Islam: Antara Fundamentalisme dan Multikulturalisme

Oleh ABDUL MUIS NAHARONG dan HERDI SAHRASAD

Abdul Muis Naharong Ketua Jurusan Falsafah dan Agama Universitas
Paramadina dan kandidat PhD di University of Chicago, AS

Herdi Sahrasad Associate Director Media Institute dan Pusat Studi
Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina. Kini menyiapkan
diri jadi Visiting PhD Student di University of California,
Berkeley, AS
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0703/02/Bentara/3349499.htm
==============================

Salah satu tantangan bagi Amerika Serikat/Barat dan kaum Muslim
moderat di dunia Islam dewasa ini adalah tumbuh suburnya
fundamentalisme Islam yang tidak segan-segan menggunakan kekerasan
dalam melampiaskan perasaan dan kepentingan mereka atas nama Tuhan
sebagai sandaran bagi legitimasi tindakan. Sudah semestinya para
pemimpin AS/Barat dan tokoh-tokoh islamisme di negara-negara Muslim
mau berdialog dan menggunakan pendekatan multikulturalisme baru
untuk maju bertemu di tengah jalan yang belum sepenuhnya buntu.

Ulil Abshar-Abdalla dari Boston, AS, belum lama ini menyatakan kita
kini sedang menyongsong tibanya era baru, era Islam Politik.
Intelektual Mesir, Said al-Asymawi, menyebut fenomena naik daunnya
Islam Politik sebagai al-Islam al-Siyasi. Kemenangan Hamas di
Palestina, menguatnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Indonesia,
dan kemenangan Refah di Turki menunjukkan datangnya era Islam
Politik itu.

Kemenangan Hamas, misalnya, langsung disambut reaksi amat negatif
oleh Presiden Bush dan Pemerintah Israel. Presiden Bush menyatakan
AS tidak akan bernegosiasi untuk perdamaian dengan Hamas, kecuali
jika yang terakhir ini menyatakan diri meninggalkan metode kekerasan
dan “terorisme” sebagai alat perjuangan dan menghentikan niatnya
menghancurkan Israel. Para analis melihat reaksi Washington ini
tidak mengagetkan, bahkan sudah bisa diduga.

Di tengah menguatnya era Islam Politik ini, dalam batas-batas
tertentu kunjungan Presiden AS George W Bush, Menteri Luar Negeri AS
Condoleezza Rice, dan Perdana Menteri Inggris Tony Blair di Jakarta
tahun 2006 merupakan langkah diplomatik dan upaya historis pada
tingkat global untuk memperbaiki relasi Islam-Barat yang menegang
pascaserangan AS/Barat ke Irak dan Afganistan, yang dilancarkan oleh
AS/Barat menyusul serangan teroris yang menghancurkan WTC New York
(11/9/2001).

Peristiwa September kelabu yang dijadikan alasan oleh AS/Barat
menyerang apa yang mereka sebut sebagai negeri pendukung teroris
jaringan Osama bin Laden (seperti Afganistan dan Irak) kemudian
membangkitkan reaksi fundamentalisme Islam di pelbagai belahan bumi.
Meminjam perspektif Fareed Zakaria (The Future of Freedom, 2003):
kepercayaan yang rigid, doktriner, dan puritan yang dikendalikan
oleh para teokrat picik dan pemimpin komunitas religius fanatik
sungguh relatif mapan dan berpengaruh. Serangan kekuatan adidaya
AS/Inggris dan sekutunya ke Afganistan dan Irak memicu bangkitnya
aksi terorisme transnasional yang dilakukan para ekstremis Islam
dengan klaim Jihad Islam. Kekerasan global oleh AS/Barat telah
dihadapi dengan aksi balasan oleh para Islamis radikal.

Akibatnya, dengan pedih kita menyaksikan dunia terjerembap ke dalam
spiral kekerasan pada tahun-tahun berikutnya oleh aksi teroris
fundamentalisme Islam seperti Bom Bali, Bom Jakarta, Bom Irak, Bom
Madrid, Bom London, Bom Mesir, dan seterusnya. Situasi karut-marut
ini semakin mendorong para islamolog, ahli strategi, dan pakar
terorisme memfokuskan studi fundamentalisme Islam sebagai salah satu
kajian epistemologis terpenting di Barat pada awal milenium ketiga
ini.

Salah satu tantangan bagi AS/Barat dan kaum Muslim moderat di dunia
Islam dewasa ini adalah tumbuh suburnya fundamentalisme Islam yang
tidak segan-segan menggunakan cara-cara kekerasan melampiaskan
perasaan dan kepentingan mereka atas nama Tuhan sebagai sandaran
bagi legitimasi tindakan.

Fundamentalisme Islam dan “Universitas Jihad”

Kelompok fundamentalisme Islam atau Islamis radikal terbagi dalam
dua kelompok. Pertama, kelompok yang bersifat nasional dan regional,
yang bergerak dalam satu negara (nasional) dan beberapa negara
(regional) tertentu. Kedua, kelompok yang bersifat transnasional
atau supranasional yang tidak terikat kepada negara tertentu.
Kelompok ini dikenal pula dengan nama neofundamentalis, neoislamis,
dan jihadis. Kaum fundamentalisme Islam atau Islam radikal umumnya
menganggap demokrasi sebagai sistem kufr, kafir. Berdasarkan prinsip
ini, mereka semula mengharamkan mengambil dan menerapkan sistem
demokrasi.

Kelompok Islamis radikal nasional dan regional adalah mereka yang
berusaha mendirikan negara Islam dengan menggunakan kekerasan,
termasuk menghilangkan nyawa manusia kalau perlu. Bagi kelompok ini,
syarat pertama mencapai tujuan adalah menjatuhkan secara paksa
penguasa suatu negara (nasional) atau beberapa negara (regional),
mengambil alih kekuasaan, kemudian mendirikan negara Islam. Kelompok
Islamis radikal juga menggunakan konsep takfîr (Ramadan,
Fundamentalist Influence in Egypt: The Strategies of the Muslim
Brotherhood and the Takfir Groups, 1993:152), yaitu mengafirkan
semua orang Islam di luar kelompok mereka dan menghalalkan darah dan
harta benda mereka. Berdasarkan ajaran-ajaran tersebut, kelompok ini
juga dikenal dengan nama Khawârij al-judud (neo-Khawârij).

Adapun Islamis radikal transnasional atau supranasional adalah
kelompok Islamis yang lebih memusatkan perhatian dan kegiatannya
dalam memerangi pemerintah yang selalu menekan dan hendak
memberantas gerakan Islam di negaranya. Anggota kelompok Islamis
radikal transnasional tersebar di seluruh dunia. Umumnya mereka
menggunakan dua bahasa (Inggris dan Arab) dalam berkomunikasi.
Mereka berasal dari berbagai negara yang penduduknya mayoritas
beragama Islam. Mereka direkrut dari berbagai kelompok Islamis,
seperti Al Qaeda, Ikhwân al-Muslimîn, Salafi, Jamaah Tabligh, Jamaah
Islamiyah, dan Jama’at-i Islami.

Islamisme dan demokrasi

Syukurlah, sejarah sedang berubah. Islam radikal dan fundamentalis
yang antidemokrasi kini sebagian bergabung ke dalam poros
demokratisasi. Doktrin George W Bush dan kubu neokonservatif
(hawkish) di Gedung Putih yang telah lazim disebut imperialisme
demokratik seakan menemukan tantangan baru dengan kemenangan
islamisme dalam pemilu demokratis di dunia Islam, seperti Hamas di
Palestina, Refah di Turki, dan seterusnya.

Dalam kasus Hamas, meminjam bahasa Fareed Zakaria (2006), AS
menggunakan standar ganda dalam agenda “imperialisme demokratiknya”:
menolak atau menegasikan kemenangan kelompok islamisme yang
dianggapnya hanya akan memunculkan kekuasaan para fundamentalis
Islam semacam mullah ala Iran atau teokrat ala Taliban. Setidaknya
fakta ini telah menimbulkan fobia Islam dan menjadi momok bagi
AS/Barat dalam kasus Palestina yang masyarakatnya justru telah
memilih demokrasi.

Di negara-negara Muslim kemenangan Islam politik (baca: islamisme)
dalam pemilu yang demokratis sebenarnya merupakan suatu pengalaman
dan perkembangan baru. Kemenangan elektoral Hamas di Palestina yang
mengejutkan AS/Barat, seperti halnya kemenangan Refah di Turki dan
FIS di Aljazair tempo hari, semestinya membuka mata hati AS/Barat
tentang betapa signifikannya saling pengertian dan pemahaman antara
para pemimpin AS/Barat dan tokoh islamisme di dunia Muslim dalam
mempraktikkan demokrasi. Dalam konteks Palestina, penyusunan
skenario oleh AS dan Israel untuk menggulingkan Hamas hampir pasti
kontraproduktif dan meningkatkan resonansi politik anti-Barat di
dunia Islam (New York Times, 14/2/2005).

Kemenangan Hamas membuktikan ketidaksahihan pandangan islamolog di
Barat yang mengemukakan bahwa islamisme telah mundur dan gagal
memperjuangkan dan mempertahankan kekuasaan politik di wilayah
Muslim. Sekadar menyebut beberapa nama, Olivier Roy (Globalised
Islam: the Search for a New Ummah, 2004) dan Gilles Kepel (Jihad:
The Trail of Political Islam, 2002) mengungkapkan bahwa menjelang
akhir abad ke-20 lalu, gerakan-gerakan Islamis telah mundur dan
gagal meraih kekuasaan dengan jalan demokratis maupun nondemokratis
(revolusi, kekerasan). Serangan teroris di WTC New York dalam
persepsi Roy dan Kepel merupakan upaya membalikkan proses kemunduran
itu, di mana tindakan itu sejatinya merupakan simbol keputusasaan
dari isolasi, fragmentasi, dan kemunduran islamisme.

Namun, dewasa ini sejarah berbicara lain. Pandangan para islamolog
dan orientalis itu tidak selalu benar. Fakta historis memperlihatkan
bahwa di Palestina Hamas memenangi pemilihan umum. Di Turki Refah
masih berjaya. Di Lebanon Hizbullah terus berkembang. Di Iran dan
Irak politik Syiah terus menguat. Sementara itu, di kawasan Asia
Tengah (Uzbekistan, Kirgistan, Kazakhstan, dan Tajikistan) gerakan
Hizbut Tahrir memperoleh dukungan rakyat dengan meyakinkan. Hizbut
Tahrir berkembang di kawasan itu karena tidak ada kelompok oposisi
yang efektif. Situasi ini, meminjam studi Cornell and Spector
(Central Asia:More Than Islamic Extremists, 2002), dimanfaatkan
Hizbut Tahrir dengan memperlihatkan dirinya sebagai satu-satunya
kelompok oposisi terhadap elite penguasa. Tiadanya kekuatan oposisi
sekuler di Asia Tengah telah mendorong Hizbut Tahrir menjadi
political vehicle yang reasonable, apalagi mereka memiliki kemampuan
berorganisasi yang baik dan memperoleh sumbangan dana dari negara-
negara Timur Tengah untuk mengembangkan kegiatan politiknya.

Multikulturalisme

Berbagai kemenangan islamisme dalam pemilu demokratis di kawasan-
kawasan Muslim hendaknya membuka mata batin AS/Barat bahwa Islam
compatible dengan demokrasi dan ada kesempatan besar untuk mencari
solusi bersama guna mewujudkan tatanan dunia yang demokratis, damai,
dan toleran. Seperti pernah dikatakan Indonesianis almarhum Daniel S
Lev dan R William Liddle (Ohio State University, AS) bahwa
masalahnya bukanlah benturan peradaban maupun the clash of
globalizations antara Barat dan dunia Islam, melainkan konflik
kepentingan atau benturan kepentingan yang selama ini mewarnai
relasi Islam dan AS/Barat

Kaum Islamis di Hamas, Refah, Hizbullah, Syiah, dan Hizbut Tahrir
serta organisasi sejenis di berbagai negara Muslim semestinya
dipandang oleh AS/Barat sebagai “mitra taktis” jika bukan “mitra
strategis” untuk memungkinkan AS/Barat mengajukan tawaran baru dan
insentif guna menciptakan suatu wawasan baru yang memungkinkan
terwujudnya tatanan dunia yang demokratis, damai, dan toleran itu
dalam batas-batas kemampuan dan sumber daya yang ada.

Dalam konteks itu jelas diperlukan kesadaran baru di kalangan
pemimpin, intelektual, dan elite AS/Barat tentang pentingnya dialog
peradaban, demokratisasi, pluralisme, dan multikulturalisme di
kalangan bangsa-bangsa Muslim dan Barat agar tragedi WTC yang
mengerikan itu tidak terulang kembali. Pada aras ini kunjungan
Presiden AS George Bush, Menteri Luar Negeri AS Condoleezza Rice,
dan Perdana Menteri Inggris Tony Blair di Jakarta (2006) diharapkan
memiliki dampak dan “makna” bagi relasi Islam-Barat ke depan.
Kunjungan itu menjadi perhatian masyarakat politik di dunia Islam.
Bush, Rice, dan Blair menggarisbawahi keberhasilan demokratisasi di
Indonesia terus memajukan moderasi dan membangun toleransi antarumat
beragama, ras, dan etnisitas.

Dalam hal ini, sudah semestinya para pemimpin AS/Barat dan tokoh-
tokoh islamisme di negara-negara Muslim mau berdialog dan
menggunakan pendekatan multikulturalisme baru untuk maju bertemu di
tengah jalan yang “belum sepenuhnya buntu”. Bahwa benturan peradaban
antara dunia Islam dan AS/Barat yang dibayangkan itu sesungguhnya
lebih sebagai self-fulfilling prophecy AS/Barat saja.
Multikulturalisme di sini merupakan suatu paham dan pendekatan yang
menawarkan perspektif kebudayaan dan agama dalam memahami perbedaan-
perbedaan yang ada selama ini. Selain itu, multikulturalisme itu
bukanlah cara pandang yang menyamakan kebenaran agama-agama,
melainkan justru mendorong pihak-pihak yang berbeda untuk saling
menghormati perbedaan dan kebhinekaan bukan karena pengakuan
terhadap kebenaran agama dan keyakinan mereka, tetapi karena masing-
masing harus menghormati nilai dan tradisi pihak lain dalam
kehidupan sosial, politik, dan keagamaan.

Pendekatan multikulturalisme ini relevan bagi upaya membangun dialog
antara para pemimpin AS/Barat dan para tokoh islamisme di negara-
negara Muslim. Untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang terbuka
pada era demokratisasi dewasa ini, kedua belah pihak hendaknya tidak
berbenturan akibat salah pengertian, salah paham, dan konflik
kepentingan tak berkesudahan yang berdampak multiplikasi,
menghabiskan sumber daya, dan saling membinasakan. Kita telah
melihat bahwa serangan AS terhadap Irak dan Afganistan begitu masif
dan cepat dilakukan, namun perdamaian acap kali jauh lebih sulit
diwujudkan meski perang itu sendiri bisa diakhiri. Sejarah sudah
menunjukkan kenyataan pahit dan muram ini. Wallahualam.

1 Comment

  1. April 27, 2014 at 1:45 am

    terimakasih, artikelnya sangat membantu ::)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: