Tokoh Indo yang Antikolonial

Danudirdja Setiabuddhi, 1879-1950
Tokoh Indo yang Antikolonial

Judul buku: Het leven van EFE Douwes Dekker
Penulis: Frans Glissenaar
Penerbit: Hilversum Verloren, 1999
Tebal: 246 halaman

***

Di Jakarta Selatan ada kecamatan dan kelurahan Setiabudi, suatu tempat yang jalan-jalannya juga bernama Setiabudi. Kawasan ini dibangun di abad yang lalu pada tahun 1950-an, dan namanya dibuat sebagai peringatan dan penghormatan terhadap tokoh nasional Setiabuddhi yang meninggal pada malam menjelang 8 Agustus 1950. Jenazahnya dimakamkan dengan kehormatan militer di taman makam pahlawan Bandung bersama para pejuang kemerdekaan lainnya.

Tidak banyak yang diketahui oleh umum tentang sosok dan sejarah perjuangan Setiabuddhi. Mereka yang masih ingat pelajaran sejarah di sekolah, mungkin tahu bahwa ia adalah satu dari tiga serangkai, bersama Dr Tjipto Mangoenkoesoemo dan Soewardi Soerjaningrat, yang mengadakan tindakan-tindakan antikolonial pada tahun 1910-an sehingga mengakibatkan mereka diasingkan ke negeri Belanda. Barangkali masih ada juga yang ingat perannya sebagai pendiri Ksatrian Instituut di Bandung, lembaga persekolahan bercorak kebangsaan yang selalu diawasi intelijen Belanda, seperti halnya Perguruan Taman Siswa yang didirikan oleh Soewardi Soerjaningrat (Ki Hajar Dewantoro).

Biografi yang ditulis Frans Glissenaar ini, Het leven van EFE Douwes Dekker, Hilversum Verloren, 1999, memberi gambaran serba lengkap mengenai Setiabuddhi yang bernama asli EFE Douwes Dekker atau Ernest François Eugène Douwes Dekker. EFE Douwes Dekker lahir di Pasuruan pada tanggal 8 Oktober 1879, sebagai anak ketiga dan putra kedua dari Auguste Henri Edouard Douwes Dekker dan Louisa Margaretha Neumann. Ibunya adalah putri seorang Jerman, Neumann, dan wanita Jawa. Jadi Ernest adalah seorang Indo. Oleh sebab itu, Ernest atau Setiabuddhi merasa dirinya solider dengan nasib kaum Indo yang dalam masyarakat kolonial Hindia-Belanda dianggap lebih rendah dari orang Belanda totok.

Nama Douwes Dekker yang didapat dari pihak ayah, sangat terkenal baik di negeri Belanda maupun di tanah jajahan Hindia-Belanda, karena tulisan-tulisan Eduard Douwes Dekker (1820-1887), sastrawan Belanda yang di Indonesia lebih terkenal dengan nom de plume (nama sebagai penulis) Multatuli. Eduard alias Multatuli adalah adik dari Jan Douwes Dekker, kakek Setiabuddhi dan ayah Auguste. Seperti diketahui, Multatuli adalah penulis Max Havelaar, buku yang terbit pada tahun 1860, yang diakui sebagai karya sastra Belanda yang sangat penting karena memelopori gaya tulisan baru. Di Indonesia karya ini sangat dihargai karena untuk pertama kalinya inilah karya yang dengan jelas dan lantang membeberkan nasib buruk rakyat yang dijajah. Di salah satu bagiannya memuat drama tentang Saijah dan Adinda yang sangat menyentuh hati pembaca, sehingga sering kali dikutip dan menjadi topik untuk dipentaskan di panggung.

Peran Eduard Douwes Dekker (Multatuli) di abad ke-19 dan Ernest Douwes Dekker di abad ke-20, yang sering dipanggil DD oleh kawan-kawannya, dalam menelanjangi keburukan politik kolonial Belanda sudah barang tentu menimbulkan rasa amarah kalangan konservatif yang hendak mempertahankan kekuasaan Belanda di kepulauan Indonesia. Avonturir, oportunis, penipu internasional, bahkan juga schoelje (bangsat) adalah kata-kata berang yang dilontarkan oleh musuh-musuh Ernest. Di kalangan keluarganya sendiri juga ada ungkapan bahwa door alle DD’s loopt een streep! (semua DD orang aneh), dan “aneh” dalam hal ini harus diartikan “kurang waras”. Semua kritik di samping pengalaman dan jasa-jasa Ernest Douwes Dekker semasa hidupnya diulas dan dibahas dalam biografi ini.

Dalam buku ini, riwayat Ernest Douwes Dekker dibagi dalam sepuluh bab dengan urutan kronologis menurut babak-babak perjalanan hidupnya. Diawali dengan uraian tentang lingkungan keluarga yang meliputi tahun 1879-1900 pada bab 1, delapan bab berikutnya menceritakan perjuangan hidup sampai akhir hayatnya, yang kemudian ditutup dengan bab 9 sebagai epilog.

Dalam bab 2 diceritakan keikutsertaan Ernest Douwes Dekker dalam Perang Boer di Afrika Selatan tahun 1900-1902. Seperti diketahui, pada tahun 1899 Inggris berperang melawan bangsa Boer di Afrika Selatan. Bangsa Boer adalah keturunan orang Belanda yang menetap di Afrika Selatan sejak pertengahan abad ke-17. Pada tahun 1814, Inggris yang sudah menduduki Afrika Selatan sejak tahun 1795, dikukuhkan kekuasaannya di kawasan ini. Orang Boer (boer dalam bahasa Belanda adalah “petani”) yang tidak senang hidup di bawah perintah Inggris berpindah ke sebelah utara, menyeberangi sungai-sungai Vaal dan Oranje tempat mereka mendirikan dua republik, Transvaal dan Oranje-Vrijstaat (The Great Trek, 1835-1837). Tetapi pada akhir abad ke-19 ketegangan antara kedua belah pihak memuncak menjadi perang terbuka. Banyak faktor yang menyebabkannya, termasuk kenyataan bahwa di kawasan ini ditemukan emas dan intan. Perang ekspansi Inggris ini mendapat kecaman dunia internasional pada waktu itu. Banyak sukarelawan pergi ke Afrika Selatan untuk membantu pihak Boer, di antaranya Ernest Douwes Dekker bersama kakaknya Julius dan adiknya Hugo.

Tindakan Ernest Douwes Dekker pergi berperang di Afrika Selatan menunjukkan bahwa ketika ia masih muda, sekitar usia 20 tahun lebih, ia masih merasa dirinya sebagai orang Belanda yang melawan ekspansi Inggris yang hendak menguasai tanah yang diduduki orang Boer yang keturunan Belanda. Tetapi, pengalaman selama perjalanan melewati India, Aden, Afrika Timur, dan keadaan di Afrika Selatan, mengubah sikapnya 180 derajat. Pengalaman itu membuka matanya terhadap ketimpangan-ketimpangan sosial dan ekonomi, terlebih terhadap nasib rakyat yang dijajah. Bukan hanya di wilayah jajahan Inggris, tetapi di wilayah yang dikuasai Boer, yang enggan menghapus sistem perbudakan walaupun didesak Inggris, perlakuan diskriminasi terhadap penduduk asli terjadi pula. Ernest Douwes Dekker menarik paralel keadaan itu dengan keadaan di Jawa. Apabila kedudukan orang Indo berada di bawah Belanda totok, maka lebih buruk lagi nasib bumiputra.

Sekembali di tanah kelahirannya, Ernest Douwes Dekker mulai mengkritik kebijakan politik kolonial melalui tulisan-tulisannya di surat kabar dan majalah. Cara Bagaimana Belanda Paling Cepat Bisa Kehilangan Tanah Jajahannya?, begitulah judul dari serangkaian karangannya di Nieuwe Arnhemsche Courant yang terbit tahun 1908. Ernest Douwes Dekker mengingatkan Belanda bahwa lebih dari satu abad sebelumnya, Benjamin Franklin pernah menulis karangan yang berjudul Seni untuk Menghilangkan Sebuah Jajahan. Inggris telah menerapkan seni ini dan akibatnya Amerika Serikat membebaskan diri. Apakah Belanda akan lebih bijaksana karena sudah diperingatkan jauh sebelumnya?

Di antara hal-hal yang diperingatkan oleh Ernest supaya diperhatikan pemerintah kolonial adalah penderitaan rakyat jelata, ketimpangan sosial, diskriminasi rasial, penyalahgunaan kekuasaan seperti di perkebunan Indramayu-West dan Kandanghaur, serta nasib buruk golongan Indo. Dengan pena yang tajam dan gaya penulisan yang berani, Ernest Douwes Dekker mendesak pemerintah untuk mengubah garis kebijaksanaan yang ditempuh. Politik “Etis” yang dilaksanakan Belanda sejak awal abad ke-20 dihantamnya. Seperti diketahui, garis “politik etis” itu tidak lagi memperlakukan Hindia-Belanda sebagai daerah eksploitasi, sapi perahan untuk kemakmuran negeri Belanda, tetapi dimaksudkan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat pribumi. Fokus politik ini adalah edukasi- irigasi-transmigrasi-desentralisasi. Namun, Ernest Douwes Dekker mengemukakan, bukan begitu caranya untuk menjaga agar Belanda tak kehilangan tanah jajahannya. Menurutnya, yang diperlukan adalah pemerintahan sendiri, self-rule, untuk penduduk Indië sendiri, karena merekalah yang lebih tahu dan mengerti kepentingannya sendiri. Di sini untuk pertama kalinya disuarakan gagasan untuk memerintah diri sendiri. Berbeda dengan perlawanan- perlawanan terhadap Belanda sebelumnya yang ditujukan kepada restauration, mengembalikan Hindia Belanda kepada kekuasaan tradisional, sekarang mulai dikumandangkan keinginan untuk mandiri, mengurus dan menentukan nasib sendiri.

Tulisan Ernest Douwes Dekker semakin radikal dan dalam dekade kedua abad ke-20 masyarakat tanah jajahan diajak untuk bergerak-Kameraden, stookt de vuren! (Kawan-kawan, nyalakanlah api!). Gagasan-gagasan demikian yang muncul dalam pers Hindia-Belanda mendapat perhatian bukan hanya di kalangan kaum Indo, tetapi juga di kalangan pribumi yang sudah mendapat pendidikan Barat dan menguasai bahasa Belanda, di antaranya Dr Tjipto Mangoenkoesoemo dan Soewardi Soerjaningrat. Bersama kedua tokoh ini Ernest Douwes Dekker mengadakan aksi antikolonial sehingga mereka sering dianggap sebagai tiga serangkai.

Tuduhan bahwa ia tidak patriotik dijawabnya dengan mengatakan bahwa bukan Belanda melainkan Indie-lah tanah airnya, karena di situlah tempat ia dilahirkan. Meskipun demikian, ia tidak anti- Belanda, karena banyak di antara kawan- kawannya adalah orang Belanda. Perlawanannya dilakukan terhadap pemerintah kolonial. Kepada golongan Indo diimbaunya untuk mendukung perjuangan melawan politik kolonial yang menempatkan mereka di bawah orang totok.

Waktu itu kaum Indo merasa dalam kedudukan terdesak. Kalau dulu sebagai keturunan campuran Eropa dengan pribumi, dengan berkebudayaan dan berbahasa Belanda walaupun dalam bentuk yang khas, mereka biasa digunakan sebagai pegawai menengah pada pemerintah dan perusahaan Eropa, sejak abad ke-19 arus migrasi bangsa totok dari Eropa mulai menggeser mereka ke tempat yang lebih rendah. Dengan meluasnya pendidikan Belanda di kalangan pribumi tingkat atas, maka kesempatan kerja bagi mereka semakin berkurang lagi.

Kesempatan untuk memperoleh pendidikan modern pada waktu itu sangat terbatas dan hanya sampai tingkat sekolah menengah. Ini pun hanya terbatas di kota-kota besar di pulau Jawa, seperti Batavia, Semarang, dan Surabaya. Hanya golongan yang mampu dapat mengirim anaknya ke Eropa untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi. Di antara 50.000 orang Indo pada permulaan abad ke-20 ada se- kelompok besar yang tergolong masyarakat sangat miskin.

Sementara itu, gerakan kebangsaan yang beridentitas Indonesia semakin tumbuh di kalangan penduduk. Dalam hubungan ini tiga serangkai memelopori gerakan politik dengan resmi membentuk Indische Partij atau Partai Hindia pada bulan November 1911. Sebelumnya sudah ada Budi Utomo yang bergerak di bidang kebudayaan, juga ada Sarekat Dagang Islam di kalangan para pedagang Muslim, sedangkan Indische Partij secara lantang menyuarakan aspirasi politik para anggotanya, yakni untuk menuntut hak asasi penduduk Hindia-Belanda untuk mengatur dan memerintah diri sendiri.

Penduduk Indo dianjurkan oleh Ernest Douwes Dekker untuk mengidentifikasi dirinya sebagai bangsa Indonesia. Mereka memang keturunan Belanda, tetapi tindakan Belanda terhadap mereka seperti tindakan seorang “ibu tiri”. Mereka juga keturunan Indonesia, hanya nama mereka saja berbau Belanda karena diberi ayahnya. Banyak sekali anak yang tidak diakui ayahnya sehingga mereka ini mengikuti status ibunya. Jadi, menurut Ernest, sebenarnya kedua kelompok ini sama-sama Indo, oleh sebab itu sebaiknya kaum Indo berorientasi ke tanah kelahirannya dan mengidentifikasi dirinya bersama penduduk pribumi daripada berkiblat ke Belanda yang memperlakukan mereka sebagai anak tiri. Akan tetapi, ternyata tarikan ke Belanda lebih kuat. Di pertengahan tahun 1919 didirikan partai Indo tandingan yang bernama Indo-Europees Verbond (Perserikatan Indo-Eropa), disingkat IEV. Ketuanya adalah Karel Zaalberg yang dulu bekerja sama dengan Douwes Dekker. Tujuan partai ini adalah memperjuangkan nasib kaum Indo tetapi orientasinya ke Belanda.

Sikap radikal Ernest Douwes Dekker tentu diamat-amati pemerintah kolonial. Seperti telah dikemukakan di atas, akhirnya tiga serangkai diasingkan ke negeri Belanda pada tahun 1913. Dalam buku ini diberikan data baru dan diuraikan dengan detail tentang apa yang sudah diketahui secara garis besar, yaitu tentang kegiatan mereka di pengasingan dan setelah kembali ke Tanah Air. Soewardi Soerjaningrat mendirikan perguruan Taman Siswa, dan kemudian dikenal sebagai Ki Hajar Dewantoro. Dr Tjipto Mangoenkoesoemo bergiat dalam gerakan antikolonial sehingga akhirnya diasingkan lagi, kali ini ke Banda. Ernest Douwes Dekker juga konsekuen berjuang terus dan mendirikan perguruan Ksatrian Instituut di Bandung. Sementara itu, pengawasan intel Belanda juga terus dijalankan terhadapnya sampai ia dipenjarakan.

Yang kurang diketahui oleh umum adalah pengalaman Ernest di masa Perang Dunia II. Segera setelah negeri Belanda diduduki Jerman pada tahun 1940, Ernest Douwes Dekker ditahan bersama orang- orang Jerman, orang Indo keturunan Jerman, dan orang Belanda yang dianggap “berbahaya” bagi pemerintah. Ketika perang meluas ke wilayah Asia Tenggara sesudah Jepang menyerang Pearl Harbor di Hawaii, kelompok tahanan yang berjumlah 146 orang ini diangkut ke Suriname dan ditahan di daerah pedalaman dalam keadaan yang sangat sengsara. Para tahanan yang mendekam di kamp “Joden Savanne” yang terletak di tengah- tengah hutan rimba harus mengalami siksaan secara fisik maupun mental. Meskipun fisik menjadi sangat lemah, Ernest Douwes Dekker dan para tahanan mampu bertahan hidup dan dibebaskan pada tahun 1946.

Mereka diangkut ke Amsterdam dan dilepaskan begitu saja di pelabuhan tanpa bantuan apa-apa. Upaya Ernest untuk dikembalikan ke Tanah Air tidak dikabulkan. Meskipun demikian, ia berhasil menyelundupkan diri di kapal yang tiba di Tanjung Priok pada tanggal 2 Januari 1947. Bersama orang-orang Indonesia yang kembali dari Eropa, Ernest naik kereta api yang langsung berangkat ke Yogyakarta, ibu kota republik. Pada masa ini ia mengubah namanya menjadi Setiabuddhi. Untuk mempertahankan nama panggilan Douwes Dekker, ia memilih nama Danurdirdja sebagai nama depan, seperti yang tertera sekarang di batu nisannya.

Frans Glissenaar, penulis buku setebal 246 halaman, adalah seorang wartawan freelance. Ia berhasil mengumpulkan bahan dari berbagai sumber dan menyajikannya dalam suatu biografi yang sangat menarik. Dengan menelusuri bahan tulisan dari berbagai penjuru di Nederland, Jerman, dan Indonesia, yang dilengkapi dengan wawancara, Glissenaar menuangkan hasil penelitiannya sedemikian rupa sehingga keluar sosok Ernest Douwes Dekker sebagai manusia penuh kehebatan namun dengan tidak menyembunyikan segi-segi negatif dengan segala keterbatasannya. Ernest Douwes Dekker berkemauan keras untuk mencapai cita-citanya, tetapi juga seorang keras kepala. Dalam buku ini dapat dilihat bahwa ia mengejar tujuannya dengan cara-cara yang bagaimanapun, asal saja maksudnya tercapai.

Sebenarnya, Ernest Douwes Dekker bisa menjalani hidup yang lebih enak seperti halnya orang Indo yang kedudukannya setingkat dengan dia di masyarakat kolonial pada waktu itu. Garis keturunannya lebih dekat kepada Belanda. Ia lulusan Gymnasium Willem III, sekolah tertinggi pada waktu itu yang hanya terbatas kepada anak-anak elite Belanda, Indo, dan priyayi pribumi tertinggi. Jadi, ia bisa memilih karier di birokrasi pemerintahan atau perusahaan swasta. Tetapi, ia berpegang teguh pada prinsipnya, yakni berjuang untuk perbaikan nasib rakyat dan mengubah struktur sosial yang penuh ketimpangan, ketidakadilan, dan diskriminasi. Perjuangan ini dilakukan lewat pena yang tajam sebagai jurnalis. Risikonya, ia harus sering berhadapan dengan polisi kolonial sampai harus masuk penjara, dan akhirnya di masa Perang Dunia II diangkut bersama orang-orang Eropa yang dianggap “berbahaya” bagi Pemerintah Belanda ke pedalaman Suriname tempat mereka disiksa sehingga Ernest keluar sebagai seorang yang memiliki fisik sangat rapuh.

Glissenaar menokohkan Ernest Douwes Dekker sebagai seorang Belanda yang berpengaruh besar kepada pergerakan kebangsaan Indonesia. Tulisannya yang mengkritik keadaan kolonial, selalu dibaca oleh para pemuda yang bisa berbahasa Belanda. Rumahnya sering dikunjungi oleh siswa-siswa Stovia, antara lain oleh Soetomo dan tokoh-tokoh lain yang mendirikan Budi Utomo. Mereka suka memanfaatkan perpustakaan pribadi Ernest karena perpustakaan Stovia tidak menyediakan buku-buku yang relevan bagi jiwa perjuangan mereka. Juga Soekarno yang masih muda remaja sangat tergugah oleh karya-karya Ernest di surat kabar sehingga sudah pada tempatnya jika di kemudian hari Soekarno mengaku tokoh Setiabuddhi sebagai gurunya.

Sebagai salah seorang dari tiga serangkai perintis kemerdekaan, Ernest Douwes Dekker bersama dua kawannya saling mempengaruhi dan saling isi- mengisi pikiran dan pendapat. Tentu di pengasingan di Banda, pikiran-pikiran ini menjadi bahan diskusi antara Dr Tjipto Mangoenkoesoemo dan teman-teman sepembuangan seperti Mohammad Hatta dan Sutan Syahrir.

Telah dikemukakan bahwa Ernest Douwes Dekker menanggalkan status kebelandaannya dan memilih nama Danudirdja Setiabuddhi. Dengan nama ini ia sekarang dikenal dan menduduki tempat yang terhormat dalam sejarah Indonesia. Jalan Lembang di Bandung tempat kediamannya sampai meninggal dunia, sekarang menjadi Jalan Setiabudi. Di Bandung pula ada Jalan Ksatrian yang mengingatkan kita kepada lembaga pendidikan Ksatrian Instituut yang didirikannya, yang telah berhasil mendidik kader-kader pemimpin perjuangan. Setiabuddhi patut dikenang dan diingat oleh generasi-generasi berikut, oleh sebab itu hendaknya buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia supaya pemahaman kita tentang masa pergerakan nasional, khususnya tentang tokoh Setiabuddhi, akan lebih jelas dan lebih bermakna.

Adrian B Lapian, Sejarawan

Muhammad Yamin

Muhammad Yamin

Lahir di Sawahlunto tanggal 23 Agustus 1903 dan meninggal di Jakarta
tanggal 17 Oktober 1962. Sarjana hukum, sastrawan, tokoh politik, dan
penggali sejarah Indonesia.

Berpendidikan terakhir di Rechtshogeschool, Jakarta, tamat 1932. Giat
dalam pergerakan politik sejak muda, antara lain: ketua Jong Sumatranen
Bond (1926-1928), ketua Indonesia Muda (1928), dan ikut mencetuskan
Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 di Jakarta.

Dalam kegiatan kepartaian dia seorang tokoh Partindo (1932-1938),
Gerindo dan kemudian Perpindo, juga anggota Volksraad (Bel. = Dewan
Rakyat Hindia Belanda), 1938-1942). Semasa pendudukan Jepang
(1942-1945) dia anggota Dewan Penasehat Departemen Penerangan dan
organisasi Putera. Pada awal zaman kemerdekaan, dia termasuk golongan
Persatuan Perjuangan di bawah pemimpin Tan Malaka yang beroposisi
terhadap kabinet Syahrir. Ikut memimpin percobaan kudeta yang terkenal
sebagai Peristiwa 3 Juli 1946. Mahkamah Tentara Agung menjatuhkan
hukuman 4 tahun padanya tetapi mendapat grasi 17 Agustus 1948.

Diangkat sebagai penasehat delegasi Indonesia ke Konferensi Meja Bundar
(1949), menteri Kehakiman (1951), menteri Pendidikan, Pengajaran dan
Kebudayaan (1953-1955), wakil menteri pertama bidang khusus, menteri
penerangan, ketua Dewan Perancang Nasional (Depernas) yang menghasilkan
rencana dan pola Pembangunan Semesta Berencana, menjadi anggota DPR-RIS
yang kemudian menjadi DPR-RI (sejak 1950), anggota DPR-RI dan Badan
Konstituante hasil pemilihan umum 1955, kemudian juga anggota DPR-GR
dan MPRS setelah Dekrti Presiden 1959.

Dia juga diangkat sebagai penasehat Lembaga Pembinaan Hukum Nasional,
anggota Dewan Pertahanan Nasional, anggota Staf Pembantu Panglima Besar
Komando Tertinggi Operasi Ekonomi Seluruh Indonesia, anggota Panitia
Pembina Jiwa Revolusi, ketua Dewan Pengawas LKBN Antara (1961-1962).

Karangannya sangat banyak, tidak sedikit yang mengandung unsur sejarah
dan kenegaraan antara lain: Naskah Persiapan Undang-undang Dasar (1960;
3 jilid), Ketatanegaraan Madjapahit (7 jilid), Sang Merah Putih 6000
Tahun, Tanah Air (kumpulan puisi, 1922), Ken Arok dan Ken Dedes (drama,
1934), Tan Malaka (1945), Sapta Dharma (1950), Proklamasi dan
Konstitusi Republik Indonesia (1951), Kebudayaan Asia-Afrika (1955),
Konstitusi Indonesia dalam Gelanggang Demokrasi (1956). Juga
menerjemahkan karya-karya Rabindranath Tagore dan Shakespeare.

Prasaran dalam kongres pancawarsa pertama Jong Sumatranen Bond (1923)
yang berjudul De maleische taal in het verleden, heden en toekomst
(Bel. = Bahasa Melayu masa lalu, kini dan masa datang) meramalkan
perkembangannya menjadi kebangsaan Indonesia di kemudian hari.

Dia mendapat anugerah Bintang Mahaputera Republik Indonesia. Diangkat
sebagai Pahlawan Nasional. Jenazahnya dimakamkan di sisi ayahnya di
Talawi.

Sumber: Ensiklopedi Indonesia (Ichtiar Baru, Jakarta, 1990)

————————————————–

Media Indonesia Online

PENDIDIKANJumat, 22 Agustus 2003

100 Tahun Mohammad Yamin Pujangga Perumus Dasar Negara

POPULARITAS sosok Mr Mohammad Yamin sering tenggelam dibanding Bung
Karno, Bung Hatta, dan bapak-bapak bangsa Indonesia lainnya.
Catatan-catatan tentangnya hanya terselip di lipatan tebal buku sejarah
yang jarang dibuka. Agaknya, hal ini menggambarkan sifat Yamin yang tak
suka menonjolkan diri dan lebih suka berkiprah di balik layar
pergerakan kemerdekaan Indonesia.

Dilahirkan di Talawi, Sawahlunto, Sumatra Barat, tepat seratus tahun
lalu, 23 Agustus 1903. Yamin melewati pendidikan di tempat yang
berbeda-beda dan juga disiplin ilmu yang berlainan satu sama lainnya.
Setelah menamatkan HIS di Padangpanjang, Yamin masuk sekolah dokter
hewan di Bogor, menyeberang ke AMS di Yogyakarta sampai akhirnya
mendapat gelar meester in de rechten atau sarjana hukum di Recht
Hogeschool, Jakarta.

Karena kehausannya pada beragam ilmu itu, Yamin jadi menguasai banyak
bidang. Sedikit yang tahu, selain ahli hukum tata negara, anak mantri
kopi ini juga seorang pujangga. Sajak-sajaknya terkumpul dalam Tanah
Air (1922) dan Indonesia Tumpah Darahku (1928), juga menulis sejumlah
naskah drama dari tahun 1932 sampai 1951. Yamin dikategorikan sebagai
penyair angkatan pujangga baru.

Tak cukup di situ, penyuka antropologi, penggali bahasa Sanskerta,
Jawa, dan Melayu ini juga menguasai sejarah. Penelitian sejarahnya
tentang Gajah Mada, Diponegoro, Tan Malaka sampai kepada Revolusi
Amerika juga diterbitkan dalam bentuk buku.

Yamin memulai karier politiknya ketika menjadi Ketua Jong Sumatranen
Bond. Pada kongres pemuda pertama tahun 1926, Yamin mencetuskan tentang
pentingnya penggunaan bahasa kesatuan, yang ia prediksikan bakal
berkembang dari bahasa Melayu. Benar saja, pada 28 Oktober 1928, Yamin
ditunjuk merumuskan teks Sumpah Pemuda yang salah satunya merumuskan
bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.

Pada masa Indonesia merdeka, kegiatan politiknya pernah diliputi
konflik. Pada awal tahun 1946 ia bergabung dengan PP (Persatuan
Perjuangan) pimpinan Tan Malaka, sebuah organisasi yang menentang
politik diplomasi Kabinet Sjahrir dengan pemerintah Belanda. Selain
itu, juga menuntut pengakuan 100% Belanda atas kemerdekaan Indonesia.

Yamin dinyatakan terlibat dalam usaha merebut kekuasaan yang dikenal
dengan nama ‘Peristiwa 3 Juli 1946′ dan dijatuhi hukuman penjara empat
tahun. Pada 17 Agustus 1948 Presiden Soekarno memberikan grasi kepada
para tahanan politik yang terlibat dalam peristiwa itu. Hanya selang
setahun kemudian, ia dipercaya menjadi penasihat delegasi Indonesia
dalam Konferensi Meja Bundar (KMB).

Yamin tak tercerabut dari kepakarannya di bidang hukum. Ia adalah salah
satu perumus dasar negara selain Soekarno dan Soepomo. Bersama Bung
Hatta, Yamin juga konseptor pasal-pasal yang memuat hak asasi manusia
dalam UUD 1945 pada rapat-rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (PPKI).

”Yamin-lah yang memberi nama Pancasila untuk menyebut dasar negara
kita. Dalam pidatonya, Bung Karno menyebutkan ia menamai Pancasila atas
usul seorang temannya yang ahli bahasa. Hanya Yamin yang ketika itu
menguasai bahasa Sanskerta dan sastra,” kata Syafri Syam, dosen tata
negara Universitas Andalas, yang sering mengikuti kuliah umum dengan
Yamin, pada 1960-an, ketika masih jadi mahasiswa.

Yamin memang sempat menjadi dosen terbang di Universitas Andalas,
Padang. ”Ia adalah pencetus pendirian perguruan tinggi negeri di luar
Jawa ketika menjadi Menteri Pengajaran,” kata Kamardi Rais Datuk P.
Simulie, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM). Karena
itu, menurut Datuk, peringatan Yamin sebenarnya bukan saja kewajiban
pemerintah provinsi (pemprov), melainkan juga Jakarta.

Peringatan seabad M Yamin memang jauh dari kesan marak. Komite Nasional
Pemuda Indonesia (KNPI) Sumbar dan pemprov hanya mengisinya dengan
ziarah ke makam Yamin dan peringatan puncak pada 28 Oktober nanti.

Menurut pengakuan Syafri, ketika ia berziarah ke makam Yamin di
kampungnya, Talawi, Sawahlunto, makam tersebut terlihat kurang terawat.
”Seabad Bung Yamin ini, pemerintah mesti meningkatkan perhatian untuk
perawatan makam dan mengisi buku-buku karya Yamin di pustakanya,”
tambah Syafri Syam. Karena, sampai ia tutup usia pada 17 Oktober 1962,
tak bisa dihitung apa yang sudah diberikan pahlawan nasional itu pada
bangsa ini. (Hendra Makmur/B-2)

——————

100 Tahun Muhammad Yamin
*Bermakam Gonjong Empat, Berdinding Kaca

By padangekspresMinggu, 31-Agustus-2003

Selasa, 26 Agustus 2003, pukul 16.30 WIB, Pasar Nagari Talawi sedang
pekan Ñratusan masyarakat bersolek menyahihkan keduniawianÑ begitu juga
komplek Makam Mester in De Rechten (MR) Muhammad Yamin, yang terletak
tak terlalu jauh dari pusat keramaian.

Laporan Ode Barta AnandaÑTalawi

Sebelumnya memang selalu begitu, setiap menjelang hari kelahiran sang
Pahlawan Nasional (Kamis, 23 Agustus 1903) dan kematiannya (Rabu, 17
Oktober 1962), komplek makam selalu lebih dibersihkan. Apalagi, tahun
ini, ketika 100 tahun kematiannya diperingati di segenap nusantara.

CUMA, waktu komplek makam akan dimasuki, petugas penjaga hampir saja
akan pulang. Ketibaan tiga orang tamu, yang datang dari arah Sitangkai
melalui Attar dan Padanggantiang sebelum sampai ke Talawi (jalur
perjalanan Muhammad Yamin ke Padangpanjang untuk
bersekolah dasar Ñsetelah berpindah-pindah dari Talawi di sekolah
Bumiputera, terus ke Sawahlunto serta SolokÑ sekaligus menjenguk
kampung halaman ibunya, Siti Saadah, jika sesampainya di Padanggantiang
kendaraan dibelokkan ke kiri arah ke Batusangkar), membuat si petugas
membalikkan langkah.

Sedangkan bapak Muhammad Yamin adalah Oesman Bagindo Khatib, Mantri
Kopi (koffiepakhuismeerster) di Talawi. Karena jabatan itu cukup
terhormat dan bergaji besar di zaman Belanda, maka Oesman Bagindo
Khatib mempunyai beberapa orang isteri (halaman 8, buku ÒMengenang
Mahaputra Prof. Mr. H. Muhammad Yamin Pahlawan Nasional RIÓ, rangkuman
Wemar, terbitan KRISTAL MULTIMEDIA, Bukittinggi).

Hingga, menurut buku yang sama (halaman tengah), Muhammad Yamin
bersaudara seayah 15 orang dari lima orang istri sang bapak. Sekaligus
bersaudara seayah dengan Djamaloeddin Adinegoro (dari isteri ayahnya
yang ke tiga, Sadariah, yang berasal dari Talawi).

Akhirnya, pintu Gedung Pustaka dibuka kembali. ÒYang tinggal hanya jas,
Da,Ó jelas petugas sambil memandu ke ruang pusaka, setelah melewati
ruang tamu, pustaka umum dan pustaka anak-anak. Di ruang pusaka, sebuah
jas lusuh Ñbeserta celana, tongkat, foto dengan isterinya RA Siti
Sundari asal Kadingalu (Jawa Tengah), piala dan piagamÑ tergantung di
dalam lemari
yang tak terjaga suhunya. Padahal untuk mempertahankan keawetan sebuah
benda pusaka diperlukan suhu tertentu.

Tapi begitulah, kelusuhan jas itu berbanding terbalik dengan bangunan
komplek makam Ñmakam Muhammad Yamin berdampingan dengan bapaknyaÑ di
dalam bangunan
berlantai marmer berdinding kaca bergonjong empat. Begitu bersih,
begitu terjaga, hingga untuk mencari pemegang kuncinya saja, diperlukan
waktu setengah jam, dan itu pun tak ketemu. Hingga terdengar suara
angin petang, seolah membisikkan: ÒMana yang harus dipelihara, makam
atau benda pusaka. Makam hanya pertanda yang akan bisa diperbaiki,
sedangkan pusaka akan sirna ditelan waktu, apalagi jika tak dijaga
dengan aturan ilmiah,Ó desau angin itu menggugurkan bunga-bunga kamboja.

Kemudian, bunga yang telah menyentuh rumput seolah menyahut: ÒPado-an
se-lah sagalo nan ado (cukupkanlah segala yang ada). Yang paling
penting dipelihara adalah semangat patriotik dan kerelaan menerima
ada,Ó ujaran bunga memberikan pelajaran tentang kerelaannya gugur
setelah menghiasi makam. Gugur untuk membusuk, menjadi pupuk bagi
kehidupan kamboja-kamboja baru yang akan menghasilkan wangi-wangi
berikutnya.

Ya, begitulah Muhammad Yamin. Hidupnya lebih banyak untuk kepentingan
orang lain. Pada usia 25 tahun saat masih berkuliah di Rechts
Hoogeschool, Jakarta, ia termasuk yang mempelopori Kongres Pemuda II,
tahun 1928, yang melahirkan Soempah Pemoeda: 1. Kami poetera dan
poeteri Indonesia, mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah
Indonesia. 2. Kami poetera dan poeteri Indonesia, mengakoe berbangsa
jang satoe, bangsa Indonesia. 3. Kami poetera dan poeteri Indonesia,
mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia.

Sumpah Pemuda-lah yang menjadi salah satu dasar bersatunya nusantara
meng-Indonesia, setelah dua sumpah sebelumnya. Sumpah pertama di kaki
Bukit Siguntang Mahameru (683 SM), yang melahirkan kerajaan Sriwijaya.
Sumpah kedua, sumpah yang dilafazkan oleh
Gajah Mada (tahun 1331), hingga melahirkan kerajaan Majapahit (buku
Muhammad Yamin, yang berjudul ÒSumpah Indonesia RayaÓ).

Jika boleh berandai-andai, seandainya Muhammad Yamin tidak melibatkan
diri pada kongres pemuda itu, hanya sekolah dan sekolah, sebagai anak
Mantri Kopi, tentu karirnya akan melejit, mengingat otaknya yang cukup
encer. Tapi, pada kenyataannya, ia memang tak menginginkan kemewahan
buta. Keinginannya adalah kemerdekaan dari penjajahan Belanda Ñbangsa
yang sebenarnya telah membuatnya bisa sekolah.

Lalu lihatlah perjalanan ÒkarirÓ hidupnya. Tahun 1926-1942 menjadi
ketua Yong Soematera Bond. Tahun
1928 menjadi sekretaris kongres dan konseptor Soempah Pemoeda. Masuk
Indonesia Moeda dan Papindo. Antara tahun 1932-1945 menjadi Pengacara
di Pengadilan Jakarta, anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan
Kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan, dan Perumus UUDÕ45. Serta
pembuat Piagam Jakarta.

Pada masa pendudukan Jepang, sebagai penasehat penerangan sekaligus
anggota Dewan Penasehat Poetera. Tahun 1946 menciptakan Panca Dharma
Corps Polisi Militer dan Lambang Gajah Mada. Serta sebagai Penasehat
Negara dalam Konfrensi Meja Bundar, tahun 1949, di Den Haag.

Terus, menjadi Mentri Kehakiman (1951-1952) dalam kabinet Sukiman
Suwiryo. Menjadi Mentri PP dan K (1953 ? 1955) dalam kabinet Ali
Sastroamijoyo. Ketua Panitia Pemilihan Umum tahun 1955. Mentri Negara
pada Kabinet Juanda (Kabinet Kerja I) tahun 1957-1959. Tanggal 10 Juli
1959 dilantik menjadi Mentri Sosial. Ketua Dewan Perancang Nasional
tahun 1959-1960. Mentri/Ketua Dewan Perancang Nasional dalam Kabinet
Inti tahun 1960-1962. Wakil Mentri Pertama Bidang Khusus, sebagai
Koordinator Mentri Penerangan dan Ketua Depernas pada Kabinet Kerja III
(1962-1963). Dan 21 Agustus 1961 dilantik sebagai Penasehat Lembaga
Pembinaan Hukum Indonesia.

Hampir sepanjang usianya pupus oleh pengabdian untuk meletakkan dasar
yang kukuh bagi Indonesia. Tanggal 11 Desember 1962 dilantik sebagai
Anggota Dewan Pertahanan Nasional. 31 April 19 1962 diangkat sebagai
Staf Pembantu Presiden Bidang Ekonomi, Menjadi Ketua Penerangan
Tertinggi Pembebasan Irian Barat, Anggota Pertimbangan Badan Musyawarah
Õ45, dan Pengawas Kantor Berita Antara.

Lalu, pada hari Rabu, 17 Oktober 1962, Muhammad Yamin pun dijemput
Allah di RSPAD Jakarta. Pengabdian seumur hidup, tak salah jika julukan
itu dipersembahkan. Walau telah mendapatkan berbagai bintang
penghargaan (Bintang Mahaputra RI, Tanda Penghargaan Tertinggi dari
Presiden RI atas jasa-jasanya pada Nusa dan Bangsa, Tanda penghargaan
dari Corps Polisi Militer sebagai Pencipta Lambang Gajah Mada dan Panca
Darma Corps, serta Tanda Penghargaan Panglima Kostrad atas jasanya
menciptakan Petaka Komando Strategi Angkatan Darat), tapi jelas bukan
itu tujuannya terus berjuang sampai akhir hayat.

Lalu apa sih, yang didapatkan Rahadian Yamin Ñputra satu-satunya yang
sudah pula meninggal karena kanker otakÑ dengan kehadiran
penghargaan-penghargaan itu? Pertanyaan itu tak akan pernah mendapat
jawaban yang pasti. Se-tidak-pastinya kapan nyawa akan diambil
Tuhan. Se-tidak-pastinya rezki, jodoh, dan apa saja yang menjadi
kekuasaan Sang Pencipta.

Yang pasti, Indonesia sudah merdeka dan merayakan ulang tahun
kemerdekaan yang ke 58, Muhammad Yamin-lah salah seorang pendirinya.
Yang pasti, hanyalah siang akan berujung malam. Setelah melalui senja,
yang perlahan juga turun menyungkupi komplek Makam
Mahaputra Muhammad Yamin, di Nagari Talawi, Sawahlunto, Sumatera Barat:
wujud Minangkabau, yang sekarang lebih banyak ÒributnyaÓ ketimbang
bersatu mengusung daya juang.

Seiring senja menguwasi malam, basuhlah wajah. Berwhuduk, dan shalat
Maghrib di Mushalla komplek makam, yang sepertinya sudah lama tak
melafazkankan azan. (***)

Mohammad Hatta-Sang Proklamator

Sang Proklamator

Mohammad Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukittinggi. Di kota kecil yang indah inilah Bung Hatta dibesarkan di lingkungan keluarga ibunya. Ayahnya, Haji Mohammad Djamil, meninggal ketika Hatta berusia delapan bulan. Dari ibunya, Hatta memiliki enam saudara perempuan. Ia adalah anak laki-laki satu-satunya.

Sejak duduk di MULO di kota Padang, ia telah tertarik pada pergerakan. Sejak tahun 1916, timbul perkumpulan-perkumpulan pemuda seperti Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Minahasa. dan Jong Ambon. Hatta masuk ke perkumpulan Jong Sumatranen Bond.

Sebagai bendahara Jong Sumatranen Bond, ia menyadari pentingnya arti keuangan bagi hidupnya perkumpulan. Tetapi sumber keuangan baik dari iuran anggota maupun dari sumbangan luar hanya mungkin lancar kalau para anggotanya mempunyai rasa tanggung jawab dan disiplin. Rasa tanggung jawab dan disiplin selanjutnya menjadi ciri khas sifat-sifat Mohammad Hatta.

Masa Studi di Negeri Belanda
Pada tahun 1921 Hatta tiba di Negeri Belanda untuk belajar pada Handels Hoge School di Rotterdam. Ia mendaftar sebagai anggota Indische Vereniging. Tahun 1922, perkumpulan ini berganti nama menjadi Indonesische Vereniging. Perkumpulan yang menolak bekerja sama dengan Belanda itu kemudian berganti nama lagi menjadi Perhimpunan Indonesia (PI).

Hatta juga mengusahakan agar majalah perkumpulan, Hindia Poetra, terbit secara teratur sebagai dasar pengikat antaranggota. Pada tahun 1924 majalah ini berganti nama menjadi Indonesia Merdeka.

Hatta lulus dalam ujian handels economie (ekonomi perdagangan) pada tahun 1923. Semula dia bermaksud menempuh ujian doctoral di bidang ilmu ekonomi pada akhir tahun 1925. Karena itu pada tahun 1924 dia non-aktif dalam PI. Tetapi waktu itu dibuka jurusan baru, yaitu hukum negara dan hukum administratif. Hatta pun memasuki jurusan itu terdorong oleh minatnya yang besar di bidang politik.

Perpanjangan rencana studinya itu memungkinkan Hatta terpilih menjadi Ketua PI pada tanggal 17 Januari 1926. Pada kesempatan itu, ia mengucapkan pidato inaugurasi yang berjudul “Economische Wereldbouw en Machtstegenstellingen”–Struktur Ekonomi Dunia dan Pertentangan kekuasaan. Dia mencoba menganalisis struktur ekonomi dunia dan berdasarkan itu, menunjuk landasan kebijaksanaan non-kooperatif.

Sejak tahun 1926 sampai 1930, berturut-turut Hatta dipilih menjadi Ketua PI. Di bawah kepemimpinannya, PI berkembang dari perkumpulan mahasiswa biasa menjadi organisasi politik yang mempengaruhi jalannya politik rakyat di Indonesia. Sehingga akhirnya diakui oleh Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPI) PI sebagai pos depan dari pergerakan nasional yang berada di Eropa.

PI melakukan propaganda aktif di luar negeri Belanda. Hampir setiap kongres intemasional di Eropa dimasukinya, dan menerima perkumpulan ini. Selama itu, hampir selalu Hatta sendiri yang memimpin delegasi.

Pada tahun 1926, dengan tujuan memperkenalkan nama “Indonesia”, Hatta memimpin delegasi ke Kongres Demokrasi Intemasional untuk Perdamaian di Bierville, Prancis. Tanpa banyak oposisi, “Indonesia” secara resmi diakui oleh kongres. Nama “Indonesia” untuk menyebutkan wilayah Hindia Belanda ketika itu telah benar-benar dikenal kalangan organisasi-organisasi internasional.

Hatta dan pergerakan nasional Indonesia mendapat pengalaman penting di Liga Menentang Imperialisme dan Penindasan Kolonial, suatu kongres internasional yang diadakan di Brussels tanggal 10-15 Pebruari 1927. Di kongres ini Hatta berkenalan dengan pemimpin-pemimpin pergerakan buruh seperti G. Ledebour dan Edo Fimmen, serta tokoh-tokoh yang kemudian menjadi negarawan-negarawan di Asia dan Afrika seperti Jawaharlal Nehru (India), Hafiz Ramadhan Bey (Mesir), dan Senghor (Afrika). Persahabatan pribadinya dengan Nehru mulai dirintis sejak saat itu.

Pada tahun 1927 itu pula, Hatta dan Nehru diundang untuk memberikan ceramah bagi “Liga Wanita Internasional untuk Perdamaian dan Kebebasan” di Gland, Swiss. Judul ceramah Hatta L ‘Indonesie et son Probleme de I’ Independence (Indonesia dan Persoalan Kemerdekaan).

Bersama dengan Nazir St. Pamontjak, Ali Sastroamidjojo, dan Abdul Madjid Djojoadiningrat, Hatta dipenjara selama lima setengah bulan. Pada tanggal 22 Maret 1928, mahkamah pengadilan di Den Haag membebaskan keempatnya dari segala tuduhan. Dalam sidang yang bersejarah itu, Hatta mengemukakan pidato pembelaan yang mengagumkan, yang kemudian diterbitkan sebagai brosur dengan nama “Indonesia Vrij”, dan kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai buku dengan judul Indonesia Merdeka.

Antara tahun 1930-1931, Hatta memusatkan diri kepada studinya serta penulisan karangan untuk majalah Daulat Ra‘jat dan kadang-kadang De Socialist. Ia merencanakan untuk mengakhiri studinya pada pertengahan tahun 1932.

Kembali ke Tanah Air
Pada bulan Juli 1932, Hatta berhasil menyelesaikan studinya di Negeri Belanda dan sebulan kemudian ia tiba di Jakarta. Antara akhir tahun 1932 dan 1933, kesibukan utama Hatta adalah menulis berbagai artikel politik dan ekonomi untuk Daulat Ra’jat dan melakukan berbagai kegiatan politik, terutama pendidikan kader-kader politik pada Partai Pendidikan Nasional Indonesia. Prinsip non-kooperasi selalu ditekankan kepada kader-kadernya.

Reaksi Hatta yang keras terhadap sikap Soekarno sehubungan dengan penahannya oleh Pemerintah Kolonial Belanda, yang berakhir dengan pembuangan Soekarno ke Ende, Flores, terlihat pada tulisan-tulisannya di Daulat Ra’jat, yang berjudul “Soekarno Ditahan” (10 Agustus 1933), “Tragedi Soekarno” (30 Nopember 1933), dan “Sikap Pemimpin” (10 Desember 1933).

Pada bulan Pebruari 1934, setelah Soekarno dibuang ke Ende, Pemerintah Kolonial Belanda mengalihkan perhatiannya kepada Partai Pendidikan Nasional Indonesia. Para pimpinan Partai Pendidikan Nasional Indonesia ditahan dan kemudian dibuang ke Boven Digoel. Seluruhnya berjumlah tujuh orang. Dari kantor Jakarta adalah Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, dan Bondan. Dari kantor Bandung: Maskun Sumadiredja, Burhanuddin, Soeka, dan Murwoto. Sebelum ke Digoel, mereka dipenjara selama hampir setahun di penjara Glodok dan Cipinang, Jakarta. Di penjara Glodok, Hatta menulis buku berjudul “Krisis Ekonomi dan Kapitalisme”.

Masa Pembuangan
Pada bulan Januari 1935, Hatta dan kawan-kawannya tiba di Tanah Merah, Boven Digoel (Papua). Kepala pemerintahan di sana, Kapten van Langen, menawarkan dua pilihan: bekerja untuk pemerintahan kolonial dengan upah 40 sen sehari dengan harapan nanti akan dikirim pulang ke daerah asal, atau menjadi buangan dengan menerima bahan makanan in natura, dengan tiada harapan akan dipulangkan ke daerah asal. Hatta menjawab, bila dia mau bekerja untuk pemerintah kolonial waktu dia masih di Jakarta, pasti telah menjadi orang besar dengan gaji besar pula. Maka tak perlulah dia ke Tanah Merah untuk menjadi kuli dengan gaji 40 sen sehari.

Dalam pembuangan, Hatta secara teratur menulis artikel-artikel untuk surat kabar Pemandangan. Honorariumnya cukup untuk biaya hidup di Tanah Merah dan dia dapat pula membantu kawan-kawannya. Rumahnya di Digoel dipenuhi oleh buku-bukunya yang khusus dibawa dari Jakarta sebanyak 16 peti. Dengan demikian, Hatta mempunyai cukup banyak bahan untuk memberikan pelajaran kepada kawan-kawannya di pembuangan mengenai ilmu ekonomi, sejarah, dan filsafat. Kumpulan bahan-bahan pelajaran itu di kemudian hari dibukukan dengan judul-judul antara lain, “Pengantar ke Jalan llmu dan Pengetahuan” dan “Alam Pikiran Yunani.” (empat jilid).

Pada bulan Desember 1935, Kapten Wiarda, pengganti van Langen, memberitahukan bahwa tempat pembuangan Hatta dan Sjahrir dipindah ke Bandaneira. Pada Januari 1936 keduanya berangkat ke Bandaneira. Mereka bertemu Dr. Tjipto Mangunkusumo dan Mr. Iwa Kusumasumantri. Di Bandaneira, Hatta dan Sjahrir dapat bergaul bebas dengan penduduk setempat dan memberi pelajaran kepada anak-anak setempat dalam bidang sejarah, tatabuku, politik, dan lain-Iain.

Kembali Ke Jawa: Masa Pendudukan Jepang
Pada tanggal 3 Pebruari 1942, Hatta dan Sjahrir dibawa ke Sukabumi. Pada tanggal 9 Maret 1942, Pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada Jepang, dan pada tanggal 22 Maret 1942 Hatta dan Sjahrir dibawa ke Jakarta.

Pada masa pendudukan Jepang, Hatta diminta untuk bekerja sama sebagai penasehat. Hatta mengatakan tentang cita-cita bangsa Indonesia untuk merdeka, dan dia bertanya, apakah Jepang akan menjajah Indonesia? Kepala pemerintahan harian sementara, Mayor Jenderal Harada. menjawab bahwa Jepang tidak akan menjajah. Namun Hatta mengetahui, bahwa Kemerdekaan Indonesia dalam pemahaman Jepang berbeda dengan pengertiannya sendiri. Pengakuan Indonesia Merdeka oleh Jepang perlu bagi Hatta sebagai senjata terhadap Sekutu kelak. Bila Jepang yang fasis itu mau mengakui, apakah sekutu yang demokratis tidak akan mau? Karena itulah maka Jepang selalu didesaknya untuk memberi pengakuan tersebut, yang baru diperoleh pada bulan September 1944.

Selama masa pendudukan Jepang, Hatta tidak banyak bicara. Namun pidato yang diucapkan di Lapangan Ikada (sekarang Lapangan Merdeka) pada tanggaI 8 Desember 1942 menggemparkan banyak kalangan. Ia mengatakan, “Indonesia terlepas dari penjajahan imperialisme Belanda. Dan oleh karena itu ia tak ingin menjadi jajahan kembali. Tua dan muda merasakan ini setajam-tajamnya. Bagi pemuda Indonesia, ia Iebih suka melihat Indonesia tenggelam ke dalam lautan daripada mempunyainya sebagai jajahan orang kembali.”

Proklamasi
Pada awal Agustus 1945, Panitia Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dengan Soekamo sebagai Ketua dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Ketua. Anggotanya terdiri dari wakil-wakil daerah di seluruh Indonesia, sembilan dari Pulau Jawa dan dua belas orang dari luar Pulau Jawa.

