara Timur Tengah, seperti Oman,
Yaman, dan Arab Saudi, juga berminat membelinya, tetapi dengan syarat
harus seluruh kapal dan isinya yang dilelang. Ini berarti Pemerintah
Indonesia tidak dapat memiliki barang yang seharusnya 10 persen dari
seluruh kargo setelah diseleksi. Apa niat yang tersirat di balik
persyaratan dari negara-negara Arab tersebut?

Pelayaran dan perdagangan

Tumbuh dan berkembangnya pelayaran dan perdagangan melalui laut antara
Teluk Persia dan Tiongkok sejak abad VII atau abad pertama Hijriah
disebabkan karena dorongan pertumbuhan dan perkembangan
imperium-imperium besar di ujung barat dan ujung timur Benua Asia.

Di ujung barat terdapat imperium Muslim di bawah Kekhalifahan Bani
Umayyah (660-749 Masehi), kemudian Bani Abbasiyah (750-870 Masehi). Di
ujung timur Asia terdapat Kekaisaran Tiongkok di bawah kekuasaan Dinasti
T’ang (618-907 Masehi).

Kedua imperium itulah yang mendorong majunya pelayaran dan perdagangan
Asia. Akan tetapi, jangan dilupakan peranan Sriwijaya sebagai sebuah
imperium yang menguasai Selat Melaka pada abad VII-XI. Imperium ini
merupakan kerajaan maritim yang menitikberatkan pada pengembangan
pelayaran dan perdagangan.

Nama Persia yang sekarang disebut Iran, menurut catatan harian Tionghoa,
adalah Po-sse atau Po-ssu, yang biasa diidentifikasikan atau dikaitkan
dengan kapal-kapal Persia. Persia juga sering dikaitkan dengan sebutan
Ta-shih atau Ta-shih K’uo, yang biasa diidentifikasikan dengan Arab.

Po-sse dapat juga dimaksudkan dengan orang-orang Persia, yaitu
orang-orang Zoroaster yang berbicara dalam bahasa Persi—orang-orang
Muslim asli Iran—yang dapat pula digolongkan pada orang-orang yang
disebut Ta-shih atau orang-orang Arab. Orang Zoroaster dikenal oleh
orang Arab sebagai orang Majus, yang kemudian merupakan mayoritas
penduduk Iran setelah pengislaman.

Kehadiran orang-orang Po-ssu bersama-sama dengan orang-orang Ta-shih di
bandar-bandar sepanjang tepian Selat Melaka, pantai barat Sumatera,
serta pantai timur dan barat Semenanjung Tanah Melayu sampai ke pesisir
Laut Tiongkok Selatan diketahui sejak abad VII atau abad pertama
Hijriah. Mereka dikenal sebagai pedagang dan pelaut ulung.

Sebuah catatan harian Tionghoa menceritakan perjalanan pendeta Buddha
I-tsing tahun 671 Masehi dengan menumpang kapal Po-sse dari Kanton ke
Fo-shih (Sriwijaya). Catatan harian itu mengindikasikan kehadiran
orang-orang Persia di bandar-bandar di pesisir Laut Tiongkok Selatan dan
Nusantara.

Kemudian, pada 717 Masehi, diberitakan pula tentang kapal-kapal India
yang berlayar dari Sri Lanka ke Sriwijaya dengan diiringi 35 kapal
Po-sse. Tetapi, pada tahun 720 Masehi kapal-kapal tersebut kembali lagi
ke Kanton karena kebanyakan dari kapal-kapal itu mengalami kerusakan.

Hubungan pelayaran dan perdagangan antara bangsa Arab, Persia, dan
Sriwijaya rupa-rupanya dibarengi dengan hubungan persahabatan di antara
kerajaan-kerajaan di kawasan yang berhubungan dagang. Hal tersebut dapat
dibuktikan dengan adanya beberapa surat dari Maharaja Sriwijaya yang
dikirimkan melalui utusan kepada Khalifah Umar ibn ’Abd al-Aziz (717-720
Masehi). Isi surat tersebut, antara lain, tentang pemberian hadiah
sebagai tanda persahabatan.

Bukti-bukti arkeologis yang mengindikasikan kehadiran pedagang Po-sse di
Nusantara adalah ditemukannya artefak dari gelas dan kaca berbentuk vas,
botol, jambangan, dan lain-lain di situs Barus (pantai barat Sumatera
Utara) dan situs-situs di pantai timur Jambi (Muara Jambi, Muara Sabak,
Lambur). Barang-barang tersebut merupakan komoditas penting yang
didatangkan dari Persia atau Timur Tengah dengan pelabuhan-pelabuhannya
antara lain Siraf, Musqat, Basra, Kufah, Wasit, Al-Ubulla, Kish, dan Oman.

Dari Nusantara, para pedagang tersebut membawa hasil bumi dan hasil
hutan. Hasil hutan yang sangat digemari pada masa itu adalah kemenyan
dan kapur barus.

*Stempel legitimasi*

Di antara kargo eks kapal asing yang tenggelam di perairan Cirebon, ada
sebuah benda berbentuk empat persegi panjang (4 x 9 cm) dari batu
(stonesoap).

Pada salah satu sisinya terdapat kalimat yang ditulis dalam aksara Arab
bergaya kufik: “al-mlku; lillah al-wahid; al-qahhar”, yang berarti
“semua kekuasaan itu milik Allah Yang Maha Esa dan Maha Perkasa”. Kalau
diterjemahkan secara harfiah, kalimat itu mengandung asma’ul husna,
tepatnya merupakan sifat yang dimiliki mausuf (Allah) yang memiliki
kekuasaan.

Akan tetapi, kalau ditafsirkan dengan konteks kapal, yang tersirat dalam
kalimat tersebut mengandung makna bahwa si pembawa stempel mempunyai hak
untuk pergi (berdagang) ke mana saja. Tidak ada satu kekuasaan pun yang
berhak untuk melarangnya karena semua yang ada di alam semesta—termasuk
kerajaan—adalah milik Allah. Dengan demikian, stempel tersebut berguna
sebagai “alat” legitimasi untuk berlayar/berdagang ke mana saja.

Melihat gaya tulisan kufik yang dipakai, tampaknya masih kaku jika
dibandingkan dengan gaya tulisan kufik pada batu nisan Malik as-Saleh
(wafat 1297 Masehi) dari Samudra Pasai (Aceh). Bentuk tulisan ini diduga
berasal dari sekitar abad IX yang dikembangkan di daerah Kufah pada masa
pemerintahan kekhalifahan Bani Abbasiyah (750-870 Masehi).

Kalau ditelaah dari stempel yang beraksara Arab tersebut, kapal asing
yang tenggelam bersama kargonya di perairan Cirebon diduga kapal yang
berasal dari pelabuhan Kufah atau Basra, yang sekarang termasuk wilayah
Irak. Ini berarti bahwa kapal bersama kargonya berasal dari sekitar abad
IX, lebih tua dari perkiraan juru taksir yang menyatakan dari abad X.

Tampaknya sederhana, yaitu berupa sebuah stempel dan bukan termasuk
barang seni, tetapi dari sisi ilmu pengetahuan merupakan barang yang
sangat berharga.

Hingga kini belum diketahui secara tepat kapan Islam masuk ke Nusantara.
Berdasarkan batu nisan Malik as-Saleh, dipercaya Islam masuk Nusantara
pada sekitar abad XIII. Namun, jauh sebelum itu, para pedagang Muslim
sudah berdagang dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Stempel yang
ditemukan di antara kargo eks kapal asing yang tenggelam di perairan
Cirebon merupakan salah satu buktinya.

Artefak ini menjadi tidak ternilai harganya apabila diperlakukan sebagai
benda cagar budaya yang mempunyai nilai kesejarahan, khususnya sejarah
perkembangan agama Islam di Nusantara.

Selama ini untuk menjawab pertanyaan masuknya Islam ke Nusantara hanya
berdasarkan analogi. Maka, dengan ditemukannya stempel merupakan bukti
artefak tentang keberadaan Islam di Nusantara.

Stempel legitimasi tersebut jelas merupakan data arkeologi dan sejarah.
Hingga saat ini artefak tersebut baru satu-satunya yang ditemukan di
Indonesia.

Jadi, tidak sepatutnya stempel tersebut termasuk barang berharga yang
ikut dilelang. Boleh jadi calon pembeli menginginkan seluruh kargo,
termasuk juga stempel, untuk tujuan kebanggaan nasional mereka.

Bambang Budi Utomo /Kerani Rendahan pada Puslitbang Arkeologi Nasional /

Negeri Terberi atau Produk Sendiri?

Oleh Geger Riyanto
Pegiat Balesastra Kecapi
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0701/21/seni/3260737.htm
=====================

Berawal dari diskursus akademik para antropolog Barat di penghujung
abad ke-19, Indonesia lahir sebagai nama ilmiah yang diperuntukkan
bagi kepulauan Hindia-Jauh jajahan VOC. Pemetaan Nusantara sebagai
kapling kolonial bernama Indonesia telah menyulut diskursus
kebangsaan yang panjang, bermula dari polemik kebudayaan sejak tahun
1935 di harian Pudjangga Baru dan Suara Umum, antara Sutan Takdir
Alisjahbana, Sanusi Pane, dan Dr Purbatjaraka.

Menurut penulis, jiwa polemik tersebut adalah persoalan: apakah
Indonesia adalah sebuah negeri yang terberi atau datang dari dalam
diri? “Terberi”, menurut logika STA, karena Indonesia terwujud
melalui pengaplingan kolonial atas negeri kepulauan ini. Adapun bagi
Sanusi Pane, Indonesia itu datang dari dalam diri (melalui sejarah)
karena sang budayawan berpandangan, entitas bernama Indonesia adalah
sambungan sejarah Nusantara yang terus berdialektika semenjak zaman
Sriwijaya dan Majapahit.

Di masa kepemimpinannya, Bung Karno pernah mengutip tesis Ernest
Renan untuk merumuskan kebangsaan kita. Dalam esai klasiknya, Qu’est-
ce qu’une nation? (What is a Nation, 1882), Renan menjelaskan bahwa
rasa kebangsaan merupakan endapan sejarah kesamaan nasib sekelompok
orang dan visi masa depan yang mereka bentangkan bersama.

Kemudian pada tahun 1983, buku masyhur Imaginary Communities karangan
Ben Anderson terbit dan melahirkan pemikiran baru tentang rasa
kebangsaan yang berseberang pandangan dengan Renan. Anderson
menggambarkan bahwa sebuah bangsa hanya sebatas konstruksi imajiner
sekelompok orang tentang sebuah komunitas yang berdaulat di atas
publiknya. Pandangan ini dipertegasnya dalam buku “Language and
Power: Exploring Political Cultures in Indonesia” (1990), di mana
bahasa Indonesia sebagai elemen penting mosaik komunitas imajiner
Nusantara kerap kali dimanipulasi elite politik untuk merampungkan
arsitektur kekuasaannya.

Selanjutnya, dalam berbagai perdebatan menyoal rasa keindonesiaan,
pakar-pakar kerap membandingkan relevansi antara kedua tesis ini.
Melalui anjakan ilmiah tersebut, diskursus kebangsaan bagai merajut
kembali polemik yang ditelurkan para budayawan kita
terdahulu: “Indonesia, negeri terberi atau produk sendiri?”

Negeri terberi?

Umumnya, pakar dalam negeri bertendensi menghikmahi keindonesiaan
melalui tesis Renan ketimbang logika Indonesia sebagai negeri
terberi. Namun, mesti disadari bahwa tesis Renan lahir dalam konteks
Eropa abad ke-19. Secara garis besar, negara-bangsa di Eropa abad
pertengahan terbentuk dari kelompok-kelompok suku bangsa dalam
wilayah tertentu yang tertindas dominasi Gereja.

