Mandeknya Pemikiran Pendidikan

Oleh Agus Suwignyo
Alumnus Faculteit der Pedagogische Onderwijskundige Wetenschappen,
Universitas Amsterdam
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0701/18/opini/3249805.htm
=========================

Kemandekan pemikiran pendidikan, meminjam uraian Mochtar Buchori
(Taman Siswa dan Pendidikan Kita, Kompas 3/7/2006), mencerminkan
kekaburan batasan dan hubungan hulu-hilir kebijakan pendidikan kita.

Kebijakan hulu merupakan hasil pemikiran filsafati tentang hakikat
dan arah pendidikan serta hubungan pendidikan dengan bidang-bidang
lain. Kebijakan hilir adalah praktik implementasi yang mengacu pada
kebijakan hulu sebagai panduan.

Agaknya, hiruk-pikuk implementasi kebijakan telah menyita seluruh
perhatian sehingga pemikiran pendidikan tak beranjak dari berbagai
persoalan kebijakan hilir. Misalnya, pengelolaan pendidikan terlalu
menekankan pada manajemen birokrasi (Kompas, 28/10/2006) dan proyek-
proyek teknis (Kompas, 26/10/2006). Selain itu, menurut Mohammad
Abduhzen (Pemikiran Pendidikan, Kompas 28/12/2006), ada
intervensi “politik” dan jiwa korupsi.

Dalam konteks luas, kemandekan pemikiran pendidikan mengindikasikan
ada masalah dalam kesadaran identitas kebangsaan kita. Ia menyangkut
suatu perkara mendasar pada cakrawala “ruang hidup” dan “kehidupan
bersama” sebagai bangsa. Seberapa jauh multidimensionalitas dalam
cakrawala itu disadari, digali, dan diterjemahkan? Kemandekan
pemikiran pendidikan tidak berdiri sendiri.

Karena terkekang?

Beberapa pemikiran “besar” dalam sejarah pendidikan kita lahir dari
pergulatan para pemikir pada situasi politik dan kebudayaan yang
mengekang.

Pendidikan yang berpijak pada budaya “pribumi” yang dicetuskan
Soewardi Soerjaningrat bersemi di tengah dominannya model pendidikan
Belanda yang berorientasi Barat dan diskriminatif. Model robotik
pendidikan Orde Baru dengan metode hafalan dan tekanan sikap penurut
melahirkan gagasan bagi YB Mangunwijaya tentang pendidikan yang
mengembangkan keingintahuan, eksplorasi, dan kekritisan.

Fakta-fakta itu menegaskan, hegemoni negara (baca: pemerintah) dalam
kebijakan dan praktik pendidikan menjadi konteks jitu yang mengasah
counter-discourse bagi visi pendidikan penguasa.

Dalam alam reformasi, hegemoni negara relatif cair dan kebebasan
berpendapat praktis lebih dijamin. Namun, mengutip seorang responden
penelitian saya, reformasi bagaikan tanggul jebol menenggelamkan
kita dalam hiruk-pikuk kebebasan dan ketakberaturan alam pikir.

Berbagai masalah pendidikan kita pada alam reformasi tidak
berkurang, mungkin lebih kompleks karena prinsip kesetaraan
kepentingan. Namun, ruang kontemplasi untuk memikirkan berbagai
persoalan itu terlibas dalam kebisingan “pembaruan”. Akibatnya,
pemetaan persoalan-persoalan pendidikan melulu bertolak dari hal-hal
kasatmata, seperti gedung sekolah hancur, angka nilai, dan kertas
sertifikasi.

Di sisi lain, wacana-wacana “besar” pendidikan memaku kita pada
romantisme. Kita terpancang angan-angan, pemikiran pendidikan
sekarang harus “besar dan alternatif” tanpa merefleksikan mengapa
tokoh-tokoh pendidikan mampu melahirkan pemikiran demikian pada
zamannya.

Jadi, meski akhir-akhir ini perujukan wacana-wacana itu cenderung
latah dan menjenuhkan, keterpakuan romantis menghalangi pencarian
visi baru pendidikan yang kontekstual dan segar. Agaknya, bagi
kalangan reformis pun, jiwa zaman (zeitgeist) merupakan keniscayaan.

Persoalan hulu

Dalam konteks luas, kemandekan pemikiran pendidikan mengindikasikan
betapa rapuh kesadaran kebangsaan dewasa ini. Pada sejumlah masa di
masa lalu, konsep kebangsaan versi penguasa begitu kuat
diterjemahkan dalam kebijakan dan praktik pendidikan.

Betapapun tak disukai, posisi pendidikan pada masa-masa itu jelas.
Ia fungsional terhadap implementasi konsep kebangsaan penguasa. Di
sisi lain, resistensi terhadap penindasan penguasa melahirkan
pemikiran-pergerakan dahsyat tentang kebangsaan dan pendidikan.

Kini, cukup sulit menemukan konsep kebangsaan, entah versi penguasa
maupun bukan penguasa, yang kokoh sebagai sumber inspirasi
pengembangan pemikiran pendidikan. Dalam batasan “Pendidikan
Nasional” Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, misalnya,
makna “nasional” tidak terurai. Nasionalisme kebangsaan dalam
Pancasila dan UUD 1945, meski formal mengikat, praktis tidak
bergaung dalam kesadaran pemikiran hari ini.

Pada praktiknya, makna “nasional” ditemukan sekadar menyangkut
standar “nasional” pendidikan atau ujian “nasional”. Upaya meluaskan
batasan “kecerdasan” dengan memasukkan aspek spiritual yang dianggap
satu kekhasan pendidikan “nasional” cenderung terjebak
primordialisme agama yang justru mengacaukan prinsip inklusivitas
dan universalitas pendidikan.

Uraian ini menegaskan, betapa sempit cakrawala kita tentang “bangsa”
(nation) dan “menjadi bangsa” sehingga terbata-bata mencari makna
pendidikan “nasional” yang mendalam dan inklusif. Kebekuan pemikiran
pendidikan adalah pantulan kekacauan pemikiran pada aras kebangsaan.

Jika kita meyakini proses pendidikan pada hakikatnya bertumpu pada
dinamika masyarakat-bangsa, maka kekaburan
identitas “kemasyarakatan” dan “kebangsaan” harus dibenahi sebelum
pemikiran pendidikan dapat dilahirkan kembali. Kebebasan reformasi
memungkinkan itu!

Andra, Andragogi, dan Kejernihan Soal

Oleh Hariadi Saptono
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0701/30/humaniora/3278680.htm
==========================

Ini cerita menggelikan tentang Andra, siswa Kelas I Sekolah Dasar
Kanisius Baciro, Yogyakarta. Jam tiga sore. Sehabis tidur siang.
Setelah pulang sekolah. Bocah berusia tujuh tahun itu, menyeret-
nyeret neneknya, meniti globalisasi yang meresahkan..

Ia membuka buku di meja makan. Ia minta neneknya, Nyonya Aloysia
Slamet mengeja kalimat-kalimat di bawah sejumlah gambar.

“Ini bahasa Mandarin, Nek. Bukan gitu ngomongnya,” kata Andra dengan
nada ringan.

Neneknya, yang selama ini telah sukses “meluluskan” tujuh sampai 12
orang anak dan cucu dengan metode “belajar di meja makan”, –sembari
si nenek memasak di dapur–kali ini kelabakan, tapi juga sangat geli
menghadapi cucunya.

“Duuh..Nenek nggak tahu, bagaimana mengucapkan kata-kata ini Ndra.
Coba kamu ucapkan,” kata si nenek. Mulailah, nenek dan cucu ini
mengarungi teka-teki pendidikan kita di meja makan.

Cerita seperti dialami Andra ini, sejak beberapa tahun terakhir jamak
dialami berbagai keluarga. , Ssuatu yang membuat banyak keluarga
shocked, terperangah saat mengikuti anak-anak mereka belajar di
sekolah.

Salah satu soal pilihan ganda mata pelajaran Sosiologi, untuk ulangan
umum Kelas I SMA tahun 2005 lalu kami simpan. Sebab pertanyaannya
amat memukau, begini bunyinya: Teori yang menyebut agar masyarakat
mempertahankan integritasnya dan kekerabatan sosial di era modern,
karena ikatan latar belakang keagamaan dan ikatan etnik tak bisa
dipertahankan lagi, adalah teori dari 1). Peter Drukker 2). Emile
Durheim, 3). Socrates 4). Talcot Parson.

Komentar yang umumnya tajam, segera muncul kalau cerita ini
dibagikan. Tentu harus segera ditambahkan: suasana pendidikan sebuah
sekolah yang curious dan menantang,– pendeknya bagus karena
mengembangkan minat dan gairah murid untuk mencari dan terus mencari
sendiri pengetahuan–, kami yakin masih bisa ditemukan di negeri ini.

Salah satu faktor kunci dan relatif konstan dampaknya, ialah guru dan
metoda pengajarannya. Di atas faktor guru dan metode pengajaran, yang
ikut menentukan tentulah kurikulum, rencana strategis (Renstra)
Departemen Pendidikan Nasional, berbagai agenda teknis, dan tentu
saja anggaran pendidikan.

Tetapi alas, landasan dasar dari seluruh kegiatan pendidikan,
tentulah visi pendidikan itu sendiri. Inilah yang menjadi catatan
pokok, sekaligus kritik keras pakar pendidikan Mochtar Buchori.

“Saya katakan di sini bahwa kritik-kritik saya terhadap kebijakan
pembangunan pendidikan, selama ini menyentuh tidak jelasnya visi yang
mendasari berbagai pembangunan pendidikan,” kata Mochtar Buchori

Jika kita bertanya apa visi kita tentang pengembangan pendidikan
untuk menuju kepada peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa, menurut
Buchori, tak ada jawabannya, karena kita tidak punya visi.

Kita langsung menyusun rencana dan melaksanakan langkah-langkah tanpa
pernah secara eksplisit membicarakan masalah visi ini. Kita memang
melangkah maju tetapi tidak akan menjadi lebih baik, kalau dalam
mendidik generasi muda, kita berpegang pada retorika iman, takwa, dan
cerdas. “Retorika ini kita terima sebagai visi kita tentang
pendidikan nasional. Memadaikah visi ini? Saya kira tidak, setelah
sekian lama kita mengimplementasikan pendidikan yang bertumpu kepada
pembinaan iman dan takwa, kehidupan bangsa tidak terasa menjadi lebih
cerdas, kita masih menjadi bangsa yang korup dengan berbagai kelas
yang lebih berorientasi ke penguasa daripada ke publik, dan dengan
sistem hukum yang makin lama makin rusak.”

Apa yang dikemukakan Mochtar Buchori memang termaktub dalam Undang-
Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Substansi tentang tanggungjawab negara untuk mencerdaskan bangsa,
justru ditempatkan pada gagasan paling akhir, dan memang menyiratkan
misleading, tidak jernih menangkap akar persoalan, yaitu visi
pendidikan. Kutipannya : (Menimbang : b. bahwa UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan
menyeenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan
dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-
undang.

Mochtar Buchori bahkan merinci perlunya discourse tentang visi
berbagai hal menyangkut bebagai aspek pendidikan. Buchori mislanya
mengajukan perlunya visi tentang proses perkembangan pendidikan, visi
tentang sekolah Indonesia, visi tentang guru Indonesia, visi tentang
hubungan antara sekolah dan keluarga dalam penyelenggaraan pendidikan
formal di sekolah.

“Jadi sungguh tidak bijaksana, kalau setiap kritik mengenai visi
dikesampingkan begitu saja sebagai hal yang mengganggu kinerja
birokrasi, katanya.

Tentang metode pembelajaran hafalan, dan berbagai keruwetan karena
beratnya beban kurikulum SD hingga SMA, Prof Dr Soedijarto menyoroti
eksesnya.

Akibat sistem pendidikan yang berorientasi pada Ujian Nasional
seluruh sekolah tidak bisa tidak (terpaksa) mengutamakan pelajaran
yang mau diujikan. “Padahal pendidikan yang benar-benar pendidikan
itu yang memungkinkan anak bisa exploring, learning to know
something . Jadi saya katakan mana mungkin anak tertarik membaca
novel karena time consuming. Kalau nggak diuji mana mungkin dia
tertarik mau ke laboratorium, karena nggak ada ujian tentang
laboratorium, mana mungkin dia mencoba mengarang, wong nggak akan
diuji mengarang. Jadi saya serius, sejak tahun 1981, saya katakan
Ujian Nasional itu tidak memungkinkan lahirnya manusia Indonesia
dalam arti yang mampu mengeksplorasi tadi,” kata Soedijarto.

Dalam konteks lain, Soedijarto menilai pendekatan yang dilakukan
ilmuwan Yohanes Surya, untuk mempersiapkan pelajar Indonesia meraih
Nobel Prize 2020 dengan sistem “diperam”, perlu dipertanyakan.

Sebab hanya dengan “kebebasan, gairah, dan kegembiraan mencari”,
Einstein, Isaac Newton, juga Thomas Alva Edison yang tak suka belajar
itu justru dibimbing curiousity yang bersumber dari “bermain-main”.

Jadi benarlah kata Utomo Dananjaya, bahwa sebagian besar guru–dan
ini tercermin dalam UN–tidak bisa sebenarnya telah menerapkan
andragogi pada pendidikan dasar.