Pada tanggal 16 Agustus 1945 malam, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mempersiapkan proklamasi dalam rapat di rumah Admiral Maeda (JI Imam Bonjol, sekarang), yang berakhir pada pukul 03.00 pagi keesokan harinya. Panitia kecil yang terdiri dari 5 orang, yaitu Soekamo, Hatta, Soebardjo, Soekarni, dan Sayuti Malik memisahkan diri ke suatu ruangan untuk menyusun teks proklamasi kemerdekaan. Soekarno meminta Hatta menyusun teks proklamasi yang ringkas. Hatta menyarankan agar Soekarno yang menuliskan kata-kata yang didiktekannya. Setelah pekerjaan itu selesai. mereka membawanya ke ruang tengah, tempat para anggota lainnya menanti.

Soekarni mengusulkan agar naskah proklamasi tersebut ditandatangi oleh dua orang saja, Soekarno dan Mohammad Hatta. Semua yang hadir menyambut dengan bertepuk tangan riuh.

Tangal 17 Agustus 1945, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta atas nama bangsa Indonesia, tepat pada jam 10.00 pagi di Jalan Pengangsaan Timur 56 Jakarta.

Tanggal 18 Agustus 1945, Ir Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia dan Drs. Mohammad Hatta diangkat menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Soekardjo Wijopranoto mengemukakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden harus merupakan satu dwitunggal.

Periode Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
Indonesia harus mempertahankan kemerdekaannya dari usaha Pemerintah Belanda yang ingin menjajah kembali. Pemerintah Republik Indonesia pindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Dua kali perundingan dengan Belanda menghasilkan Perjanjian Linggarjati dan Perjanjian Reville, tetapi selalu berakhir dengan kegagalan akibat kecurangan pihak Belanda.

Untuk mencari dukungan luar negeri, pada Juli I947, Bung Hatta pergi ke India menemui Jawaharlal Nehru dan Mahatma Gandhi. dengan menyamar sebagai kopilot bernama Abdullah (Pilot pesawat adalah Biju Patnaik yang kemudian menjadi Menteri Baja India di masa Pemerintah Perdana Menteri Morarji Desai). Nehru berjanji, India dapat membantu Indonesia dengan protes dan resolusi kepada PBB agar Belanda dihukum.

Kesukaran dan ancaman yang dihadapi silih berganti. September 1948 PKI melakukan pemberontakan. 19 Desember 1948, Belanda kembali melancarkan agresi kedua. Presiden dan Wapres ditawan dan diasingkan ke Bangka. Namun perjuangan Rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan terus berkobar di mana-mana. Panglima Besar Soediman melanjutkan memimpin perjuangan bersenjata.

Pada tanggal 27 Desember 1949 di Den Haag, Bung Hatta yang mengetuai Delegasi Indonesia dalam Konperensi Meja Bundar untuk menerima pengakuan kedaulatan Indonesia dari Ratu Juliana.

Bung Hatta juga menjadi Perdana Menteri waktu Negara Republik Indonesia Serikat berdiri. Selanjutnya setelah RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bung Hatta kembali menjadi Wakil Presiden.

Periode Tahun 1950-1956
Selama menjadi Wakil Presiden, Bung Hatta tetap aktif memberikan ceramah-ceramah di berbagai lembaga pendidikan tinggi. Dia juga tetap menulis berbagai karangan dan buku-buku ilmiah di bidang ekonomi dan koperasi. Dia juga aktif membimbing gerakan koperasi untuk melaksanakan cita-cita dalam konsepsi ekonominya. Tanggal 12 Juli 1951, Bung Hatta mengucapkan pidato radio untuk menyambut Hari Koperasi di Indonesia. Karena besamya aktivitas Bung Hatta dalam gerakan koperasi, maka pada tanggal 17 Juli 1953 dia diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia pada Kongres Koperasi Indonesia di Bandung. Pikiran-pikiran Bung Hatta mengenai koperasi antara lain dituangkan dalam bukunya yang berjudul Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun (1971).

Pada tahun 1955, Bung Hatta mengumumkan bahwa apabila parlemen dan konsituante pilihan rakyat sudah terbentuk, ia akan mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden. Niatnya untuk mengundurkan diri itu diberitahukannya melalui sepucuk surat kepada ketua Perlemen, Mr. Sartono. Tembusan surat dikirimkan kepada Presiden Soekarno. Setelah Konstituante dibuka secara resmi oleh Presiden, Wakil Presiden Hatta mengemukakan kepada Ketua Parlemen bahwa pada tanggal l Desember 1956 ia akan meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Presiden Soekarno berusaha mencegahnya, tetapi Bung Hatta tetap pada pendiriannya.

Pada tangal 27 Nopember 1956, ia memperoleh gelar kehormatan akademis yaitu Doctor Honoris Causa dalam ilmu hukum dari Universitas Gajah Mada di Yoyakarta. Pada kesempatan itu, Bung Hatta mengucapkan pidato pengukuhan yang berjudul “Lampau dan Datang”.

Sesudah Bung Hatta meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden RI, beberapa gelar akademis juga diperolehnya dari berbagai perguruan tinggi. Universitas Padjadjaran di Bandung mengukuhkan Bung Hatta sebagai guru besar dalam ilmu politik perekonomian. Universitas Hasanuddin di Ujung Pandang memberikan gelar Doctor Honoris Causa dalam bidang Ekonomi. Universitas Indonesia memberikan gelar Doctor Honoris Causa di bidang ilmu hukum. Pidato pengukuhan Bung Hatta berjudul “Menuju Negara Hukum”.

Pada tahun 1960 Bung Hatta menulis “Demokrasi Kita” dalam majalah Pandji Masyarakat. Sebuah tulisan yang terkenal karena menonjolkan pandangan dan pikiran Bung Hatta mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia waktu itu.

Dalam masa pemerintahan Orde Baru, Bung Hatta lebih merupakan negarawan sesepuh bagi bangsanya daripada seorang politikus.

Hatta menikah dengan Rahmi Rachim pada tanggal l8 Nopember 1945 di desa Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Mereka mempunyai tiga orang putri, yaitu Meutia Farida, Gemala Rabi’ah, dan Halida Nuriah. Dua orang putrinya yang tertua telah menikah. Yang pertama dengan Dr. Sri-Edi Swasono dan yang kedua dengan Drs. Mohammad Chalil Baridjambek. Hatta sempat menyaksikan kelahiran dua cucunya, yaitu Sri Juwita Hanum Swasono dan Mohamad Athar Baridjambek.

Pada tanggal 15 Agustus 1972, Presiden Soeharto menyampaikan kepada Bung Hatta anugerah negara berupa Tanda Kehormatan tertinggi “Bintang Republik Indonesia Kelas I” pada suatu upacara kenegaraan di Istana Negara.
Bung Hatta, Proklamator Kemerdekaan dan Wakil Presiden Pertama Republik Indonesia, wafat pada tanggal 14 Maret 1980 di Rumah Sakit Dr Tjipto Mangunkusumo, Jakarta, pada usia 77 tahun dan dikebumikan di TPU Tanah Kusir pada tanggal 15 Maret 1980.

Soekarno yang Saya Kenal

Oleh Sidarto Danusubroto
Mantan Ajudan Presiden Soekarno
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0512/17/opini/2276201.htm
—————————————————–
Terbitnya buku Antonie CA Dake, Sukarno File, Berkas-berkas Soekarno
1965-1967, mendapat tanggapan beragam dari berbagai pihak.

Dalam bukunya, Dake menyatakan, berdasarkan bahan-bahan yang
terkumpul semasa 1965- 1967, Soekarno adalah pelaku dan disebut
sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas peristiwa berdarah
itu.

Dake bukan yang pertama menulis peristiwa itu. Dapat disebut di sini,
antara lain Buku Putih Pemerintah Orde Baru dan Arnold Brackman
(pelaku utama adalah PKI dan biro khususnya), Peter Dale Scott dan
Geoffrey Robinson (pelaku utama adalah CIA/Pemerintah Amerika Serikat
(AS); Cornell Paper (Ben Anderson dan Ruth McVey), WF Wartheim, MR
Siregar, Coen Holtzappel (adanya faksionalisasi (klik) dalam Angkatan
Darat (AD); Greg Poulgrain (rencana Inggris bertemu dengan skenario
besar CIA); Antonie Dake dan John Hughes (pelaku utama adalah
Soekarno); William Oltman, Prof Scott, dan pleidoi Kol Latief (pelaku
utama Soeharto).

Dari berbagai karya ilmiah itu, berkembang berbagai spekulasi,
terutama perdebatan siapa dalang dari peristiwa itu. Pemerintah
Indonesia telah resmi menerbitkan beberapa buku yang menjelaskan
masalah sekitar peristiwa itu dan menyatakan, dalang pelakunya adalah
PKI.

Kita memahami, terbitnya buku-buku tentang peristiwa 1965 adalah
bagian dari kebebasan menyatakan pikiran dan wacana yang berkembang
di kalangan intelektual. Aneka pemikiran yang lahir dalam dunia
akademis merupakan sumbangsih bagi perjalanan sejarah bangsa
Indonesia. Di sisi lain, perlu diperhatikan agar kebebasan itu jangan
dijadikan sarana mendiskreditkan atau menjatuhkan vonis bagi tokoh
yang telah berjasa besar bagi bangsa dan negara ini.

Sejarah panjang

Untuk dapat memahami Soekarno secara benar dan utuh, harus dilihat
dari sejarah panjang perjuangannya bagi bangsa Indonesia. Soekarno
adalah orang yang amat idealis, yang tidak pernah mementingkan diri,
tetapi selalu memikirkan kepentingan bangsa. Sejak muda Soekarno
aktif berjuang melawan Belanda.

Ketika jumlah elite bangsa yang berjuang untuk kemerdekaan masih
sedikit, Soekarno telah mengorbankan waktu, tenaga, dan masa depan
sejak menjadi mahasiswa di ITB, tanpa menghitung untung-rugi
perjuangannya. Sebagai insinyur, Soekarno sebenarnya memiliki
kesempatan memperoleh pekerjaan yang menjanjikan penghasilan dan
fasilitas materi memuaskan. Namun, semua itu tidak digunakan, bahkan
Soekarno mengorbankan masa-masa mudanya dan sering kelua masuk
penjara untuk Indonesia merdeka.

Inilah era pantang menyerah Soekarno-Hatta dalam perjuangan
menghadapi kolonialisme dan imperialisme di Indonesia dan di sebagian
besar negara-negara Asia Afrika. Masuk keluar penjara dan hidup dalam
pembuangan selama belasan tahun sama sekali tidak mengubah sikap
perjuangan politiknya untuk mencapai Indonesia merdeka.

Ketika menjabat Kepala Polda Jabar 1988-1991, sebagai Muspida Jabar,
saya sempat mengantar Nelson Mandela yang datang ke Bandung untuk
bernostalgia mengunjungi Gedung Asia Afrika. Gedung itu pernah
dihadiri Mandela saat masih anggota pemuda ANC (African National
Congress), sebelum menjalani hukuman selama 27 tahun. Pada kunjungan
itu (1989) beliau sulit menemukan gambar Soekarno di Museum Asia
Afrika (bekas gedung konferensi). Yang ditampilkan saat itu gambar
Soenario, Ali Sastroamijoyo, dan Roeslan Abdulgani, sebagai pejabat
yang terlibat Konferensi Asia Afrika.

Mandela menanyakan kepada anggota muspida, Where is the picture of
Soekarno. Eevery leaders from Asia Africa came to Bandung because of
Soekarno, where is His picture? Kami kerepotan menjawab pertanyaan
itu sebab gambar Soekarno saat itu belum terpasang di tempat yang
seharusnya. Padahal, Konferensi Asia Afrika tahun 1955, di mana
banyak pemimpin Asia Afrika hadir, seperti Gamal Abdel Nasser,
Jawaharlal Nehru, Chou En Lai, Ho Chi Minh, Nkrumah, Norodom
Sihanouk, dan lainnya adalah bukti pengakuan bangsa Asia Afrika
kepada kepemimpinan Soekarno-Hatta.

Mandiri

Hal menonjol lain dari pribadi Soekarno adalah sikap politik yang
mandiri melalui ajaran Trisakti: Berdaulat dalam politik, Berdiri di
atas kaki sendiri (berdikari) dalam ekonomi, dan Berkepribadian di
bidang budaya.

Ketika Soekarno dalam status tahanan politik, dan saya masih bertugas
sebagai ajudan, saya mengajukan pertanyaan mengapa Bapak tidak
mengundang modal asing dalam keadaan ekonomi Indonesia makin merosot
pada era pascatahun 1963-1964. Jawabnya, ”Darto, saya bukannya
antimodal asing, tetapi saya akan mengundang modal asing pada saat
sistem dan SDM yang kita miliki sudah mampu menghadapinya. Karena,
kalau belum kuat, saya khawatir suatu hari republik kita akan
dikendalikan oleh kekuatan modal asing.”

Dan kekhawatiran Soekarno betul-betul menjadi kenyataan dan kini
sedang kita hadapi. Sinyalemen Soekarno itu pula yang ditulis John
Perkins dalam buku The Confession of Economic Hitman, yang merupakan
best seller New York Times tahun 2004. Keteguhan sikap ini membuat
Soekarno mengalami tujuh kali percobaan pembunuhan dan pemberontakan
sayap kiri (PKI Madiun 1948) maupun pemberontakan sayap kanan
(PRRI/Permesta) yang keduanya mendapat dukungan kekuatan asing.

Tahun 1966 Soekarno tersingkir. Saat itu posisi Indonesia masih kaya
dan perawan: the rich and virgin archipelago; utang luar negeri 2,5
miliar dollar AS, kekuatan angkatan perang nomor dua terkuat di Asia,
dan sumber daya alam termasuk hutan yang masih perawan sama sekali
belum tergali dan tersentuh modal asing.

Mikul dhuwur

Dari uraian itu, kita perlu bersikap bijak dalam menempatkan para
pemimpin bangsa yang telah banyak berkarya dan berjuang untuk negara.
Napoleon mengalami kekalahan dalam pertempuran Waterloo, tetapi
makamnya ada di pusat kota Paris dan namanya tetap merupakan legenda
bagi bangsanya.

Mao Tse Tung juga membuat sejumlah kesalahan dalam kepemimpinannya,
tetapi mausoleumnya di lapangan merah dikunjungi ribuan pejiarah
setiap hari. Begitu juga makam Kennedy di taman nasional Arlington di
Virginia, AS.

Last but not least, makam Bung Karno di Desa Bendo Gerit, Blitar,
Jawa Timur, yang merupakan rezeki tersendiri bagi kota Blitar dengan
ribuan pejiarah yang tidak pernah susut.

Sebagai bangsa, kita perlu mikul duwur mendem jero para pemimpin,
menghormati jasa yang dibaktikan. Sikap demikian juga perlu diberikan
kepada Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, dan nanti
kepada Susilo Bambang Yudhoyono.

Kerajaan Pikiran Cak Nur

Oleh Yudi Latif
Deputi Rektor Universitas Paramadina; Chairman Pusat Studi Islam dan
Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0607/21/opini/2823434.htm
==================================

Menjelang wafat, Cak Nur tak kehilangan kehirauan dan ketajaman
pemikirannya. Dari jarak jauh, sambil bergelut dengan daya tahan
tubuh yang memburuk, pekan-pekan terakhir dari hidupnya dicurahkan
untuk menggugah kesadaran bangsa akan komitmen nasional.

Dari buah penanya yang terakhir, Indonesia Kita, bisa dibaca pokok
keprihatinan dan harapannya. Bahwa kini terasa kian sedikit orang
yang dengan sungguh-sungguh berpikir dan bertindak untuk kepentingan
bangsa. Menyitir Bung Hatta dalam Demokrasi Kita, tak luput dari
keprihatinannya, Indonesia adalah sebuah negara besar yang hanya
menemukan orang-orang kerdil.

Jelas, pikiran kerdil tidak akan menghasilkan tindakan besar, dan
sistem yang salah tidak mungkin melahirkan tatanan kehidupan yang
membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

Peneguhan tekad

Mengingat besarnya persoalan yang menghadang, diperlukan usaha dan
kekuatan besar dan tangguh untuk mengatasinya. Kekuatan itu akan
terbentuk hanya dengan peneguhan kembali ikatan batin atau komitmen
semua warga negara kepada cita-cita nasionalnya, disertai pembaruan
tekad bersama untuk melaksanakannya. Semua itu memerlukan semangat
ungkapan Bung Karno (dengan sedikit revisi), “samen bundeling van
alle krachten van de natie”, “pengikatan bersama seluruh kekuatan
bangsa”.

Peneguhan kembali tekad bersama dan komitmen nasional itu memerlukan
kesadaran sejarah dan pengembangan pikiran-pikiran mendasar tentang
kebangsaan dan kenegaraan, melanjutkan dan memperluas tradisi tukar
pikiran para tokoh pendirinya.

Tampak nyata, masalah kekerdilan dan pengembangan pikiran menjadi
pokok kepeduliannya. Seperti Sokrates, warisan yang diberikan Cak Nur
(Nurcholish Madjid) adalah empire of mind. Kekuatannya tidak terletak
pada barisan panjang pendukung berani mati, tetapi pada visi yang
mencerahkan, yang sering disalahpahami arus utama pemahaman zamannya.

Dekade 1970-an, ketika ide-ide liberalisasi dan pembaruan pemikiran
Islamnya hendak diambil alih Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), yang
menyediakan diri sebagai jaringan gerakan pembaruan, Cak Nur
menolaknya. Intelektual selalu dihadapkan pada dilema antara
mempertahankan “terobosan dan integritas intelektual”
atau “pelembagaan demi popularisasi”. Dan memilih yang pertama.

Ketegangan dan keberjarakan dengan publik justru menyediakan ruang
yang baik bagi penahbisan intelektual garda depan. Dalam kontroversi
publik yang ajek, intelektual selalu tertantang untuk membangun
konstruksi pemikirannya secara kokoh. Sebaliknya, godaan pelembagaan
demi penerimaan publik secara luas, betapapun bisa menguntungkan
secara politis, bisa berakibat fatal bagi keberlangsungan pemikiran
intelektual.

Pelembagaan selalu menuntut familiarisasi gagasan, dan familiarisasi
kerap mengandung risiko penyederhanaan, dan peremeh-temehan.
Trivialisasi membuat refleksi kehilangan keragaman dan kedalamannya.
Kepadatan argumentasi mengalami peluluhan. Dalam penerimaan khalayak
ramai, refleksi berubah menjadi ritual. Di dalam ritual, terobosan
pemikiran mengalami pemandekan.

Tanpa terkait gurita kelembagaan yang terstruktur, Cak Nur bukan saja
bebas dan mampu memproduksi pikirannya, secara bernas dan berbobot,
sekaligus menampilkan dirinya sebagai “rumah” kebebasan. Betapapun
dia dibesarkan dalam jaringan HMI dan pernah terkait ICMI, ia tidak
pernah terobsesi untuk menjadikan organisasi-organisasi itu sebagai
barisan pendukungnya. Ia cenderung mempertahankan jarak.

Intelektual langka

Ide-ide kebebasan yang bersanding dengan otonomi relatifnya inilah
yang menjadikan Cak Nur sebagai intelektual langka di Indonesia.
Kebanyakan kaum terdidik kita lebih memperlihatkan diri sebagai
inteligensia. Perbedaan keduanya terletak pada sikapnya terhadap ide
dan relasi sosialnya. Inteligensia lebih memandang ide sebagai suatu
yang instrumental sehingga bersimpuh pada ideologi yang sejalan
dengan kepentingan mereka. Karena itu, kerja politik lebih
merepresentasikan dan diorientasikan pada kepentingan kelompok
tertentu (yang dipersatukan menurut garis ideologis/pragmatis).

Adapun sikap intelektual terhadap ide tidak terlalu mempertimbangkan
segi-segi praktis. Hal ini tidak berarti intelektual mengabaikan
kepentingannya demi suatu ide. Yang terjadi, aneka kepentingan ideal
mereka (yang muncul dari proses rasionalisasi) mengimbangi,
adakalanya mendahului, bahkan mungkin berlawanan dengan kepentingan-
kepentingan praktis dan material mereka. Karena itu, mereka lebih
merepresentasikan diri sebagai individu-individu kreatif ketimbang
representasi kelompok.

Hal ini tidak berarti intelektual tidak bisa berorientasi praktis
dalam aksi kolektif. Praksis intelektual akan terjadi karena
terpanggil oleh apa yang disebut Max Weber sebagai ethics of
responsibility. Panggilan untuk berkompromi dengan politik praktis
sebagai pertanggungjawaban moral demi mencegah terancamnya segi-segi
etis, kebebasan, dan kewarasan nalar yang bersumber dari distorsi-
distorsi dalam politik praktis. Seperti kata Vaclav Havel, “mereka
yang mendedikasikan hidupnya untuk memikirkan realitas hidup lebih
memahami apa yang salah dalam kehidupan, karena itu bertanggung jawab
untuk memperjuangkan jalan keluar”.

“Nurcholish Madjid Memorial Lecture” yang digelar 19-20 Juli 2006 di
Universitas Paramadina merupakan ikhtiar meneguhkan kembali semangat
untuk terlibat dalam setiap gerak perkembangan bangsa. Hingga ajal,
dia tetap menegaskan komitmen kepada kaum muda, “untuk melanjutkan
perjuangan demokrasi, memelihara toleransi dan mempertahankan
keterbukaan”.

Jusuf Ronodipuro, Penyebar Kabar Proklamasi

http://www.kompas.co.id/ver1/Hiburan/0608/17/122523.htm
============================

Di negara dengan luas wilayah sebesar Indonesia, tentu bukan perkara
mudah mengabarkan berita proklamasi ke seluruh penjuru Nusantara pada
tahun 1945. Hanya radio lah yang bisa menjangkau seluruh pelosok
negeri. Kala itu satu-satunya stasiun radio yang ada hanyalah Hoso
Kyoku, milik Dai Nippon. Lalu bagaimana kabar kemerdekaan kita bisa
disebarluaskan?

Adalah seorang pria muda bernama Jusuf Ronodipuro yang kala itu
bekerja di Hoso Kyoku Jakarta (Radio Militer Jepang di Jakarta) yang
mengumandangkan pesan penting tersebut. Ia menuturkan kisahnya.

Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jusuf muda yang bekerja sebagai
reporter di Hoso Kyoku datang seperti biasa ke kantornya di Jalan
Medan Merdeka Utara. Suasana pagi itu tampak lain, beberapa orang
Jepang yang bekerja di radio tersebut tampak bergerombol, mereka
berbisik-bisik dalam suasana yang muram, bahkan gadis-gadis Jepang
terlihat menangis.

Ternyata pada saat itu bom atom kedua sudah dijatuhkan di Nagasaki
dan Jepang menyerah kepada Sekutu. Kabar tentang menyerahnya Jepang
disampaikan oleh Mochtar Lubis yang juga bekerja di radio tersebut di
bagian monitoring. Mochtar adalah satu-satunya orang Indonesia yang
diizinkan mendengarkan siaran radio asing.

Merasa bahwa hal itu penting untuk disampaikan kepada teman-temannya
yang biasa berkumpul di Menteng Raya 31, berangkatlah Jusuf
mengendarai sepedanya untuk memberikan kabar kekalahan Jepang. Sampai
di sana, ternyata mereka sudah mendengar kabar yang sama dari Adam
Malik yang bekerja di kantor berita DOME.

Pada hari yang sama, Jusuf mendapat tugas untuk meliput kedatangan
Bung Karno dan Bung Hatta di bandara Kemayoran sepulang dari Saigon.
Beberapa utusan golongan muda di antaranya Sukarni, Chairul Saleh,
AM. Hanafi ikut menjemput dan mendesak Bung Karno dan Hatta agar
segera menyatakan kemerdekaan.

Usaha Sukarni dkk tersebut gagal. Menurut penuturan Jusuf, saat itu
Bung Karno hanya berkata, “Saudara-saudara tidak usah menunggu
umurnya jagung, karena jagung sebelum berkembang kita sudah akan
merdeka.” Tidak ada penjelasan lain dari Bung Karno.

Sepulang dari Kemayoran, Jusuf mendapat pesan dari Sukarni agar
merebut radio Hoso Kyoku karena akan ada pengumuman sangat penting.
Tetapi di pintu masuk kantor tampak tentara Kempetai berjaga-jaga dan
melarang orang masuk ke kantor. Karena Jusuf adalah karyawan, ia
diizinkan masuk. Jusuf lalu menyampaikan pesan Sukarni itu kepada
Bahtar Lubis yang sama-sama bekerja di bagian pengabaran (redaksi).

Diisolasi

Hari itu pimpinan Hoso Kyoku menyampaikan dua pengumuman kepada para
karyawan. Pertama, para karyawan yang sudah di kantor dilarang keluar
lagi dan yang di luar tidak diizinkan masuk. Kedua, siaran luar
negeri dihentikan (mungkin agar berita kekalahan Jepang tidak sampai
ke rakyat Indonesia).

Jadilah mereka semua diisolasi di kantor radio dan terpaksa bermalam
di sana. Esoknya, hari Kamis 16 Agustus 1945 tidak ada kejadian
berarti, siaran berjalan seperti biasa. Malam harinya ada sedikit
keributan di depan kantor, ternyata Sukarni datang bersama beberapa
orang Jepang tetapi dilarang masuk. Dari dalam mobil, Sukarni
berteriak, “Tunggu, akan ada pengumuman penting,” lalu ia pergi.

Di tempat lain, di sebuah rumah di Pegangsaan 56, tanggal 16 Agustus
dini hari, selepas sahur, Sukarni dkk datang ke rumah Bung Karno.
Mereka berusaha meyakinkan Bung Karno bahwa Jakarta tidak aman karena
Jakarta akan menjadi lautan api, sehingga mereka ingin mengamankan
Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengasdengklok.

Kedua pemimpin tersebut setuju dan berangkatlah mereka menggunakan
mobil ke Rengasdengklok. Hari itu tak hanya serdadu Jepang yang sibuk
mencari Bung Karno dan Bung Hatta, para anggota PPKI (Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia) juga mencari karena sedianya hari
itu dilakukan rapat.

Malam harinya kedua pemimpin tersebut kembali ke Jakarta dan langsung
melakukan rapat perumusan naskah proklamasi di rumah Laksamana
Tadashi Mayda di Jalan Imam Bonjol No.1 dengan dihadiri anggota PPKI
dan angkatan muda.

Kembali ke Jalan Medan Merdeka, hari Jumat 17 Agustus 1945, radio
Hoso Kyoku tetap melakukan siaran seperti biasa. Jusuf dkk tidak
mengetahui bahwa Indonesia telah menyatakan kemerdekaan karena
komunikasi dengan dunia luar memang terputus.

“Siang itu beberapa mahasiswa kedokteran berhasil masuk ke lobi
membawa kertas. Di tangga, pistol yang dibawa seorang mahasiswa
terjatuh dan diketahui tentara Kanpetai. Mereka lalu ditendang dan
diusir keluar,” Jusuf mengenang. Kemungkinan mahasiswa tersebut
membawa pengumuman proklamasi untuk disiarkan.

Sore hari, sekitar jam 17.30, ketika Jusuf sedang menyiapkan menu
berbuka puasa, masuk seorang teman dari kantor berita Dome (Jusuf
lupa namanya). Dengan pakaian kotor dan basah oleh keringat karena ia
meloncati tembok belakang kantor radio, ia menyampaikan secarik
kertas.

Secarik kertas bertuliskan tulisan tangan dari Adam Malik.
Tertulis : “Harap berita terlampir disiarkan.” Lampiran berita yang
dimaksud adalah naskah proklamasi yang sudah dibacakan pukul 10 pagi.

Jusuf lalu berembuk dengan Bahtar Lubis dan beberapa orang lain
tentang pesan penting tersebut. “Semua studio dan ruang kontrol
dijaga oleh Kempetai, bahkan saat itu semua naskah siaran harus
disensor dulu termasuk lagu-lagu. Lalu saya teringat studio siaran
luar negeri yang sejak tanggal 15 sudah ditutup,” ujar Jusuf.

Untunglah nasib baik berpihak kepada mereka, ternyata studio siaran
luar negeri tidak dijaga. Dengan berhati-hati mereka menyelinap masuk
ke dalam studio. Tepat pukul 7 malam, Jusuf siap di depan corong
radio untuk menyampaikan proklamasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh
penjuru Nusantara dan dunia.

Untuk menghindari kecurigaan Kempetai, siaran tetap berjalan seperti
biasa, tetapi kabelnya tidak diteruskan ke pemancar. Karena
sesungguhnya yang disiarkan adalah proklamasi yang dibacakan Jusuf
dari studio siaran luar negeri. Selama 15 menit mereka melakukan
siaran gelap.

Setelah itu mereka membereskan semuanya seperti sedia kala,
menggulung kabel dan mematikan lampu ruang siaran, lalu kembali ke
ruang redaksi dan berlaku seolah tidak terjadi apa-apa.

Kepala Nyaris Dipenggal

Tiba-tiba, Brak !!… pintu ruang redaksi ditendang.

Dengan wajah merah padam karena murka masuklah tentara Kempetai.
Beberapa staf radio yang berada di ruangan tersebut lari kocar-kacir.
Merek lalu menyeret Bahtar dan Yusuf ke sebuah ruangan. Di sana
mereka menjadi bulan-bulanan kemarahan Kempetai, ditonjok dan
ditendangi. Rupanya tentara Jepang baru tersadar bahwa Jusuf dkk
berhasil lolos dari pengawasan dan melakukan siaran.

Tepat saat Kempetai hendak mengayunkan samurai ke leher dua orang
itu, datang pimpinan radio Hoso Kyoku, antara lain Tomobachi dan
Shimura. Mereka lalu berbicara dalam bahasa Jepang kepada para
tentara. Selamatlah Jusuf dan Bahtar dari malaikat maut.

Malam itu pula, diumumkan penutupan radio Hoso Kyoku, semua karyawan
diminta pulang. Sekitar pukul 10 malam, Jusuf mengendarai sepedanya
hendak pulang ke rumah kosnya di bilangan Salemba. Baru beberapa
meter dari kantor, ia hampir pingsan karena sakit, lapar dan emosi
yang terkuras.

Tak kuat melanjutkan perjalanan, ia lalu mampir di rumah temannya,
seorang pelukis, Basuki Abdullah di Gang Gambir Buntu. Di sana ia
dipinjami baju karena bajunya compang-camping penuh darah, makan dan
menumpang tidur.

Mendirikan Pemancar Radio

Paginya, Jusuf pamit pulang. Dalam perjalanan ia merasakan sakit yang
luar biasa di bagian kaki dan dada akibat diinjak sepatu lars tentara
(sampai kini tempurung kaki Yusuf bengkok sehingga ia agak pincang
saat berjalan).

Dari Gambir ia mengambil jalan melewati Diponegoro lalu memutuskan
untuk memeriksakan diri ke dokter Abdulrahman Saleh di belakang RSCM
(sekarang Jalan Kimia). Sambil diperiksa, Jusuf menceritakan kejadian
yang dialaminya semalam.

Oleh Abdulrahman Saleh yang kerap disapa dokter Karbol, ia disarankan
untuk membuat pemancar radio karena pemerintahan (yang baru berusia
satu hari itu) membutuhkan radio sebagai sarana komunikasi pada
rakyat.

Jusuf lalu mengontak seorang temannya yang bekerja di bagian gudang
untuk mencarikan bahan-bahan untuk pemancar. Setelah alat-alat
terkumpul, mulailah mereka merangkai pemancar radio. “Kami mengebor
tiang-tiang dengan bor untuk gigi,” ujarnya terkekeh.

Pekerjaan tiga hari tiga malam akhirnya selesai. Tapi timbul masalah
baru, di manakah akan diletakkan pemancar itu ? Dokter Karbol menolak
jika pemancar itu ditaruh di rumahnya karena khawatir oleh patroli
Jepang. Jadilah ruang laboratorium dokter Karbol di RSCM menjadi
studio darurat.

Untuk mencapai studio tersebut, mereka harus masuk dari belakang RSCM
melewati kamar mayat yang baunya luar biasa busuk. Jusuf mengenang,
sepulang siaran ia harus merendam bajunya selama dua hari agar baunya
hilang. Meski darurat, tapi dari studio itulah Presiden Soekarno
menyampaikan pidato-pidato untuk membangkitkan semangat kepada
rakyatnya.

Selepas kemerdekaan bangsa ini yang tahun ini akan menginjak usia 61
tahun, kisah perjuangan Jusuf memang sering terlupakan dalam cerita-
cerita sejarah revolusi, padahal berkat jasanya ia berhasil
menyampaikan kabar kemerdekaan sampai ke negara-negara tetangga.

Terima kasih banyak Pak Jusuf…

Penulis: Lusia Kus Anna

Insinyur Pembentuk Bangsa

Oleh Nirwan Ahmad Arsuka (Editor Tamu Bentara Kompas)
=================================================
THE Arcades Project (Cambridge: Belknap/Harvard, 1999), karya Walter
Benjamin yang terentang hampir 1.000 halaman itu, disebut oleh
beberapa pihak sebagai salah satu upaya terbesar di abad ke-20 dalam
memahami “Sejarah”. Ada yang bahkan menyebut kitab cantik montok ini
sebagai upaya terbesar di antara semua telaah atas salah satu
pengertian paling fundamental dalam 2.500 tahun perkembangan dunia:
sebuah pengertian yang lahir bersama kesadaran akan hubungan antara
manusia yang terbatas dengan arus waktu yang tak-terbatas.
Pengertian yang tumbuh menjadi begitu berpengaruh dalam membentuk
kenyataan dunia dalam tiga abad terakhir.

DENGAN mengambil banyak ilham dari berbagai sumber, terutama Marcel
Proust dan Martin Heidegger, Rudolf Mrazek-pakar sejarah modern Asia
Tenggara, khususnya Indonesia, yang lahir di Ceko lalu hijrah ke
Amerika-melakukan upaya yang mirip kerja Benjamin. Upaya Mrazek ini
tertuang dalam karya mutakhirnya yang kini sedang diindonesiakan,
Engineers of Happy Land: Technology and Nationalism in A Colony
(Princeton: Princeton University Press, 2002).