Berbeda dengan kita. Nusantara terdiri atas puluhan ribu pulau dan
memiliki tingkat pluralitas kebudayaan yang tinggi. Meski mosaik
kebangsaan kita disebut-sebut telah bersatu melalui Sumpah Pemuda
1928, tak bisa dinafikan bahwa masyarakat Nusantara tidak memiliki
jejak rekam sejarah tunggal yang bisa merekatkannya secara holistik.

Karena kendurnya tali ikatan sejarahwi inilah, sepanjang riwayat kita
hidup bernegara, rasa kebangsaan ditanamkan dalam masyarakat
Indonesia dengan politik identitas. Seperti pada saat politik etis
dilansir, bukankah bahasa Indonesia (melayu tinggi) dijadikan bahasa
nasional agar Belanda dapat menggenggam Nusantara yang luas sebagai
satuan politik jajahannya? Demikian juga yang dilakukan insan-insan
adiputera kita sendiri, sehingga litani realitas kehidupan kita
bernegara menunjukkan betapa relevannya untuk menghikmahi Indonesia
sebagai negeri terberi.

Pada masa Orde Baru, rezim yang paling lama berkuasa itu melansir
kebijakan pembangunan yang mengatasnamakan kemajuan bangsa. Namun,
keuntungan pembangunan bagai kue yang diperuntukkan untuk sekelompok
orang saja, rakyat banyak hanya disisihkan remah-remahnya. Pancang
kekuasaan Orde Baru bak piramida kurban, di mana para pejabat dan
pengusaha merampas hak-hak rakyat dan menari-nari di atas
penderitaannya. Betapa relevannya pengumpamaan sosiolog kita yang
skeptis itu, negeri ini bagai Republik Kapling di mana setiap jengkal
dan petak bumi Nusantara ini telah dipecah-pecah dalam satuan kapling
ekonomi politik.

Di manakah rasa kebangsaan yang bisa meredam tingkah korup di antara
rekan-rekan sebangsa? Rasa itu justru direkayasa guna merampungkan
struktur kekuasaan yang korup. Pancasila, ideologi yang dirumuskan
founding fathers kita untuk memfinalisasi Indonesia sebagai sebuah
negara-bangsa, disekap dalam interpretasi-interpretasi sempit
penguasa berupa Manipol-USDEK hingga P4, kemudian dikenakan sebagai
doktrin sakral guna menjaga kesatuan negara dengan menghalalkan cara
yang paling keji sekalipun. Entitas keindonesiaan bak marionette yang
dimainkan oleh tali kendali penguasa. Tariannya hanya mengindahkan
sejumlah elite yang mengendalikannya.

Meneruskan polemik

Bila kenyataan yang tersibak begitu menyakitkan, salahkah paradigma
kita membangsa selama ini? Tidak sepenuhnya demikian. Realitas
seperti Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan fakta sejarah yang
ditulis dari perjuangan kebangsaan yang holistik karena berakar dari
aspirasi rakyat Indonesia yang direpresentasikan oleh sejumlah tokoh.

Ihwal-ihwal sejarah yang menggugah rasa senasib sepenanggungan
sebagai sebuah negara-bangsa seperti ini dapat dijadikan tolakan yang
obyektif untuk melihat “Indonesia sebagai produk sendiri”. Ironisnya,
kelanjutan proyek pembangunan rasa kebangsaan kita dicemari oleh
rezim yang pernah menghuni pemerintahan kita, menyebabkan rasa
kebangsaan yang sejati mati suri sebelum bertumbuh.

Kini di tengah tantangan globalisasi dan bangkitnya primordialisme,
revitalisasi keindonesiaan merupakan sebuah kebutuhan mutlak demi
mencegah luruhnya Indonesia menjadi remahan-remahan ideologi
primordial atau menjadi kapling-kapling kapitalisme global. Untuk itu
kita telah dianugerahi dengan dua paradigma kebangsaan oleh para
pendahulu kita.

Ruang polemik antarkedua pandangan ini mesti dibuka bebas agar kita
tidak takabur tatkala menjejakkan kaki untuk menoreh lembaran baru
sejarah yang diliputi hasrat kebersamaan. Polemik tersebut juga akan
menjaga kita dari jebakan kehampaan akan rasa kebangsaan yang sejati,
karena ada pandangan yang meyakinkan kita bahwa Indonesia merupakan
produk sejarah kita sendiri.

Dengan demikian, semoga interaksi kritis di antara dua penalaran yang
berlainan haluan ini mengalir sebagai polemik yang menyehatkan bangsa.

Premanisme Sudah Marak sejak Zaman Jawa Kuno

Oleh: TM Hari Lelono
Peneliti pada Balai Arkeologi Yogyakarta
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0509/21/humaniora/2064238.htm
—————————————————-
Dalam Pertemuan Ilmiah Arkeologi IV di Cipanas, 1986, dibahas oleh
Boechari (alm)seorang epigraf (tulisan kuna) tentang dunia
perbanditan melalui data prasasti.

Fenomena kekerasan dalam masyarakat Jawa kuno dapat diketahui melalui
kajian arkeologi dari sumber-sumber tertulis berupa prasasti, lontar,
dan naskah-naskah. Adapun penggambaran dalam beberapa panil relief
candi terdapat di Candi Mendut di Jawa Tengah serta Candi Surawana
dan Rimbi di Jawa Timur.

Pemerintah kini sedang disibukkan oleh ulah para preman yang sering
mengganggu ketenteraman dan segala bentuk ketidaknyamanan bagi
masyarakat. Polisi sebagai pengayom masyarakat harus bekerja keras
dan menumpas habis segala bentuk kejahatan. Namun, usaha itu akan sia-
sia jika tidak didukung sepenuhnya oleh masyarakat. Gambaran ini juga
terjadi pada masa pemerintahan kerajaan besar seperti Sriwijaya,
Kediri, Singosari, dan Majapahit.

Pada masa Jawa kuno, serangkaian undang-undang dan hukum berupa
pemberian sanksi yang keras diberlakukan tidak saja pada pelaku
kejahatan, tetapi juga warga yang desanya sebagai tempat kejadian
perkara (TKP). Sanksi yang diberikan kepada desa-desa tersebut berupa
denda dan pajak yang sangat memberatkan. Oleh karena itu, penduduk
desa membuat pos-pos keamanan untuk meminimalisir kejahatan. Walaupun
upaya itu telah dilakukan, masih sering terjadi karena faktor alam
dan lingkungan berupa hutan lebat dan terisolirnya dari pusat
pemerintahan.

Naskah-naskah hukum (awig-awig) banyak ditemukan di Bali dan ditulis
dalam bahasa Jawa kuno dari masa pasca-Majapahit. Naskah yang ditulis
dan diterjemahkan oleh para sastrawan tersebut diacu dari institusi
kerajaan di India yang diperlukan dalam menjalankan pemerintahan.

Dapat dibayangkan bahwa naskah-naskah hukum yang digunakan oleh para
pejabat kehakiman dari masa klasik (Hindu-Buddha) tidak semuanya
ditulis di atas logam, tembaga, atau perunggu karena tidak praktis
dan terlalu berat. Biasanya ditulis di atas ripta berupa daun lontar
atau karas. Setelah berpuluh-puluh tahun ripta tersebut dapat rusak
dan disalin kembali serta dilakukan perubahan, penambahan, atau
pengurangan pasal-pasal sesuai dengan perubahan bahasa dan
perkembangan masyarakat.

Adanya naskah hukum tadi memberikan gambaran yang jelas bahwa
masyarakat Jawa kuno bukanlah suatu masyarakat yang senantiasa aman,
tenteram, dan damai, jauh dari segala tindak kejahatan.

Kejahatan dari masa ke masa

Sumber-sumber hukum yang tertulis dalam prasasti abad ke-9-10 Masehi
di Jawa Tengah pada masa Dyah Balitung dan naskah pada masa pasca-
Majapahit abad ke-13-15 Masehi memuat tentang hukum dan kerawanan-
kerawanan yang pernah terjadi. Beberapa di antaranya adalah sebagai
berikut.

Pertama, prasasti Balingawan berangka tahun 891 M dari bahan batu
yang ditulis berlanjut pada bagian belakang sebuah arca Ganesa
(disimpan di Museum Pusat Jakarta). Prasasti ini memuat penetapan
sebidang tanah di Desa Balingawan menjadi sima (daerah
perdikan/otonom). Prasasti itu lahir karena rakyatnya ketakutan,
menderita, dan melarat lantaran senantiasa harus membayar pajak denda
atas rah kasawur (darah tersebar berceceran) dan wankay kabunan
(mayat kena embun). Hal itu terjadi karena dalam hukum Jawa kuno desa-
desa yang menjadi tempat berlangsungnya peristiwa kriminal—walaupun
peristiwanya terjadi di tempat lain, tetapi mayatnya ditemukan di
desa tersebut—maka desa yang bersangkutan (TKP) mendapat sanksi
keras harus membayar denda/pajak kepada raja. Kenapa peristiwa
semacam itu bisa terjadi? Hal tersebut berkaitan erat dengan sistem
dan struktur pemerintahan desa yang bergantung pada hierarki
pemerintahan di atasnya sehingga untuk pengamanan desa menjadi kurang
efektif. Akhirnya, permohonan desa tersebut dikabulkan. Desa
Balingawan menjadi sebuah sima, keamanan di jalan besar terjamin,
rakyat desa dan dukuh-dukuhnya tidak lagi merasa ketakutan.

Kedua, prasasti Mantyasih (907 M) yang ditulis dalam tiga versi
berbeda, dua di antaranya ditulis di atas lempengan perunggu dan satu
di atas batu, tetapi yang terlengkap yang ditulis di atas lempengan
perunggu. Isi prasasti berkisar tentang penetapan sima dari Raja
Rakai Watukura Dyah Balitung kepada 5 patih yang telah berjasa
mengerahkan rakyat Desa Mantyasih pada waktu diselenggarakan pesta
perkawinan raja. Pada suatu ketika, rakyat desa merasa ketakutan oleh
ulah para penjahat dan mereka tidak dapat mengatasinya. Kelima patih
diberi tugas untuk menumpas dan menjaga keamanan di jalan. Daerah ini
pada masa Jawa kuno terletak di sekitar Gunung Susundara (Sundara)
dan Gunung Sumbing di wilayah Temanggung, Jawa Tengah.

Ketiga, prasasti Kaladi (909 M). Prasasti ini juga bermasa dari Raja
Rakai Watukura Dyah Balitung. Isinya tentang pemberian sima atas
permohonan pejabat daerah yang bernama Dapunta Suddhara dan Dapunta
Dampi karena ada hutan arapan yang memisahkan (desa-desa) itu
menyebarkan ketakutan. Mereka senantiasa mendapat serangan dari
Mariwun yang membuat para pedagang dan penangkap ikan merasa resah
dan ketakutan siang dan malam. Maka diputuskan bersama, hutan itu
dijadikan sawah agar penduduk tidak lagi merasa ketakutan.

Keempat, prasasti Sanguran (928 M). Berisikan beberapa hal yang
menyangkut kejahatan, di antaranya: wipati wankay kabunan (kejatuhan
mayat yang terkena embun), rah kasawur in dalan (darah yang terhambur
di jalan), wakcapala (memaki-maki), duhilatan (menuduh), hidu kasirat
(meludahi), hastacapala (memukul dengan tangan), mamijilakan turuh
nin kikir (mengeluarkan senjata tajam), mamuk (mengamuk), mamumpan
(tindak kekerasan terhadap wanita), ludan (perkelahian?), tutan
(mengejar lawan yang kalah?), danda kudanda (pukul-memukul),
bhandihaladi (kejahatan dengan menggunakan kekuatan magis).

Kelima, naskah Purwwadhigama. Sistem pengadilan zaman klasik membagi
segala macam tindak pidana dan perdata ke dalam 18 jenis kejahatan
yang disebut astadasawyawahara. Penulisan ke-18 hukum tersebut tidak
selalu lengkap, kadang hanya garis besarnya, mungkin beberapa hal
yang dianggap penting/sesuai dengan kondisi saat itu.

Hukum tersebut berisikan: tan kasahuranin pihutan (tidak membayar
lagi utang), tan kawahanin patuwawa (tidak membayar uang jaminan),
adwal tan drwya (menjual barang yang bukan miliknya), tan kaduman
ulihin kinabehan (tidak kebagian hasil kerja sama), karuddhanin huwus
winehakan (minta kembali apa yang telah diberikan), tan kawehanin
upahan (tidak memberi upah atau imbalan), adwa rin samaya (ingkar
janji), alarambaknyan pamalinya (pembatalan transaksi jual-beli),
wiwadanin pinanwaken mwan manwan (persengketaan antara pemilik ternak
dan penggembalanya), kahucapanin watas (persengketaan mengenai batas-
batas tanah), dandanin saharsa wakparusya (hukuman atas penghinaan
dan makian), pawrttinin malin (pencurian), ulah sahasa (tindak
kekerasan), ulah tan yogya rin laki stri (perbuatan tidak pantas
terhadap suami-istri), kadumanin drwya (pembagian hak milik atau
pembagian warisan), totohan prani dan totohan tan prani (taruhan dan
perjudian).

Dari 18 aturan hukum pidana tersebut, ada tiga yang sedang marak
terjadi saat ini, seperti ulah sahasa (tindak kekerasan), ulah tan
yogya rin laki stri (perbuatan tidak pantas terhadap suami istri),
serta totohan prani dan totohan tan prani (taruhan dan perjudian).

Relief candi

Beberapa candi yang memuat adegan kekerasan dapat dilihat di Candi
Mendut, Jawa Tengah, bercorak Buddhis. Pada tangga masuk di sisi
selatan candi peninggalan abad ke-9-10 M itu terdapat panil relief
yang menggambarkan dua figur, salah satunya memegang gada/parang (?),
sedangkan figur yang satunya memegang alat semacam perisai.

Di Jawa Timur, panil-panil relief yang menggambarkan kekerasan dapat
dilihat pada Candi Surawana (Pare, Kediri), merupakan peninggalan
sekitar abad ke-14 M, bercorak keagamaan Buddhis. Pada bagian kaki
candi sisi utara terlihat relief yang menggambarkan adegan
kekerasan/perkelahian, yakni seorang tokoh sedang memilin kepala
seseorang. Sementara pada Candi Rimbi di Bareng, Jombang,
(peninggalan abad ke-13-14 M), pada bagian kaki candi, di sisi
selatan, terdapat gambar dua pria sedang berkelahi di tengah hutan
dengan menggunakan kain cancut.

Fenomena masyarakat Jawa kuno tentang dunia kekerasan tidak terlepas
dari kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Para penguasa pada masa
itu sudah mengindahkan aturan-aturan dan nilai-nilai hidup yang
harmonis berupa pandangan hidup berdasarkan kepercayaan/agama. Aturan-
aturan tersebut disosialisasikan dengan cara pembuatan prasasti dan
gambar-gambar pada relief candi yang sarat akan pesan-pesan moral dan
etika, sebagai tuntunan hidup manusia.

Walaupun peraturan dengan segala sanksi hukum begitu kerasnya, bahkan
desa-desa dalam wilayah kekuasaan kerajaan tertentu juga harus
berperan aktif dalam menjaga ketertiban, tetapi masih sering terjadi
tindak kekerasan. Apalagi jika penegakan hukum tidak diimbangi dengan
disiplin dan dedikasi dari aparatur pemerintah beserta kesadaran
seluruh masyarakatnya, niscaya tindak kekerasan masih sering terjadi
di mana-mana, bahkan secara kualitas dan kuantitas semakin merebak di
negeri ini.

Nenek Moyang Kita Lebih Arif

Oleh Bambang Budi Utomo
Kerani Rendahan pada Puslitbang Arkeologi Nasional
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0601/21/humaniora/2383506.htm
———————————————————–

Hujan, banjir bandang, tanah longsor, dan tanah retak, itulah yang
mewarnai Pulau Jawa pada musim ini. Hujan adalah anugerah dari Allah
yang wajib kita syukuri, tetapi tiga yang lain dapat dikatakan ulah
manusia yang semena-mena terhadap lingkungannya.

Masalah tersebut memang sudah lama dialami manusia. Dari pengalaman
itulah mereka belajar bagaimana mengelola lingkungan dengan arif.
Bagi nenek moyang kita, masalah ini bukan merupakan hal baru. Mereka
mempunyai kearifan tersendiri dalam mengelola lingkungannya.

Sejumlah prasasti dan naskah kuno yang membicarakan lingkungan hidup
banyak dikeluarkan oleh raja yang berkuasa pada masa itu. Prasasti
pertama yang memberitakan pengelolaan lingkungan adalah Prasasti Tugu
yang dikeluarkan Purnawarmman dari Tarumanagara pada abad V Masehi.
Di dalam prasasti itu diberitakan penggalian dua saluran, yaitu
Candrabhaga dan Gomati. Candrabhaga digali melalui keraton untuk
mengalirkan air ke laut, Gomati digali melalui tempat tinggal nenek
raja.

Para pakar menduga bahwa pusat pemerintahan Tarumanagara terletak di
daerah Tugu, Cilincing, Jakarta Utara, saat ini. Kalau betul dugaan
tersebut, tentunya keraton terletak di daerah rendah yang sering
terkena banjir ketika musim hujan. Penggalian saluran dilakukan pada
sekitar Februari-April, di mana pada bulan tersebut adalah bulan
setelah musim hujan. Daerah rawa sedang tergenang air yang mungkin
cukup dalam dan luas, serta air tidak dapat mengalir ke laut. Karena
itulah, Purnawarman memerintahkan penggalian saluran.

Bukan saja Purnawarman yang dipusingkan masalah banjir. Lima abad
kemudian, Raja Airlangga dari Kerajaan Kadiri juga dipusingkan
masalah banjir, sebagaimana diberitakan dalam Prasasti Kamalagyan
(1037 M).

Biang keladi dari masalah banjir yang selalu menimpa wilayah
kerajaannya adalah Bengawan (Brantas) yang sering kali membanjiri
daerah sekitarnya. Akibat dari banjir tersebut, sumber penghasilan
kerajaan dari sektor pajak menjadi berkurang. Sebelumnya penduduk
mungkin secara swadaya membuat tanggul-tanggul, tetapi kurang kokoh
sehingga berkali-kali jebol dan banjir menggenangi daerah hilirnya.
Banyak sawah dan desa yang tergenang air. Karena itulah, raja
mengerahkan rakyatnya untuk kerja-bakti membuat bendungan di Waringin
Sapta.

Bendungan yang dibangun secara “nasional” itu demikian kokoh dan kuat
sehingga terbendunglah aliran sungai (Brantas). Kini sungai tersebut
alirannya dipecah menjadi tiga ke arah utara. Daerah-daerah
sekitarnya tidak kebanjiran, hasil sawah menjadi berlipat, dan sumber
penghasilan kerajaan dari sektor pajak bertambah.

Untuk menjaga kelestarian bendungan Waringin Sapta, Airlangga
memerintahkan penduduk Desa Kamalagyan untuk tinggal di dekatnya
dengan tugas menjaga supaya jangan ada yang menghancurkan karya besar
itu. Kompensasinya, pajak yang mereka harus setorkan kepada kas
kerajaan dihapus dan dialihkan untuk pemeliharaan bendungan.

Sistem waduk

Jagonya pengelolaan air di masa lampau adalah Kerajaan Majapahit.
Bekas kota di kerajaan ini, sebut saja Trowulan di Mojokerto,
dipenuhi oleh gorong-gorong yang dibuat dengan konstruksi bata, parit-
parit, serta beberapa waduk.

Pada awalnya Majapahit memang dibangun dengan cara membuka hutan di
daerah Trik oleh Raden Wijaya. Namun karena arealnya merupakan
wilayah dengan musim kemarau yang panjang, jauh dari sungai besar,
dan peradabannya yang tumbuh memerlukan aktivitas penggundulan hutan,
maka berubahlah menjadi daerah gersang seperti sekarang ini.

Raja tidak tinggal diam. Ia membangun waduk-waduk, dam, serta kolam
buatan dengan saluran dan parit-parit penghubungnya. Waduk-waduk yang
masih tersisa hingga sekarang, misalnya waduk Domas di timur kota
Majapahit, waduk Kumitir di sebelah selatan, dan waduk Baureno di
sebelah tenggara.

Dari waduk Kumitir air dialirkan ke kolam Segaran melalui saluran
yang dibuat dari bata. Kemudian, dari Segaran, air dialirkan ke arah
utara yang tempatnya lebih rendah.

Segaran adalah kolam artifisial yang dindingnya dibuat dengan
konstruksi bata. Di mana letaknya? Bila Anda memasuki Desa Trowulan,
pada jarak sekitar dua kilometer ke arah selatan dari pertigaan jalan
Mojokerto-Jombang, di tepi sebelah timur tampak kolam besar yang
dindingnya dibuat dari bata. Itulah kolam yang dikenal dengan nama
Segaran. Kolam ini pertama kalinya ditemukan oleh Maclaine Pont
(1926), yang ketika itu sedang menekuni pencarian reruntuhan kota
Majapahit. Konon, menurut cerita penduduk, kolam Segaran dipakai
untuk membuang piring emas setelah raja Majapahit menjamu tamu yang
diundang makan.

Desa Trowulan yang dipercaya sebagai bekas salah satu kota Majapahit,
di dalam tanahnya pun banyak terdapat saluran air. Saluran ini
menghubungkan dari satu kolam/waduk ke kolam/waduk lain. Di beberapa
tempat terdapat semacam lubang untuk mengontrol. Hingga saat ini
beberapa saluran air masih mengalirkan air dan dimanfaatkan penduduk
untuk mengairi sawahnya.

Menebang pohon

Hutan, banjir, dan kekeringan saling berkaitan. Penggundulan hutan
tentu saja mendatangkan bencana. Keadaan seperti ini disadari atau
tidak telah menjadi pemikiran penguasa Majapahit. Pada zaman
Majapahit dikenal adanya Undang-Undang Agama, yang isinya mengatur
segala peri kehidupan penduduknya.

Dalam undang-undang tersebut diatur hukuman dan denda yang dikenakan
kepada orang yang bersalah. Perlindungan terhadap lingkungan hidup
tersirat dan tersurat dalam undang-undang itu.

Dalam Pasal 82 antara lain disebutkan: “Barang siapa menebang kayu
silunglung di luar pengetahuannya, namun tidak diambil, dendanya dua
tahil. Jika hal itu terjadi di luar pengetahuannya, namun diambil,
dendanya empat tahil. Barang siapa menebang kayu silunglung dengan
sengaja, wajib membayar dua kali lipat harganya. Barang siapa
menebang sembarangan kayu milik orang lain, dengan paksa, didenda
empat tahil.”

Zaman Majapahit orang tidak boleh menebang pohon sembarangan, apalagi
pohon milik kerajaan. Sebagai contoh, pada Pasal 92 antara lain
disebutkan: “Barangsiapa menebang pohon milik orang lain tanpa izin
pemiliknya, dikenakan denda empat tahil oleh raja yang berkuasa. Jika
hal itu terjadi pada waktu malam, dikenakan pidana mati oleh raja
yang berkuasa. Pohon yang ditebang dikembalikan dua kali lipat.”

Konteks kekinian

Memang, kita harus banyak belajar dari kearifan nenek moyang dalam
menyikapi lingkungan alam tempatnya hidup. Penebangan hutan dan pohon
secara semena-mena demi mendapatkan keuntungan, pada akhirnya akan
merugikan orang lain. Rupanya orang di zaman Tarumanagara (abad V),
Kadiri (abad X-XI), dan Majapahit (abad XIV) jauh lebih arif
dibandingkan dengan orang modern sekarang ini.

Kalau dikatakan para nenek moyang itu berbudaya, memang benar adanya.
Mereka punya aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, resep-resep, rencana-
rencana, dan strategi-strategi, yang terdiri atas serangkaian model-
model kognitif yang digunakan secara selektif sesuai lingkungan alam
yang dihadapinya. Pemikiran ini merupakan sumber bagi sistem
penilaian sesuatu yang baik dan yang buruk, sesuatu yang berharga
atau tidak, dan sesuatu yang dapat menyelamatkan atau bahkan
mencelakakan. Semua ini dapat terjadi karena kebudayaan itu
diselimuti oleh nilai-nilai moral, yang bersumber pada pandangan
hidup dan pada etos atau sistem etika yang dimiliki oleh setiap
manusia.

Kalau pada zaman lampau yang berkuasa adalah raja, maka sekarang
adalah presiden, gubernur, dan bupati. Dulu, raja mempunyai kekuasaan
penuh tetapi dia berpegang kepada Asta Brata, yang salah satu di
dalamnya harus mengayomi rakyat. Dengan demikian, secara moral
kekuasaanya “dibatasi” oleh ajaran moral tadi. Rakyat dalam kerajaan
punya etika di mana mereka masih mendengarkan apa kata junjungannya
dan apa yang tertulis dalam undang-undang kerajaan. Dalam mengelola
lingkungan, pada masa kini para petinggi yang pada hakikatnya
memegang amanah rakyat, seharusnya mampu mencegah kerusakan hutan dan
sudah seharusnya memberikan kenyamanan pada rakyat yang memberinya
amanah.

Raja Purnawarmman mampu mengatasi banjir dengan cara membuat kanal.
Mengapa Gubernur DKI Jakarta tidak mampu menanggulanginya?

Dalam hal perlakuan terhadap pohon (pelindung), mengapa orang dulu
lebih arif dan taat menjalankan aturan kerajaan? Di Jakarta,
Pemerintah DKI menebang pohon-pohon pelindung demi keperluan
pembuatan jalan. Di sudut kota yang lain, seorang ketua RT di
perumahan elite memerintahkan menebang pohon pelindung demi untuk
membuat taman yang ditanami dengan tanaman perdu.

Kita telah mempunyai undang-undang lingkungan hidup, serta perangkat
peraturan daerah mengenai penghijauan. Apakah undang-undang dan
peraturan itu dibuat untuk dilanggar? Semoga kita dapat belajar dari
nenek moyang dalam mengelola lingkungan hidup.

Orang Italia Melancong ke Nusantara

Oleh ANDREAS MARYOTO
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0602/01/teropong/2400712.htm
———————————————————–

Catatan kisah perjalanan orang Eropa ke Nusantara banyak didominasi
oleh pengelana dan peneliti dari Belanda, Inggris, dan Portugis.
Kisah-kisah mereka telah banyak menjadi bagian dari historiografi
Indonesia.

Padahal sebenarnya tidak sedikit catatan kisah perjalanan orang-orang
dari bangsa lain yang bercerita tentang perjalanan mereka. Salah
satunya adalah catatan pengelana asal Italia, yang sebenarnya datang
lebih awal jika dibandingkan dengan bangsa Eropa lainnya.

Orang Italia yang datang pertama kali ke negeri ini memang sulit
diketahui. Namun, menurut buku Nusa Jawa: Silang Budaya karya Dennys
Lombard, dengan sumber yang terbatas mulai ada “komunikasi” antara
Nusantara dan Kerajaan Romawi pada awal abad Masehi. Informasi
mengenai Nusantara, terutama melalui Sri Lanka, yang sejak zaman
Kaisar Claudius telah mengirim utusan ke Roma atau barangkali,
bahkan, sejak zaman Kaisar Augustus.

Sumber lainya—seperti dikutip dalam buku itu—pada abad pertama,
misalnya. Plinius yang Tua dalam karyanya Ilmu Alam membicarakan Mons
Maleus. Buku itu mengisahkan, “di sana bayang-bayang menjulur ke
utara pada musim dingin dan ke selatan pada musim panas selama enam
bulan.”

Nama Maleus berasal dari bahas Tamil, yaitu “malai” yang
berarti ‘gunung’. Situs ini terletak di Gunung Indrapura, pantai
barat Sumatera, satu-satunya tempat di bumi ini yang oleh orang India
diketahui terletak di dekat khatulistiwa.

Pada abad berikutnya Ilmu Bumi karya Ptolomeus mencantumkan peta
Nusantara dan menentukan tempat “Kersonesis emas” yang hampir pasti
sama dengan Semenanjung Melayu dan mencatat nama Iabadiou, yaitu
transkripsi Yunani untuk Jawadwipa alias nama Pulau Jawa yang
disansekertakan.

Catatan pertama yang bisa ditemukan antara lain dari perjalanan
pengelana besar Marco Polo (1254-1324), orang Venesia, Italia,
mengunjungi Asia. Biografinya pertama kali ditulis oleh kolektor
benda-benda yang terkait dengan geografi, yaitu Jhon Baptis Ramusio,
yang menulis dua abad setelah kematian Marco Polo. Meski beberapa
fakta kontradiktif, ia menulis dengan detail dan beberapa fakta
memang sesuai.

Marco Polo adalah pengelana pertama yang melacak sebuah rute
perjalanan ke Asia. Ia mencatat sejumlah raja di berbagai wilayah
yang dilalui maupun tempat yang dilewati. Ia melewati Sumatera dan
berlabuh di Samudra Pasai ketika kembali ke Eropa setelah sekian lama
di China. Meski tidak ke Jawa, dia menyebut sebuah tempat bernama
Jawa.

Biarawan

Catatan perjalanan orang Italia ke Jawa baru didapat dari kisah
biarawan Fransiskan bernama Mattiussi dalam buku Travels of Friar
Odoric of Pordenone yang datang ke sejumlah tempat di Nusantara,
seperti Jawa, Sumatera, dan Banjarmasin antara tahun 1318 hingga
1330. Ia yang lahir tahun 1286 kemudian masuk menjadi biarawan dan
bernama Odoric dari Pordenone. Ia diperintahkan Paus (pemimpin Gereja
Katolik) untuk menjalankan misi di pedalaman Asia.

Pada tahun 1318 ia berangkat dari Kota Padua, kemudian menyeberangi
Laut Hitam menuju Persia, Kalkuta, Madras, dan Sri Lanka. Setelah itu
ia menuju Kepulauan Nikobar hingga menuju Sumatera. Kemudian Odoric
mengunjungi Jawa dan Banjarmasin. Ia kembali ke Italia melalui jalur
darat melewati Vietnam dan China dan sampai kembali pada tahun 1330.

Sekembalinya dari Italia, Odoric—sesuai dengan permintaan atasannya
di biara. yaitu Guidotto—menceritakan perjalanannya itu kepada
rekannya sesama biarawan Wiliam Solagna. Namun, berdasarkan sumber
lain, kisah Odoric tersebut ditulis oleh salah seorang pengikut Conti
di Praha, Ceko, pada 1340. Kisah perjalanan ini menjadi buku
perjalanan yang sangat terkenal pada masa tersebut.

Di dalam buku itu disebutkan kalau ia mengunjungi Pulau Jawa, tanpa
menyebut tempat secara pasti. Raja yang memerintah wilayah itu
membawahi tujuh raja lainnya dalam wilayah kekuasaannya. Odoric
menyebutkan, pulau itu banyak cengkeh, pala, kemukus, dan banyak
rempah lainnya.

Raja di Jawa disebutkan memiliki istana yang luas dan mewah. Tangga-
tangga istana dan juga interiornya berlapis emas dan perak. Atap
istana berlapis emas. Odoric juga mencatat kalau raja-raja dari
Mongol berkali-kali menyerang kerajaan itu, tetapi selalu bisa
dipatahkan dan dipukul balik. Apabila meneliti secara terperinci
kisah Odoric ini, kerajaan yang dimaksud adalah Majapahit.

Beberapa orang yang mengkritisi kisah Odoric itu menyebutkan, di
dalam kisah itu terdapat penyebutan banyak tempat. Namun, hal itu
diragukan, apakah Odoric benar-benar melihat sendiri. Meski demikian,
kisah itu kemudian tersebar ke berbagai tempat melalui pencontekan
hingga buku mengenai perjalanan itu digunakan sebagai panduan para
ahli geografi pada masa itu.

Manuskrip

Sejumlah manuskrip perjalanan Odoric bisa ditemukan di dalam bahasa
Italia, Perancis, Jerman, dan Inggris. Buku ini pertama kali dicetak
di Pesaro. Versi bahasa Inggris kisah ini dibuat oleh Yule dalam buku
berjudul Cathay and The Way Thither tahun 1866. Awal Januari 2006 ini
sempat ditemukan buku mengenai Odoric di sebuah toko buku di
Singapura dengan judul Travels of Friar Odoric.

Kisah perjalanan lainnya dibuat oleh Nicolo Conti (1395-1469). Conti
adalah pedagang Venesia dan seorang pengelana. Ia mengunjungi India
dan sejumlah tempat di Asia Tenggara. Ia meninggalkan Venesia sekitar
tahun 1419 menuju Damaskus (Suriah) untuk belajar bahasa Arab.

Setelah itu ia mengelana selama beberapa tahun. Ia paham dengan
wilayah itu karena sudah memiliki bekal, yaitu kemampuan bahasa dan
pengetahuan mengenai budaya Arab. Saat itu wilayah Asia banyak
dikuasai oleh pedagang-pedagang dari Arab.

Perjalanan ini sangat menarik karena memiliki waktu yang hampir
bersamaan dengan perjalanan Laksamana Cheng Ho, pengelana China yang
masyhur itu. Dari penelitian beberapa orang ada konsistensi mengenai
nama-nama tempat di wilayah tersebut sesuai dengan kisah Cheng Ho
yang ditulis oleh Ma Huan (1433) dan Fei Xin (1436).

Setelah dari Damaskus, Conti menyeberangi gurun dan sampai di
Baghdad, Irak, terus menuju Iran dan India. Dari India dia menuju
wilayah bernama “Pedir” di Sumatera bagian utara. Di tempat ini ia
dilaporkan bermukim selama satu tahun dan mempelajari ilmu
pengetahuan lokal, terutama tentang produksi emas dan perdagangan
rempah- rempah.

Ia melanjutkan perjalanan ke Semenanjung Melayu dan mengunjungi
sejumlah tempat, antara lain, di Myanmar. Setelah dari Myanmar ia
mengunjungi Jawa. Di tempat ini ia tinggal selama sembilan bulan,
sebelum akhirnya kembali ke Italia dengan berlayar menuju Vietnam dan
dilanjutkan dengan perjalanan darat.

Kisah perjalanannya ini tidak ditulis oleh Conti sendiri. Kisah Conti
ditulis oleh dua orang. Mereka menulis setelah mendapat cerita dari
Conti. Salah satu dari mereka yang mendapat cerita itu adalah Pero
Tafur. Tafur adalah bangsawan Spanyol yang bertemu dengan Conti
ketika hendak kembali ke Eropa dari Asia. Ia bertemu dengan Conti di
Gunung Sinai tahun 1437.

Cerita lainnya berasal dari penuturan Conti kepada Sekretaris Paus
Giovanni Francesco Poggio Bracciolini setelah ia kembali ke Italia
pada 1439. Ia menceritakan kisahnya di Florence.

Penuturan Conti ke Tafur kemungkinan lebih komplet daripada
penuturannya kepada Poggio. Namun, dengan kemampuan analisisnya dan
minat khususnya mengenai negeri-negeri di Timur, Poggio melihat kisah
Conti ini bukan sekadar cerita kronologis belaka, tetapi juga memberi
informasi yang bersifat geografis. Poggio kemudian membuat kisah itu
dengan judul De Varietate Fortunae.

Karya Poggio dipublikasikan pada tahun 1492 oleh Cristoforo da
Bollate. Di dalam karyanya Poggio menonjolkan pengenalan negara-
negara di Asia bagian selatan yang saat itu sangat sedikit diketahui
orang-orang Eropa.

Mengenai Jawa, Conti menceritakan ada dua buah Pulau Jawa (sampai
abad 16 di dalam peta masih disebut Jawa Mayor dan Jawa Minor).
Penduduk pulau-pulau itu disebutkan sangat kejam dibandingkan dengan
bangsa-bangsa lainnya. Mereka makan tikus, kucing, dan hewan-hewan
yang tergolong disebut “tidak bersih”.

Conti juga berkisah, penduduk di Jawa yang berutang tetapi tidak bisa
mengembalikan utang menjadi budak dari si pemberi utang. Hiburan yang
ada antara lain adu ayam. Beberapa orang diceritakan sebagai produsen
ayam untuk aduan.

Minim pengetahuan

Minimnya pengetahuan orang Eropa tentang wilayah-wilayah di Asia
bagian selatan menjadikan buku Poggio ini diminati oleh banyak orang
pada saat itu. Buku itu kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai
bahasa, seperti Inggris, Portugis, dan Spanyol.

Sejumlah kisah perjalanan orang Italia lainnya mungkin masih banyak
tersimpan di perpustakaan-perpustakaan tua di negara tersebut. Kisah
perjalanan atau pandangan mereka mengenai Nusantara, jika bisa
ditemukan, akan memperkaya historiografi Indonesia.

Sudah pasti kita juga harus mengkritisi fakta-fakta yang ditampilkan
karena penceritaan mereka bisa memunculkan bias. Dengan membandingkan
kisah- kisah mereka dengan pengelana lainnya, kita akan makin kaya
informasi mengenai masa lalu negeri ini.

Nenek Moyang Kita Petani Padi

Oleh ANDREAS MARYOTO
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0604/20/nasional/2590769.htm
—————————————————-

Ketika petani padi Korea Selatan dan Jepang berunjuk rasa menentang
liberalisasi pasar beras, mereka berteriak keras, usaha tani padi
harus dilindungi. Mereka menyatakan, perlindungan itu terkait
keyakinan dan penghormatan terhadap nenek moyang mereka, yaitu petani
padi.

Mereka menyatakan, meski negara mereka sudah maju, mereka tetap
menghormati nenek moyang mereka. “Nenek moyang kami adalah petani
padi,” kata mereka di majalah Time beberapa waktu lalu.

Apakah nenek moyang bangsa Indonesia juga petani padi?

Penelitian kosakata budaya yang diduga digunakan pada masa prasejarah
memberi petunjuk bahwa cocok tanam padi sudah dilakukan pada masa
itu. Kosakata yang diteliti adalah kosakata yang diduga termasuk
dalam bahasa Melayu Purba, yang merupakan leluhur bahasa Melayu
modern dan bahasa Indonesia.

Ahli bahasa Robert Blust dalam sebuah tulisannya di dalam buku Masa
Lampau Bahasa Indonesia, Sebuah Bunga Rampai (1991) menyatakan, dari
penelitian kosakata budaya itu diketahui bahwa penutur bahasa Melayu
Purba memiliki orientasi kelautan yang kuat. Pada saat yang
bersamaan, rakyat mempraktikkan hortikultura ladang, padi gogo, dan
umbi-umbian.

Peneliti JC Anceaux dalam buku yang sama mengutip penelitian Hendrik
Kern asal Belanda, menyebutkan bahwa kosakata yang terkait dengan
padi ditemukan penutur di bagian barat Austronesia—asal nenek moyang
bangsa Melayu—namun tidak ditemukan di wilayah timur.

Keyakinan Kern makin kuat ketika menemukan kata beras di Indonesia
dan kata bras di Tibet yang memiliki arti yang sama. Ia mengatakan,
orang Tibet meminjam kata bras dari bahasa Austronesia, yaitu ketika
penutur kedua bahasa berhubungan di satu tempat. Tempat pertemuan itu
kemungkinan berada di Asia Tenggara.

Prof Koentjaraningrat dalam buku Kebudayaan Jawa (1984) menyatakan,
cocok tanam padi dengan sistem peladangan diduga berasal dari Birma
Utara. Sistem itu kemudian menyebar ke Semenanjung Melayu hingga di
Kepulauan Nusantara (Indonesia dan Filipina) pada saat migrasi.

Teknologi

Sampai awal abad Masehi, pertanian padi di Nusantara diperkirakan
masih sederhana. Pertanian padi masih tetap berbentuk perladangan,
seperti padi huma yang masih ditemukan di sejumlah daerah di Jawa
Barat. Relatif tidak ada sentuhan teknologi.

Sentuhan teknologi cocok tanam padi mulai muncul ketika pengaruh
India masuk. Di dalam beberapa tulisan di jurnal Orissa Review,
sebuah jurnal yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Orissa di
India, disebutkan bahwa bangsa Kalinga (nama sebelum Orissa) yang
berada di India selatan itu masuk ke wilayah Jawa sekitar abad
keempat. Kedatangan mereka yang terdiri dari berbagai kasta membawa
pengaruh dalam teknologi penanaman padi.

Kasta brahmana yang berkuasa atas ilmu pengetahuan antara lain
membawa metode penanaman padi dengan pengairan. Kaum brahmana
memperkenalkan sejumlah teknologi yang memungkinkan produksi padi
meningkat.

Setelah itu, nenek moyang kita mulai menanam padi dengan cara
pengairan atau yang sekarang dikenal dengan sawah. Sejumlah kakawin
dan kidung berbahasa Jawa Kuno (abad ke-8-14) yang diteliti oleh Prof
PJ Zoetmulder di dalam buku Kalangwan, Sastra Jawa Kuno Selayang
Pandang (1983) telah menyebut keberadaan sawah. Di dalam kakawin itu
dikisahkan, raja mendatangi kawasan pedesaan dan melihat sejumlah
orang menanam padi.

Dalam salah satu kakawin juga disebutkan, beberapa biarawan terlihat
menanam padi. Ada juga penyebutan keberadaan lumbung padi. Sayang
sekali jumlah informasi mengenai budidaya padi memang sangat minim di
dalam kakawin ataupun kidung karena karya sastra ini lebih banyak
berbicara dalam tataran keraton.

Catatan yang agak lebih komplet terdapat di dalam kitab Desawarnana
atau Negarakertagama. Di dalam kitab ini diceritakan tentang raja
yang memanggil rakyatnya untuk membuka hutan, kemudian menjadikannya
lahan untuk sawah. Rakyat yang mendapat hak untuk mengelola lahan itu
harus membayar pajak ke raja. Sawah beririgasi juga sudah disebut
dalam kitab itu.

Selama masa Majapahit, ekspor beras juga sudah dilakukan. Meski
demikian, Koentjaraningrat telah menyebut adanya petani miskin di
desa yang serba miskin, di samping mereka yang bergaya hidup keraton
dengan segala kemewahannya.

Setelah Majapahit, catatan mengenai budidaya padi terdapat di
Mataram. Di dalam buku Nusa Jawa Silang Budaya (1996) karya Dennys
Lombard terdapat catatan mengenai kepemilikan sawah. Di Mataram,
sawah tidak hanya dimiliki oleh raja, tetapi juga oleh bangsawan.
Bangsawan berhak mengelola lahan yang kemudian dikerjakan oleh rakyat
biasa.

Di dalam buku yang sama disebutkan, tahun 1804 Residen Yogyakarta
Matthias Waterloo mencatat mengenai kondisi produksi padi. “Cukuplah
kita bandingkan daerah penghasil padi sekarang dan dua puluh tahun
sebelumnya,” katanya.

Ketika Inggris berkuasa di Jawa, Gubernur Jenderal TS Raflles (1811-
1816) juga menulis, sedikit negeri yang rakyatnya bisa makan sebaik
di Jawa. Jarang orang pribumi yang tidak dapat memperoleh satu kati
beras yang dibutuhkan per hari. Di dalam bukunya berjudul History of
Java (1817), Raflles merinci berbagai alat yang digunakan untuk
budidaya padi.

Catatan oleh penulis lainnya menyebutkan, di Kesultanan Yogyakarta
beras masih merupakan komoditas ekspor utama, selain produk lainnya
seperti tembakau, batik, dan kain.

Di samping berbagai catatan di atas, keberadaan mitos mengenai dewi
pelindung pertanian, yaitu Dewi Sri, membuktikan bahwa budidaya padi
merupakan bagian hidup yang penting dari masyarakat di Nusantara,
terutama Jawa. Hingga kini pemujaan terhadap Dewi Sri masih dilakukan
petani di berbagai daerah.

Di dalam buku Serat Cariyos Dewi Sri disebutkan, cerita tentang Dewi
Sri merupakan salah satu hasil karya sastra Jawa. Cerita itu
mengisahkan turunnya Dewi Sri dari surga ke dunia dengan membawa
benih padi yang kemudian menjadi bahan makanan pokok orang Jawa. Dewi
Sri dianggap sebagai tokoh mistis yang dapat memengaruhi kehidupan
manusia sebagai pelindung pertanian.

Kemiskinan

Kisah-kisah petani padi setelah pertengahan abad ke-19—sejak tanam
paksa diberlakukan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch
(1830)—makin banyak diwarnai kisah pilu. Pada masa itu mulai terdapat
kelaparan di berbagai daerah seperti di Cirebon akibat konversi sawah
menjadi lahan perkebunan.

Peneliti Peter Boomgard dalam disertasinya tahun 1989, yang kemudian
menjadi buku dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul
Anak Jajahan Belanda, menyebutkan, meski selama tahun 1815-1880
mayoritas terbesar penduduk Jawa bekerja di sektor pertanian, makin
banyak penduduk di daerah pedesaan terlibat dalam kegiatan
nonpertanian sebagai sumber penghasilan.

Citra Jawa pada abad ke-19—yang juga terus terjadi hingga kini—adalah
kemiskinan dan kemandekan. Pulau itu memang dihuni jutaan petani yang
harus hidup dari petak-petak tanah mereka yang kecil dan jutaan kuli
yang berusaha untuk hidup di daerah perkotaan yang padat penduduk.
Laporan kelaparan kembali terjadi setelah krisis ekonomi 1930.

Situasi itu sebenarnya sudah meresahkan. Peneliti Prof WF Wertheim
pernah mengatakan, ketimpangan yang semakin besar di Jawa hanya
tinggal menunggu “tutupnya meledak”. Meski demikian, ada juga yang
sependapat dengan Prof C Geertz bahwa kaum tani Jawa tidak akan
menuju situasi eksplosif, tetapi akan puas dengan “berinvolusi”
karena sudah terbiasa “berbagi kemiskinan”.

Koentjaraningrat pernah mengusulkan suatu studi mengenai para petani
miskin yang tidak memiliki tanah ini dapat menyesuaikan diri dengan
suatu kehidupan yang penuh kesengsaraan dan dapat bertahan hidup di
daerah pedesaan di Jawa.

Agraris

Apa pun situasinya pada masa lalu dan masa sekarang, pengakuan
terhadap nenek moyang kita yang adalah petani padi tidak bisa
dihindari. Bila pembaca kurang percaya dengan kenyataan ini,
telitilah nama orangtua kita atau kakek-nenek kita sendiri, dengan
mudah ditemukan bahwa nenek moyang kita memang petani padi.

Bila saja pendahulu kita bernama tidak jauh dari nama Ponimin,
Parjiman, Mujinem, Mujirah, Parijan, dan lain-lain, sebenarnya asal-
usul kita memang dari generasi petani padi masa lalu. Seorang
peneliti bernama R Hatley (1977) pernah menyelidiki sejumlah nama
penduduk di Jawa. Ia menemukan beberapa nama yang menunjukkan asal
lingkungannya adalah dusun-dusun agraris.

Dari kenyataan ini, masihkah kita membiarkan petani padi sengsara,
padahal kita tahu persis mereka adalah nenek moyang kita? Korea
Selatan dan Jepang menggunakan kisah, sejarah, dan tradisi nenek
moyangnya dalam berdiplomasi di forum internasional agar para petani
mendapat perlindungan yang memadai.

Sakit Soekarno, Soeharto, dan Bangsa Ini

Oleh Endang Suryadinata
Peminat sejarah Indonesia- Belanda, alumnus Erasmus Universiteit
Rotterdam
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0605/10/opini/2643653.htm
—————————————–

Setiap orang pernah sakit. Tak ada orang yang bisa lolos, termasuk
mereka yang pandai menjaga kesehatan sekalipun, kadang bisa sakit.
Bahkan sekuat dan sehebat apa pun penguasa dunia ini, hidupnya juga
bisa terancam sakit. Tak terkecuali dua presiden negeri ini, Soekarno
dan Soeharto.

Kita mulai dari Soekarno. Presiden Pertama RI Soekarno positif
mengidap gangguan ginjal dan pernah dirawat di Wina pada 1961 dan
1964. Takut ginjal kirinya diangkat, seperti disarankan Prof Dr K
Fellinger dari Fakultas Kedokteran Wina, Bung Karno lebih menyukai
obat tradisional China atau melakukan akupunktur. Selama menjadi
Presiden, layanan kesehatan untuk mengatasi sakit Bung Karno masih
baik-baik dan proporsional.

Namun, setelah peristiwa kudeta merangkak, yakni Supersemar 1966, dan
secara perlahan tetapi pasti kekuasannya “dipreteli”, layanan
kesehatan kepada Bung Karno bisa dikatakan amat tidak memadai, bahkan
sangat minim. Bayangkan, untuk urusan sakit gigi saja, Bung Karno
harus diawasi ketat, padahal dia masih menjabat sebagai presiden
hingga Maret 1967.

Kisah itu boleh jadi pernah kita baca dari buku yang ditulis drg Oei
Hong Kian, dokter gigi pribadi Bung Karno, seperti pernah ditulis
majalah Intisari.

Kisahnya terjadi pada Januari 1967, saat drg Oei Hong Kian diminta ke
Istana Negara karena Bung Karno sakit gigi. Karena peralatan gigi di
Istana sudah amat kuno, terpaksa alat-alat Dr Oei diangkut ke Istana.
Pasalnya, saran drg Oei Hong Kian agar Bung Karno dirawat di tempat
praktiknya tidak diterima.

Lebih parah lagi, ketika Bung Karno harus terusir dari istana, pasca-
Soeharto diangkat jadi Pejabat Presiden pada Maret 1967, secara resmi
Bung Karno menjalani karantina atau tahanan rumah di Bogor. Sejak
saat itu, layanan untuk mengatasi sakit Bung Karno bisa dikatakan
kurang bagus. Dunia luar, bahkan keluarga dekat Bung Karno, pun tidak
tahu kondisi Bung Karno yang sebenarnya. Yang sedikit kita tahu,
menurut pengakuan Mahar Mardjono, saat Bung Karno sakit, obat yang
diresepkan hanya disimpan di laci karena ada pesan demikian.

Tidak heran jika kemudian menyebar kasak-kusuk Soekarno ditelantarkan
atau dibiarkan menderita sakit tanpa penanganan medis memadai. Dari
ucapan Mahar Mardjono kita tahu, ternyata dokter di Indonesia masih
belum bisa independen karena masih bisa ditekan oleh kekuatan politik
sehingga standar pelayanan medis yang sepantasnya tidak diberikan
kepada pasien. Tidak heran di saat-saat akhir hidupnya, fisik Bung
Karno tampak sangat memprihatinkan.

Akhirnya sosok kelahiran Blitar, 6 Juni 1901, itu wafat dalam
kesepian pada 20 Juni 1970, tanpa ada liputan semarak media.
Kenyataan pahit akan sakitnya Bung Karno selama ini ditutupi, padahal
seharusnya para saksi sejarah berani berbicara untuk mengungkap apa
yang sebenarnya terjadi.

Pelayanan Soeharto

Pelayanan terhadap Soekarno berbeda sekali dengan pelayanan medis
untuk Soeharto pascalengsernya pada 21 Mei 1998. Tim dokter langsung
dibentuk, bahkan berasal dari dokter-dokter terbaik negeri ini.
Bahkan, ketika baru-baru ini ada yang tak beres dengan usus Pak
Harto, operasi dengan tenaga serta alat-alat medis tercanggih pun
dilakukan. Para pejabat negara atau tamu-tamu lain berdatangan
membesuk. Kita gembira melihat mantan orang kuat Orba itu sembuh,
seperti diberitakan Kompas (9/5).

Jadi, pelayanan medis kepada para mantan presiden seharusnya seperti
yang diberikan kepada Soeharto. Juga dengan liputan media yang luas
sehingga rakyat tahu akan kondisi mantan presidennya. Tidak perlu ada
sejarah yang ditutupi. Kita tidak perlu dendam pada Soeharto, tetapi
proses hukum terhadapnya perlu dilakukan demi kejelasan sejarah.
Setelah proses hukum selesai, kita semua harus rela memaafkan
Soeharto, seperti disarankan Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Otokritik

Jika menyimak sakit Bung Karno, kemudian sakit Soeharto, ada sesuatu
yang membuat kita harus berani melakukan otokritik. Ternyata, jujur
harus diakui, kita sering diliputi ketakutan menatap sejarah para
pemimpin kita, yang di dalamnya juga terangkum sejarah masa lalu kita
sebagai bangsa. Sikap demikian jelas tidak menunjukkan kematangan
sama sekali.

Akibatnya, seperti dikatakan Amien Rais di berbagai kesempatan, kita
sebenarnya merupakan bangsa yang sakit. Meski berbagai diagnosis
sudah dilakukan, di antaranya meminta bantuan IMF dan Bank Dunia,
penyakitnya belum sembuh, bahkan kian parah.

Yang lebih menyedihkan, kita juga menjadi bangsa besar yang amat
minim dengan rasa percaya diri. Kita sering dihinggapi rasa minder,
boleh jadi karena utang kita yang 150 miliar dollar AS. Kita
berkewajiban agar bisa sembuh dari sakit dan kembali menggapai
kejayaan seperti di era Majapahit. Bagaimana caranya?

Tentu ada banyak jawaban. Tetapi, dari perspektif sejarah, kita perlu
menjadi bangsa yang berani menatap masa lalu. Misalnya, hingga kini
masih banyak kasus dari masa lalu yang coba ditutupi, mulai dari
Tragedi 1965 hingga Tragedi Mei 1998. Ada jutaan korban atau anak
cucu korban yang masih terstigma oleh kasus ini atau itu.

Konyolnya, pemerintah sendiri takut menghadapi kenyataan sejarah. Ini
bisa dibaca dari terbengkalainya RUU Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi yang diundangkan Presiden Megawati Soekarnoputri, 6
Oktober 2004. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang seharusnya
terbentuk 6 April 2005 belum bisa dibentuk di era Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono (Kompas, 22/4). Konyolnya, banyak orang meremehkan
rekonsiliasi. Untuk apa? tanya mereka.

Padahal, meremehkan rekonsiliasi sama dengan meremehkan masa lalu
atau mengabaikan sejarah sendiri. Akibatnya, kita tetap menjadi
bangsa yang gagal. Bukan bangsa yang unggul, seperti diharapkan
Susilo Bambang Yudhoyono. Tocqueville (1805-1859) mengingatkan
kita, “Karena masa lalu gagal menerangi masa depan, benak manusia
mengelana di tengah kabut”.

Spirit Bahari yang Telah Pergi

http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0605/12/daerah/2553823.htm
—————————–

Ketika sejumlah pulau di perbatasan “dikuasai” orang asing, kita
dengan tiba-tiba saja kebakaran jenggot. Padahal, sebagai bangsa
bahari, sudah terlalu lama sektor kelautan kita lupakan, bahkan kita
tinggalkan di belakang, entah di mana.

Pulau Sipadan-Ligitan, dan kemudian Ambalat, dipersengketakan dengan
Malaysia. Kasus itu adalah ironi bagi bangsa bahari terbesar seperti
Indonesia. Padahal, Indonesia selalu kita ibaratkan sebagai zamrud
khatulistiwa dengan untaian pulau- pulau yang menawan.

Kita telah melupakan semua itu. Bahkan etnik yang di masa lampau
terkenal sebagai penjelajah samudra, kini tak mudah ditemui. Semangat
bahari ulung yang menjadi identitas suku-suku itu, kini boleh dikata
telah luntur. Orang- orang Sulawesi Selatan (Sulsel), khususnya Bugis-
Makassar, kini telah kehilangan spirit kebahariannya.

Abdul Rahman, seorang nelayan di Pelabuhan Paotere, Makassar,
mengakui, masa kejayaan orang Bugis-Makassar sebagai pelaut andal,
kini telah terkikis. Sudah tidak banyak lagi orang Bugis-Makassar
yang melaut hingga jauh ke negeri seberang untuk berdagang.
Dibandingkan dengan jumlah penduduk pria yang hampir empat juta jiwa,
yang menjadi nelayan hanya sekitar 340.000 orang (8,5 persen).

“Dulu, orang Bugis-Makassar sangat terkenal di lautan. Mereka
menguasai aktivitas perdagangan laut dan dikenal sangat pemberani
menjelajah lautan hingga ribuan mil,” kata Rahman, Ketua Koperasi
Insan Perikanan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Paotere, Makassar.
Keberanian orang Bugis-Makassar mengarungi lautan sudah terbukti,
meskipun dengan perahu kecil jolloro yang hanya bisa memuat tiga
orang. Dengan jolloro, etnis ini berani berlayar sampai ke perairan
Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

Menapaki jejak sejarah, Phinisi Nusantara mampu berlayar menembus
gelombang besar di Pasifik hingga tiba di Vancouver, Kanada, 1986. Di
Sulsel, memang rutin berlangsung sandeq race (perahu asli orang
Mandar —yang juga pelaut ulung dan kini masuk Sulawesi Barat) dari
Polewali hingga Makassar. Tetapi, ekspedisi keliling dunia sandeq—
yang didukung beberapa negara—tahun 2005 lalu gagal setelah tak mampu
menembus perairan Kepulauan Solomon.

Kegiatan seperti itu hanya sekadar pemanis kisah. yang sejatinya,
kini kehidupan orang Bugis-Makassar tidak lagi mengandalkan laut
sebagai ladang penghidupan. Kini, aktivitas di daratan lebih
menjanjikan dan membawa harapan.

Terjun ke laut

Berkurangnya minat generasi sekarang untuk terjun ke laut diakui H
Muslim Baso, pengusaha pembuatan kapal kayu tradisional di Tanah
Beru, Bulukumba. Menurut dia, anak-anak muda kini kian enggan
berkarya di laut. “Anak saya tak ada yang mau mengikuti jejak saya di
sektor kelautan. Mereka lebih senang bekerja di darat sebagai pegawai
kantoran,” katanya.

Muslim Baso pun mulai mengkhawatirkan usaha pembuatan kapal rakyat di
Tanah Beru, termasuk usaha yang dirintis orangtuanya berpuluh tahun
silam. Dia tak tahu berapa lama lagi usaha turun-temurun itu bisa
hidup. “Masa kejayaan orang Bugis-Makassar di lautan kini tinggal
kenangan,” kata sejarawan Universitas Hasanuddin, Edward
Poelinggomang, yang juga pakar sejarah maritim Makassar.

Sungguh tragis. Apalagi mengenang kisah-kisah petualangan bahari
orang-orang Bugis- Makassar berabad-abad silam yang mewarnai sejarah
negeri ini. Kedatuan Luwu (abad VIII- XX) boleh jadi imperium kuat
sezaman dengan Sriwijaya (VII- XII), Majapahit (XII-XVI). Sejak abad-
abad silam, orang-orang dari Luwu telah berperahu mengarungi lautan
hingga ke Malaya. Ekspedisi Sawerigading yang bahkan sampai ke China
dan India, jadi legenda hidup.

Penjelajahan orang Bugis-Makassar bukan saja menguasai Sulawesi
(Celebes), Kalimantan (Borneo), Sumatera (Andalas), Timor, Maluku,
Ternate, bahkan menancapkan pengaruh di sejumlah kawasan seperti
China, Malaysia, Filipina, Kamboja, Afrika, Pasifik, dan Australia.

Di masa Kerajaan Gowa (sejak abad XIII), terutama di masa antara
Sultan Alauddin hingga cucunya, Sultan Hasanuddin, laut kawasan timur
Nusantara selalu diramaikan orang-orang Bugis-Makassar. Di abad XVII,
Makassar menjadi bandar yang amat ramai. Makassar menjadi titik
tengah persilangan jalur perdagangan laut antara Malaka dan Maluku.

Armada (dagang) laut Gowa tak mampu diimbangi VOC Belanda. Ketika VOC
mencoba menerapkan politik hegemoni atas wilayah laut dengan meminta
Gowa membantu menyerang lawan-lawan VOC dalam jalur perdagangan
rempah-rempah, Sultan Alauddin dengan tegas mengatakan, “Tuhan
menciptakan tanah dan laut. Tanah dibagikan-Nya untuk manusia, dan
laut adalah milik bersama.”

Di zaman Kolonial Belanda, kata Edward Poelinggomang, campur tangan
pihak kolonial sejak tahun 1906 menghambat sepak terjang saudagar
Bugis-Makassar dalam melakukan aktivitas perdagangan laut sekaligus
memberlakukan pelabuhan yang tidak lagi bebas bea. Itulah, tandasnya,
yang menjadi pintu gerbang bagi keruntuhan kejayaan orang Bugis-
Makassar dalam perdagangan laut.

“Karakter orang Sulsel tidak mau banyak aturan. Ditambah semakin
banyaknya kapal api yang beroperasi dengan kapasitas muatan yang
besar, perlahan namun pasti meminggirkan orang Bugis-Makassar dari
arena perdagangan laut,” paparnya.

Bertambah runyam, karena konsentrasi aktivitas pelabuhan kemudian
dipindahkan ke Jakarta, Semarang, dan Surabaya yang terus berlanjut
hingga kini.

Tradisi mengarungi lautan itu tak lepas dari kultur yang subur di
lingkungan masyarakat Sulsel yang dikenal sebagai pasompe. Secara
harfiah bermakna merantau, biasanya kategori pelaut-pedagang.

Berdagang antarpulau

Menurut Prof Abu Hamid, antropolog Universitas Hasanuddin, pasompe
umumnya saudagar yang berdagang antarpulau. Biasanya pada musim
kemarau (timo), mereka berlayar ke barat. Sedangkan pada musim angin
dan hujan (bare) mereka kembali ke kampungnya (ke arah timur).

Menurut Abu Hamid, dalam Pasompe, Pengembaraan Orang Bugis, sejak
kejatuhan Gowa di abad XVII itu, kerajaan itu didesak untuk mengubah
kegiatannya di daratan, berpaling dari aktivitas utamanya selama ini
di laut. Gowa dipaksa menjadi kerajaan agraris, melepaskan kejayaan
maritimnya. Sejak itulah, pasompe yang dilakukan penduduk mulai
dilakukan karena terdesak di kampungnya.

Bukan hanya penduduk, para tokoh juga hijrah dari kampung mereka
karena ancaman VOC. Karaeng Galesong, salah satu Panglima Gowa,
misalnya, pergi ke Jawa. Dia malah menjadi “penguasa” Laut Jawa dan
Selat Makassar, dan bahkan berkoalisi dengan Trunojoyo melakukan
perlawanan terhadap Belanda.

Tak ubahnya di daratan, pasompe menjadi komunitas tersendiri. Perahu
menjadi sebuah desa, yang memiliki aturan dan tata tradisi. Nakhoda
adalah kepala desa. Setiap pasompe harus menghormati aturan-aturan
yang diberlakukan. Mereka harus bekerja sama. Mereka pantang untuk
bertengkar di lautan.

Oleh karena itulah, peran seorang nakhoda (juragan) amat penting. Dia
harus menjadi pemimpin yang berwibawa dan bisa menaungi semua sawi-
nya (anak buah atau penumpang). Larangan berselisih ini juga berlaku
untuk istri-istri pasompe yang ditinggal di kampung.

Pasompe tak hanya punya keberanian menghadang badai di tengah lautan,
tetapi juga harus dibekali ilmu pengetahuan menyangkut astronomi,
sistem navigasi, dan ilmu kelautan. Ilmu astronomi mutlak dikuasai.
Misalnya memahami posisi bintang-bintang di langit yang bisa
memengaruhi perubahan alam, seperti angin badai, hujan, petir, dan
sebagainya.

Para pasompe juga harus menguasai pengetahuan kelautan. Tanpa alat-
alat modern, mereka hanya mengandalkan pengetahuan tradisional,
seperti penglihatan (pakkita), penciuman (paremmau), pendengaran
(parengkalinga), firasat (penedding), dan keyakinan (tentuang).
Dengan mengandalkan indera itu, pasompe bisa mengendus bahwa angin
hitam di sebelah barat yang tiba-tiba menghilang dan cerah, itu
pertanda datangnya angin kencang dan amat membahayakan.

“Orang Bugis-Makassar zaman dulu sepertinya tidak pernah takut dengan
apa pun yang terjadi di laut. Mungkin karena mereka dibekali dengan
ilmu-ilmu alam untuk mengatasi bahaya di laut,” kata Rahman.

Sekarang ini persoalannya apakah spirit dan kultur pasompe itu masih
tersisa? Semangat melaut orang Bugis-Makassar, ujar Rahman, kini
lebih banyak diterjemahkan dengan bahasa menjadi nelayan.

“Semangat orang Bugis-Makassar untuk menaklukkan laut ada di tangan
generasi muda yang kini memilih menjadi nelayan. Sebagian yang mampu
menguasai rantai perdagangan ikan berhasil menjadi nelayan sukses,”
tambah Edward Poelinggomang.

(Dwi As Setianingsih/ Subhan SD)

Republik Pecah Belah

Oleh Sunaryono Basuki Ks
Sastrawan; Warga Teater Kampus Seribu Jendela, Singaraja
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0606/10/opini/2715096.htm
————————————————–

Tidak dibantah, sejumlah pihak ingin menyeret NKRI menjadi Republik
Pecah Belah. Apa “pihak-pihak” itu adalah negara asing atau warga
pribumi, kenyataannya NKRI cenderung akan pecah.

Kaum tua yang ikut memperjuangkan tegaknya NKRI dengan darah dan air
mata pasti menentang keinginan ini. Namun, mereka yang tak pernah
merasakan sulitnya masa penjajahan maupun pendudukan asing sepertinya
acuh tak acuh dengan perlu tegaknya NKRI atau pecahnya republik ini
berkeping-keping.

Dimulai dengan Sumpah Palapa Mahapatih Gajah Mada yang ingin
menyatukan seluruh nusantara di bawah kekuasaan seorang raja, satu-
satunya bentuk kekuasaan yang dikenal saat itu.

Tentu saja Sumpah Palapa dicermati dengan semangat berbeda. Jika
Gajah Mada oleh sejumlah kerajaan yang ditaklukkan dianggap sebagai
biang penjajah, NKRI yang dikepalai Soekarno-Hatta dihormati sebagai
kepala sebuah negara yang berbentuk republik yang merdeka. Meski ada
sejumlah penentang, toh NKRI berhasil berdiri tegak dan hingga kini
tetap diupayakan agar tetap tegak berdiri.

Saat ini, gejolak sosial dan politik di banyak daerah Indonesia amat
mengkhawatirkan. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, semua daerah
merasa berhak mengurus daerah masing-masing dan cenderung melupakan
bahwa satu daerah punya rangkaian dengan daerah lain yang telah
membentuk NKRI. Hanya kerekatan daerah-daerah yang kuat diharapkan
dapat memperkuat posisi NKRI. Namun, terjadi arah yang kurang benar
dalam mengendalikan daerah sehingga banyak daerah merasa bahwa daerah
adalah milik warga asli daerah tertentu.

Asli dan pendatang

Soal siapa yang asli dan siapa pendatang, bukanlah masalah sederhana.
Siapakah penduduk asli Indonesia? Kajian linguistik, antropologi
budaya, dan arkeologi menunjukkan arah, penduduk yang sekarang
berdiam di Indonesia tidak sepenuhnya berasal dari Indonesia, dengan
baca sim salabim langsung muncul dari permukaan tanah dan menjadi
penduduk asli. Migrasi besar-besaran dari China Selatan, juga dari
Taiwan, kini ke arah selatan menghasilkan Austronesia yang kemudian
tersebar di wilayah Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Karena itu,
para ahli sepakat untuk merekonstruksi bahasa proto Austronesia
dengan menggunakan data dari bahasa Tagalog, bahasa Batak, dan bahasa
Jawa. Mengingat migrasi juga berjalan ke arah barat, maka ada
kemiripan dengan bahasa yang ada di Madagaskar.

Etnis Dayak di Kalimantan punya kemiripan fisik dan budaya dengan
penduduk Taiwan, sebagaimana sering dilaporkan di majalah-majalah
lengkap dengan foto-foto penduduk serta keseniannya. Tahun 1985 saya
mengantar mahasiswa saya, Made Sutama, untuk menghadiri pertemuan
ilmiah mahasiswa di Banjarmasin. Seorang teman yang menjadi peneliti
bahasa-bahasa Austronesia berkata, “Lihat mahasiswamu, dan bandingkan
dengan mahasiswa dari suku Dayak itu, mereka sangat mirip postur
tubuh dan wajahnya.” Dia melihat relasi fisik antara etnis Dayak dan
Bali, yang bukan mustahil memang berasal dari leluhur yang sama. Made
Sutama sekarang sudah bergelar doktor dan menjadi Dekan Fakultas
Bahasa dan Seni di Universitas Pendidikan Ganesha (eks IKIP Negeri
Singaraja).

Ada kecenderungan kurang sehat di daerah-daerah. Kasus terbaru,
adanya niat untuk mengusir Inul Daratista dari Jakarta. Sejak
meletusnya bom Bali, muncul gerakan Ajeg Bali yang dirasakan sebagai
gerakan antipendatang karena sejumlah pelaku bom Bali yang terungkap
adalah orang Indonesia dari luar Bali sehingga mengesampingkan pelaku-
pelaku lain yang masih tersembunyi di balik layar.

Batam juga sudah tertular gerakan anti- pendatang, sementara wilayah
penuh gula itu sudah telanjur diserbu semut dari wilayah lain. Belum
lagi daerah-daerah lain yang merasa punya sumber daya alam yang
besar, yang selama ini dianggap telah disedot pemerintah pusat.

Republik pecah belah?

Andai kata daerah-daerah benar-benar mau membentuk republik sendiri,
atau kesultanan, atau kerajaan sendiri, soalnya juga tak sederhana.
Ambil misal Banten mau membuat Republik Banten atau Kesultanan Banten
karena beberapa abad lalu kesultanan ini pernah bermuhibah ke London
dan disambut dengan upacara kerajaan. (Laporan Indonesia Circle,
jurnal terbitan School of Oriental and African Studies, University of
London). Apakah wilayah ini bisa mandiri, atau harus impor banyak hal
dari daerah lain? Republik Jawa Timur? Wilayah ini pun bukan terdiri
dari daerah yang homogen. Dendam sejarah orang Blambangan terhadap
Majapahit tentu masih ada, sebagaimana Pajajaran yang pernah merasa
ditipu Mahapatih Gajah Mada, demikian pula Bali yang pernah
ditaklukkan. Apa wilayah-wilayah lain akan jadi republik sesuai
dengan batas pulau? Bagaimana mengatur mobilitas tinggi rakyat yang
kini bernama penduduk Indonesia dari pulau ke pulau?

Kenyataan ini perlu dipikirkan bersama. Kesatuan dan persatuan yang
sudah dicapai jangan dengan mudah tercabik-cabik karena ambisi
sejumlah orang tak punya visi ke depan. Tetapi, semuanya terserah
kita. Jangan sampai kita terseret untuk “mati muda” sebagai bangsa
dan negara.

Kata orang, di masa depan, dulu ada negeri bernama Indonesia. Berumur
pendek dan kalah dengan Majapahit yang bisa bertahan hingga hampir
300 tahun. Atau dengan Sriwijaya yang menjadi pusat studi agama di
Asia Tenggara?

Kearifan Peradaban Masa Silam

Oleh Osrifoel Oesman
Arsitek dan Arkeolog, Peneliti Bangunan Masa Majapahit
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0609/22/humaniora/2971131.htm
==============================

Selama ini para ahli yang menekuni arsitektur bangunan kuno di
Indonesia cenderung memusatkan perhatiannya pada bangunan suci yang
kita kenal sebagai candi. Akan tetapi, itu tidak diimbangi oleh
penelitian terhadap bangunan bukan candi atau bangunan profan,
seperti bangunan hunian atau rumah tinggal.

Sebab utamanya karena bangunan suci pada umumnya terbuat dari bahan
yang tahan lama, seperti batu andesit, sehingga masih dapat dilihat
wujudnya dengan jelas hingga kini. Adapun bangunan rumah tinggal
umumnya terbuat dari bahan yang mudah hancur.

Di Jawa misalnya, sejumlah besar tinggalan candi Masa Klasik atau
masa Hindu-Budha dari abad V-XVI masih tersebar di berbagai tempat.
Sebaliknya, tak ada satu pun rumah tinggal yang dapat kita saksikan.

Bukti-bukti arkeologis pun belum mampu memberi keterangan yang dapat
menjelaskan secara akurat bagaimana sesungguhnya ukuran denah dan
bentuk arsitektur bangunan rumah tinggal pada masa tersebut.
Informasi selama ini yang diperoleh hanyalah gambaran yang bersifat
umum dari data sumber tertulis, gambar rumah-rumah pada relief candi,
miniatur rumah dari batu andesit dan terakota, serta hasil penelitian
para ahli yang mencoba melalui pendekatan kesejarahan (historical
approach) yang melakukan studi etnografi di Jawa dan Bali.

Catatan di atas pada sisi lain menunjukkan ada usaha penyadaran
pentingnya pengkajian atas bangunan hunian sebagai satuan terkecil
dari suatu sistem permukiman. Dari situ dapat dijadikan dasar untuk
mengetahui dan memahami perilaku dan gagasan manusia pada masa lalu.

Situs Trowulan

Ada sebuah situs arkeologi yang masih menampakkan dengan jelas adanya
sisa-sisa bangunan rumah tinggal dalam suatu wilayah yang jauh lebih
luas yang berskala kota, yaitu situs Trowulan, di daerah Mojokerto,
Jawa Timur. Situs ini amat penting dan langka, bahkan satu-satunya
situs permukiman yang sering dikaitkan dengan ibu kota Majapahit.

Sebagai situs permukiman yang luas, meliputi 100 kilometer persegi,
dengan konsentrasi temuan padat pada area lebih kurang 5 x 4 km,
Trowulan banyak menyisakan tinggalan arkeologis berupa candi, gapura,
bangunan air, waduk, jaringan kanal-kanal, temuan unsur bangunan,
ribuan peralatan rumah tangga dari tanah liat dan keramik, serta
banyak lagi yang lainnya. Di antara temuan- temuan tersebut terdapat
puluhan situs sisa-sisa bangunan rumah tinggal. Dengan berbagai
tinggalan serupa itu, pantaslah bila sebagian para ahli menyatakan
bahwa situs Trowulan merupakan situs-kota.

Menelusuri jejak arsitektur rumah tinggal di situs Trowulan ternyata
bukanlah suatu pekerjaan mudah. Perjalanan panjang penelitian dan
ekskavasi yang dilakukan berbagai instansi terkait selama hampir 20
puluh tahun sejak tahun 1976 di situs Trowulan, akhirnya membuahkan
hasil. Belasan temuan sisa bangunan berhasil ditampakkan, dan
beberapa bentang lantai bangunan juga diperoleh, disamping ribuan
artefak dan fragmen yang berkaitan dengan bangunan.

Penemuan denah bangunan hasil ekskavasi. Pada ekskavasi dan
rekonstruksi terhadap temuan sisa bangunan di situs Segaran II, yang
terletak di selatan Museum Trowulan, desa Trowulan, tim peneliti
berhasil memperoleh sebuah denah bangunan beratap di sektor pusat dan
sebuah denah batur tidak beratap di sektor barat. Denah bangunan
beratap di sektor pusat berpenampang persegi panjang berukuran 5,20 x
2,15 meter, dengan lantai dari bata yang terletak di atas sebuah
batur, berada 51 cm lebih tinggi dari halaman. Sedangkan denah batur
lainnya yang tidak beratap di bagian baratnya berpenampang persegi
panjang berukuran 2,20 x 1,60 meter, berada 45 cm lebih tinggi dari
halaman.

Halaman situs Segaran II yang berhasil ditampakkan dari ekskavasi
selama tahun 1996 – 7 sebagian besar merupakan halaman perkerasan
seluas 216 m2, terletak sekitar 102 – 93 cm di bawah permukaan tanah
sekarang, atau berada pada ketinggian 38,98 – 39,07 meter di atas
permukaan laut. Data ketinggian daerah Segaran Trowulan adalah 40,00
meter di atas permukaan laut, yang dielevasi sebagai titik ukur 0,00
meter. Di halaman sektor pusat terletak batur bangunan beratap. Di
sebelah utara atau di muka bangunan sektor pusat, disebut juga
halaman sektor utara, merupakan halaman perkerasan yang disusun
dengan pola tertentu dari batu-batu krakal bulat dan dibingkai dengan
bata-bata. Di sebelah barat atau halaman sektor barat terdapat batur
bangunan tidak beratap. Di sebelah timur disebut halaman sektor timur
terdiri atas beberapa struktur bata yang belum berhasil
diiidentifikasi. Halaman perkerasannya juga disusun dari batu-batu
krakal bulat dan bata-bata, dilengkapi sebuah jambangan air dari
terakota yang besar dan masih intact dengan struktur batanya;
disertai sejumlah kendi air dari terakota yang ada hiasannya. Temuan
di halaman sektor timur ini penulis simpulkan sebagai taman air. Di
sebelah selatan bangunan sektor pusat atau halaman sektor selatan
terdapat susunan struktur bata yang panjang, penulis menyebutnya
sebagai tembok selatan, yang merupakan tembok keliling dari suatu
kompleks permukiman.

Kearifan lokal

Kesan sederhana, alami, harmoni dan selaras dengan alam dan
lingkungannya merupakan kekuatan arsitektur lokal. Sumber daya
material bangunan dan peralatan kehidupan manusia pada masa lalu.
memakai bahan-bahan yang mudah diperoleh pada daerahnya. Kemampuan
untuk memanfaatkan keunggulan tanah di Trowulan, membuat situs ini
disebut situs terakota. Sebagian besar semua tinggalan bangunan suci
maupun profan terbuat dari terakota. Kearifan ini hendaknya dapat
menjadi acuan bagi kita untuk mengembangkan keragaman yang khas dalam
hal penggunaan material dalam berarsitektur pada masing-masing
daerah.

Keadaan alam lingkungan pada dataran yang yang cukup rendah dan
landai diarifi dengan membuat sistem jaringan drainase. Jaringan
berupa kanal-kanal besar dengan skala makro untuk kota, hingga parit-
parit kecil yang mengelilingi rumah-rumah tinggal penduduk sebagai
bagian dari skala mikro kota. Diantara rumah-rumah tersebut
dilengkapi pula oleh taman-taman air yang terbuat dari perkerasan
dari bata-bata dan batu-batu kerikil dengan berbagai pola.

Kearifan dalam menyikapi keadaan geografi dan topografi, udara yang
lembab, kekeringan pada musim panas, serta curah hujan yang tinggi
pada musim hujan, berpengaruh pada ketinggian lantai bangunan. Lantai
yang di tinggikan dari permukaan tanah asli, disebut batur. Di
sekeliling tepi batur, tersusun secara vertikal bata-bata yang masing-
masing diantaranya hanya dilekatkan dengan campuran tanah yang
diliatkan, setebal rata-rata1cm. Batur diisi dengan tanah yang
dipadatkan, kemudian di atasnya disusun lantai dari bata. Ini
merupakan bentuk penyelesaian fungsi pondasi dan lantai bangunan
secara sederhana. Demikian pula dengan bagian bangunan lainnya
seperti dinding yang terbuat dari gedeg, pintu, tiang dan konstruksi
atap dari kayu, serta penutup atap dari terakota atau bahan lain dari
tetumbuhan dan pepohonan.

Menuju kepunahan. Disamping usaha pelestarian di situs Trowulan yang
terus menerus dilakukan oleh pihak-pihak terkait, terdapat pula usaha
perusakan terhadap tinggalan sisa-sisa bangunan yang masih berada di
dalam tanah. Masalahnya adalah usaha pelestarian dipastikan kalah
cepat dengan usaha penduduk mencari nafkah dengan membuat bata-bata
baru dari tanah yang di dalamnya terkandung sisa-sisa tinggalan
permukiman. Cepat atau lambat tinggalan masa Majapahit di situs
Trowulan akan tergerus terus, bisa-bisa sampai tak akan tersisa lagi.

« Older entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 27 other followers