Soal-soal UN dengan pilihan ganda, tetapi dengan jawaban hanya satu
yang benar, menurut Utomo telah mereduksi kreativitas, dan bias makna
seuatu persoalan. Sebutlah kata ibu, tentu bisa disebut pula mother.

Karena di sekolah diajarkan bahwa “kebersihan adalah bagian dari
iman”, maka cucu Utomo Dananjaya pun mengadu kepada eyang kakungnya
itu. “Karena saya kakeknya mengajarkan saya mengajarkan cucu saya
menjawab kebersihan adalah bagian dari kesehatan

Pendidikan Budi Pekerti dan Masalah Regenerasi Bangsa

Pendidikan Budi Pekerti dan Masalah Regenerasi Bangsa

Oleh Mochtar Buchori

Ketika saya masih di SD, saya bersekolah di suatu “Sekolah Pribumi Kelas
Dua” (Tweede Inlandsche School). Di sekolah ini pendidikan budi pekerti
(singkatan resminya PBP) disampaikan melalui cerita-cerita atau dongeng.
Setiap dongeng selalu ditutup dengan kara-kata “Liding dongeng, ……”
Artinya: “Inti ceritera: …………” Di bagian ini lah moral ceritera
dirumuskan. Dalam zaman Pendudukan Jepanag, ketika saya menjadi murid suatu
Sekolah Guru, PBP diberikan dalam bentuk indoktrinasi. Dan dalam zaman
reformasi ini, fungsi PBP diambil alih oleh pendidikan agama, dan
dilaksanakan melalui khotbah atau nasihat. Bagaimana PBP ini sebaikya
dilaksanakan dalam situasi serba-krisis yang sedang dihadapi bangsa sekarang
ini?

Inilah pertanyaan dasar yang terdapat dalam suatu pertemuan tentang PBP.
Pertemuan ini dihadiri oleh sekitar 80 guru dari berbagai jenis sekolah, dan
mereka datang dari berbagai pelosok di Indonesia. Pertemuan ini disebut Temu
Warga Sekolah. Saya diminta hadir sebagai narasumber bersama-sama Bp. Daud
Yusuf.

Pidato pengantar yang disampaikan oleh salah seorang anggota Panitya
Penyelenggara menyarankan, agar pendidikan budi pekerti dipikirkan dalam
rangka mengatasi krisis bangsa yang sedang kita alami sekarang ini.
Diharapkan, agar pembicaraan dalam temu warga sekolah ini membahas cara-cara
menyelenggarakan PBP yang pada suatu saat nanti akan melahirkan
generas-generasi baru yang mampu mengelola negara dan bangsa ini dengan
cara-cara yang lebih baik. Pendekatan ini saya sebut “Pendidikan Budi
Pekerti dalam Konteks Regenerasi Bangsa.”

Dalam pandangan saya PBP untuk keperluan regenerasi bangsa perlu
diselengga-rakan dengan cara-cara yang berbeda daripada cara-cara
konvensional yang dipergunakan selama ini. Mengapa? Karena PBP konvensional
bertujuan utama melahirkan individu-individu yang salih, bermoral, berbudi
pekerti luhur, dan sebaginya. Sedangkan PBP untuk renegerasi bangsa
bertujuan utama melahirkan generasi-generasi yang berwatak dan cakap. Dengan
kata-kata lain, PBP konvensional mengacu kepada moralitas individual,
sedangkan PBP untuk regenerasi bangsa mengacu kepada moralitas kolektif.

Perbedaan ini sangat esensial. Segenap kemelut bangsa yang kita alami
sekarang ini dalam pandangan saya lahir dari lemahnya moralitas kolektif
tadi dalam masyarakat kita. Menghadapi segenap ketidak-adilan yang terjadi
dalam masyarakat, kebanyakan dari kita bersikap mengambil jarak: Saya
terkena atau tidak? Untuk apa ribut-ribut, kalau suatu ketidak-adilan tidak
menyentuh diri saya? Sikap ini lahir dari kuatnya tradisi moralitas
individual tadi dan lemahnya moralitas kolektif dalam masyarakat kita.
Antara kedua jenis moralitas ini tidak ada keseimbangan dan juga tidak ada
ketersambungan.

Sejalan dengan perbedaan di atas perlu dikatakan, bahwa PBP konvensional
mengutamakan pembinaan kepribadian perorangan, dan tidak memperhatikan
pembinaan kepribadian kelompok. Dan kepribadian bangsa adalah bentuk
terakhir dari kepribadian kelompok dalam masyarakat kita. Berbagai dampak
negatif dari globalisasi yang mucul dalam masyarakat kita sekarang ini lahir
dari tidak adanya kepribadian bangsa dalam mengikuti kehidupan yang sudah
terseret oleh arus globalisasi sekarang ini.

Perbedeaan kedua antara PBP konvensional dengan PBP untuk regenerasi bangsa
terletak pada cari memaknai kata ‘moral’, ‘moralitas’, dan ‘pendidikan
moral’. Dalam PBP konvensional ‘pendidikan moral’ terbatas pada kegiatan
untuk membimbing para siswa mengenal norma-norma etika, dan tidak menyentuh
masalah pangamalan nilai-nilai tadi. Dalam PBP untuk regenerasi bangsa
konsep ‘moralitas’ dan ‘pendidikan moral’ diperdalam, tidak hanya menganai
pengenalan nilai-nilai, tetapi diteruskan sampai ke pemahaman, penghayatan,
dan pengamalan nilai-nilai. Ada perbedaan dalam asumsi antara kedua jenis
PBP ini. Dalam PBP konvensional asumsi yang dipergunakan ialah, bahwa
mengenal nilai-nilai secara otomatis akan mengantar anak ke pengamalan
nilai-nilai. Dalam PBP untuk regenerasi bangsa asumsi yang dipergunakan
ialah bahwa antara mengenal nilai-nilai dan mengamalkan nilai-nilai terletak
suatu jarak mental yang cukup panjang, yang penuh dengan hambatan-hambatan.
Mengatasi hambatan-hambatan mental ini hanya akan terjadi kalau ada
bimbingan dari para pendidik.

Hanya PBP yang secara sadar dan sengaja berusaha membimbimg seluruh siswa
menjalani proses mental yang panjang ini akan melahirkan generasi yang
memiliki moralitas kolektif dan kepribadian kelompok. PBP yang hanya
mengandalkan khotbah, nasihat, dan indoktrinasi tidak akan mampu melahirkan
generasi yang memiliki moralitas kelompok, watak kelompok, dan watak bangsa.

Di samping itu PBP konvensional juga melupakan kenyataan, bahwa moralitas
yang tidak disangga oleh realisme akan menghasilkan moralitas yang naif.
Reinhold Niebuhr (1892-1971) memperingatkan, bahwa “Morality without realism
is naivite or worse, and realism without morality is cynicism or worse.” Dan
regenerasi bangsa hanya akan dapat dilaksanakan oleh generasi yang memiliki
moralitas yang realistik ini. Moralitas yang tidak naief, tetapi juga tidak
berbau sinisme.

Jadi kalau begitu, bagaimana sebaiknya PBP diselenggarakan.agar melahirkan
generasi-generasi degan moralitas yang realistik tadi? Meminjam ungkapan
Lawrence Pintak, seorang kolumnis Amerika, dapat dikatakan, bahwa untuk
membuat generasi mendatang menerima nilai-nilai pembaharuan “kita harus
melibatkan mereka dalam penyelesaian persoalan, dan tidak menyalahkan mereka
karena tidak meneruskan jejak generasi lampau. Kita harus berkomunikasi
dengan mereka, dan tidak mengkhotbahi mereka. (You must engage them, and not
demonize / You must communicate, and not preach.)

Berdasarkan pinsip-prinsip ini, dapat dikatakan, bahwa PBP untuk keperluan
regenerasi bangsa mengharuskan guru-guru untuk berbagi keresahan dan harapan
(sharing concerns and hopes) dengan murid-murid, di samping berbagi ketahuan
dan ke-tidak-tahuan (sharing knowledge and ignorance).

Masih ada dua lagi pertanyaan yang dibahas secara cukup ramai dalam
peristiwa temu warga sekolah ini. Kedua pertanyaan ini ialah pertama: Siapa
yang harus melaksankan PBP? Dan kedua: Haruskah ada mata ajar khusus untuk
PBP?

Menurut pendapat saya, setiap guru mempunyai kewajiban untuk turut
melaksanakan PBP ini. PBP dapat dilaksanakan melalui pelajaran apa saja:
matematika, bahasa dan sastra, sejarah, pendidikan jasmani, dan sebagainya.
Dalam setiap mata ajar terdapat seperangkat nilai yang pada umumhya jarang
diungkapkan secara eksplisit. Dengan demikian nilai-nilai tadi tidak
diketahui oleh semua siswa, tidak difahami oleh para siswa dan tidak
damalkan oleh setiap siswa. Kebiasaan untuk tidak mengungkapkan secara
eksplisit nilai-nilai yang terdapat dalam mata ajar ini timbul dari tradisi
lama yang memisahkan pendidikan untuk memperoleh pengetahuan (education for
knowledge) dari penpdidikan untuk mengenal dan memahami nilai-nilai (values
education). Dari tradisi ini lalu timbul semboyan “knowledge is power”, dan
kebiasaan untuk mengutamakan penguasaan pengetahuan faktual (factual
knowledge) dalam ujian. Dari praksis pendidikan seperti ini muncullah
generasi-generasi dengan perkembangan yang tidak seimbang antara ketajaman
otak dan kepekaan perasaan. Ini juga merupakan sumber dari munculnya
pengelola-pengelola kehidupan bangsa dan negara yang menimbulkan situasi
serba ruwet sekarang ini.

Berdasarkan pandangan ini maka menurut saya tidak perlu ada mata ajar khusus
budi pekerti. Yang diperlukan ialah bahwa setiap guru melalui mata ajar yang
diampunya menjelaskan secara eksplisit nilai-nilai yang terdapat dalam mata
ajarnya. Kemudian petugas bimbingan dan penyuluhan membimbing para siswa
mendiskusikan segenap jenis nilai yang telah disentuh oleh para guru.
Melalui diskusi mereka dapat dituntun untuk memahami makna nilai-nilai tadi
dalam kehidupan nyata. Melalui proses ini para siswa akan menyusun sendiri
sistem nilai (value system) mereka, baik sistem nilai pribadi, maupun sistem
nilai kelompok. Perlu kita ingat, bahwa dalam setiap bangsa yang mampu
meperbaharui diri sendiri, setiap generasi menyusun sendiri sistem nilai
yang akan dianutnya selama suatu kurun waktu.

Saya kira PBP yang dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip ini akan berbeda
secara radikal dari PBP yang diselenggarakan secara konvensional, mengikuti
tradisi khotbah, nasihat, dan indoktrinasi.

Dapatkah gagasan PBP untuk regenerasi bangsa ini benar-benar dilaksanakan?
Bergantung kepada kuat-lemahnya tekad kita untuk memperbaharui diri kita,
terutama dalam kehidupan politik dan kehidupan kultural.

Jakarta, 22 Desember, 2006.

Muhammad Yamin

Muhammad Yamin

Lahir di Sawahlunto tanggal 23 Agustus 1903 dan meninggal di Jakarta
tanggal 17 Oktober 1962. Sarjana hukum, sastrawan, tokoh politik, dan
penggali sejarah Indonesia.

Berpendidikan terakhir di Rechtshogeschool, Jakarta, tamat 1932. Giat
dalam pergerakan politik sejak muda, antara lain: ketua Jong Sumatranen
Bond (1926-1928), ketua Indonesia Muda (1928), dan ikut mencetuskan
Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 di Jakarta.

Dalam kegiatan kepartaian dia seorang tokoh Partindo (1932-1938),
Gerindo dan kemudian Perpindo, juga anggota Volksraad (Bel. = Dewan
Rakyat Hindia Belanda), 1938-1942). Semasa pendudukan Jepang
(1942-1945) dia anggota Dewan Penasehat Departemen Penerangan dan
organisasi Putera. Pada awal zaman kemerdekaan, dia termasuk golongan
Persatuan Perjuangan di bawah pemimpin Tan Malaka yang beroposisi
terhadap kabinet Syahrir. Ikut memimpin percobaan kudeta yang terkenal
sebagai Peristiwa 3 Juli 1946. Mahkamah Tentara Agung menjatuhkan
hukuman 4 tahun padanya tetapi mendapat grasi 17 Agustus 1948.

Diangkat sebagai penasehat delegasi Indonesia ke Konferensi Meja Bundar
(1949), menteri Kehakiman (1951), menteri Pendidikan, Pengajaran dan
Kebudayaan (1953-1955), wakil menteri pertama bidang khusus, menteri
penerangan, ketua Dewan Perancang Nasional (Depernas) yang menghasilkan
rencana dan pola Pembangunan Semesta Berencana, menjadi anggota DPR-RIS
yang kemudian menjadi DPR-RI (sejak 1950), anggota DPR-RI dan Badan
Konstituante hasil pemilihan umum 1955, kemudian juga anggota DPR-GR
dan MPRS setelah Dekrti Presiden 1959.