The Arcades Project memulung reruntuhan dan menghadirkan ulang Paris-
Ibu Kota Dunia Abad ke-19-yang sudah silam dan dengan itu menyajikan
tafsir sekaligus kepingan impian sebuah benua, sebuah zaman. Mrazek
menelisik Indonesia di masa-masa akhir penjajahan Belanda dan dari
sana menyajikan sebuah alternatif menarik dalam mengaji bangsa,
identitas dan kebudayaan di abad ke-20. Jika The Arcades Project-
karena disabot oleh Perang Dunia II-hanya sempat tampak seperti
catatan atas sejumlah buku ketimbang sebuah buku utuh, Engineers of
Happy Land adalah buku yang punya cukup waktu untuk jadi komposisi
yang bagus dengan struktur dan bentuk penulisan yang tampak benar
dipikir matang.

Mrazek menata Engineers dalam enam bab besar. Bab pertama dengan
tajuk “Bahasa sebagai Aspal” adalah tentang teknologi perpindahan
dan penyebaran, pergerakan dan percepatan. Dibuka dengan cerita
tentang Ekspedisi Siak yang berangkat pada 13 Februari 1891, bab ini
menghadirkan berbagai panorama pemisahan diri manusia dari alam yang
tenang dan sentosa, dari kaki-kaki telanjang yang beranjak berat
menjejak lumpur ke kaki-kaki yang melangkah maju dan roda-roda yang
berputar pesat di atas aspal dan rel. Kaki yang melesak ke dalam
lumpur mungkin memang kaki yang lebur dalam haribaan alam. Namun,
kaki yang kedualah, yang berpisah dan tak bersentuhan langsung
dengan tanah yang mentah, kaki yang akhirnya menggerakkan manusia
membebaskan diri.

Bagi para pembaca Jacques Lacan, pemisahan diri dari alam ini dapat
dilihat sejajar dengan fase Oedipal dalam perkembangan diri manusia,
fase pamungkas yang mekar ketika si anak menghadapi kastrasi untuk
berpisah dari ibunya untuk menjadi subyek yang mandiri. Berangkat
dari Padang Pandjang, Ekspedisi Siak yang langkah awalnya dibuka
dengan kata madjoe itu adalah ekspedisi untuk meninjau wilayah
perawan di balik cakrawala yang di tubuhnya akan direntangkan rel
sampai ke pantai timur Sumatera. Memang ekspedisi yang dipimpin Dr
Jan Willem Ijzerman, pemrakarsa sekolah tinggi teknik satu-satunya
di Hindia Belanda (ITB) ini, bisa dilihat sebagai bagian dari kerja
kapitalisme dan kolonialisme untuk menyedot sumber daya sampai ke
wilayah yang tak terjangkau. Namun, bagi Raden Adjeng Kartini, dan
bagi banyak orang yang melihat dunia tradisional mereka sebagai
dunia yang kandas dan menindas, rel-rel logam dan aspal yang
menembus kaki langit adalah jalan untuk berpindah ke dunia yang
lebih baik.

Jalan raya beraspal dan jaringan rel besi hanyalah salah satu sarana
transportasi yang ada. Sarana yang lain adalah bahasa. Jika jalan
beraspal dan rel besi membantu perpindahan tubuh dan persebaran
bahan, bahasa membantu perpindahan gagasan dan persebaran cita-cita.
Persentuhan dengan aspal dan rel kereta api-alat transportasi paling
modern dan paling perkasa waktu itu-yang menembus masuk jauh ke
horizon memang memungkinkan manusia berpindah secara spasial. Namun,
hanya bahasa yang memungkinkan manusia, meski tak secara fisik
berpindah secara temporal, bergerak ke masa silam dan masa depan
sembari menyatukan serpihan kenyataan yang tampak saling tolak.

Dengan berbagai kelokan dan lompatan yang penuh kejutan, Mrazek
menyeret kita melihat keharusan bahasa Indonesia berjuang menjadi
sarana transportasi yang baik, yang keras dan bersih. Itu artinya
mengubah dan menumbuhkan bahasa Indonesia dari setapak berlumpur
yang disesaki “kata-kata penuh atmosfer” menjadi jaringan jalan
beraspal dan rel kereta yang disusun dari potongan kata dan kalimat
yang punya pengertian jelas, pejal, dan tepat.

Dalam upaya besar membentuk bahasa Indonesia sebagai senjata
perlawanan dan pemerdekaan diri, sekaligus harga yang harus dibayar
untuk cita-cita itu, Mrazek menelisik berbagai dokumen yang merekam
pemikiran-dan pengorbanan-sejumlah tokoh. Mulai dari Mas Marco
Martodikromo, jurnalis dan penulis modern pertama Indonesia, sampai
ke Soesilo, intelektual muda cemerlang yang kini sudah dilupakan. Di
tangan merekalah antara lain jaringan rel dan jalan beraspal modern
yang dibangun Belanda kelak jadi jaringan pembuluh nadi dan arteri
dari gerakan kebangsaan. Di atas jalan beraspal dan rel-rel besi itu
kata-kata Belanda bertemu dan bertabrakan dengan kata-kata Melayu,
cikal bakal bahasa Indonesia. Pertemuan itu menghasilkan banyak hal,
bukan hanya pelbagai bentuk perlawanan dan pembebasan.

DI ujung dorongan untuk berpindah dan menyebar adalah dorongan untuk
menetap dan bermukim. Bab ke-2 dipersembahkan Mrazek untuk teknologi
arsitektur dan tata kota. Membaca bab ini kita kian mengerti mengapa
moto Nationale Indische Partij berbunyi: Hindia Belanda adalah untuk
mereka yang berkehendak terus tinggal di sana. Partai politik
pertama di Nusantara ini berdiri memperjuangkan persamaan yang tak
memandang warna kulit, keadilan sosial-ekonomi, dan kemerdekaan
penuh atas kerja sama masyarakat Eurasia-Indonesia. Dengan segera
partai ini menarik sekitar 6.000 orang Indo (hampir sepertiga jumlah
anggota), terutama mereka yang menolak ikut dalam persaingan yang
kian keras dengan banyak Belanda totok yang hendak pulang ke Eropa
setelah kariernya di Hindia Belanda berakhir.

Bab ke-2 yang diberi tajuk “Menara-menara” ini dibuka dengan
sejumlah kutipan dan citra tentang menara yang menjulang ke langit,
tapi yang berfungsi sebagai jangkar, yang mengikat manusia dengan
dasar-dasar kebudayaan yang paling dalam. Menara-menara seperti ini
memang banyak berdiri di Eropa, tapi tidak di Hindia Belanda. Menara-
menara di Hindia Belanda justru menandai ketiadaan perasaan berlabuh
di suatu tempat-menara-menara itu ditegakkan untuk memudahkan orang
berpindah. Di tanah jajahan itu banyak orang datang dan tersingkir
ke sana bukan untuk menetap dan menumbuhkan akar tunggang, tapi
untuk sekadar singgah dan lewat dengan harapan untuk kembali tiba di
Eropa. Mereka ini tak pernah benar-benar menganggap Hindia Belanda
sebagai Tanah Air yang sesungguhnya meski mereka mungkin juga
mencintainya.

Willem Walraven adalah jurnalis Belanda yang menulis tentang orang-
orang kulit putih di Hindia Belanda yang hidup bagaikan
kerumunan “lalat di permukaan susu” (halaman 65). Tulisan Walraven
ini, dan sejumlah dokumen yang dikumpul, “digelitik dan diajak
ngobrol” oleh Mrazek memberi penjelasan tambahan tentang akar
historis arsitektur dan tata kota Hindia Belanda yang dibangun buat
keinginan untuk tinggal berlibur senikmat-nikmatnya, berteduh
sementara sambil berkelompok memisahkan diri dari dunia luar. Karena
sebagian besar orang Eropa yang ke Indonesia adalah pelintas, yang
hidup bagai tamu hotel, maka arsitektur berkembang jadi teknologi
yang berupaya agar gaya hidup dalam perjalanan, dalam transisi ini,
menjadi senyaman mungkin. Sementara mereka yang menetap menggunakan
arsitektur untuk membangun rumah bagaikan benteng pertahanan. Mereka
menjadikan kubu mewah dan kukuh ini sebagai unit-unit yang
swasembada, dilengkapi dengan pendingin udara dan listrik serta
menara air yang membuat mereka tak tergantung dan tak terganggu oleh
dunia luar, oleh atmosfer kolonial.

Bersisian dengan arsitektur adalah irigasi. Mula-mula irigasi
dibangun sebagai solusi untuk soal-soal agraria, tapi kemudian
berkembang menjadi soal tata kota dan urbanisasi. Dalam irigasi
kolonial, bukan hanya air bersih dan lumpur yang harus diatur, tapi
juga sperma yang tak boleh menyebar bebas mencemari kemurnian ras
kaukasia. Rasialisme yang berakar pada sejenis ketakutan dan
ketakpercayaan akan yang lain (the other) memang menuntut teknologi
tentang bagaimana berada di seberang lautan, di pantai yang asing,
tanpa harus merasakan-apalagi terganggu dan terpaksa menyesuaikan
diri dengan-keasingan itu.

Jika hunian kaum kulit putih dibangun untuk mempermudah perpindahan,
rumah yang tak ingin menumbuhkan akar (kecuali akar tempel dan
pencekik), maka rumah kaum pribumi menjadi hunian yang kehilangan
akar. Setidaknya begitulah yang dilihat oleh Ki Hajar Dewantara
sebagaimana dikutip Mrazek: Mereka kehilangan roch kebangsaan
merdeka dan cita-cita mereka sendiri mati. Kini mereka hidup seakan
menumpang di hotel orang lain, dan puas hanya dengan memperoleh
makan enak dan tidur nyenyak. Arsitektur dan tata kota yang buruk
ini memang buah dari masyarakat yang tak punya cukup homogenitas,
tanpa kepastian-kepastian minimal yang di atasnya bisa dibangun
sesuatu yang kukuh, indah, dan terbuka. Sungguh menarik bahwa dengan
segala persoalan berat ini, ada segelintir bule yang mengatasi
prasangka piciknya dan bermimpi membentuk komunitas padu, modern,
dan merdeka. Hendrik Freek Tillema menciptakan neologi untuk
komunitas yang dicita-citakannya: Kromoblanda.

Judul bab ke-3 diambil dari judul buku kumpulan surat-surat Kartini.
Bab ini mengulas teknologi yang membantu kerja indra penglihatan
manusia. Teknologi optik dan kaca, juga fotografi dan daktiloskop,
serta perluasan jaringan lampu listerik, semua ini tak cuma
menawarkan keluasan penglihatan, tapi juga kedalaman penyelidikan.
Kegelapan dan kekaburan yang dulunya abadi mulai terusir bersama
datangnya perspektif dan sudut pandang baru. Keinginan untuk melihat
secara lebih tajam dan terang benderang ini dibuka dengan kupasan
empat buah buku yang terbit di Hindia Belanda.

Buku pertama adalah karya RA van Sandick, In het Rijk van Vulcaan:
de uitbarsting van Krakatau en hare gevolgen (Di Kekaisaran Vulkan:
Ledakan Krakatau dan Akibat-akibatnya). Dari bestseller yang
bercerita tentang kegelapan dan bencana yang menyelimuti Nusantara
akibat letusan gunung vulkanik itu, Mrazek masuk ke bestseller lain
karya F Wiggers, Fatima. Thriller ini mengisahkan pembunuhan seorang
janda kembang, tetapi Mrazek lebih banyak memumpunkan perhatian pada
kehadiran cahaya dalam pencegahan kejahatan dan pengungkapan kasus
pembunuhan tersebut. Dua buku lain yang bukan bestseller, tapi
dianggap gema dari zaman yang menjelang tiba, diangkat Mrazek
selanjutnya. Buku-buku itu adalah novel Louis Couperus, De Stille
Kracht (Daya yang Sembunyi) dan buku Kartini, Door duisternis tot
licht, yang lebih terkenal sebagai Habis Gelap Terbitlah Terang.

Harapan dan obsesi terhadap cahaya memperlihatkan perwujudan yang
ganjil dalam masyarakat kulit putih di Hindia Belanda. Pemerintah
kolonial memang membangun jaringan tenaga listrik. Namun, karena
ditata menurut standar Eropa yang paling sempurna dan mewah untuk
membentengi kenyamanan kaum kulit putih, dan tidak disesuaikan
dengan kondisi demografis koloni itu, tarif listrik di Hindia
Belanda menjadi yang paling mahal di seluruh planet Bumi.

Bukan hanya cahaya yang memperjelas penglihatan manusia, tapi juga
binokuler, teleskop, dan teodolit. Dengan perangkat-perangkat optik
ini, orang-orang di Hindia Belanda melihat dunia dan dirinya,
sekaligus mengukur dan memetakannya. Kadang-kadang mereka memetakan
dunia secara surealistik, mendahului kaum pembaharu di Benua Eropa.
Sejumlah orang di Hindia Belanda, karena terpukau oleh kekuatan
teknologi optik, mencoba juga menjangkau kekuatan itu dengan cara
yang lucu. Mereka memasang di parasnya kaca mata palsu yang justru
bisa merusak mata. Namun, yang paling layak catat adalah
digunakannya teknologi optik bersama berbagai teknik perekaman untuk
tak hanya memperluas penglihatan, tetapi terutama memperkuat
pengawasan. Hindia Belanda pun berubah jadi sebuah Rumah Kaca, di
mana penguasa bahkan bisa menyidik dan mengintip masuk ke palung
sukma kaum pribumi.

DORONGAN untuk terlihat lebih baik, sekaligus menyatakan diri lebih
terang benderang, adalah benang merah Bab ke-4: “Kaum Dandy
Indonesia”. Bab ini menyajikan kajian segar tentang bagaimana
penduduk Hindia Belanda mendandani dirinya, menyatakan diri
sekaligus membedakan diri dari yang lain. Pernyataan diri itu mula-
mula dikaji Mrazek lewat boneka. Sebuah koleksi yang terdiri dari
sekitar 150 boneka orang-orang pribumi yang dibuat oleh perempuan-
perempuan terhormat di Hindia Belanda dipersembahkan kepada Ratu
Belanda. Koleksi ini menghadirkan berbagai kelompok etnis dan
lapisan sosial. Mula-mula kaum pribumi, dalam hal ini senimannya,
perlu dibantu dalam merepresentasikan diri dan kaumnya. Seniman
pribumi ini piawai membentuk wayang: boneka berdimensi dua. Namun,
mereka tak terbiasa membuat boneka realistis berdimensi tiga.
Bantuan kaum kolonialis terhadap representasi kaum pribumi itu
berjalan bersamaan dengan miniaturisasi, inventarisasi dan
pengawasan, yang akhirnya diikuti oleh pendisiplinan Foucauldian
kaum pribumi.

Dari realisme boneka, Mrazek bergerak ke realitas berbusana kaum
kulit putih yang, selain mempertegas ketidaknyamanan mereka di
koloni ini, juga mempertegas keinginan mereka untuk membedakan diri.
Jika kaum pribumi berpakaian serba longgar dan tampak acak-acakan,
bahkan nyaris telanjang, kaum kolonial berbusana dengan ketat,
formal, dan serba putih seakan siap berperang. Mereka selalu tampak
siaga atas ancaman, baik dari wabah maupun pemberontakan. Busana
kaum kulit putih adalah busana yang menciptakan jarak dan hierarki.

Mode, kesadaran busana yang sangat sadar-waktu sebagai bentuk
pernyataan diri, mungkin memang berkerabat dekat dengan modernitas.
Di Hindia Belanda kesadaran berbusana itu sangat rapat dengan
bangkitnya nasionalisme dengan hasrat untuk sejajar dengan kaum
kulit putih sekaligus lepas dari cengkeramannya. Busana tokoh awal
pergerakan seperti Mas Marco dan tokoh-tokoh utama angkatan ’28
seperti Bung Karno dan Sjahrir menghadirkan semangat itu. Dengan
berubahnya dinamika politik kolonial dan naik turunnya pergerakan
kebangsaan, busana dan penampilan para tokoh juga berubah. Mrazek
mengikuti perubahan itu dan menghadirkan banyak cerita tentang
tubuh, aspirasi, dan pernyataan diri.

Jika bab ke-3 dan ke-4 berkait banyak dengan teknologi pengindraan
visual, bab ke-5 memusatkan diri pada teknologi pengindraan auditif,
pada kebutuhan untuk mendengar dan didengar secara lebih baik. Bab
berjudul “Mari Jadi Mekanik Radio” ini bergerak dari sejumlah hal
yang berkait dengan penyebaran suara, masuk ke bentuk-bentuk
teknologi komunikasi kabel dan nirkabel hingga kerinduan akan hening
ketika udara dibuat sesak dan cemar oleh suara-suara bising. Memang
pada mulanya ada semacam kebutuhan untuk menjadi saling dekat dengan
dunia luar, dengan Eropa. Hindia Belanda, betapapun, memandang dan
menyimak Barat-sumber modernitas sekaligus kecemasan mereka.
Sementara itu, Barat, khususnya Belanda, mengawasi dan memerintah
Timur, termasuk pulau-pulau di Nusantara, sebagai penjamin kejayaan
sekaligus sumber rasa tak nyaman mereka.

Ionosfer kolonial tak terelakkan menjadi medan pertarungan aspirasi
kolonial dan aspirasi kebangsaan. Seperti halnya rasa revolusi yang
mulai menggumpal, harapan dan luka dari pergerakan kebangsaan tak
hanya terkonsentrasi pada jalan beraspal dan rel kereta, tapi juga
melatu lewat jaringan nirkabel. Ionosfer itu sekaligus juga jadi
medan pertarungan antara kekuatan-kekuatan yang berhadapan di Eropa.
Ketika serdadu Nazi menduduki Belanda, aria-aria komposer besar
Jerman yang disiarkan di udara Hindia Belanda dengan heroik-atau
malah norak?-tak lagi dinyanyikan dalam bahasa Jerman.

Bab ke-5 ditutup dengan dua kutipan dari dua jurnal milik kaum
pergerakan: Kebudajaan dan Masjarakat, dan Soeloeh Indonesia Moeda.
Kutipan pertama berisi ajakan untuk menjadi ahli mekanik radio agar
bisa dengan fasih menyatakan diri ke kancah dunia. Kutipan kedua
berisi ramalan akan datangnya revolusi kemerdekaan di mana
imperialis terakhir-dibayangkan “tampak” bukan lagi dalam radio,
tapi benar-benar terlihat dalam televisi-tengah menggulung lapak
kolonialnya.

Bab terakhir berjudul “Hanya Si Tuli yang Bisa Mendengar Jernih”.
Bab ini berpusar pada tokoh yang tak jelas riwayatnya sebagai
insinyur, tetapi sangat lantang menggemakan modernitas dan
nasionalisme. Tokoh ini membangun kebangsaan Indonesia bukan dengan
perangkat mekanik, tapi dengan peranti linguistik: dengan novel,
cerita pendek, telaah, dan surat-surat. Pramoedya Ananta Toer jelas
bukan insinyur dalam pengertian akademik. Ia memang pernah bercita-
cita jadi insinyur teknik, tetapi pendidikannya mentok hanya sebagai
siswa Sekolah Teknik Radio di Surabaya.

Dalam riwayat Pram, dan kejadian-kejadian yang menimpanya di
pembuangan, Mrazek menghadirkan contoh hidup pergulatan sebuah
bangsa yang luka parah meraih kemerdekaannya. Kebesaran Pram memang
tak tumbuh dari keadaannya sebagai korban yang inosen, dengan
ingatan yang selektif, kepala yang mengeras dan telinga yang rusak
ditumbuk popor. Epilog ini membawa pembaca “melompat” ke masa kini,
ke masa senja Pram yang merenungkan gerak waktu; dan dengan itu
menerawang kembali seluruh bab sebelumnya, dari konsolidasi kolonial
hingga terbitnya kemerdekaan. Kali ini kemerdekaan spiritual.

Akhirnya memang dalam membangun bangsa, yang paling penting bukanlah
sains dan teknologi, tetapi sebuah jiwa yang merdeka dan penuh
martabat. Teknologi tentu tak bisa langsung merekayasa jiwa manusia,
tetapi ia bisa membantu jiwa yang merdeka itu: menjadi ekstensi dari
indra, otot, dan ingatan. Tanpa jiwa yang merdeka, teknologi hanya
menelurkan banyak hal yang menggelikan, juga menyedihkan, cerminan
pikiran dan sukma pemakainya. Rasa tak aman sekaligus tak nyaman
sebagian besar orang Eropa di Hindia Belanda membuahkan banyak
arsitektur, tata busana, atau jaringan lampu penembak cahaya yang
terlihat ganjil.

Kegamangan dan konservatisme kolonial, seperti halnya kegamangan dan
konservatisme politik-kultural sebagian besar mereka yang telah
merasakan kemerdekaan, membuat kemungkinan-kemungkinan teknologis
sungguh tak bisa sepenuhnya memerdekakan manusia. Penjajah Belanda
dan Jepang barangkali sudah hengkang, sudah gulung tikar. Namun,
ketaknyamanan, kegelisahan dan ilusi penguasa pribumi, kegagapannya
mengelola transformasi dan kekerdilannya mengurus organisasi besar
berskala-mereka menyebutnya-Indonesia Raya, membuat represi,
diskriminasi, dan perilaku fasis-otoriter yang dulu dikembangkan
Belanda dan Jepang kembali tampil di era kemerdekaan.

MRAZEK menata bukunya seperti seorang insinyur membangun sirkuit
terpadu: tiap bagiannya saling topang dan persambungannya
melambungkan pikiran. Atau, seperti penyair peka yang sadar akan
kekuatan ruang kosong di antara jejeran imaji yang sepintas tampak
tak saling kait. Dari bab pertama hingga ke epilog, Mrazek menyusun
berbagai kutipan dari surat-surat dan buku harian, esai-esai budaya,
pidato politik, novel, puisi, lirik lagu, lukisan, laporan surat
kabar, dan potongan iklan di atas latar waktu yang bergeser linier
dari masa akhir abad ke-19 sampai ke pertengahan dan ujung abad ke-
20. Dengan tebaran fragmen seperti konstelasi bintang di langit,
buku ini adalah tenunan berlapis yang menghadirkan sekaligus
realitas politik, kultural, dan psikologis di Hindia Belanda.

Para sejarawan yang pernah membongkar data tentang Indonesia yang
berasal dari periode yang diteliti oleh Mrazek tentu tahu betapa
masih banyak yang belum disentuhnya. Namun, dengan yang “belum
banyak” ini, dengan buku seramping 300-an halaman, Mrazek
menghasilkan karya yang sangat kaya dan kompleks hingga mustahil
diringkas tanpa memiuh dan merusaknya. Mrazek yang telah menyumbang
banyak kajian berharga tentang gerakan pembebasan sekaligus
pergulatan bangsa-bangsa di Asia Tenggara-dalam kepustakaan
berbahasa Indonesia, sumbangannya tersaji dalam telaah kehidupan
Sutan Sjahrir dan Tan Malaka-dengan menarik menunjukkan
betapa “Dunia” dan “Sejarah” memang bagian sangat penting dari
Indonesia, kelahiran dan kelangsungan hidupnya.

Selain membuyarkan tembok waktu dengan melonggarkan belitan dan
melapangkan arusnya hingga masa silam hadir di masa kini, Engineers
juga melantak tembok spasial dan menunjukkan bahwa persoalan
mendasar orang-orang di Eropa taklah jauh beda dengan persoalan
orang-orang di Indonesia. Jika kaum nasionalis di Hindia Belanda
gamang dengan diri dan masa silamnya, kaum kolonialis pun gamang
dengan dirinya, dengan kebangkrutannya sebagai negeri adidaya abad
ke-17, yang lalu dijajah Napoleon dan diinjak Hitler. Kebudayaan,
identitas, dan rasa bangsa di era kolonial-lanjut sungguh cerminan
jelas dari dinamika di tingkat global. Dorongan untuk merdeka dan
memberi jawaban tepat pada sejarah untuk mencerna kepungan kenyataan
asing yang membentangkan diri sebagai chaos sama saja di belahan
dunia mana pun. Karena itu, bukanlah hal yang aneh bahwa banyak hal
yang baru hendak meletup di Eropa, gerakan avant-garde misalnya,
gemanya sudah lebih dahulu mengiang di Nusantara.

Nasionalisme memang undercurrent buku ini, tetapi di bawahnya masih
mengalir arus lain yang lebih lebar, arus yang menegaskan bahwa di
samping serba perbedaan yang menyolok indra, manusia-di Barat maupun
di Timur, putih atau coklat-sungguh punya banyak persamaan.
Perbedaan manusia disebabkan justru oleh persamaan-persamaannya:
duri dan mahkota perbedaan itu rekah karena akar persamaan yang
mendasar-dorongan untuk hidup dan berkembang, to sense and make
sense the world-harus merespons konteks yang berbeda. Sekali
konteksnya diubah dan disepadankan, persamaan yang mendekam di dasar-
dasar antropologis umat manusia akan tampil terang benderang.

Perbedaan yang keras memang memungkinkan seseorang terbuang, tetapi
persamaan yang ada memustahilkannya untuk terasing selamanya.
Teknologi bisa sangat memperlebar solidaritas dan jalan melepaskan
diri dari lingkaran setan waktu sirkuler, dan kembali bersatu
mempertautkan diri dengan arus sejarah. Meski jalannya tampak serba
tak terduga, sejarah bersama teknologi sungguh telah membentangkan
sejenis kartografi tiga dimensi untuk membangun sebuah versi lain
Kromoblanda yang jauh lebih agung.

http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0504/06/Bentara/1661652.htm

85 Tahun Sartono Mengabdi

Oleh Endang Suryadinata
Peminat Sejarah Indonesia- Belanda, lulusan Erasmus Universiteit
Rotterdam, Tinggal di Belanda
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0602/18/opini/2445733.htm
————————————————————-

Kita layak bersyukur, Prof Dr Aloysius Sartono Kartodirdjo, sejarawan
andal Indonesia, dianugerahi umur panjang sampai 85 tahun, tepatnya
pada 15 Februari 2006. Lahir pada 15 Februari 1921, ayah Ruswita dan
Nimpuno buah pernikahannya dengan Sri Kadaryati tahun 1948,
dikaruniai tiga cucu.

Tidak semua orang biasa, apalagi sejarawan, bisa mencapai umur
sepanjang itu. Yang sering terjadi, banyak orang dalam usia relatif
muda sudah terkotak dalam sejarah. Sedangkan Sartono masih terus bisa
berkiprah menorehkan sejarah. Sartono memang begitu menghayati moto
hidupnya, Jangan seperti tanaman pisang, hanya berbuah sekali. Semua
mahasiswa atau orang- orang dekatnya pasti pernah mendengar nasihat
ini.

Tidak heran jika usia tua bagi Sartono bukan berarti kemewahan dan
kemanjaan atau sekadar menyongsong kematian. Terbukti belum lama ini,
dia masih aktif menghasilkan buah, seperti ikut berpartisipasi
menulis dalam buku persembahan 70 tahun sejarawan Taufik Abdullah
(LIPI Press, 2006). Sejak Indische sampai Indonesia yang berisi
tulisan- tulisannya di Kompas juga baru dibukukan (Penerbit Kompas,
2005). Ia juga masih menulis kata pengantar untuk buku Michael C
Williams Arit dan Bulan Sabit: Pemberontakan Komunis 1926 di Banten
(Syarikat, 2003). Sepanjang karier akademisnya, sekurang-kurangnya
telah dihasilkan 10 buku dan ratusan makalah atau artikel.

Setia pada kebenaran

Namun, apa sebenarnya yang paling menonjol dari sosok seorang
Sartono? Setia pada kebenaran.

Tugas seorang cendekiawan, kata Sartono, harus berani mengemukakan
kesaksian dalam semangat cinta kepada kebenaran disertai dengan
kecerdikan dalam merumuskan kritik.

Kita tahu sejarah negeri ini penuh bias, tergantung pada selera
penguasa. Akibatnya, kebenaran bisa dipermainkan, tergantung pada
selera penguasa. Sejarah peristiwa 30 September 1965, misalnya, ada
berbagai versi. Bukan rahasia lagi ada sejarawan yang melacurkan diri
dengan uang dan kekuasaan, senantiasa bekerja dengan merindukan
order. Namun, Sartono tidak. Dia berani menolak permintaan Menteri
Sekretaris Negara Moerdiono yang memintanya mengoreksi Buku Putih
tentang Peristiwa 1965. Tugas sejarawan bukan menyusun buku putih.
Kata-kata inilah yang amat berkesan pada penulis, sejarawan, atau
pencinta sejarah.

Penolakan untuk buku putih sekaligus meneguhkan keyakinan Sartono
bahwa sejarah tidak harus ditulis dari perspektif penguasa atau tokoh-
tokoh besar.

Selama ini beredar asumsi, hanya tokoh besar, seperti raja dan
presiden, yang layak dan menentukan jalannya roda sejarah. Para
sejarawan konvensional cenderung tak bisa lepas dari hegemoni kaum
kuat atau penguasa sehingga sejarah tak beda dari kumpulan biografi
atau kisah penguasa.

Sartono punya keyakinan wong cilik sekalipun bisa menentukan jalannya
sejarah. Secara terbuka selalu menyebutkan berpihak kepada mereka
yang lemah. Tidak heran jika Sartono tertarik menyoroti pemberontakan
petani Banten tahun 1888 sebagai tema disertasinya di Universiteit
van Amsterdam, Belanda, 1966, dengan promotor Prof Wertheim.

Disertasi itu diapresiasi dengan predikat cum laude sekaligus
merintis penulisan sejarah baru, sejarah tentang aktivitas orang-
orang kecil. Padahal, sebelum itu ada anggapan, petani adalah les
peuples sans histoire (masyarakat yang tanpa sejarah).
Keberpihakannya kepada kaum underdog boleh jadi terpengaruh Goubert,
sejarawan Perancis, yang tak mau berkonsentrasi pada kiprah Louis
XIV, tetapi pada para petani yang hidup di bawah pemerintahannya.

Relevansi sejarah

Lalu, apa relevansi penulisan sejarah dari kacamata wong cilik,
khususnya jika dikaitkan dengan Indonesia? Harus diakui, dalam
percaturan global yang kian kompetitif, negeri kita amat ketinggalan
dibandingkan dengan sepak terjang para pemain global yang begitu
dominan, seperti AS dan Barat. Impian menjadi bangsa unggul sering
dibajak korupsi, separatisme, serta berbagai isu global dan isu yang
dilontarkan para produsen isu. Meski demikian, dalam perspektif
Sartono, kita diajak untuk jangan sekalipun pesimistis. Setidaknya,
ada harapan ke depan kita tak menjadi bangsa pecundang.

Karena itu, menurut Sartono, sejarah masa silam harus menjadi guru
bagi kita. Jika selama 350 tahun dijajah Belanda, itu terjadi karena
kita selalu gampang termakan politik divide et impera.

Kini saatnya isu-isu global jangan memengaruhi langkah kita.
Indonesia yang unggul, besar, maju, dan sejahtera bukan isapan jempol
jika masih punya semangat patriotisme dan nasionalisme. Menurut
Sartono, patriotisme dan nasionalisme masih relevan di era
globalisasi. Melalui semangat patriotisme dan nasionalisme itulah
negara nasion atau negara kebangsaan Indonesia dulu terbentuk. Cita-
cita menjadi bangsa unggul juga bisa diraih dengan semangat yang
sama. Selamat ulang tahun ke-85, Pak Sartono, dedikasi dan
kehidupanmu sebagai sejarawan sungguh menjadi berkah bagi bangsa ini.

Kehati-hatian Prof Dr J Nasikun

Oleh Maria Hartiningsih dan Maruli Tobing
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0604/02/persona/2552324.htm
————————————————–

Ia mendapat tempat istimewa di dalam ingatan murid-muridnya. Prof Dr
Hotman Siahaan dari Universitas Airlangga menyebut namanya secara
khusus saat diwawancara seusai pengukuhannya sebagai guru besar
sosiologi tahun lalu. Muridnya yang lain mengingat rasa humornya yang
tinggi, tidak menggurui, dan tidak pernah merasa benar sendiri.

Mengajak mahasiswa berpikir kritis, berdebat, dan berdiskusi di
universitas yang terletak di jantung kebudayaan Jawa pada tahun 1970-
an bukanlah hal biasa. Kritik hampir mustahil karena sensor keamanan
yang kuat.

Namun, Nasikun (sekarang 65 tahun), dosen Sosiologi di Fakultas
Sosial Politik Universitas Gadjah Mada (sekarang FISIP-UGM) yang
tahun 1971 masih menyandang gelar S-1 produk fakultas tersebut,
melakukan itu semua.

Ia mendobrak tradisi feodal yang dibangun dosen untuk memelihara
kekuasaannya atas mahasiswa. Ia tak membiarkan mahasiswanya larut
dalam diktat. Ia memulai kuliahnya secara sistematis dengan sejarah
filsafat ilmu dan memberikan konteks isi kuliah dengan situasi yang
berkembang.

Nasikun meyakini pendidikan tinggi bukan merupakan proses penyimpanan
deposit pengetahuan. Ia memperlakukan pengetahuan bukan sebagai
pemberian oleh guru yang dianggap serba tahu dan subyek didik
dianggap tidak tahu apa-apa.

Sejak memutuskan menjadi guru, Nasikun tak ingin mengaburkan
pengertian pengajaran dari pembelajaran, prestasi belajar dari
pendidikan, ijazah dari kompetensi, kefasihan dari kemampuan untuk
mengemukakan sesuatu yang baru.

Dengan perspektif demikian, kewajiban dosen adalah membimbing
mahasiswa untuk mengenal dan memahami disiplin yang digelutinya.

Penampilan mahasiswa dari luar Jawa dengan sandal, rambut gondrong,
kaus oblong, dan merokok tak pernah dilihat sebagai ancaman terhadap
otoritas sebagai dosen.

“Bagi saya penampilan tidak penting. Saya lebih menghargai
pencapaian,” ujar Nasikun, yang pernah didatangi seorang ibu yang
secara khusus meminta agar Nasikun menasihati anak laki-laki
bungsunya—salah satu mahasiswa Nasikun—untuk
mengurangi “kebandelannya”.

“Anak itu hampir disuruh keluar dari kosnya karena memelihara ular
berbisa di kamar,” kenang Nasikun.

Sayangnya, tak banyak dosen seperti Nasikun. Sistem pendidikan tinggi
di Indonesia membuat manusia modern-industrial tak berdaya di hadapan
masyarakat.

Di sisi lain, sistem itu cenderung hanya memiliki kepekaan
mengartikulasikan kepentingan kelas yang berkuasa dan tak memiliki
kepekaan untuk menanggapi kepentingan-kepentingan lapisan penduduk
yang paling tidak berdaya.

“Ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia semakin terpisah dari
basis filsafat sosial yang terkait dengan masalah humanisme, keadilan
sosial, dan kebebasan. Kemanusiaan dikalahkan oleh komodifikasi,”
katanya.

Inilah penyebab ilmu pengetahuan menjadi stagnan dan tak mempunyai
kontribusi terhadap kemajuan teknologi dan ekonomi nasional secara
holistik. “Sampai sekarang, misalnya, kita tak mampu memproduksi
mesin- mesin berat yang dibutuhkan. Padahal, ribuan sarjana mesin
dicetak di perguruan tinggi,” lanjut Nasikun.

Lalu bagaimana?

“Kalau perguruan tinggi diharapkan berperan dalam proses pembangunan
yang menjamin realisasi potensi kemanusiaan rakyatnya, proses di
dalamnya pertama-tama tak dimaksudkan untuk mengintegrasikan subyek
didik ke dalam logika sistem yang ada, tetapi terutama untuk
menciptakan sarana-sarana yang mendorong subyek didik mampu secara
kritis dan kreatif menghadapi realitas sosial,” ujarnya.

Mengapa posisi lembaga pendidikan (tinggi) begitu penting?

“Karena kejayaan suatu negara tidak muncul dari kekuasaan politik,
tetapi karena kekuatan budaya yang dianut oleh warganya dan oleh
sumbangan para pemikir dan pendidiknya terhadap kemanusiaan,” jawab
Nasikun mengutip pendapat J Hutchinson dan AD Smith dalam Nationalism
(1994).

Belum selesai

Sekembali dari Amerika Serikat, pada pertengahan tahun 1970-an,
Nasikun yang santun membawa terobosan pemikiran yang berpunggungan
dari mentornya, Prof Sudjito.

Kalau sebelumnya ia mengeksplorasi ragam pendekatan dalam sosiologi
untuk menjawab bagaimana sistem sosial terintegrasi—untuk menjelaskan
pilihan politik Orde Baru—belakangan ia beralih pada faktor koersi
atau paksaan

Faktor itu, menurut Nasikun, selalu muncul dalam waktu ke waktu.
Waktu revolusi kemerdekaan, kita bersatu menjatuhkan politik
otoritarianisme penjajah, setelah tahun 1950-an, kita masuk ke
persaingan politik aliran. “Yang terjadi adalah pergumulan melakukan
pembagian (kekuasaan), a game of devision,” ujar Nasikun.

“Ketika konflik itu mendekati eksesif, muncul dekret Presiden yang
muatan koersifnya lebih kuat daripada konsensus. Monopoli kekuasaan
terpusat di Istana,” lanjut Nasikun.

Situasi seperti ini, menurut Nasikun, terulang dengan setting ekonomi
dan politik berbeda. “Kemarin kita bersatu menjatuhkan Orde Baru.
Tetapi kemudian muncul politik aliran lagi. Kalau semakin eksesif,
faktor koersi akan digunakan lagi, entah oleh militer, entah oleh
dominasi satu kekuatan,” sambungnya.

Semua itu mempunyai sejarahnya. Di era Orde Baru korporatisme negara
bersanding dengan royalisme demokrasi dan Romanisme hukum. Demokrasi
hanya terbatas presiden sebagai mandataris MPR. Hukum diciptakan
mengikuti napas Romawi Kuno yang sarat dengan muatan militerisme.

Rezim Orde Baru akhirnya runtuh akibat krisis yang ditimbulkannya
sendiri. Bersamaan dengan itu, instrumen kekuasaan yang dipakai untuk
mengintegrasikan bangsa menjadi limbung dan kehilangan legitimasi.

Nasionalisme yang didendangkan Orde Baru ringsek oleh timbunan
utang. “Kepentingan bangsa” yang selalu dibawa dalam pidato para
pemimpin tidak berdaya menghadapi tekanan kekuatan eksternal.

Di masa reformasi, nasionalisme berakhir sebagai tema maupun
instrumen ideologi. Kini panggung politik di tingkat nasional dan
daerah dipenuhi elemen-elemen masa silam—agama, suku, etnis dan
kedaerahan—yang secara historis pernah menjadi ikatan kebangsaan,
kini menjadi dasar politik aliran.

“Di permukaan muncul ketegangan antara berbagai kekuatan politis-
ideologis dan antara kekuatan pusat dan daerah. Pada masa Orde Baru
ini dapat ditekan ke bawah permukaan melalui bekerjanya
otoritarianisme birokratik dan korporatisme negara,” sambungnya.

Kesulitan lebih besar terjadi karena setelah lebih dari 50 tahun
merdeka, bangsa ini belum berhasil membebaskan diri dari kehidupan
masyarakat majemuk bekas jajahan menuju ke dalam kesatuan politik
yang utuh, belum mampu membangun konsensus nasional di atas nilai-
nilai fundamental dan tak ada “kesamaan permintaan sosial” dalam
kehidupan ekonomi.

Integrasi masyarakat di tingkat nasional dibangun di atas dominasi
kelompok yang mampu memaksakan kehendaknya atas kelompok-kelompok
sosial lain. Konflik antarkelompok mudah dibakar. Resolusinya sering
kali dilakukan dengan instrumen-instrumen kekerasan.

“Diperlukan lembaga-lembaga koalisi yang dapat secara efektif
mengomunikasikan dan mendamaikan konflik-konflik kepentingan. Partai
politik mestinya bisa, tetapi saat ini masih sarat kepentingan.
Maunya menang mutlak,” jelas Nasikun.

Defisit kewarganegaraan

Semua ini kembali menciptakan a game of devision, yang menciptakan
tekanan-tekanan bagi perkembangan wawasan kebangsaan. “Wawasan
kebangsaan tak hanya menyangkut domain kehidupan politik, tetapi juga
kultural,” ujar Nasikun.

Bersemainya wawasan kebangsaan yang bersifat universal dan inklusif
membutuhkan kebijakan di ranah keagamaan yang mampu mengembangkan
kehidupan keagamaan berbasis pemahaman teologis yang memfasilitasi
aktualisasi potensi kemanusiaan manusia, yang memahami Tuhan berada
sangat dekat di dalam proses sejarah melalui praktik-praktik cinta
kasih dan kepedulian antarsesama.

Di ranah pendidikan, prioritas yang seimbang perlu dikembangkan
antara pengembangan ilmu pengetahuan yang bersifat sociologizing,
berorientasi pada isu keadilan sosial, dengan yang economizing,
antara pembangunan beragam jenis hard technologies yang berorientasi
pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan beragam jenis soft
technologies yang lebih berorientasi pada pencapaian tujuan-tujuan
pembebasan manusia, demokrasi, dan keadilan sosial.

Di bidang ekonomi kebijakan- kebijakannya harus lebih sensitif bagi
pemecahan beragam masalah sosial melalui pengembangan social market
economy. Ini merupakan suatu bentuk kompromi politik yang mampu
mengombinasikan aktualisasi prinsip- prinsip pasar bebas dengan
jaminan kehidupan yang bermartabat bagi semua warga negara, khususnya
yang miskin dan terpinggirkan.

Daftar ini bisa diperpanjang meliputi kebijakan-kebijakan di bidang
lainnya.

Namun, penetrasi rezim global dari Unholy Trinity, yakni Dana Moneter
Internasional (IMF), Bank Dunia, dan Organisasi Perdagangan Dunia
(WTO), yang memotong otonomi pemerintah dan rakyat dalam merumuskan
kebijakan nasionalnya, serta dominasi korporasi-korporasi
transnasional juga menyebabkan menguatnya ikatan nilai-nilai
primordial partikularistik ke tingkat yang sangat memprihatinkan.

Semuanya bekerja secara sistematik untuk mempersulit berfungsinya
nilai-nilai, institusi, dan aparatus nasional yang mengendalikan
perilaku masyarakat sebagai bangsa. Sebaliknya, semakin memperkuat
yang bersifat primordial. Semua ini menyemaikan apa yang disebut
sebagai “kesenjangan kewarganegaraan” atau “defisit kewarganegaraan”.

Kekuatan dahsyat itu membuat berkembangnya schizophrenia struktur
kesadaran masyarakat dan menghalangi berkembangnya komitmen
kewarganegaraan yang sangat dibutuhkan bagi konsolidasi demokrasi.

“Sebagai bangsa, kita juga cenderung menghancurkan diri sendiri,”
ujar Nasikun. Pemerasan, korupsi, gaya hidup mewah di tengah
penderitaan rakyat yang dilakukan tanpa rasa malu adalah contoh yang
tidak ia sebut secara eksplisit.

Kontrak sosial bahwa negara akan mengelola sumber daya yang sebesar-
besarnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan rakyat akan
mematuhi hukum runtuh ketika negara mengingkari janjinya memberikan
perlindungan kepada yang kecil dan rentan secara ekonomi, sosial, dan
politik.

Gagap

Pembicaraan serius mencair saat Nasikun mengatakan, “Waktu kecil saya
gagap. Ketika mau masuk kuliah, saya belajar sulap supaya kalau
ngomong lebih PD. Sekarang kata teman-teman saya susah dipotong kalau
bicara di mimbar.”

Menjadi guru adalah cita-citanya sejak kecil. Ia memang suka
mengajar. Sebagai akademisi, ia berpegang ketat pada prinsip kehati-
hatian. Ia mengaku, “Saya tak berani berkomentar kalau tidak ada
dasar kuat yang mendukung pendapat itu.”

Begitu asyiknya mengajar dan melakukan penelitian, Nasikun tak peduli
pada gelar dan kepangkatan akademis. Ia juga asyik menikmati masa
tuanya sebagai kakek dari dua cucu sampai membuat akuarium besar di
halaman supaya sang cucu rajin datang.

Maka, ketika ia menerima surat pengangkatan sebagai profesor tahun
lalu, Nasikun menerimanya dengan perasaan datar. Pengukuhan sebagai
profesor pun selalu tertunda oleh kesibukannya yang lain.

Namun memang ada yang berubah setelah itu. “Orang panggil saya Prof…
Prof… saya enggak enak,” katanya.

Maunya dipanggil apa?

“Pak saja kan cukup.”

Bung Kecil

Oleh Budiarto Shambazy
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0604/11/utama/2572857.htm
————————————————-

Perdana menteri kita yang pertama, Sutan Sjahrir, tutup usia sebagai
tahanan politik oleh Orde Lama tanggal 9 April 1966 di Zurich, Swiss.
Ia diizinkan berobat ke Zurich sejak Mei 1965 oleh Presiden Soekarno
yang dalam izin tertulisnya mengatakan Sjahrir boleh berobat ke mana
saja kecuali Belanda.

Pendiri Partai Sosialis Indonesia (PSI) tahun 1948 itu dimakamkan di
Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata tanggal 19 April 1966. Si “Bung
Besar” Presiden Soekarno yang sekitar satu bulan sebelumnya dipaksa
menandatangani Surat Perintah 11 Maret karena alasan keamanan tidak
mungkin menghadiri upacara pemakaman rekan seperjuangannya, Sjahrir,
si “Bung Kecil”.

Hampir semua wakil perdana menteri (waperdam) politik menghadiri
upacara pemakaman Sjahrir, termasuk Letjen Soeharto, Sri Sultan
Hamengku Buwono IX, dan Adam Malik. Mantan Wakil Presiden Mohammad
Hatta memberikan sambutan di hadapan liang lahat Sjahrir, sementara
Menhankam/Kasab Jenderal AH Nasution menjadi inspektur upacara
pemakaman.

Ratusan ribu warga Jakarta berjubel di kanan dan kiri jalan ketika
jenazah Sjahrir tiba tanggal 18 April di Bandara Kemayoran, maupun
saat jenazah diberangkatkan dari rumah duka di daerah Menteng menuju
ke TMP Kalibata. Presiden Soekarno saat itu langsung menetapkan
Sjahrir sebagai Pahlawan Nasional dan pemerintah menyerukan rakyat
menaikkan bendera setengah tiang selama tiga hari sebagai tanda
berkabung nasional.

Suami Ny Poppy Sjahrir itu menghabiskan hari-hari terakhirnya di
balik jeruji Orde Lama. Penjajah Belanda juga beberapa kali
mengasingkan Sjahrir, antara lain ke Boven Digul (Papua) dan
Bandarneira (Maluku).

Sjahrir ditangkap atas perintah Presiden Soekarno sekitar pukul 04.00
tanggal 18 Januari 1962 di rumahnya di Jalan HOS Cokroaminoto 61,
Jakarta Pusat. Sejak itulah ayah dua anak itu berpindah-pindah ke
berbagai penjara di Kota Madiun (Jawa Timur), RSPAD (Jakarta Pusat),
Jalan Keagungan (Jakarta Utara), dan RTM Budi Utomo (Jakarta Pusat).

Sjahrir, kelahiran Padangpanjang, Sumatera Barat, 5 Maret 1909,
ditangkap karena dituduh mau menggulingkan pemerintahan Presiden
Soekarno. Sjahrir diduga ikut terlibat dalam percobaan pembunuhan
Presiden Soekarno ketika iring-iringan mobil Kepala Negara dilempari
sebuah granat di Makassar tanggal 7 Januari 1962.

Hasil pemeriksaan terhadap mereka, yang dituduh menjadi anggota
kelompok makar Verenigde Ondergrondse Corps (Korps Bawah Tanah
Bersatu) direkayasa seolah-oleh terkait dengan “komplotan Bali”.

Sjahrir, yang kerap pergi ke berbagai daerah untuk menyiapkan kader
PSI, memang sempat datang ke Pulau Bali. Dan pada tanggal 18 Agustus
1961 di Pulau Dewata itu sedang berlangsung sebuah acara kremasi
untuk bekas Raja Gianyar dan Sjahrir diundang oleh anak almarhum sang
raja, Anak Agung.

Sjahrir datang tidak sendirian karena ada pula undangan lain, yakni
Bung Hatta serta sejumlah tokoh PSI lainnya. Entah mengapa, pertemuan
yang dihadiri dua tokoh penting Angkatan ’45 dan kalangan politik
lainnya itu dicurigai sebagai sebuah persiapan untuk melancarkan
makar oleh “komplotan Bali”.

Adalah Kepala Badan Pusat Intelijen (BPI) Soebandrio yang melaporkan
kepada Presiden Soekarno tentang “komplotan Bali” itu.

Sjahrir yang sempat bercita-cita melamar ke angkatan udara itu
menjadi PM memimpin kabinet selama tiga kali dalam periode 1945-1947.
Setelah dibebaskan dari penjara Belanda tahun 1942, Sjahrir
menjadi “orang nomor tiga” dalam perjuangan Angkatan ’45 untuk
mencapai kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Ketika menempuh pendidikan di Belanda, Sjahrir ikut serta di dalam
Perhimpunan Indonesia yang pernah dipimpin oleh Bung Hatta. Ketika
kembali ke Hindia Belanda, mereka aktif memimpin Pendidikan Nasional
Indonesia yang menempatkan kedaulatan rakyat setinggi-tingginya,
sekaligus memberdayakan rakyat jelata melalui pendidikan.

Sjahrir mencapai karier puncak politiknya ketika menulis Perjuangan
Kita, sebuah manifesto yang membuat dia berseberangan dengan (juga
menyerang) Bung Karno. Jika Soekarno amat terobsesi kepada persatuan
dan kesatuan, Sjahrir justru menulis, “Setiap persatuan hanya akan
bersifat taktis, temporer, dan karena itu insidental. Usaha-usaha
untuk menyatukan secara paksa hanya menghasilkan anak banci.
Persatuan semacam itu akan terasa sakit, tersesat, dan merusak
pergerakan”.

Satu lagi kecaman terhadap Bung Karno. “Nasionalisme yang Soekarno
bangun di atas solidaritas hierarkis, feodalistis, sebenarnya adalah
fasisme, musuh terbesar kemajuan dunia dan rakyat kita”. Ia juga
mengejek gaya agitasi massa Soekarno yang menurut dia tidak
mendatangkan apa-apa.

Beberapa kalangan menilai karier politik Bung Kecil selesai setelah
diketahuinya hasil Pemilihan Umum 29 September 1955 yang
memperlihatkan bahwa PSI cuma merebut sekitar dua persen suara atau
merebut lima kursi di parlemen yang terdiri dari 257 kursi. “Kami,
orang-orang Sosialis dalam arti yang tepat, adalah tukang-tukang
mimpi profesional,” ujar Bung Kecil berseloroh.

Walaupun praktis sudah pensiun dari aktivitas politik pada paruh
kedua dekade 1950, Bung Kecil terkena getah kesalahan yang dilakukan
PSI. Salah seorang dari jajaran pengurus PSI, Sumitro Joyohadikusumo,
pindah ke Singapura untuk mendukung pemberontakan PRRI/Permesta tahun
1957-1958.

Sejak itulah Bung Kecil dan PSI disebut Bung Besar sebagai “cecunguk”
yang antipersatuan dan kesatuan yang wajib ditumpas sampai habis.

Charil Anwar, salah seorang pemuda pengikut Sjahrir, menulis sebuah
sajak “Mereka yang Kini Terbaring antara Krawang-Bekasi”. Bunyinya
begini: Kenang, kenanglah kami/Teruskan, teruskan jiwa kami/Menjaga
Bung Karno/Menjaga Bung Hatta/Menjaga Bung Sjahrir.

Mereka sudah lama pergi dan tiada meninggalkan harta benda, kecuali
kekayaan buah pikiran dan tekad perjuangan demi mencapai kemerdekaan.
Masih adakah “bung” di antara kita, itulah pertanyaannya.

« Older entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 27 other followers