Demokrasi Butuh Roti Juga

Oleh Budiman Tanuredjo
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0612/11/utama/3139565.htm
===================

Pemilu 2004 mendapat pujian dari berbagai komunitas internasional.
Indonesia dinobatkan sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di
dunia. Perubahan UUD 1945 diklaim sebagai loncatan besar: dari sistem
otoriterianisme ke sistem demokrasi!

Loncatan demokratisasi memang menakjubkan. Rakyat yang pada era Orde
Baru hanya “dipakai” ketika pemilu lima tahun sekali; kini menikmati
hak politiknya. Hampir tiada bulan tanpa ritual bernama pemilu. Dalam
kurun waktu dua tahun, lebih dari 260 pemilu/pemilihan kepala daerah
(pilkada) digelar.

Militer yang selama hampir 30 tahun bercokol, tergusur keluar dari
parlemen. Utusan golongan pun terlempar dari panggung bernama MPR.
Partai politik yang pada era Orba dibatasi hanya tiga, kini menikmati
hak udara kebebasan.

Organisasi kemasyarakatan bersuara keras yang kadang antidemokrasi
ikut bertarung dalam ruang publik. Daerah di seluruh Indonesia
menikmati apa yang dikatakan elite politik sebagai otonomi. Kalau
negara lain membutuhkan waktu beberapa tahun untuk menuju
desentralisasi, Indonesia bisa langsung jadi.

Eksperimentasi demokrasi memang sedang terjadi!

Dua tahun berlalu, gugatan mulai muncul. “Sebegitu mahalkah harga
demokrasi?” ujar Todung Mulya Lubis, aktivis yang pernah mengusung
koalisi untuk konstitusi baru. Ia mengakui, reformasi pemilu memang
harus dilakukan setelah Soeharto jatuh. Namun, ia mengakui tidak
sempat memperhitungkan kalender konstitusi yang menguras banyak
energi dan biaya.

Tak kurang mantan Presiden Megawati Soekarnoputri ikut mengamini
kegelisahan orang akan praktik demokrasi yang sedang terjadi. “Kalau
mencermati perkembangan demokrasi Indonesia saat ini sangat
memprihatinkan. Bukannya menjadi demokrasi untuk kepentingan bangsa,
tetapi malah saling menjatuhkan,” ujarnya saat menghadiri acara
peluncuran buku Sabam Sirait.

Megawati juga mengkritik kecenderungan “pokoknya voting” yang
mengedepankan prinsip majoritarian rule. Ia kemudian
membenturkan “serba voting” dengan salah satu sila dari Pancasila
yang mendorong musyawarah mufakat. Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang
juga Ketua Umum Partai Golkar, pun menyuarakan kegelisahan serupa.

Menggunakan analogi yang digunakan Jack Snyder, demokrasi Indonesia
belumlah matang. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang
dipresentasikan Saiful Mujani, Mei 2006, mengonfirmasikan keraguan
orang akan demokrasi di Indonesia. Survei itu menunjukkan pandangan,
demokrasi adalah sistem pemerintah terbaik mencapai 72 persen.
Padahal, di negara demokrasi yang sudah mapan, proporsi dukungan
terhadap demokrasi sebagai sistem terbaik rata-rata sekitar 84
persen.

Hasil jajak pendapat Kompas juga merekam, persoalan utama yang
dihadapi rakyat adalah kesempatan kerja dan kesejahteraan
ekonomi. “Sentimen publik memang masih mengarahkan ke masalah
ekonomi,” kata Mulya Lubis.

Robert Dahl dalam bukunya, On Democracy (1999), menyebutkan prasyarat
penting bagi demokrasi, yakni pengawasan militer dan kepolisian oleh
pejabat sipil; keyakinan demokrasi dan kebudayaan politik; serta
tidak ada kontrol asing yang memusuhi demokrasi. Adapun kondisi yang
mendukung demokrasi adalah masyarakat dan ekonomi pasar modern serta
pluralisme subkultural yang lemah.

Realitas

Di tengah demokrasi yang belum terkonsolidasi, Indonesia juga
dihadapkan pada bayang-bayang mencemaskan. Ledakan penduduk yang
tinggi tak diimbangi dengan daya dukung lingkungan dan sumber daya
alam. Kebijakan ekonomi liberal belum mampu meningkatkan daya beli
orang miskin.