Dia juga diangkat sebagai penasehat Lembaga Pembinaan Hukum Nasional,
anggota Dewan Pertahanan Nasional, anggota Staf Pembantu Panglima Besar
Komando Tertinggi Operasi Ekonomi Seluruh Indonesia, anggota Panitia
Pembina Jiwa Revolusi, ketua Dewan Pengawas LKBN Antara (1961-1962).

Karangannya sangat banyak, tidak sedikit yang mengandung unsur sejarah
dan kenegaraan antara lain: Naskah Persiapan Undang-undang Dasar (1960;
3 jilid), Ketatanegaraan Madjapahit (7 jilid), Sang Merah Putih 6000
Tahun, Tanah Air (kumpulan puisi, 1922), Ken Arok dan Ken Dedes (drama,
1934), Tan Malaka (1945), Sapta Dharma (1950), Proklamasi dan
Konstitusi Republik Indonesia (1951), Kebudayaan Asia-Afrika (1955),
Konstitusi Indonesia dalam Gelanggang Demokrasi (1956). Juga
menerjemahkan karya-karya Rabindranath Tagore dan Shakespeare.

Prasaran dalam kongres pancawarsa pertama Jong Sumatranen Bond (1923)
yang berjudul De maleische taal in het verleden, heden en toekomst
(Bel. = Bahasa Melayu masa lalu, kini dan masa datang) meramalkan
perkembangannya menjadi kebangsaan Indonesia di kemudian hari.

Dia mendapat anugerah Bintang Mahaputera Republik Indonesia. Diangkat
sebagai Pahlawan Nasional. Jenazahnya dimakamkan di sisi ayahnya di
Talawi.

Sumber: Ensiklopedi Indonesia (Ichtiar Baru, Jakarta, 1990)

————————————————–

Media Indonesia Online

PENDIDIKANJumat, 22 Agustus 2003

100 Tahun Mohammad Yamin Pujangga Perumus Dasar Negara

POPULARITAS sosok Mr Mohammad Yamin sering tenggelam dibanding Bung
Karno, Bung Hatta, dan bapak-bapak bangsa Indonesia lainnya.
Catatan-catatan tentangnya hanya terselip di lipatan tebal buku sejarah
yang jarang dibuka. Agaknya, hal ini menggambarkan sifat Yamin yang tak
suka menonjolkan diri dan lebih suka berkiprah di balik layar
pergerakan kemerdekaan Indonesia.

Dilahirkan di Talawi, Sawahlunto, Sumatra Barat, tepat seratus tahun
lalu, 23 Agustus 1903. Yamin melewati pendidikan di tempat yang
berbeda-beda dan juga disiplin ilmu yang berlainan satu sama lainnya.
Setelah menamatkan HIS di Padangpanjang, Yamin masuk sekolah dokter
hewan di Bogor, menyeberang ke AMS di Yogyakarta sampai akhirnya
mendapat gelar meester in de rechten atau sarjana hukum di Recht
Hogeschool, Jakarta.

Karena kehausannya pada beragam ilmu itu, Yamin jadi menguasai banyak
bidang. Sedikit yang tahu, selain ahli hukum tata negara, anak mantri
kopi ini juga seorang pujangga. Sajak-sajaknya terkumpul dalam Tanah
Air (1922) dan Indonesia Tumpah Darahku (1928), juga menulis sejumlah
naskah drama dari tahun 1932 sampai 1951. Yamin dikategorikan sebagai
penyair angkatan pujangga baru.

Tak cukup di situ, penyuka antropologi, penggali bahasa Sanskerta,
Jawa, dan Melayu ini juga menguasai sejarah. Penelitian sejarahnya
tentang Gajah Mada, Diponegoro, Tan Malaka sampai kepada Revolusi
Amerika juga diterbitkan dalam bentuk buku.

Yamin memulai karier politiknya ketika menjadi Ketua Jong Sumatranen
Bond. Pada kongres pemuda pertama tahun 1926, Yamin mencetuskan tentang
pentingnya penggunaan bahasa kesatuan, yang ia prediksikan bakal
berkembang dari bahasa Melayu. Benar saja, pada 28 Oktober 1928, Yamin
ditunjuk merumuskan teks Sumpah Pemuda yang salah satunya merumuskan
bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.

Pada masa Indonesia merdeka, kegiatan politiknya pernah diliputi
konflik. Pada awal tahun 1946 ia bergabung dengan PP (Persatuan
Perjuangan) pimpinan Tan Malaka, sebuah organisasi yang menentang
politik diplomasi Kabinet Sjahrir dengan pemerintah Belanda. Selain
itu, juga menuntut pengakuan 100% Belanda atas kemerdekaan Indonesia.

Yamin dinyatakan terlibat dalam usaha merebut kekuasaan yang dikenal
dengan nama ‘Peristiwa 3 Juli 1946′ dan dijatuhi hukuman penjara empat
tahun. Pada 17 Agustus 1948 Presiden Soekarno memberikan grasi kepada
para tahanan politik yang terlibat dalam peristiwa itu. Hanya selang
setahun kemudian, ia dipercaya menjadi penasihat delegasi Indonesia
dalam Konferensi Meja Bundar (KMB).

Yamin tak tercerabut dari kepakarannya di bidang hukum. Ia adalah salah
satu perumus dasar negara selain Soekarno dan Soepomo. Bersama Bung
Hatta, Yamin juga konseptor pasal-pasal yang memuat hak asasi manusia
dalam UUD 1945 pada rapat-rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (PPKI).

”Yamin-lah yang memberi nama Pancasila untuk menyebut dasar negara
kita. Dalam pidatonya, Bung Karno menyebutkan ia menamai Pancasila atas
usul seorang temannya yang ahli bahasa. Hanya Yamin yang ketika itu
menguasai bahasa Sanskerta dan sastra,” kata Syafri Syam, dosen tata
negara Universitas Andalas, yang sering mengikuti kuliah umum dengan
Yamin, pada 1960-an, ketika masih jadi mahasiswa.

Yamin memang sempat menjadi dosen terbang di Universitas Andalas,
Padang. ”Ia adalah pencetus pendirian perguruan tinggi negeri di luar
Jawa ketika menjadi Menteri Pengajaran,” kata Kamardi Rais Datuk P.
Simulie, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM). Karena
itu, menurut Datuk, peringatan Yamin sebenarnya bukan saja kewajiban
pemerintah provinsi (pemprov), melainkan juga Jakarta.

Peringatan seabad M Yamin memang jauh dari kesan marak. Komite Nasional
Pemuda Indonesia (KNPI) Sumbar dan pemprov hanya mengisinya dengan
ziarah ke makam Yamin dan peringatan puncak pada 28 Oktober nanti.

Menurut pengakuan Syafri, ketika ia berziarah ke makam Yamin di
kampungnya, Talawi, Sawahlunto, makam tersebut terlihat kurang terawat.
”Seabad Bung Yamin ini, pemerintah mesti meningkatkan perhatian untuk
perawatan makam dan mengisi buku-buku karya Yamin di pustakanya,”
tambah Syafri Syam. Karena, sampai ia tutup usia pada 17 Oktober 1962,
tak bisa dihitung apa yang sudah diberikan pahlawan nasional itu pada
bangsa ini. (Hendra Makmur/B-2)

——————

100 Tahun Muhammad Yamin
*Bermakam Gonjong Empat, Berdinding Kaca

By padangekspresMinggu, 31-Agustus-2003

Selasa, 26 Agustus 2003, pukul 16.30 WIB, Pasar Nagari Talawi sedang
pekan Ñratusan masyarakat bersolek menyahihkan keduniawianÑ begitu juga
komplek Makam Mester in De Rechten (MR) Muhammad Yamin, yang terletak
tak terlalu jauh dari pusat keramaian.

Laporan Ode Barta AnandaÑTalawi

Sebelumnya memang selalu begitu, setiap menjelang hari kelahiran sang
Pahlawan Nasional (Kamis, 23 Agustus 1903) dan kematiannya (Rabu, 17
Oktober 1962), komplek makam selalu lebih dibersihkan. Apalagi, tahun
ini, ketika 100 tahun kematiannya diperingati di segenap nusantara.

CUMA, waktu komplek makam akan dimasuki, petugas penjaga hampir saja
akan pulang. Ketibaan tiga orang tamu, yang datang dari arah Sitangkai
melalui Attar dan Padanggantiang sebelum sampai ke Talawi (jalur
perjalanan Muhammad Yamin ke Padangpanjang untuk
bersekolah dasar Ñsetelah berpindah-pindah dari Talawi di sekolah
Bumiputera, terus ke Sawahlunto serta SolokÑ sekaligus menjenguk
kampung halaman ibunya, Siti Saadah, jika sesampainya di Padanggantiang
kendaraan dibelokkan ke kiri arah ke Batusangkar), membuat si petugas
membalikkan langkah.

Sedangkan bapak Muhammad Yamin adalah Oesman Bagindo Khatib, Mantri
Kopi (koffiepakhuismeerster) di Talawi. Karena jabatan itu cukup
terhormat dan bergaji besar di zaman Belanda, maka Oesman Bagindo
Khatib mempunyai beberapa orang isteri (halaman 8, buku ÒMengenang
Mahaputra Prof. Mr. H. Muhammad Yamin Pahlawan Nasional RIÓ, rangkuman
Wemar, terbitan KRISTAL MULTIMEDIA, Bukittinggi).

Hingga, menurut buku yang sama (halaman tengah), Muhammad Yamin
bersaudara seayah 15 orang dari lima orang istri sang bapak. Sekaligus
bersaudara seayah dengan Djamaloeddin Adinegoro (dari isteri ayahnya
yang ke tiga, Sadariah, yang berasal dari Talawi).

Akhirnya, pintu Gedung Pustaka dibuka kembali. ÒYang tinggal hanya jas,
Da,Ó jelas petugas sambil memandu ke ruang pusaka, setelah melewati
ruang tamu, pustaka umum dan pustaka anak-anak. Di ruang pusaka, sebuah
jas lusuh Ñbeserta celana, tongkat, foto dengan isterinya RA Siti
Sundari asal Kadingalu (Jawa Tengah), piala dan piagamÑ tergantung di
dalam lemari
yang tak terjaga suhunya. Padahal untuk mempertahankan keawetan sebuah
benda pusaka diperlukan suhu tertentu.

Tapi begitulah, kelusuhan jas itu berbanding terbalik dengan bangunan
komplek makam Ñmakam Muhammad Yamin berdampingan dengan bapaknyaÑ di
dalam bangunan
berlantai marmer berdinding kaca bergonjong empat. Begitu bersih,
begitu terjaga, hingga untuk mencari pemegang kuncinya saja, diperlukan
waktu setengah jam, dan itu pun tak ketemu. Hingga terdengar suara
angin petang, seolah membisikkan: ÒMana yang harus dipelihara, makam
atau benda pusaka. Makam hanya pertanda yang akan bisa diperbaiki,
sedangkan pusaka akan sirna ditelan waktu, apalagi jika tak dijaga
dengan aturan ilmiah,Ó desau angin itu menggugurkan bunga-bunga kamboja.

Kemudian, bunga yang telah menyentuh rumput seolah menyahut: ÒPado-an
se-lah sagalo nan ado (cukupkanlah segala yang ada). Yang paling
penting dipelihara adalah semangat patriotik dan kerelaan menerima
ada,Ó ujaran bunga memberikan pelajaran tentang kerelaannya gugur
setelah menghiasi makam. Gugur untuk membusuk, menjadi pupuk bagi
kehidupan kamboja-kamboja baru yang akan menghasilkan wangi-wangi
berikutnya.

Ya, begitulah Muhammad Yamin. Hidupnya lebih banyak untuk kepentingan
orang lain. Pada usia 25 tahun saat masih berkuliah di Rechts
Hoogeschool, Jakarta, ia termasuk yang mempelopori Kongres Pemuda II,
tahun 1928, yang melahirkan Soempah Pemoeda: 1. Kami poetera dan
poeteri Indonesia, mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah
Indonesia. 2. Kami poetera dan poeteri Indonesia, mengakoe berbangsa
jang satoe, bangsa Indonesia. 3. Kami poetera dan poeteri Indonesia,
mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia.

Sumpah Pemuda-lah yang menjadi salah satu dasar bersatunya nusantara
meng-Indonesia, setelah dua sumpah sebelumnya. Sumpah pertama di kaki
Bukit Siguntang Mahameru (683 SM), yang melahirkan kerajaan Sriwijaya.
Sumpah kedua, sumpah yang dilafazkan oleh
Gajah Mada (tahun 1331), hingga melahirkan kerajaan Majapahit (buku
Muhammad Yamin, yang berjudul ÒSumpah Indonesia RayaÓ).

Jika boleh berandai-andai, seandainya Muhammad Yamin tidak melibatkan
diri pada kongres pemuda itu, hanya sekolah dan sekolah, sebagai anak
Mantri Kopi, tentu karirnya akan melejit, mengingat otaknya yang cukup
encer. Tapi, pada kenyataannya, ia memang tak menginginkan kemewahan
buta. Keinginannya adalah kemerdekaan dari penjajahan Belanda Ñbangsa
yang sebenarnya telah membuatnya bisa sekolah.

Lalu lihatlah perjalanan ÒkarirÓ hidupnya. Tahun 1926-1942 menjadi
ketua Yong Soematera Bond. Tahun
1928 menjadi sekretaris kongres dan konseptor Soempah Pemoeda. Masuk
Indonesia Moeda dan Papindo. Antara tahun 1932-1945 menjadi Pengacara
di Pengadilan Jakarta, anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan
Kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan, dan Perumus UUDÕ45. Serta
pembuat Piagam Jakarta.

Pada masa pendudukan Jepang, sebagai penasehat penerangan sekaligus
anggota Dewan Penasehat Poetera. Tahun 1946 menciptakan Panca Dharma
Corps Polisi Militer dan Lambang Gajah Mada. Serta sebagai Penasehat
Negara dalam Konfrensi Meja Bundar, tahun 1949, di Den Haag.

Terus, menjadi Mentri Kehakiman (1951-1952) dalam kabinet Sukiman
Suwiryo. Menjadi Mentri PP dan K (1953 ? 1955) dalam kabinet Ali
Sastroamijoyo. Ketua Panitia Pemilihan Umum tahun 1955. Mentri Negara
pada Kabinet Juanda (Kabinet Kerja I) tahun 1957-1959. Tanggal 10 Juli
1959 dilantik menjadi Mentri Sosial. Ketua Dewan Perancang Nasional
tahun 1959-1960. Mentri/Ketua Dewan Perancang Nasional dalam Kabinet
Inti tahun 1960-1962. Wakil Mentri Pertama Bidang Khusus, sebagai
Koordinator Mentri Penerangan dan Ketua Depernas pada Kabinet Kerja III
(1962-1963). Dan 21 Agustus 1961 dilantik sebagai Penasehat Lembaga
Pembinaan Hukum Indonesia.

Hampir sepanjang usianya pupus oleh pengabdian untuk meletakkan dasar
yang kukuh bagi Indonesia. Tanggal 11 Desember 1962 dilantik sebagai
Anggota Dewan Pertahanan Nasional. 31 April 19 1962 diangkat sebagai
Staf Pembantu Presiden Bidang Ekonomi, Menjadi Ketua Penerangan
Tertinggi Pembebasan Irian Barat, Anggota Pertimbangan Badan Musyawarah
Õ45, dan Pengawas Kantor Berita Antara.

Lalu, pada hari Rabu, 17 Oktober 1962, Muhammad Yamin pun dijemput
Allah di RSPAD Jakarta. Pengabdian seumur hidup, tak salah jika julukan
itu dipersembahkan. Walau telah mendapatkan berbagai bintang
penghargaan (Bintang Mahaputra RI, Tanda Penghargaan Tertinggi dari
Presiden RI atas jasa-jasanya pada Nusa dan Bangsa, Tanda penghargaan
dari Corps Polisi Militer sebagai Pencipta Lambang Gajah Mada dan Panca
Darma Corps, serta Tanda Penghargaan Panglima Kostrad atas jasanya
menciptakan Petaka Komando Strategi Angkatan Darat), tapi jelas bukan
itu tujuannya terus berjuang sampai akhir hayat.

Lalu apa sih, yang didapatkan Rahadian Yamin Ñputra satu-satunya yang
sudah pula meninggal karena kanker otakÑ dengan kehadiran
penghargaan-penghargaan itu? Pertanyaan itu tak akan pernah mendapat
jawaban yang pasti. Se-tidak-pastinya kapan nyawa akan diambil
Tuhan. Se-tidak-pastinya rezki, jodoh, dan apa saja yang menjadi
kekuasaan Sang Pencipta.

Yang pasti, Indonesia sudah merdeka dan merayakan ulang tahun
kemerdekaan yang ke 58, Muhammad Yamin-lah salah seorang pendirinya.
Yang pasti, hanyalah siang akan berujung malam. Setelah melalui senja,
yang perlahan juga turun menyungkupi komplek Makam
Mahaputra Muhammad Yamin, di Nagari Talawi, Sawahlunto, Sumatera Barat:
wujud Minangkabau, yang sekarang lebih banyak ÒributnyaÓ ketimbang
bersatu mengusung daya juang.

Seiring senja menguwasi malam, basuhlah wajah. Berwhuduk, dan shalat
Maghrib di Mushalla komplek makam, yang sepertinya sudah lama tak
melafazkankan azan. (***)

Mohammad Hatta-Sang Proklamator

Sang Proklamator

Mohammad Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukittinggi. Di kota kecil yang indah inilah Bung Hatta dibesarkan di lingkungan keluarga ibunya. Ayahnya, Haji Mohammad Djamil, meninggal ketika Hatta berusia delapan bulan. Dari ibunya, Hatta memiliki enam saudara perempuan. Ia adalah anak laki-laki satu-satunya.

Sejak duduk di MULO di kota Padang, ia telah tertarik pada pergerakan. Sejak tahun 1916, timbul perkumpulan-perkumpulan pemuda seperti Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Minahasa. dan Jong Ambon. Hatta masuk ke perkumpulan Jong Sumatranen Bond.

Sebagai bendahara Jong Sumatranen Bond, ia menyadari pentingnya arti keuangan bagi hidupnya perkumpulan. Tetapi sumber keuangan baik dari iuran anggota maupun dari sumbangan luar hanya mungkin lancar kalau para anggotanya mempunyai rasa tanggung jawab dan disiplin. Rasa tanggung jawab dan disiplin selanjutnya menjadi ciri khas sifat-sifat Mohammad Hatta.

Masa Studi di Negeri Belanda
Pada tahun 1921 Hatta tiba di Negeri Belanda untuk belajar pada Handels Hoge School di Rotterdam. Ia mendaftar sebagai anggota Indische Vereniging. Tahun 1922, perkumpulan ini berganti nama menjadi Indonesische Vereniging. Perkumpulan yang menolak bekerja sama dengan Belanda itu kemudian berganti nama lagi menjadi Perhimpunan Indonesia (PI).

Hatta juga mengusahakan agar majalah perkumpulan, Hindia Poetra, terbit secara teratur sebagai dasar pengikat antaranggota. Pada tahun 1924 majalah ini berganti nama menjadi Indonesia Merdeka.

Hatta lulus dalam ujian handels economie (ekonomi perdagangan) pada tahun 1923. Semula dia bermaksud menempuh ujian doctoral di bidang ilmu ekonomi pada akhir tahun 1925. Karena itu pada tahun 1924 dia non-aktif dalam PI. Tetapi waktu itu dibuka jurusan baru, yaitu hukum negara dan hukum administratif. Hatta pun memasuki jurusan itu terdorong oleh minatnya yang besar di bidang politik.

Perpanjangan rencana studinya itu memungkinkan Hatta terpilih menjadi Ketua PI pada tanggal 17 Januari 1926. Pada kesempatan itu, ia mengucapkan pidato inaugurasi yang berjudul “Economische Wereldbouw en Machtstegenstellingen”–Struktur Ekonomi Dunia dan Pertentangan kekuasaan. Dia mencoba menganalisis struktur ekonomi dunia dan berdasarkan itu, menunjuk landasan kebijaksanaan non-kooperatif.

Sejak tahun 1926 sampai 1930, berturut-turut Hatta dipilih menjadi Ketua PI. Di bawah kepemimpinannya, PI berkembang dari perkumpulan mahasiswa biasa menjadi organisasi politik yang mempengaruhi jalannya politik rakyat di Indonesia. Sehingga akhirnya diakui oleh Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPI) PI sebagai pos depan dari pergerakan nasional yang berada di Eropa.

PI melakukan propaganda aktif di luar negeri Belanda. Hampir setiap kongres intemasional di Eropa dimasukinya, dan menerima perkumpulan ini. Selama itu, hampir selalu Hatta sendiri yang memimpin delegasi.

Pada tahun 1926, dengan tujuan memperkenalkan nama “Indonesia”, Hatta memimpin delegasi ke Kongres Demokrasi Intemasional untuk Perdamaian di Bierville, Prancis. Tanpa banyak oposisi, “Indonesia” secara resmi diakui oleh kongres. Nama “Indonesia” untuk menyebutkan wilayah Hindia Belanda ketika itu telah benar-benar dikenal kalangan organisasi-organisasi internasional.

Hatta dan pergerakan nasional Indonesia mendapat pengalaman penting di Liga Menentang Imperialisme dan Penindasan Kolonial, suatu kongres internasional yang diadakan di Brussels tanggal 10-15 Pebruari 1927. Di kongres ini Hatta berkenalan dengan pemimpin-pemimpin pergerakan buruh seperti G. Ledebour dan Edo Fimmen, serta tokoh-tokoh yang kemudian menjadi negarawan-negarawan di Asia dan Afrika seperti Jawaharlal Nehru (India), Hafiz Ramadhan Bey (Mesir), dan Senghor (Afrika). Persahabatan pribadinya dengan Nehru mulai dirintis sejak saat itu.

Pada tahun 1927 itu pula, Hatta dan Nehru diundang untuk memberikan ceramah bagi “Liga Wanita Internasional untuk Perdamaian dan Kebebasan” di Gland, Swiss. Judul ceramah Hatta L ‘Indonesie et son Probleme de I’ Independence (Indonesia dan Persoalan Kemerdekaan).

Bersama dengan Nazir St. Pamontjak, Ali Sastroamidjojo, dan Abdul Madjid Djojoadiningrat, Hatta dipenjara selama lima setengah bulan. Pada tanggal 22 Maret 1928, mahkamah pengadilan di Den Haag membebaskan keempatnya dari segala tuduhan. Dalam sidang yang bersejarah itu, Hatta mengemukakan pidato pembelaan yang mengagumkan, yang kemudian diterbitkan sebagai brosur dengan nama “Indonesia Vrij”, dan kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai buku dengan judul Indonesia Merdeka.

Antara tahun 1930-1931, Hatta memusatkan diri kepada studinya serta penulisan karangan untuk majalah Daulat Ra‘jat dan kadang-kadang De Socialist. Ia merencanakan untuk mengakhiri studinya pada pertengahan tahun 1932.

Kembali ke Tanah Air
Pada bulan Juli 1932, Hatta berhasil menyelesaikan studinya di Negeri Belanda dan sebulan kemudian ia tiba di Jakarta. Antara akhir tahun 1932 dan 1933, kesibukan utama Hatta adalah menulis berbagai artikel politik dan ekonomi untuk Daulat Ra’jat dan melakukan berbagai kegiatan politik, terutama pendidikan kader-kader politik pada Partai Pendidikan Nasional Indonesia. Prinsip non-kooperasi selalu ditekankan kepada kader-kadernya.

Reaksi Hatta yang keras terhadap sikap Soekarno sehubungan dengan penahannya oleh Pemerintah Kolonial Belanda, yang berakhir dengan pembuangan Soekarno ke Ende, Flores, terlihat pada tulisan-tulisannya di Daulat Ra’jat, yang berjudul “Soekarno Ditahan” (10 Agustus 1933), “Tragedi Soekarno” (30 Nopember 1933), dan “Sikap Pemimpin” (10 Desember 1933).

Pada bulan Pebruari 1934, setelah Soekarno dibuang ke Ende, Pemerintah Kolonial Belanda mengalihkan perhatiannya kepada Partai Pendidikan Nasional Indonesia. Para pimpinan Partai Pendidikan Nasional Indonesia ditahan dan kemudian dibuang ke Boven Digoel. Seluruhnya berjumlah tujuh orang. Dari kantor Jakarta adalah Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, dan Bondan. Dari kantor Bandung: Maskun Sumadiredja, Burhanuddin, Soeka, dan Murwoto. Sebelum ke Digoel, mereka dipenjara selama hampir setahun di penjara Glodok dan Cipinang, Jakarta. Di penjara Glodok, Hatta menulis buku berjudul “Krisis Ekonomi dan Kapitalisme”.

Masa Pembuangan
Pada bulan Januari 1935, Hatta dan kawan-kawannya tiba di Tanah Merah, Boven Digoel (Papua). Kepala pemerintahan di sana, Kapten van Langen, menawarkan dua pilihan: bekerja untuk pemerintahan kolonial dengan upah 40 sen sehari dengan harapan nanti akan dikirim pulang ke daerah asal, atau menjadi buangan dengan menerima bahan makanan in natura, dengan tiada harapan akan dipulangkan ke daerah asal. Hatta menjawab, bila dia mau bekerja untuk pemerintah kolonial waktu dia masih di Jakarta, pasti telah menjadi orang besar dengan gaji besar pula. Maka tak perlulah dia ke Tanah Merah untuk menjadi kuli dengan gaji 40 sen sehari.

Dalam pembuangan, Hatta secara teratur menulis artikel-artikel untuk surat kabar Pemandangan. Honorariumnya cukup untuk biaya hidup di Tanah Merah dan dia dapat pula membantu kawan-kawannya. Rumahnya di Digoel dipenuhi oleh buku-bukunya yang khusus dibawa dari Jakarta sebanyak 16 peti. Dengan demikian, Hatta mempunyai cukup banyak bahan untuk memberikan pelajaran kepada kawan-kawannya di pembuangan mengenai ilmu ekonomi, sejarah, dan filsafat. Kumpulan bahan-bahan pelajaran itu di kemudian hari dibukukan dengan judul-judul antara lain, “Pengantar ke Jalan llmu dan Pengetahuan” dan “Alam Pikiran Yunani.” (empat jilid).

Pada bulan Desember 1935, Kapten Wiarda, pengganti van Langen, memberitahukan bahwa tempat pembuangan Hatta dan Sjahrir dipindah ke Bandaneira. Pada Januari 1936 keduanya berangkat ke Bandaneira. Mereka bertemu Dr. Tjipto Mangunkusumo dan Mr. Iwa Kusumasumantri. Di Bandaneira, Hatta dan Sjahrir dapat bergaul bebas dengan penduduk setempat dan memberi pelajaran kepada anak-anak setempat dalam bidang sejarah, tatabuku, politik, dan lain-Iain.

Kembali Ke Jawa: Masa Pendudukan Jepang
Pada tanggal 3 Pebruari 1942, Hatta dan Sjahrir dibawa ke Sukabumi. Pada tanggal 9 Maret 1942, Pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada Jepang, dan pada tanggal 22 Maret 1942 Hatta dan Sjahrir dibawa ke Jakarta.

Pada masa pendudukan Jepang, Hatta diminta untuk bekerja sama sebagai penasehat. Hatta mengatakan tentang cita-cita bangsa Indonesia untuk merdeka, dan dia bertanya, apakah Jepang akan menjajah Indonesia? Kepala pemerintahan harian sementara, Mayor Jenderal Harada. menjawab bahwa Jepang tidak akan menjajah. Namun Hatta mengetahui, bahwa Kemerdekaan Indonesia dalam pemahaman Jepang berbeda dengan pengertiannya sendiri. Pengakuan Indonesia Merdeka oleh Jepang perlu bagi Hatta sebagai senjata terhadap Sekutu kelak. Bila Jepang yang fasis itu mau mengakui, apakah sekutu yang demokratis tidak akan mau? Karena itulah maka Jepang selalu didesaknya untuk memberi pengakuan tersebut, yang baru diperoleh pada bulan September 1944.

Selama masa pendudukan Jepang, Hatta tidak banyak bicara. Namun pidato yang diucapkan di Lapangan Ikada (sekarang Lapangan Merdeka) pada tanggaI 8 Desember 1942 menggemparkan banyak kalangan. Ia mengatakan, “Indonesia terlepas dari penjajahan imperialisme Belanda. Dan oleh karena itu ia tak ingin menjadi jajahan kembali. Tua dan muda merasakan ini setajam-tajamnya. Bagi pemuda Indonesia, ia Iebih suka melihat Indonesia tenggelam ke dalam lautan daripada mempunyainya sebagai jajahan orang kembali.”

Proklamasi
Pada awal Agustus 1945, Panitia Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dengan Soekamo sebagai Ketua dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Ketua. Anggotanya terdiri dari wakil-wakil daerah di seluruh Indonesia, sembilan dari Pulau Jawa dan dua belas orang dari luar Pulau Jawa.

Pada tanggal 16 Agustus 1945 malam, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mempersiapkan proklamasi dalam rapat di rumah Admiral Maeda (JI Imam Bonjol, sekarang), yang berakhir pada pukul 03.00 pagi keesokan harinya. Panitia kecil yang terdiri dari 5 orang, yaitu Soekamo, Hatta, Soebardjo, Soekarni, dan Sayuti Malik memisahkan diri ke suatu ruangan untuk menyusun teks proklamasi kemerdekaan. Soekarno meminta Hatta menyusun teks proklamasi yang ringkas. Hatta menyarankan agar Soekarno yang menuliskan kata-kata yang didiktekannya. Setelah pekerjaan itu selesai. mereka membawanya ke ruang tengah, tempat para anggota lainnya menanti.

Soekarni mengusulkan agar naskah proklamasi tersebut ditandatangi oleh dua orang saja, Soekarno dan Mohammad Hatta. Semua yang hadir menyambut dengan bertepuk tangan riuh.

Tangal 17 Agustus 1945, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta atas nama bangsa Indonesia, tepat pada jam 10.00 pagi di Jalan Pengangsaan Timur 56 Jakarta.

Tanggal 18 Agustus 1945, Ir Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia dan Drs. Mohammad Hatta diangkat menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Soekardjo Wijopranoto mengemukakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden harus merupakan satu dwitunggal.

Periode Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
Indonesia harus mempertahankan kemerdekaannya dari usaha Pemerintah Belanda yang ingin menjajah kembali. Pemerintah Republik Indonesia pindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Dua kali perundingan dengan Belanda menghasilkan Perjanjian Linggarjati dan Perjanjian Reville, tetapi selalu berakhir dengan kegagalan akibat kecurangan pihak Belanda.

Untuk mencari dukungan luar negeri, pada Juli I947, Bung Hatta pergi ke India menemui Jawaharlal Nehru dan Mahatma Gandhi. dengan menyamar sebagai kopilot bernama Abdullah (Pilot pesawat adalah Biju Patnaik yang kemudian menjadi Menteri Baja India di masa Pemerintah Perdana Menteri Morarji Desai). Nehru berjanji, India dapat membantu Indonesia dengan protes dan resolusi kepada PBB agar Belanda dihukum.

Kesukaran dan ancaman yang dihadapi silih berganti. September 1948 PKI melakukan pemberontakan. 19 Desember 1948, Belanda kembali melancarkan agresi kedua. Presiden dan Wapres ditawan dan diasingkan ke Bangka. Namun perjuangan Rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan terus berkobar di mana-mana. Panglima Besar Soediman melanjutkan memimpin perjuangan bersenjata.

Pada tanggal 27 Desember 1949 di Den Haag, Bung Hatta yang mengetuai Delegasi Indonesia dalam Konperensi Meja Bundar untuk menerima pengakuan kedaulatan Indonesia dari Ratu Juliana.

Bung Hatta juga menjadi Perdana Menteri waktu Negara Republik Indonesia Serikat berdiri. Selanjutnya setelah RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bung Hatta kembali menjadi Wakil Presiden.

Periode Tahun 1950-1956
Selama menjadi Wakil Presiden, Bung Hatta tetap aktif memberikan ceramah-ceramah di berbagai lembaga pendidikan tinggi. Dia juga tetap menulis berbagai karangan dan buku-buku ilmiah di bidang ekonomi dan koperasi. Dia juga aktif membimbing gerakan koperasi untuk melaksanakan cita-cita dalam konsepsi ekonominya. Tanggal 12 Juli 1951, Bung Hatta mengucapkan pidato radio untuk menyambut Hari Koperasi di Indonesia. Karena besamya aktivitas Bung Hatta dalam gerakan koperasi, maka pada tanggal 17 Juli 1953 dia diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia pada Kongres Koperasi Indonesia di Bandung. Pikiran-pikiran Bung Hatta mengenai koperasi antara lain dituangkan dalam bukunya yang berjudul Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun (1971).

Pada tahun 1955, Bung Hatta mengumumkan bahwa apabila parlemen dan konsituante pilihan rakyat sudah terbentuk, ia akan mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden. Niatnya untuk mengundurkan diri itu diberitahukannya melalui sepucuk surat kepada ketua Perlemen, Mr. Sartono. Tembusan surat dikirimkan kepada Presiden Soekarno. Setelah Konstituante dibuka secara resmi oleh Presiden, Wakil Presiden Hatta mengemukakan kepada Ketua Parlemen bahwa pada tanggal l Desember 1956 ia akan meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Presiden Soekarno berusaha mencegahnya, tetapi Bung Hatta tetap pada pendiriannya.

Pada tangal 27 Nopember 1956, ia memperoleh gelar kehormatan akademis yaitu Doctor Honoris Causa dalam ilmu hukum dari Universitas Gajah Mada di Yoyakarta. Pada kesempatan itu, Bung Hatta mengucapkan pidato pengukuhan yang berjudul “Lampau dan Datang”.

Sesudah Bung Hatta meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden RI, beberapa gelar akademis juga diperolehnya dari berbagai perguruan tinggi. Universitas Padjadjaran di Bandung mengukuhkan Bung Hatta sebagai guru besar dalam ilmu politik perekonomian. Universitas Hasanuddin di Ujung Pandang memberikan gelar Doctor Honoris Causa dalam bidang Ekonomi. Universitas Indonesia memberikan gelar Doctor Honoris Causa di bidang ilmu hukum. Pidato pengukuhan Bung Hatta berjudul “Menuju Negara Hukum”.

Pada tahun 1960 Bung Hatta menulis “Demokrasi Kita” dalam majalah Pandji Masyarakat. Sebuah tulisan yang terkenal karena menonjolkan pandangan dan pikiran Bung Hatta mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia waktu itu.

Dalam masa pemerintahan Orde Baru, Bung Hatta lebih merupakan negarawan sesepuh bagi bangsanya daripada seorang politikus.

Hatta menikah dengan Rahmi Rachim pada tanggal l8 Nopember 1945 di desa Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Mereka mempunyai tiga orang putri, yaitu Meutia Farida, Gemala Rabi’ah, dan Halida Nuriah. Dua orang putrinya yang tertua telah menikah. Yang pertama dengan Dr. Sri-Edi Swasono dan yang kedua dengan Drs. Mohammad Chalil Baridjambek. Hatta sempat menyaksikan kelahiran dua cucunya, yaitu Sri Juwita Hanum Swasono dan Mohamad Athar Baridjambek.

Pada tanggal 15 Agustus 1972, Presiden Soeharto menyampaikan kepada Bung Hatta anugerah negara berupa Tanda Kehormatan tertinggi “Bintang Republik Indonesia Kelas I” pada suatu upacara kenegaraan di Istana Negara.
Bung Hatta, Proklamator Kemerdekaan dan Wakil Presiden Pertama Republik Indonesia, wafat pada tanggal 14 Maret 1980 di Rumah Sakit Dr Tjipto Mangunkusumo, Jakarta, pada usia 77 tahun dan dikebumikan di TPU Tanah Kusir pada tanggal 15 Maret 1980.

Soekarno yang Saya Kenal

Oleh Sidarto Danusubroto
Mantan Ajudan Presiden Soekarno
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0512/17/opini/2276201.htm
—————————————————–
Terbitnya buku Antonie CA Dake, Sukarno File, Berkas-berkas Soekarno
1965-1967, mendapat tanggapan beragam dari berbagai pihak.

Dalam bukunya, Dake menyatakan, berdasarkan bahan-bahan yang
terkumpul semasa 1965- 1967, Soekarno adalah pelaku dan disebut
sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas peristiwa berdarah
itu.

Dake bukan yang pertama menulis peristiwa itu. Dapat disebut di sini,
antara lain Buku Putih Pemerintah Orde Baru dan Arnold Brackman
(pelaku utama adalah PKI dan biro khususnya), Peter Dale Scott dan
Geoffrey Robinson (pelaku utama adalah CIA/Pemerintah Amerika Serikat
(AS); Cornell Paper (Ben Anderson dan Ruth McVey), WF Wartheim, MR
Siregar, Coen Holtzappel (adanya faksionalisasi (klik) dalam Angkatan
Darat (AD); Greg Poulgrain (rencana Inggris bertemu dengan skenario
besar CIA); Antonie Dake dan John Hughes (pelaku utama adalah
Soekarno); William Oltman, Prof Scott, dan pleidoi Kol Latief (pelaku
utama Soeharto).

Dari berbagai karya ilmiah itu, berkembang berbagai spekulasi,
terutama perdebatan siapa dalang dari peristiwa itu. Pemerintah
Indonesia telah resmi menerbitkan beberapa buku yang menjelaskan
masalah sekitar peristiwa itu dan menyatakan, dalang pelakunya adalah
PKI.

Kita memahami, terbitnya buku-buku tentang peristiwa 1965 adalah
bagian dari kebebasan menyatakan pikiran dan wacana yang berkembang
di kalangan intelektual. Aneka pemikiran yang lahir dalam dunia
akademis merupakan sumbangsih bagi perjalanan sejarah bangsa
Indonesia. Di sisi lain, perlu diperhatikan agar kebebasan itu jangan
dijadikan sarana mendiskreditkan atau menjatuhkan vonis bagi tokoh
yang telah berjasa besar bagi bangsa dan negara ini.

Sejarah panjang

Untuk dapat memahami Soekarno secara benar dan utuh, harus dilihat
dari sejarah panjang perjuangannya bagi bangsa Indonesia. Soekarno
adalah orang yang amat idealis, yang tidak pernah mementingkan diri,
tetapi selalu memikirkan kepentingan bangsa. Sejak muda Soekarno
aktif berjuang melawan Belanda.

Ketika jumlah elite bangsa yang berjuang untuk kemerdekaan masih
sedikit, Soekarno telah mengorbankan waktu, tenaga, dan masa depan
sejak menjadi mahasiswa di ITB, tanpa menghitung untung-rugi
perjuangannya. Sebagai insinyur, Soekarno sebenarnya memiliki
kesempatan memperoleh pekerjaan yang menjanjikan penghasilan dan
fasilitas materi memuaskan. Namun, semua itu tidak digunakan, bahkan
Soekarno mengorbankan masa-masa mudanya dan sering kelua masuk
penjara untuk Indonesia merdeka.

Inilah era pantang menyerah Soekarno-Hatta dalam perjuangan
menghadapi kolonialisme dan imperialisme di Indonesia dan di sebagian
besar negara-negara Asia Afrika. Masuk keluar penjara dan hidup dalam
pembuangan selama belasan tahun sama sekali tidak mengubah sikap
perjuangan politiknya untuk mencapai Indonesia merdeka.

Ketika menjabat Kepala Polda Jabar 1988-1991, sebagai Muspida Jabar,
saya sempat mengantar Nelson Mandela yang datang ke Bandung untuk
bernostalgia mengunjungi Gedung Asia Afrika. Gedung itu pernah
dihadiri Mandela saat masih anggota pemuda ANC (African National
Congress), sebelum menjalani hukuman selama 27 tahun. Pada kunjungan
itu (1989) beliau sulit menemukan gambar Soekarno di Museum Asia
Afrika (bekas gedung konferensi). Yang ditampilkan saat itu gambar
Soenario, Ali Sastroamijoyo, dan Roeslan Abdulgani, sebagai pejabat
yang terlibat Konferensi Asia Afrika.

Mandela menanyakan kepada anggota muspida, Where is the picture of
Soekarno. Eevery leaders from Asia Africa came to Bandung because of
Soekarno, where is His picture? Kami kerepotan menjawab pertanyaan
itu sebab gambar Soekarno saat itu belum terpasang di tempat yang
seharusnya. Padahal, Konferensi Asia Afrika tahun 1955, di mana
banyak pemimpin Asia Afrika hadir, seperti Gamal Abdel Nasser,
Jawaharlal Nehru, Chou En Lai, Ho Chi Minh, Nkrumah, Norodom
Sihanouk, dan lainnya adalah bukti pengakuan bangsa Asia Afrika
kepada kepemimpinan Soekarno-Hatta.

Mandiri

Hal menonjol lain dari pribadi Soekarno adalah sikap politik yang
mandiri melalui ajaran Trisakti: Berdaulat dalam politik, Berdiri di
atas kaki sendiri (berdikari) dalam ekonomi, dan Berkepribadian di
bidang budaya.

Ketika Soekarno dalam status tahanan politik, dan saya masih bertugas
sebagai ajudan, saya mengajukan pertanyaan mengapa Bapak tidak
mengundang modal asing dalam keadaan ekonomi Indonesia makin merosot
pada era pascatahun 1963-1964. Jawabnya, ”Darto, saya bukannya
antimodal asing, tetapi saya akan mengundang modal asing pada saat
sistem dan SDM yang kita miliki sudah mampu menghadapinya. Karena,
kalau belum kuat, saya khawatir suatu hari republik kita akan
dikendalikan oleh kekuatan modal asing.”

Dan kekhawatiran Soekarno betul-betul menjadi kenyataan dan kini
sedang kita hadapi. Sinyalemen Soekarno itu pula yang ditulis John
Perkins dalam buku The Confession of Economic Hitman, yang merupakan
best seller New York Times tahun 2004. Keteguhan sikap ini membuat
Soekarno mengalami tujuh kali percobaan pembunuhan dan pemberontakan
sayap kiri (PKI Madiun 1948) maupun pemberontakan sayap kanan
(PRRI/Permesta) yang keduanya mendapat dukungan kekuatan asing.

Tahun 1966 Soekarno tersingkir. Saat itu posisi Indonesia masih kaya
dan perawan: the rich and virgin archipelago; utang luar negeri 2,5
miliar dollar AS, kekuatan angkatan perang nomor dua terkuat di Asia,
dan sumber daya alam termasuk hutan yang masih perawan sama sekali
belum tergali dan tersentuh modal asing.

Mikul dhuwur

Dari uraian itu, kita perlu bersikap bijak dalam menempatkan para
pemimpin bangsa yang telah banyak berkarya dan berjuang untuk negara.
Napoleon mengalami kekalahan dalam pertempuran Waterloo, tetapi
makamnya ada di pusat kota Paris dan namanya tetap merupakan legenda
bagi bangsanya.

Mao Tse Tung juga membuat sejumlah kesalahan dalam kepemimpinannya,
tetapi mausoleumnya di lapangan merah dikunjungi ribuan pejiarah
setiap hari. Begitu juga makam Kennedy di taman nasional Arlington di
Virginia, AS.

Last but not least, makam Bung Karno di Desa Bendo Gerit, Blitar,
Jawa Timur, yang merupakan rezeki tersendiri bagi kota Blitar dengan
ribuan pejiarah yang tidak pernah susut.

Sebagai bangsa, kita perlu mikul duwur mendem jero para pemimpin,
menghormati jasa yang dibaktikan. Sikap demikian juga perlu diberikan
kepada Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, dan nanti
kepada Susilo Bambang Yudhoyono.

Nixon, Bung Karno, dan Pak Harto

Oleh Sulastomo
Koordinator Gerakan Jalan Lurus
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0605/15/opini/2654566.htm
——————————-

Seandainya Presiden Nixon diadili karena skandal Watergate, Nixon
pasti dihukum. Karena itu, para pembela Nixon berusaha agar Nixon
tidak diadili. Tetapi tidak mudah. Nixon semula menolak nasihat
penasihat hukumnya. Nixon justru ingin diadili. Nixon menyerah. Ia
menerima penawaran pengampunan dari Presiden Gerald Ford yang
menggantikannya. Dan, Nixon pun bebas penuh.

Hal yang sama, mungkin juga terjadi pada Bung Karno dan Pak Harto.
Seandainya Bung Karno diadili, mungkin akan dihukum. Demikian juga
Pak Harto. Sebab, sebagaimana kasus Nixon, opini publik sudah
menggiring Nixon, Bung Karno, dan Pak Harto bersalah. Pengadilan,
kata pembela Nixon, dipastikan tidak akan mudah untuk melepaskan diri
dari pendapat umum seperti itu. Karena itu, Nixon menerima tawaran
Presiden Gerald Ford untuk pengampunan. Di sini ada kebesaran jiwa
Gerald Ford dan Nixon untuk menyelesaikan polemik yang saat itu amat
tajam di AS, yang dinilai dapat memperlemah posisi Amerika menghadapi
isu internasional pada awal 1970-an.

Bung Karno dan Pak Harto

Di zamannya, Bung Karno dan Pak Harto adalah presiden yang amat
berkuasa. Di era Bung Karno dan Pak Harto, tidak ada keputusan
politik tanpa lepas kebijakan keduanya. Bung Karno menjadi presiden
selama 27 tahun, Pak Harto selama 32 tahun. Oleh MPRS (1963), Bung
Karno telah diangkat sebagai presiden seumur hidup dan Pak Harto
diangkat sebagai Bapak Pembangunan Indonesia. Namun, keduanya jatuh
secara tragis. Mandat Bung Karno dicabut MPRS, lembaga yang telah
mengangkatnya sebagai presiden seumur hidup. Pak Harto menyatakan
berhenti sebagai presiden karena merasa tidak mendapat dukungan lagi
dari rakyat, hanya dua bulan setelah terpilih sebagai Presiden secara
aklamasi oleh MPR. Pimpinan DPR yang juga pimpinan MPR saat itu telah
menyarankan agar Pak Harto mengundurkan diri. Apa beda kasus Bung
Karno dan Pak Harto?

Dalam kasus Bung Karno, MPRS tidak eksplisit mengeluarkan keputusan
untuk mengadili Bung Karno. Pengadilan untuk Bung Karno, menurut
Ketetapan MPRS, diserahkan pada pengemban SP 11 Maret, Soeharto, yang
menggantikannya sebagai presiden. Sedangkan nama Pak Harto, secara
eksplisit tercantum dalam Ketetapan MPR untuk diadili (Tap
XI/MPR/1998). Mengapa terjadi perbedaan?

Mungkin tidak banyak yang percaya, perbedaan ketetapan, itu antara
lain, karena peran Pak Harto. Sebagai pengemban SP 11 Maret 1966 dan
Ketua Presidium Kabinet Ampera saat itu, Soeharto melakukan “lobi-
lobi” khusus agar MPRS tak mengambil ketetapan mengadili Bung Karno.
Karena itu, Ketetapan MPRS Tap XXIII/MPRS/1967 berbunyi: Penyelesaian
persoalan hukum selanjutnya yang menyangkut Dr Ir Soekarno, dilakukan
menurut ketentuan-ketentuan hukum dalam rangka menegakkan hukum dan
keadilan, dan menyerahkan pelaksanaannya kepada Pejabat Presiden
(Pasal 6, Tap XXIII/MPRS/1967).

Pejabat Presiden, lalu Presiden Soeharto, hingga Bung Karno wafat,
tidak melakukan pengadilan terhadap Bung Karno. Presiden Soeharto
bahkan melanggengkan nama Soekarno sebagai proklamator dan pemimpin
bangsa, antara lain dengan membangun Monumen Proklamator di
Pegangsaan Timur dan menamai Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
Ketika Bung Karno wafat, juga dihargai sebagaimana layaknya warga
negara yang telah berjasa, dilaksanakan dengan upacara kenegaraan.
Langkah-langkah itu dapat dinilai sebagai upaya merehabilitasi nama
Bung Karno gaya orang Jawa.

Perbedaan ketetapan MPR tentang Bung Karno dan Pak Harto disebabkan
kedudukan Pak Harto yang saat itu amat kuat. Tanpa “lobi” Pak Harto,
MPRS pada tahun 1967 mungkin juga akan memutuskan untuk mengadili
Bung Karno. Hal ini disebabkan tuntutan untuk mengadili Bung Karno
tidak kalah besar dengan tuntutan untuk mengadili Pak Harto. Saat MPR
bersidang (1998), tidak ada orang sekuat Pak Harto seperti tahun
1967. MPR, eksplisit mencantumkan nama Soeharto untuk diadili (Tap
XI/MPR/1998).

Jelas, tercampur aduk antara politik dan hukum sehingga mudah
dipahami, kasus Pak Harto lebih kompleks.

Perlu klarifikasi

Kini, kasus Pak Harto sudah sampai tahap akhir. Pak Harto dan
keluarganya bersedia diadili. Pernah memperoleh SP3, lalu dibuka
lagi. Namun, proses pengadilan terhenti karena alasan kesehatan.
Sebagai dokter, ada keyakinan, Pak Harto tidak mungkin diadili.
Apakah dengan demikian masalahnya selesai?

Nama Bung Karno secara realitas sudah terehabilitasi. Namanya sudah
diletakkan di beberapa tempat terhormat. Secara politis, Bung Karno
juga tidak terlibat G30S. Dugaan Bung Karno menyimpan uang di luar
negeri juga tidak benar. Jika ada produk perundangan yang masih bisa
mencemarkan nama Bung Karno, tidak ada salahnya dikaji ulang dan
diperbaiki.

Pak Harto, yang juga dituduh mempunyai simpanan sampai Rp 200 triliun
juga tidak benar. Kekayaannya hanya Rp 28 miliar, lebih kecil dari
pejabat lain, begitu dilaporkan pemerintahan Habibie saat itu. Namun,
dendam politik pada Pak Harto masih ada, juga (sebenarnya) pada Bung
Karno. Pak Harto dituduh melakukan kudeta dan menelantarkan Bung
Karno, namun Megawati tidak merasa perlu menghujat Pak Harto.

Pak Ruslan (alm) pernah menyatakan, Bung Karno dan Pak Harto adalah
orang besar. Orang besar, kalau salah, salahnya juga besar. Kesalahan
itu harus dapat menjadi pelajaran bagi kita untuk tidak berbuat
kesalahan yang sama. Jika isu itu membuat kita memiliki konflik
permanen, dendam abadi, apakah tidak semakin jauh diri dari cita-cita
rekonsiliasi ?

Barangkali, kita bisa belajar dari kasus Nixon di Amerika Serikat.

Sekali Pancasila, Tetap Pancasila

Oleh Guruh Sukarno Putra
Ketua Umum Gerakan Spirit Pancasila
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0606/01/opini/2690119.htm
————————————————

Tanggal 1 Juni ini Pancasila genap berusia 61 tahun. Tahun 1945 Bung
Karno mengusulkan dasar negara itu di depan sidang Badan Penyelidik
Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI.

Pancasila disahkan masuk Pembukaan (Preambule) UUD 1945 pada sidang
PPKI, 18 Agustus 1945. Tetapi, “perlakuan” terhadap Pancasila sebagai
falsafah negara melalui proses panjang. Pada awal revolusi Bung Karno
harus menyosialisasikan Pancasila ke seluruh pelosok, memakai salam
lima jari tangan, simbol kelima sila Pancasila. Pancasila akhirnya
diterima rakyat.

Di era Orde Baru (Orba) Pancasila sempat menjadi polemik, terkait
klaim, yang pertama kali mengusulkan adalah Muhammad Yamin, bukan
Bung Karno. Dengan ditemukannya naskah otentik Notulen Sidang BPUPKI
di Arsip Nasional dan Surat Wasiat Bung Hatta kepada Guntur Sukarno,
masalah itu tak lagi mengemuka. Pancasila juga mendapat citra negatif
melalui program penataran Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan
Pancasila (P4). Masyarakat tidak diberi ruang untuk mengemukakan
pendapat. Pancasila menjadi alat politik untuk mempertahankan
kekuasaan.

Dalam peringatan HUT Ke-61 Pancasila, kita diliputi keprihatinan
karena hampir seluruh sila Pancasila belum terwujud. Lihat saja,
banyak warga mengalami kesulitan menjalankan ibadah menurut
keyakinannya. Sila Kerakyatan atau demokrasi belum dihayati, terbukti
banyak kekerasan dan kerusuhan.

Dampak belum dihayatinya Pancasila, yaitu kebobrokan moral, berdampak
pada manusia, alam, dan lingkungan. Alam murka akibat perilaku
manusia tak ramah lingkungan. Bencana alam kecil sampai besar terus
terjadi, dari Aceh hingga Yogyakarta. Sebagian orang religius
menganggap ini adalah pertanda azab. Orang spiritual menyebut ini
karma karena ada sebab-akibat.

Bagaimana menghadapinya? Cerahkan kesadaran spiritual (spiritual
awareness). Menurut Kamus Filsafat, spiritual mengacu ke nilai-nilai
manusiawi nonmaterial, seperti keindahan, kebaikan, kebenaran,
kejujuran, kesucian, dan cinta.

Selama manusia belum mau mengembara di alam spiritual, selama itu
pula segala yang diimpikan tidak akan terwujud. Kalaupun terwujud,
sifatnya sementara, semu, tanpa makna. Konflik senantiasa subur.

Kejayaan spiritual

Dalam sejarahnya, bangsa Indonesia pernah mengalami masa kejayaan
spiritual, Contohnya pada masa Sriwijaya dan Mataram purba, dengan
lahirnya mahakarya Borobudur. Juga dengan peradaban India, Tiongkok
kuno, dan Islam di Timur Tengah. Ini bukti, spiritual mempunyai daya
mahadahsyat untuk mencapai kemajuan.

Sepanjang sejarah manusia, pencarian spiritual terus berkembang. Di
sana-sini pengetahuan mengenai spiritual makin maju dan luas. Sayang,
mereka yang tertarik hal spiritual hingga kini masih minoritas,
bahkan dalam perkembangannya spiritual mengalami pembelokan,
mengakibatkan banyak orang merasa risi pada hal-hal spiritual.
Spiritual dihubungkan dengan hal yang tidak realistis, paranormal,
mistik, klenik, atau perdukunan dengan persepsi keliru.

Pada usia ke-61 Pancasila yang harus dipertanyakan adalah masihkah
kita berpegang pada Pancasila sebagaimana disepakati founding
fathers? Apakah kita perlu mencari dasar negara lain, dengan alasan
Pancasila tidak memberi perubahan hakiki terhadap kehidupan dan
kesejahteraan bangsa Indonesia? Rasanya tidak pantas negara
menyandang nama Pancasila, sementara warganya saling membunuh.

Sebagai paham universal, Pancasila sarat dengan perspektif spiritual
dan mengacu pada pluralisme, kemajemukan, atau heterogenitas. NKRI
merupakan wadah rakyat yang plural. Maka, mewacanakan spiritual
(Ketuhanan Yang Maha Esa) yang paling tepat hanya Pancasila.

Ibarat masih didominasi “kuasa gelap”, tidak ada jalan lain kita
harus menuju “kuasa terang”. Jalan ke situ adalah jalan Pancasila
dengan cara spiritual (The Pancasila way by a spiritual way).
Spiritualisasi Pancasila bertujuan melakukan pembentukan jiwa. Dengan
cara itu, kita dapat mencapai cita-cita Proklamasi Kemerdekaan
Indonesia, yaitu Indonesia yang jaya sentosa, dunia damai penuh
kasih, gotong royong, dan persaudaraan.

PANCASILA ADALAH IDENTITAS DAN JIWA BANGSA DAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA dan
BAPAK PENDIRI BANGSA BUNG KARNO
Tahun ini, 2005, adalah tahun Republik Indonesia mencapai usia 60
tahun. Menjelang hari bersejarah bagi bangsa Indonesia, 17 Agustus
1945, kiranya adalah pada tempatnya mengenangkan kembali, memikirkan
kembali, mengadakan penelitian kembali sekitar Republik Indonesia:
lahir, tumbuh dan perkembangan serta pengkonsolidasiannya. Tidaklah
terlalu pagi memulai penulisan seperti itu. Maksudnya tidak lain untuk
menarik pelajaran dari pengalaman sendiri dan menatap ke depan dengan
sikap dan semangat “berfikir positif” dan dengan pandangan optimisme.

Sesuai pemikiran tsb diatas, punya arti penting pernyataan baru-baru
ini oleh salah seorang tokoh nasional, juga dianggap “sesepuh”, mantan
Sekjen Konferensi Asia-Arika di Bandung (1955): Roeslan Abdoelgani.
Berkenaan dengan Hari Lahirnya Pancasila 1 Juni yang lalu, beliau
menyatakan, bahwa, Pancasila (adalah) sebagai ruh dan ideologi Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sampai saat ini masih sangat
relevan dan dibutuhkan untuk membangun bangsa yang bermartabat dan
punya harga diri di mata dunia. Sehubungan dengan ini Cak Rus
(panggilan akrab Roeslan Abgdoelgani) mengutip kata-kata Bung Karno
penggali Pancasila, sbb: “Bangsa ini akan mengalami kesulitan besar
kalau ideologi Pancasila ditinggalkan”.

Pancasila (Alhamdulillah) sudah dipakukan di dalam UUD Negara, sebagai
dasar falsafah negara Republik Indonesia. Syukur sampai sekarang
bangsa ini masih berdiri tegak sebagai nasion, — tanpa sedikitpun
menutup mata, tanpa meremehkan berbagai tantangan dan kesulitan maupun
rintangan yang dihadapinya dari luar maupun dari dalam. Yang merupakan
masalah serius ialah bagaimana Pancasila diinterpretasi, bagaimana
pelaksanaannya dalam kehidupan politik, ekonomi dan sosial-budaya
bangsa. ORBA, para sejarawan dan pakar yang mendukung ORBA, tidak
tanggung-tanggung berusaha untuk mensalahtafsirkan, memutarbalikkan
makna sesungguhnya Pancasila. Untuk itu mereka merekayasa dan memulas
fakta-fakta sejarah sekitar lahirnya Pancasila. Mereka bahkan
menyalahgunakan Pancasila untuk memberangus hak-hak demokrasi dan
menginjak-injak HAM. Pancasila mereka gunakan untuk membenarkan
penyerobotan kekuasaan negara dari tangan penggali Pancasila itu sendiri.

Jalan terbaik dalam memahami makna dan tujuan Pancasila, adalah
memulainya dengan membaca dan mengkaji sendiri tulisan penggalinya,
karya politik klasik: LAHIRNYA PANCASILA, pidato Bung Karno di muka
Panitia Persiapan Kemerdekaan, 1 Juni 1945.

Yang tidak kurang serius, bahkan yang teramat serius, ialah bahwa Orba
dengan sewenang-wenang menyalahgunakan Pancasila untuk memaksa bangsa
ini BERFIKIR SERAGAM. Manusia Indonesia hanya dibolehkan berfikir
menurut pola berfikir penguasa. Menjadikan bangsa ini bangsa yang
paling dungu. Yang beranggapan kebenaran itu hanya ada pada penguasa,
pada pemerintah, pada para elite, para “bapak-bapak” pemimpin. Suatu
hal yang tidak mungkin tercapai. Kalaupun berhasil itu hanya bisa
berlaku untuk waktu tertentu saja. Dalam hal ini 32 tahun periode
ORBA. Tidak mungkin berhasil dalam waktu panjang, karena fikiran tsb
berasal dari ideologi fasisme. Gerakan Reformasi dan Demokratisasi
telah berhasil mendobrak pola berfikir seperti itu, tetapi belum
tuntas. Terutama kalangan generasi muda dalam jumlah besar telah
meninggalkan pola berfikir seperti itu. Namun, disebabkan belum
konsisten dan belum mendalamnya gerakan Reformasi dan Demokratisasi,
sampai dewasa ini pola baerfikir semacam itu masih besarang pada para
elite; pada kebanyakan pemimpin, baik dalam badan-badan eksekutif,
legeslatif ataupun judikatif; baik dalam birokrasi maupun aparat
kekuasaan negara.

Salah satu masalah yang masih terus didiskusikan dan diseminarkan,
dipelajari kembali dan dianalisis atas dasar fakta-fakta, adalah
masalah PELURUSAN SEJARAH. Membicarakan kembali dengan maksud
memperdalam dan akhirnya mentuntaskan masalah PULURUSAN SEJARAH bangsa
kita terutama selama periode kemerdekaan, adalah sesuai dengan maksud
memperingati HARI KEMERDEKAAN. Maka, adalah menarik apa yang ditulis
oleh sejarawan, Peneliti Utama LIPI, Dr. Asvi Warman Adam pada tanggal
2 Juni y.l. (Jawa Pos), dalam artikel berjudul SUKARNO MENGGUGAT
SEJARAH. Tulisan itu semacam resensi tentang buku “REVOLSUI BELUM
SELESAI”, suatu ‘Kumpulan pidato Bung Karno’ sebanyak 61 buah sejak
1965 s/d 1967, yang berasal dari Arsip Nasional RI. Buku itu
diterbitkan oleh Mesiass, Semarang. Jumlah keseluruhan pidato Bung
Karno pada periode tsb adalah 103 buah. Oleh penerbit tidak
diterbitkan semua, karena keterbatasan dana dan ruangan.

Aswi Adam menilai bahwa pidato-pidato Bung Karno itu memberi
sumbangan signifikan untuk pelurusan sejarah awal Orde Baru. Sebagian
terbesar rakyat Indonesia selama lebih 32 tahun Orba, tidak pernah
mengetahui adanya pidato-pidato Presiden Sukarno yang begitu krusial
dan teramat penting dalam sejarah Indonesia.

Pada saat-saat situasi politik Indonesia bergejolak sedemikian rupa
drastis, dramatis dan tragisnya, bangsa dan negeri ini tidak
mengetahui apa petunjuk, wejangan dan arah yang diberikan oleh kepala
negara dan kepala pemerintahan Presiden RI Sukarno. Betapa tidak
tragis dan dramatis misalnya nasib “Surat Perintah Sebelas Maret”
(SUPERSEMAR) yang ditandatangani Presiden Sukarno, suatu surat
perintah yang disampaikan oleh Kepala Negara, Kepala Pemerintah dan
Panglima Tertinggi ABRI, untuk mendukung dan membela instruksi,
kewibawaan dan ajaran-ajaran Bung Karno. Nyatanya dokumen penting ini
telah disulap-salahgunakan oleh Jendral Suharto menjadi surat
pengesahan perebutan kekuasaan negara. “Supersmar”, yang hitam diatas
putih menyatakan bahwa ia dimaksudkan untuk membela kewibawaan
Presiden Sukarno, demi ketertiban dan keamanan, justru digunakan untuk
mensahkan dan melegitimasi pembunuhan lebih sejuta rakyat tidak
bersalah, sebagai awal pelikwidasian dukungan dan pengaruh Bung Karno
di kalangan rakyat.

Tidak berkelebihan untuk mengatakan, — kalau ada pengkhianatan dalam
sejarah Republik Indonesia, maka, tindakan perebutan kekuasaan negara
oleh Jendral Suharto dengan menyalahgunakan SUPERSEMAR adalah
pengkhiantan yang paling besar dan paling keji, tiada ada taranya.

Membicarakan perjalanan hidup Republik Indonesia, lahir dan
perjuangannya, tidak mungkin terlepas dari pembicaraan mengenai Bung
Karno, salah seorang tokoh utama dari para “founding fathers of our
nation”.

Perjuangan panjang bangsa ini untuk mencapai kemerdekaan dan
menegakkan negara sendiri yang setara sejajar dengan negara-negara
merdeka lainnya di dunia ini, bertalian erat sekali dengan perjuangan
untuk membangun nasion, membangun puluhan sukubangsa kita menjadi
satu bangsa, satu nasion yang punya kesadaran identitas sebagai bangsa
Indonesia, sebagai suatu nasion yang bukan saja punya identitas
nasional, tetapi juga punya hargadiri sebagai nasion.

Disinilah sumbangan tak terhingga yang telah diberikan oleh Bung Karno
terhadap usaha besar ini. Membangun nasion Indonesia adalah dasar yang
paling kokoh, adalah persiapan yang paling fundamental menuju
Indonesia Merdeka. Tidak sekali dua Bung Karno menekankan betapa
pentingnya membangun kesadaran berbangsa, dan semangat bangga sebagai
bangsa Indonesia. Sehubungan ini Aswi Adam menulis sbb: Dia (Presiden
Sukarno) mengungkapkan bahwa Tugu Nasional (kini dikenal sebagai
Monas, Monumen Nasional) dibangun bukanlah dengan bujet negara,
melainkan dari sumbangan pengusaha, sumbangan dari ekspor kopra, dan
sumbangan pada karcis bioskop. Kepada mahasiswa yang mengecam, “Tidak
perlu monumen, yang perlu beras”, Soekarno membalas, “Monumen itu
celana. Celana bagi bangsa yang sedang melakukan revolusi. Makanan
jiwa agar rakyat berkobar semangatnya. Manusia tidak hidup dari roti
dan nasi thok.” Betapa Bung Karno menekankan arti penting dari
semangat berbangsa, semangat kebangsaan yang berkobar.

Satu hal lagi yang tidak boleh dibiarkan, pada saat kita memikirkan
kembali peristiwa-peristiwa sekitar Revolusi Kemerdekaan dan tegaknya
Republik Indonesia, untuk menarik pelajaran sebaik-baiknya, ialah,
fikiran yang melecehkan perjuangan bangsa sendiri. Ini termanifestasi
dalam “analisis” yang menyimpulkan bahwa kemenangan bangsa kita dalam
perjuangan melawan agresi militer 1 dan 2 pada tahun-tahun perjuangan
kemerdekaan, b u k a n disebabkan oleh perjuangan bangsa kita
sendiri. Pendapat atau “analisis” tsb mengklaim bahwa agresi 1 dan 2
Belanda itu bukan digagalkan oleh perjuangan bangsa kita, — kesediaan
Belanda untuk menghentikan agresinya terhadap RI yang akhirnya mau
“mengembalikan daerah Republik Indonesia”, bersedia melakukan
perundingan KMB dan bersedia meninggalkan Indonesia, itu semua
disebabkan oleh TEKANAN AMERIKA SERIKAT atas Belanda. Dengan
demikian, menurut “analisis” tsb adalah berkat Amerika Serikat, maka
kita berhasil mengalahkan kolonialisme Belanda. Suatu fikiran yang
teramat keliru dan samasekali tidak didukung oleh fakta-fakta sejarah
perjuangan kita sendiri.

Kemerdekaan yang telah kita capai serta mendapat pengakuan
internasional, pertama-tama disebabkan oleh hasil perjuangan bangsa
kita sendiri. Kenyataan ini tampaknya masih ada yang meragukannya.
Bahkan menyanggahnya.

Mari buka kembali catatan dan dokumentasi sejarah bangsa kita, yang
ada di dalam maupun diluar negeri. Dari situ akan jelas bahwa
perjuangan kita, sebagai bangsa Indonesia, sebagai suatu nasion, sudah
dimulai jauh ke belakang, yaitu paling tidak sejak permulaan abad
keduapuluh. Menjadi lebih kongkrit sejak deklarasi Sumpah Pemuda 20
Mei 1928. Sebelum dan sesudahnya bangsa kita sudah melakukan
perjuangan dan menderita pengorbanan yang tidak kecil akibat
penindasan oleh aparat kolonial Belanda. Ada yang suratkabarnya
diberangus, ada yang parpolnya dilarang, banyak yang ditangkap,
dipenjarakan, dibuang ke Banda, Bengkulu dan Boven Digoel (Papua); ada
pula yang dibuang ke luarnegeri. Sungguh tidak sedikit pengorbanan
perjuangan nasional kita. Ketika atas nama bangsa Indonesia Bung Karno
dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, segera kita
dihadapkan pada kekuatan bersenjata Jepang, Inggris kemudian Belanda.
Siapa yang tidak ingat akan pertempuran-pertumparan gagah berani
pasukan bersenjata Indonesia melawan tentara Jepang, Inggris dan
Belanda di Ambarawa, Surabaya, Jakarta, Bandung, Krawang, Jogyakarta
dan di banyak tempat lainnya. Melalui pertempuran-pertempuran tsb
lahirlah Badan Keamanan Rakyat (BKR), yang baerkembang menjadi Tentara
Keamanan Rakyat (TKR), Tentara Republik Indonesia (TRI), kemudian
akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).Perjuangan
bersenjata rakyat kita itu tidak akan berhasil bila tidak dipadukan
dengan perjuangan di bidang diplomasi, yang pada periode baru
berdirinya Republik Indonesia sudah mendapat pengakuan dari
negeri-negeri Sosialis seperti Ukraina, Tjekoslowakia dan kemudian Uni
Sovyet. Juga dukungan dan pengakuan dari negeri-negeri Arab yang
berpenduduk mayoritas Islam seperti Mesir, Syria dll. Juga dukungan
dan pengakuan India punya peranan penting memperkokoh kedudukan
internasional Republik Indonesia.

Adalah perpaduan dua cara perjuangan yang dilakukan oleh Republik
Indonesia, yaitu perang rakyat semesta dengan TNI (dengan segala
kekurangan-kekurangannya) sebagai kekuatan terbesar (juga dengan
turursertanya kekuatan bersenjata yang masih ada di bawah pengaruh
kekuatan politik Kiri, meskipun sudah menderita pukulan dalam
Peristiwa Madiun) — yang dipadukan dengan perjuangan pandai dibidang
diplomasi di dunia internasional, —- itulah yang memaksa Belanda
mengakui kenyataan bahwa mereka tidak bisa bertahan terus di
Indonesia, meskipun setelah agresi Belanda yang kedua, kebanyakan
kota-kota besar Indonesia, kecuali di Aceh, diduduki oleh Belanda.
Politik bumi hangus Indonesia juga memainkan peranan penting.

Maka adalah perjuangan kita sendiri, yang membikin AS yang terpancang
dengan kesibukan “Perang Dingin”, terbuka matanya, menjadi ketakutan,
jangan-jangan Indonesia nantinya jatuh di bawah pengarub blok Komunis,
maka Amerika mengambil prakarsa menekan Belanda untuk berunding dengan
Republik Indonesia dan kemudian meninggalkan Indonesia.

Jelas bukanlah berkat AS maka Belanda meninggalkan Indonesia dan
kemerdekaan kita diakui oleh dunia internasional. Kemerdekaan Republik
Indonesia, membelanya dan memperkokohnya, itu adalah berkat perjuangan
kita sendiri, dengan dukungan dan soldaritas iternasional ***

Kisah Para Pemimpin Besar

http://batampos.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=1371&Itemid=33
Rabu, 12 Juli 2006

Kisah Para Pemimpin Besar

Oleh: Riswandha Imawan*

Akhir-akhir ini bangsa Indonesia didera musibah. Di tengah musibah itu, ungkapan
retorik dengan perilaku teatrikal para pemimpin mencuat. Slogan “Indonesia
bangkit” sampai ke “Halangan yang ada hanya membuat kita makin kuat”
diteriakkan.

Nicholls dalam bukunya Power: A Political History of the Twentieth Century
(1990) mengungkapkan adalah lumrah bila satu bangsa dalam situasi anomali
(seperti kita alami saat ini), ada orang yang berusaha menjadi pemimpin besar.
Pemimpin besar dilahirkan oleh dinamika sosial-politik masyarakatnya. Karena
itu, secara fisik dan psikis dia menyatu dengan denyut nadi kehidupan bangsanya.

Banyak orang yang ingin menjadi pemimpin besar. Tapi, sedikit sekali yang
berhasil. Kuncinya ada pada kemampuannya untuk secara total lebur ke dalam
dinamika masyarakatnya. Totalitas ini menuntunnya merumuskan secara tepat apa
yang dibutuhkan bangsanya. Itu pun harus diwujudkan ke dalam satunya kata dengan
perbuatan.

Mahatma Gandhi menjadi pemimpin besar India walau dia tidak pernah menduduki
jabatan apa pun di jajaran pemerintahan. Dia merumuskan nilai-nilai
kemasyarakatan bangsa India sambil menyelaraskan penampilan dengan filosofi
ajaran-ajaran itu. Pakaiannya hanya dua helai kain, kakinya bersandal jepit.
Demikian pula Ho Chi Minh untuk Vietnam yang bersepatu sandal dari ban bekas.
Bila pergi keluar negeri, dia naik pesawat komersial kelas ekonomi.

Hitler sadar Jerman membutuhkan kebanggaan setelah martabatnya direndahkan
bangsa Romawi. Keluarlah doktrin totalitasnya: “disiplin, pantang menyerah, dan
berani berkorban” yang menjadi kunci sukses bangsa Jerman.
Churchill menggelorakan sikap optimistis bagi bangsa Inggris. Tantangan adalah
kesempatan, bukan hambatan. Nasib Inggris ada di tangan orang Inggris. Dia
tunjukkan komitmennya dengan tidak menggunakan barang-barang buatan luar negeri.
Semuanya harus made in England.
Napoleon Bonaparte menjadi pemimpin besar bangsa Prancis. Bukan hanya karena
idenya tentang prinsip demokrasi. Dia pimpin langsung pasukan ketika menyerang
bangsa-bangsa Eropa lain. Lewat penaklukan itu dia menebarkan ajaran-ajarannya.
Layak bila dia sesumbar: “Hai prajuritku, empat abad ke depan sedang menatap apa
yang sedang kalian lakukan.”

Indonesia juga melahirkan banyak pemimpin besar. Bung Karno hadir dengan ajaran
populis, kekeluargaan, karena itulah kenyataan hidup bangsanya. Dia kenakan peci
hitam yang banyak digunakan orang Indonesia. Di atas meja makannya ada lukisan
pengemis, agar dia ingat pada rakyat saat menyantap sayur lodeh, tahu, dan tempe
kesukaannya.

Saat Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Haji Agus Salim memakai sarung, peci
hitam, dan merokok kretek. Saat diprotes karena bau menyengat dari rokoknya, dia
berujar, “Tuan-Tuan, benda inilah yang membuat Tuan-Tuan datang dan menjajah
negeri kami.”
Bung Hatta hadir dengan kesederhanaan tak tertandingi. Saat gajinya sebagai
Wapres akan dinaikkan, dia menolak. Katanya, “Keuangan negara tidak cukup kuat,
sementara banyak rakyat melarat yang memerlukan uang itu.”

Saat ini, kita dibuat miris bila membaca kisah para pemimpin besar itu. Nilai
kebersamaan, kejujuran, dan kesederhanaan yang mematangkan mereka sebagai
pemimpin besar, seolah sirna. Padahal, situasi yang berkembang saat ini sangat
memungkinkan lahirnya pemimpin besar itu.
Para pemimpin saat ini justru menganut nilai kebalikannya. Melebarkan jarak
kaya-miskin, penuh tipu daya, dan hidup dibalut kemewahan ditonjolkan. Mereka
seolah hidup di alam berbeda dari rakyat yang dipimpinnya. Alhasil mereka hanya
mampu jadi pemimpi, bukan pemimpin.
Bermimpi tentang kebersamaan, namun menebalkan garis pembatas “siapa kamu, siapa
saya” (ingroup feeling). Menyeleksi siapa yang layak berbicara atau didengar
pendapatnya, hanya meninabobokan pemimpin pada realita rakyatnya. Mereka lupa
bahwa politik menyoal kekuasaan, dan kekuasaan hanya mendatangkan pemujaan. Lupa
bahwa dalam politik menghargai lawan sama pentingnya dengan menghargai kawan.

Jarak kaya-miskin dilebarkan kembali melalui kebijakan monopoli ala rezim
Soeharto. Ironisnya, itu diramu dengan janji yang membuat rakyat ikut bermimpi.
Janji bantuan untuk korban bencana alam di Yogyakarta, Rp 30 juta untuk rumah
rusak berat dan Rp10 juta rusak ringan, tidak terealisasi. Jangankan jumlah
jutaan rupiah, yang jumlahnya ribuan rupiah -uang jatah hidup- saja realisasinya
tidak becus.
Perilaku pemimpin saat ini seolah kemakmuran negeri kita setara negara-negara
maju. Simak saja, solusi bencana alam di negeri ini selalu dalam bentuk uang.
Untuk rehabilitasi Yogyakarta saja dibutuhkan dana Rp17 triliun. Belum lagi
bencana lumpur panas di Sidoarjo, banjir di Kalimantan dan Sulawesi, gempa bumi
di Maluku dan Papua. Jujur, bila dijumlah, pasti negara kita sudah bangkrut.

Herannya, dengan utang makin menggunung, akhir Mei 2006 tim DSKU Dephub
berangkat ke USA, kabarnya, untuk membeli pesawat kepresidenan. Ini isu lama
yang pada Oktober 2005 dibantah para juru bicara presiden. Perilaku tipu daya
muncul di sini. Akhir Juni 2006, saat terbang ke Medan, kaca kokpit pesawat yang
ditumpangi Wapres retak. Awal Juli, saat utusan pejabat DSKU itu sudah kembali,
Wapres menyatakan insiden terbang ke Medan tersebut membuat pemerintah
memutuskan membeli pesawat baru.

Lho. Tim berangkat Mei 2006, keputusan diambil Juli 2006? Polanya sama dengan
pola represi rezim Soeharto, gebuk dulu alasan belakangan. Kebijakan populis,
gaji ke-13 dilakukan untuk menutupinya. PNS golongan bawah sangat bersyukur
karena memang tepat waktu. Masalahnya, gaji pejabat negara yang jaraknya ratusan
kali lipat dari golongan bawah juga diberikan. Alasan pembenar ditebar. Ini ada
di APBN. Bila tidak dilaksanakan, atau ada yang menolak, artinya melanggar UU.
Masya Allah.

Kalau kebijakan ini untuk PNS yang -sebut saja- berpenghasilan di bawah Rp5 juta
sebulan, masuk akal. Tapi, untuk pejabat negara yang berpenghasilan di atas Rp40
juta, itu tidak masuk akal. Apalagi pejabat negara bukan PNS, dan realitanya
mereka dapat dari banyak sumber. Sikap mereka menegaskan bahwa sejatinya mereka
tidak memiliki kepedulian dengan nasib rakyat Indonesia. Fakta yang terpampang
di depan mata membuat rakyat bermimpi hadirnya pemimpin besar baru. Mungkinkah
itu terjadi pada Pemilu 2009? Mungkin. Asal kita tidak salah pilih lagi.

Riswandha Imawan
Guru besar UGM di Yogyakarta

« Older entries Newer entries »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 27 other followers