PKS, DARI DAKWAH KE POLITIK *)
Oleh Irfan Mohamad**)
Fenemona munculnya PK (Partai Keadilan) pada 1998 yang berganti nama menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) pada 2004 adalah peristiwa unik dan menarik berhubung telah memberikan warna dan harapan baru bagi pergerakan Islam politik di Indonesia. Bahkan cendekiawan (alm) Nurcholish Madjid mendukung keberadaan PKS dan berharap bahwa PKS adalah partai masa depan. Untuk mendapatkan gambaran analitik tentang PKS dilihat dari perspektif teori gerakan sosial, diacu 3 pendekatan sintetiknya yaitu (1) Struktur kesempatan dan hambatan politik yang dihadapi para resurgen (2) Bentuk-bentuk organisasi (formal maupun) tidak formal yang tersedia bagi resurgen dan (3) Proses framing, yaitu proses kolektif menafsirkan, mengatribusikan, dan kontruksi sosial yang memerantarai aksi. Berikut ini disajikan 3 pendekatan itu secara interaktif dan integratif.
Pertama-tama yang perlu diketahui bahwa PKS lahir dari gerakan Tarbiyah. Gerakan Tarbiyah sendiri awalnya lebih berfokus sebagai gerakan dakwah yang muncul di awal 1980-an di era Orde Baru. Gerakan Tarbiyah bisa difahami sebagai alternatif dari berbagai gerakan Islam saat itu. Untuk memahami dimana letak PKS dalam peta gerakan Islam lain maka setting politik saat itu perlu dicermati. Disini perlu diingat bahwa penguasa (Orde Baru) saat itu melakukan represi (hambatan) terhadap aktivitas Islam politik. Islam politik adalah kecenderungan (sebagian) muslim yang aktif di sektor politik dengan membawa aspirasi agamanya.
Karena represi itulah timbul perlawanan dari kalangan Islam politik tersebut yang dipicu beberapa sebab. Sebab atau motif tersebut dapat dikategorikan dalam beberapa motif utama seperti (1) Aspirasi pendirian negara Islam, (2) Kekecewaan politik dan (3) Anti Azas Tunggal Pancasila. Tiga persoalan utama tersebut pada akhirnya membuat sebagian dari umat Islam mengalami penindasan dan tekanan politik yang kuat. Bahkan semua bentuk aktifitas Islam politik selalu mendapatkan hambatan politik dari pemerintah Orba.
Aspirasi mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) adalah gerakan yang secara frontal menentang pemerintahan Republik Indonesia. Gerakan NII juga biasa disebut Darul Islam (DI) ini mendirikan NII yang dipimpin oleh Imam Kartosuwiryo di Jawa Barat tahun 1949. Mempelajari dinamika gerakan ini bukanlah hal mudah karena melibatkan berbagai variabel yang saling mempengaruhi, baik dari organisasi itu sendiri maupun pemerintah.
Pemerintah Indonesia secara resmi berhasil menghancurkan DI dan menghukum mati pemimpinnya, Kartosuwiryo. Kemudian hampir semua jajaran DI telah mendatangi pernyataan bersama untuk setia kepada Republik Indonesia pada tanggal 1 Agustus 1962. Tetapi bukan berarti gerakan ini telah hancur dan tidak berkembang. Salah satu satu tokoh berpengaruh DI yang dianggap masih setia terhadap perjuangan DI adalah Abdul Fatah Wirananggapati (wafat 2004), salah satu seorang anggota Kuasa Usaha Komandemen Tertinggi (KUKT) yang secara de facto dapat menggantikan posisi imam apabila presiden NII (yakni Kartosuwiryo) itu tidak ada. Dia dianggap masih setia terhadap perjuangan DI karena tidak menyerah kepada pemerintah untuk menandatangani pernyataan kesetiaan. Karenanya setelah dibebaskan dari tahanan, ia mencoba mengkonsolidasikan kekuatan DI walaupun hanya sebagai kelompok pecahan.
Kelompok-kelompok yang menganggap memiliki keterkaitan dengan perjuangan DI memang telah terpecah-pecah dalam berbagai kepemimpinan. Diantara mereka ada yang memang secara ideologis meneruskan perjuangan DI, tetapi ada yang sekedar rekayasa dan bentukan intelijen pada saat itu. Aktivitas DI/NII adakalanya berkaitan dengan beberapa tindakan kekerasan di Indonesia, tapi bukan berarti semua kelompok NII mendukung aksi kekerasan. oleh Hanya saja karena mereka dianggap memperjuangkan sebuah cita-cita yang membahayakan keberlangsungan negara Republik Indonesia, akhirnya semuanya ikut dihancurkan. Karena secara mendasar, persoalan negara Indonesia bagi NII adalah karena Indonesia bukan negara Islam, sehingga untuk menyelesaikan persoalan itu harus dijadikan negara Islam. Akibatnya, mereka ini terus diburu oleh pemerintah dan dihancurkan sampai akar-akarnya.
Dalam perkembangannya salah satu pecahan DI/NII di bawah kepemimpinan Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Baasyir belakangan menjelma atau bergabung menjadi JI (Jamaah Islamiyah). JI dianggap lebih mewakili Islam berhubung sifatnya yang universal (internasional) sedangkan DI/NII hanya untuk wilayah indonesia. Kiprah JI dari segi kecenderungan pada kekerasan dapat dipilah dua, yang dekat dengan kekerasan/terorisme dan yang jauh dari kekerasan. JI yang dekat dengan kekerasan melakukan aksi-aksi teror belakangan ini. Penangkapan para teroris dari kalangan JI seperti Imam Samudra, dan kawan-kawan belakangan ini adalah bagian JI yang dekat dengan kekerasan.
Pada segmen yang lain, sebagian umat Islam Indonesia pun mengalami kekecewaan terhadap rezim Orba dan kemudian melakukan oposisi atau perlawanan. Perlawanan itu bermula dari kekecewaan mereka terhadap pembubaran partai Masyumi oleh Presiden Soekarno. Setelah rezim itu digantikan oleh Soeharto, Masyumi tidak juga direhabilitasi. Bahkan pemerintah pada waktu itu sengaja menghalang-halangi kembalinya tokoh-tokoh Masyumi tampil di pentas politik. Ditambah keterlibatan mereka mendukung gerakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) tahun 1958-1961, membuat kelompok militer semakin membenci pendukung Masyumi.
Akibatnya, sikap pemerintah yang cenderung represif terhadap mantan aktifis-aktifis Masyumi telah menciptakan perasaan sakit hati mendalam bagi mereka. Hanya saja kekecewaan itu tidak disalurkan melalui kekerasan tetapi diekspresikan dengan kritik-kritik dan sikap oposisi. Bagi mereka, perubahan akan terjadi apabila ada perubahan kepemimpinan nasional. Sumber utama masalah menurut mereka adalah Soeharto. Oleh karena itu, kritik-kritik mereka utamanya ditujukan kepada rezim Soeharto untuk melemahkan kedudukannya di mata rakyat Indonesia.
Mirip dengan nasib para pendukung ideologi DI, aktifis dari keluarga Masyumi (Bulan Bintang) ini pun mendapatkan perlakuan keras dari pemerintah. Oleh karena itu, khutbah-khutbah yang mereka sampaikan, misalnya, banyak berisi kritik dan hujatan keras kepada pemerintah. Akibatnya, rezim Soeharto pun tidak segan-segan untuk menekan jaringan Masyumi ini. Bahkan pada akhirnya, banyak dari aktifis-aktifisnya yang dipenjara tanpa proses peradilan.
Pada saat yang hampir sama, kebijakan pemerintah dalam memaksakan penerapan Azas Tunggal Pancasila pada 1984 juga mengundang perlawanan di kalangan umat Islam. Perlawanan ini terutama dilakukan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan antara lain organisasi Islam ekstra kampus, Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) dan Pelajar Islam Indonesia (PII). Dengan penerapan Azas Tunggal ini pemerintah memaksakan sebuah identitas kolektif, yaitu Pancasila sebagai satu-satunya identitas resmi yang harus dipakai oleh semua rakyat Indonesia. Konsekuensinya organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga yang ada harus mengadopsi kebijakan ini dan kemudian menghilangkan karakter khusus mereka. Kebijakan seperti ini tentu mengundang reaksi dan perlawanan dari umat Islam yang mengacu bahwa Islam itu adalah pedoman mereka di segala aspek hidup secara total.
Reaksi pemerintah terhadap penolakan Azas Tunggal sangat tegas. PII sendiri akhirnya dinyatakan sebagai organisasi terlarang tahun 1987 dan terpaksa harus menjalankan aktifitas-aktifitasnya secara sembunyi-sembunyi. Sementara HMI MPO walaupun sejak awal tidak diakui keberadaannya oleh pemerintah tetap bisa menjalankan aktifitasnya, tetapi selalu dalam pengawasan dan tekanan pihak berwajib.
Perjuangan model DI maupun perlawanan-perlawanan yang dilakukan sebagai umat Islam, yang disebabkan oleh kekecewaan politik maupun penentangan Azas Tunggal ternyata semuanya “gagal”. Pemerintah tetap kuat bahkan terus berusaha menghancurkan tiap potensi oposisi yang dianggap mengancam keberadaannya. Sedangkan kelompok-kelompok Islam mainstream seperti NU dan Muhammadiyah, dianggap terlalu tunduk pada keinginan pemerintah.
Mencermati “kegagalan” itulah maka sekelompok orang melahirkan model baru sebagai upaya menyelesaikan problematika umat Islam dengan pola yang lebih terstruktur. Sekelompok orang tersebut adalah kebanyakan alumni beberapa Perguruan Tinggi Agama Islam di Timur Tengah. Mereka melahirkan model Tarbiyah tersebut dari inspirasi atau hasil interaksi mereka dengan gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir yang juga menyebar sampai semenanjung Arabia.
Lahirnya model baru gerakan itu yang ternyata mendapat sambutan besar terutama di kalangan mahasiswa. Pendekatan ini kemudian juga menarik banyak pihak dalam menyalurkan kekecewaan terhadap pemerintah secara lebih konstruktif. Logikanya, pemerintah tidak mungkin dilawan dengan kekerasan tetapi harus dipengaruhi melalui dakwah yang bertahap. Disinilah muncul model Gerakan Tarbiyah yang menjadi salah satu alternatif yang baru diantara kebekuan sarana dan aktivitas berbagai gerakan dan organisasi Islam yang ada pada waktu itu.
Gerakan Tarbiyah melakukan strategi menarik diri dari hiruk-pikuk politik dan menggantinya dengan kajian-kajian Islam yang fokus pada pendalaman ajaran-ajaran Islam yang praktis pun mulai diminati kalangan mahasiswa di kampus-kampus. Energi yang dulunya dihabiskan untuk melawan dan menghujat pemerintah pun mulai diarahkan untuk mendalami Islam. Kondisi semacam ini terjadi hampir merata di berbagai kampus negeri di Indonesia.
Model Gerakan Tarbiyah ini dirancang terstruktrur (terorganisasi), berjenjang secara rapih. Rekrutmen anggota amat selektif untuk dibina menjadi kader potensial. Disana dilakukan pembinaan berupa pertemuan/pengajian mingguan, training berkala, diskusi buku, tugas-tugas hafalan ayat, bermalam bersama, wirausaha, silaturahmi tokoh, dan sebagainya. Pengorganisasian dan pembentukan faham Gerakan Tarbiyah mengacu pada apa yang pernah dilakukan organisasi Ikhwanul Muslimin, Mesir.
Hanya perlu dicatat kelompok Tarbiyah ini lebih condong pada sayap moderat Ikhwan. Biasanya yang jadi rujukan adalah pemikiran Hasan Al Banna, Ismail Hasan Hudhaibi, dan Yusuf Qardhawy. Buku Hudhaibi “Kami Mengajak Dan Bukan Menghakimi”, serta buku Qardhawy “Islam Ekstrim” menjadi rujukan setelah buku-buku Al Banna. Para elit Tarbiyah dalam pengajian-pengajian internalnya adakalanya menegaskan bahwa gerakan Tarbiyah bukanlah jamaah al muslimin, melainkan jamaah minal muslimin, penegasan itu untuk merupakan kesadaran mereka bahwa gerakan Tarbiyah bukanlah jamaah satu-satunya kaum muslimin karenanya tidak berhak mengklaim (merasa) mutlak benar. Kesadaran ini sesungguhnya mirip dengan konsep relatifisme internal yang digagas Nurcholish Madjid.
Momen keterbukaan politik yang diawali sejak dekade 1990-an telah menjadikan dakwah model Tarbiyah ini semakin luas. Keterbukaan poltik yang diawali pemerintah ini, ditambah dengan kecenderungannya mengakomodasi kepentingan umat Islam telah membawa angin segar bagi dakwah-dakwah di kampus. Kelompok- kelompok yang berlawanan dengan pemerintah, baik itu karena kekecewaan politik maupun anti Azas Tunggal mulai terakomodasi di ICMI. ICMI dipergunakan sebagai menjadi sarana merubah (baca : “islamisasi”) dari dalam. Di tingkat kampus, kebijakan pemerintah ini berimbas dengan semakin mudahnya penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dan training-training keislaman yang dulunya sering dihambat dan diawasi secara ketat. Bahkan kegiatanya yang diselenggarakan oleh HMI MPO pun tidak lagi dihalang-halangi walaupun tetap tidak diijinkan memasang spanduk organisasi dalam setiap kegiatan.
Dukungan pemerintah pun semakin akomodatif terhadap kegiatan-kegiatan keislaman. Pada tahun 1993 secara resmi presiden Soeharto mencanangkan program Pesantren Kilat (Sanlat) untuk diselenggarakan di seluruh Indonesia dan mendapatkan dukungan penuh dari pejabat-pejabat di daerah-daerah. Tentu saja, keinginan baik pemerintah dalam mengakomodasi kepentingan umat Islam tidak serta merta dilihat sebagai perubahan sikap rezim terhadap umat Islam. Paling tidak ada dua sebab terjadinya kebijakan akomodasi di era 1990-an ini. Pertama, Soeharto memiliki agenda sendiri untuk melanggengkan kekuasaannya karena kekuatan ABRI tidak sepenuhnya bisa dikendalikan. Kedua, kebijakan ini merupakan desakan secara alamiah karena semakin menguatnya posisi umat Islam dalam pemerintahan dan sektor profesional lainnya akibat dari keberhasilan santrinisasi di tingkat kelas menengah ke atas.
Khusus bagi Gerakan Tarbiyah, era keterbukaan ini membawa berkah yang luar biasa untuk ekspansi gerakan di kampus-kampus. Pola penarikan diri yang dimulai pertengahan era 1980-an tidak lagi dilakukan. Sebaliknya, usaha-usaha untuk kembali berpartisipasi dalam dinamika politik dan sosial Indonesia semakin terbuka. Aktifis-aktifis gerakan ini pun mulai meluaskan sayap-sayap dengan menguasai puncak kepemimpinan organisasi senat mahasiswa. Satu persatu organisasi eksekutif mahasiswa pun dikuasai oleh komunitas Tarbiyah ini. Di mulai dari Universitas Bandung (ITB) dan Universitas Gajah Mada (UGM), kemudian meluas sampai ke kampus-kampus lainnya di Jawa dan luar Jawa.
Bisa disimpulkan salah satu faktor bertahannya Gerakan Tarbiyah di era Orba adalah strategi perlawanan dari dalam. Represi rezim tidak perlu disikapi secara frontal tetapi dilawan melalui pembinaan diri. Gerakan-gerakan lain era 1970-an dan 1980-an banyak mengalami kegagalan dan bahkan dihancurkan oleh rezim Orba karena sifat perlawanannya radikal dan frontal. Aktifis-aktifis mereka dipenjara tanpa melalui proses pengadilan dan aktifis-aktifisnya diberangus. Sebaliknya, gerakan Tarbiyah dengan gaya perlawanan yang pasif justru tidak pernah mendapatkan penindasan secara langsung dari rezim. Ekspresi-ekspresi melawan pemerintah dan keinginan untuk menjatuhkan rezim dijauhkan dan kemudian diarahkan pada usaha-usaha untuk menjadi muslim yang baik melalui training-training moral dan mental. Sejak munculnya di Indonesia pertengahan 80-an hingga saat ini, para aktifis Gerakan Tarbiyah yang kini menempati jajaran-jajaran elit PK(S) tidak ada yang pernah ditahan ataupun di penjara karena kasus subversi.
Perlawanan Gerakan Tarbiyah yang dilakukan dari dalam ini memiliki dua tujuan yaitu, melawan (diam-diam) hegemoni ideologi rezim dan konsolidasi gerakan. Dengan konsolidasi maka dilakukan pembinaan yang intensif, ketidaksetujuan terhadap hegemoni rezim dimanifestasikan dalam bentuk pendalaman prinsip-prinsip Islam pada diri para kader yang secara tidak langsung telah melemahkan kebijaksanaan Azas Tunggal itu tanpa harus menentang secara frontal. Bahkan pada isu-isu lain, para aktifis Gerakan Tarbiyah itu sengaja menghindari metode konfrontasi itu.
Pada sisi yang lain, pendekatan yang mengedepankan pembentukan dan penguatan diri dari dalam ini ternyata juga mampu meredam sifat-sifat konfrontatif dalam diri kader. Kemampuan Gerakan Tarbiyah dalam merekrut kader secara masif di kampus-kampus tidak hanya menambah jumlah kader dan simpatisan PKS saat ini, tetapi sebenarnya juga telah mengeliminasi berkembangnya gerakan-gerakan anti pemerintah yang keras, serta faham Islam yang ekstrim. Mereka kemudian diberi pemahaman tentang Islam dan dibimbing menuju peningkatan kualitas spiritual dan perilaku. Gerakan Tarbiyah diyakini pendukungnya sebagai model yang terbaik dalam meningkatkan pemahaman Islam dan mengubah perilaku mereka ke arah yang lebih Islami.
Bertahannya Gerakan Tarbiyah diantara himpitan dan tekanan politik yang begitu kuat pada masa yang panjang membuat beberapa kalangan mencurigai hubungan gerakan ini dengan rezim penguasa (termasuk dengan intelejen). Hal itu mungkin saja, tetapi secara faktual konsep dakwah model Tarbiyah yang bersifat non konfrontasi dan jauh dari isu-isu politik inilah yang lebih melindungi dan menjauhkan mereka dari tangan-tangan opresif pemerintah.
Demikian juga, banyak yang tidak memahami bahwa sebenarnya Gerakan Tarbiyah memiliki sistim imunitas yang begitu melembaga untuk menjauhkan kader-kader mereka dari aktivitas yang kontra produktif, seperti tindak kekerasan dari pecahan NII. Usaha untuk menjauhkan diri dari kelompok-kelompok beraliran keras bukanlah alasan. Hal ini dilakukan agar model islamisasi yang gradual dan mudah diterima oleh masyarakat tidak terhambat oleh tindakan-tindakan yang kontra produktif. Disamping itu gerakan Tarbiyah juga menolak model-model pelarian kearah faham sufisme (yang negatif).
Kesempatan untuk berpartisipasi langsung dalam kancah politik nasional menjadi terbuka setelah rezim Orba yang berkuasa 32 tahun dan tidak dilawan itu kemudian mengalami keruntuhan. Gerakan Tarbiyah sebagai gerakan yang awalnya lebih berfokus di bidang dakwah kini meluaskan diri ke politik. Bagi mereka nilai-nilai dakwah harus masuk mewarnai arena politik. Maka kesempatan di era reformasi ini, tepatnya tanggal 9 Agustus 1998, bertempat di halaman masjid Al Azhar, Kebayoran Baru, para pimpinan/elit gerakan Tarbiyah bersepakat dengan mendeklarasikan berdirinya Partai Keadilan (PK), PK adalah partai politik yang pertama mencantumkan Islam sebagai azas partainya. Pada 2004 PK kemudian berganti nama menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) agar masih tetap dapat ikut pemilu.
What Next ?
Kehadiran PKS -bagi sebagian orang- telah memberi secercah harapan bagi rakyat Indonesia bahwa ada partai yang bermoral (bersih), anti korupsi, dan peduli pada rakyat. PKS juga dinilai mampu menumbuhkan kembali kepercayaan orang pada partai Islam. Indikatornya adalah meningkatnya jumlah konstituten mereka di Pemilu 2004 lalu. Kini masyarakat tidak lagi risih menyalurkan aspirasinya lewat partai Islam (seperti PKS), hal yang berbeda dengan era Orde Baru dimana partai yang condong ke Islam dianggap “haram”, serta kalangan Islam politik (seperti eks Masyumi) dimusuhi pemerintah.
Akan tetapi hal tersebut di atas tidak menjamin PKS akan berjalan mulus ke depan. Banyak pengamat politik yang masih mempertanyakan apa sebenarnya “jenis kelamin” PKS. Bergandengan dengan itu PKS perlu menjawab isu-isu seperti apa komitmen PKS terhadap sistem demokrasi, serta masalah penerapan syariat Islam dalam hubungannya dengan praksis politiknya. Jawaban tentu terpulang pada para elit/pimpinan PKS. Disini saran atau pertimbangan telah tersedia (seperti dari pemikiran Nurcholish Madjid) yang berpendapat Islam kompatibel dengan sistem demokrasi, serta masalah penerapan syariat Islam sekedar masalah simbol yang tidak perlu secara formal diperjuangkan. Dukungan dan kedekatan Nurcholish pada PKS dapat dibaca sebagai upaya sosialisasi pemikirannya. Masa depan PKS kiranya masih panjang, disini wawasan yang luas, sikap yang arif bijaksana dan moderat, mungkin perlu menjadi pertimbangan pilihan.
*) Makalah presentasi pembanding untuk Kursus “Teori Gerakan Sosial” di Paramadina, Jakarta, 23 Juni 2007, hasil ramuan beberapa bacaan disertai pengamatan lapangan
**) Penulis anggota KKA Paramadina sejak 1989, alumni S1 UIN Jakarta, dan S2 UHAMKA, Jakarta