Kemiskinan masih menjadi problem utama, bukan hanya di Indonesia,
tetapi juga di belahan dunia lain. Peringatan Hari Hak Asasi Manusia
Internasional, 10 Desember 2006, mengambil tema memerangi kemiskinan.
Memerangi kemiskinan bukan soal charity (amal), tetapi tanggung jawab
negara.

Pada level pemimpin nasional, memunculkan kesan rivalitas kepada
elite puncak. Visi Indonesia tak tergambarkan dengan cukup terang apa
yang mau dicapai. Saling tak percaya, saling potong, menjadikan semua
permainan politik yang tidak elok.

Pembagian tugas di antara lembaga negara rancu dan menyimpang dari
sistem politik. DPR yang bertugas mengawasi pemerintah ikut menjadi
distributor kupon pendidikan yang seharusnya menjadi domain
pemerintah. Tak bisa dibedakan antara jabatan Ketua DPR, ketua
partai, atau ketua ormas.

Lembaga negara saling berebut pengaruh. Seleksi hakim agung melalui
ritual yang disebut sebagai transparan dan akuntabel, tetapi
menghasilkan calon yang moralitasnya dipertanyakan.

Kesenjangan ekonomi menjadi sebuah ancaman. Di Kabupaten Indramayu
(Jawa Barat), mencari uang Rp 15.000 sangat sulit, namun kalangan
jetset di Jakarta bisa melaksanakan pesta dengan biaya ratusan juta
rupiah. Belum lagi adanya ketegangan pusat dan daerah.

Jika diurai lebih jauh, litani persoalan akan makin panjang. Namun,
yang sebenarnya penting adalah mau apa dan mau ke mana bangsa ini.
Demokrasi mungkin bukanlah sistem politik yang sempurna; tetapi
itulah yang kini ada. Ke mana mau menuju akan ditentukan sang
pemimpin yang harus mampu memberikan arah, mampu mengajak rakyatnya
menuju satu tujuan. Bukan pemimpin yang selalu mengedepankan citra.

Rakyat akan menjadi hakim yang adil dalam Pemilu 2009. Bagi pemimpin
yang belum berkuasa, bisa menjual program apa yang akan dikerjakan.
Namun, bagi incumbent (pemegang kekuasaan), rakyat akan menagih apa
yang sudah Anda kerjakan untuk rakyat!

Penataan

Demokrasi memang menguras energi. Parpol terus berkonsentrasi,
merancang strategi meraih kekuasaan melalui pilkada. “Lalu kapan dia
memikirkan rakyat,” Mulya Lubis mempertanyakan. Pilkada adalah
investasi politik yang harus dikembalikan ketika berkuasa. Lima tahun
jabatan boleh jadi hanya digunakan sebagai upaya mengembalikan modal.
Penataan kembali pemilu rasanya sebuah saran yang masuk akal.

Demokrasi adalah sebuah wujud kebebasan sipil dan politik. Bagi Ketua
Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara, demokrasi bukan tujuan,
bukan instrumen, tetapi substansi dari perwujudan hak sipil dan hak
politik. Melalui demokrasi, orang bisa ikut bersuara menentukan
jalannya pemerintah.

Bagi Mulya Lubis, Indonesia sempat dipuji sebagai negara terbesar
yang menggunakan sistem politik demokrasi. “Tetapi, bagi saya, apa
artinya demokrasi kalau tak ada roti,” ujarnya.

Pendekatan holistik untuk menggabungkan hak sipil dan politik serta
hak ekonomi, sosial, budaya seharusnya bisa dikembangkan. Gagasan
ekonomi pasar sosial atau ekonomi pasar yang humanistik, seharusnya
menjadi alternatif kebijakan yang harus dipikirkan implementasinya.
Itu semua bermuara dan mewujud pada apa yang disebut kebijakan
publik!

Memang ada upaya mewujudkan ekonomi pasar yang humanistik dengan
program asuransi kesejahteraan, bebas uang sekolah, bebas biaya ke
puskesmas, namun kebijakan itu semua belum terintegrasi secara baik.
Ini adalah tugas pemimpin, bukan semata-mata kesalahan demokrasi!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: