Kehati-hatian Prof Dr J Nasikun

Oleh Maria Hartiningsih dan Maruli Tobing
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0604/02/persona/2552324.htm
————————————————–

Ia mendapat tempat istimewa di dalam ingatan murid-muridnya. Prof Dr
Hotman Siahaan dari Universitas Airlangga menyebut namanya secara
khusus saat diwawancara seusai pengukuhannya sebagai guru besar
sosiologi tahun lalu. Muridnya yang lain mengingat rasa humornya yang
tinggi, tidak menggurui, dan tidak pernah merasa benar sendiri.

Mengajak mahasiswa berpikir kritis, berdebat, dan berdiskusi di
universitas yang terletak di jantung kebudayaan Jawa pada tahun 1970-
an bukanlah hal biasa. Kritik hampir mustahil karena sensor keamanan
yang kuat.

Namun, Nasikun (sekarang 65 tahun), dosen Sosiologi di Fakultas
Sosial Politik Universitas Gadjah Mada (sekarang FISIP-UGM) yang
tahun 1971 masih menyandang gelar S-1 produk fakultas tersebut,
melakukan itu semua.

Ia mendobrak tradisi feodal yang dibangun dosen untuk memelihara
kekuasaannya atas mahasiswa. Ia tak membiarkan mahasiswanya larut
dalam diktat. Ia memulai kuliahnya secara sistematis dengan sejarah
filsafat ilmu dan memberikan konteks isi kuliah dengan situasi yang
berkembang.

Nasikun meyakini pendidikan tinggi bukan merupakan proses penyimpanan
deposit pengetahuan. Ia memperlakukan pengetahuan bukan sebagai
pemberian oleh guru yang dianggap serba tahu dan subyek didik
dianggap tidak tahu apa-apa.

Sejak memutuskan menjadi guru, Nasikun tak ingin mengaburkan
pengertian pengajaran dari pembelajaran, prestasi belajar dari
pendidikan, ijazah dari kompetensi, kefasihan dari kemampuan untuk
mengemukakan sesuatu yang baru.

Dengan perspektif demikian, kewajiban dosen adalah membimbing
mahasiswa untuk mengenal dan memahami disiplin yang digelutinya.

Penampilan mahasiswa dari luar Jawa dengan sandal, rambut gondrong,
kaus oblong, dan merokok tak pernah dilihat sebagai ancaman terhadap
otoritas sebagai dosen.

“Bagi saya penampilan tidak penting. Saya lebih menghargai
pencapaian,” ujar Nasikun, yang pernah didatangi seorang ibu yang
secara khusus meminta agar Nasikun menasihati anak laki-laki
bungsunya—salah satu mahasiswa Nasikun—untuk
mengurangi “kebandelannya”.

“Anak itu hampir disuruh keluar dari kosnya karena memelihara ular
berbisa di kamar,” kenang Nasikun.

Sayangnya, tak banyak dosen seperti Nasikun. Sistem pendidikan tinggi
di Indonesia membuat manusia modern-industrial tak berdaya di hadapan
masyarakat.

Di sisi lain, sistem itu cenderung hanya memiliki kepekaan
mengartikulasikan kepentingan kelas yang berkuasa dan tak memiliki
kepekaan untuk menanggapi kepentingan-kepentingan lapisan penduduk
yang paling tidak berdaya.

“Ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia semakin terpisah dari
basis filsafat sosial yang terkait dengan masalah humanisme, keadilan
sosial, dan kebebasan. Kemanusiaan dikalahkan oleh komodifikasi,”
katanya.

Inilah penyebab ilmu pengetahuan menjadi stagnan dan tak mempunyai
kontribusi terhadap kemajuan teknologi dan ekonomi nasional secara
holistik. “Sampai sekarang, misalnya, kita tak mampu memproduksi
mesin- mesin berat yang dibutuhkan. Padahal, ribuan sarjana mesin
dicetak di perguruan tinggi,” lanjut Nasikun.

Lalu bagaimana?

“Kalau perguruan tinggi diharapkan berperan dalam proses pembangunan
yang menjamin realisasi potensi kemanusiaan rakyatnya, proses di
dalamnya pertama-tama tak dimaksudkan untuk mengintegrasikan subyek
didik ke dalam logika sistem yang ada, tetapi terutama untuk
menciptakan sarana-sarana yang mendorong subyek didik mampu secara
kritis dan kreatif menghadapi realitas sosial,” ujarnya.

Mengapa posisi lembaga pendidikan (tinggi) begitu penting?

“Karena kejayaan suatu negara tidak muncul dari kekuasaan politik,
tetapi karena kekuatan budaya yang dianut oleh warganya dan oleh
sumbangan para pemikir dan pendidiknya terhadap kemanusiaan,” jawab
Nasikun mengutip pendapat J Hutchinson dan AD Smith dalam Nationalism
(1994).

Belum selesai

Sekembali dari Amerika Serikat, pada pertengahan tahun 1970-an,
Nasikun yang santun membawa terobosan pemikiran yang berpunggungan
dari mentornya, Prof Sudjito.

Kalau sebelumnya ia mengeksplorasi ragam pendekatan dalam sosiologi
untuk menjawab bagaimana sistem sosial terintegrasi—untuk menjelaskan
pilihan politik Orde Baru—belakangan ia beralih pada faktor koersi
atau paksaan

Faktor itu, menurut Nasikun, selalu muncul dalam waktu ke waktu.
Waktu revolusi kemerdekaan, kita bersatu menjatuhkan politik
otoritarianisme penjajah, setelah tahun 1950-an, kita masuk ke
persaingan politik aliran. “Yang terjadi adalah pergumulan melakukan
pembagian (kekuasaan), a game of devision,” ujar Nasikun.

“Ketika konflik itu mendekati eksesif, muncul dekret Presiden yang
muatan koersifnya lebih kuat daripada konsensus. Monopoli kekuasaan
terpusat di Istana,” lanjut Nasikun.

Situasi seperti ini, menurut Nasikun, terulang dengan setting ekonomi
dan politik berbeda. “Kemarin kita bersatu menjatuhkan Orde Baru.
Tetapi kemudian muncul politik aliran lagi. Kalau semakin eksesif,
faktor koersi akan digunakan lagi, entah oleh militer, entah oleh
dominasi satu kekuatan,” sambungnya.

Semua itu mempunyai sejarahnya. Di era Orde Baru korporatisme negara
bersanding dengan royalisme demokrasi dan Romanisme hukum. Demokrasi
hanya terbatas presiden sebagai mandataris MPR. Hukum diciptakan
mengikuti napas Romawi Kuno yang sarat dengan muatan militerisme.

Rezim Orde Baru akhirnya runtuh akibat krisis yang ditimbulkannya
sendiri. Bersamaan dengan itu, instrumen kekuasaan yang dipakai untuk
mengintegrasikan bangsa menjadi limbung dan kehilangan legitimasi.

Nasionalisme yang didendangkan Orde Baru ringsek oleh timbunan
utang. “Kepentingan bangsa” yang selalu dibawa dalam pidato para
pemimpin tidak berdaya menghadapi tekanan kekuatan eksternal.

Di masa reformasi, nasionalisme berakhir sebagai tema maupun
instrumen ideologi. Kini panggung politik di tingkat nasional dan
daerah dipenuhi elemen-elemen masa silam—agama, suku, etnis dan
kedaerahan—yang secara historis pernah menjadi ikatan kebangsaan,
kini menjadi dasar politik aliran.

“Di permukaan muncul ketegangan antara berbagai kekuatan politis-
ideologis dan antara kekuatan pusat dan daerah. Pada masa Orde Baru
ini dapat ditekan ke bawah permukaan melalui bekerjanya
otoritarianisme birokratik dan korporatisme negara,” sambungnya.

Kesulitan lebih besar terjadi karena setelah lebih dari 50 tahun
merdeka, bangsa ini belum berhasil membebaskan diri dari kehidupan
masyarakat majemuk bekas jajahan menuju ke dalam kesatuan politik
yang utuh, belum mampu membangun konsensus nasional di atas nilai-
nilai fundamental dan tak ada “kesamaan permintaan sosial” dalam
kehidupan ekonomi.

Integrasi masyarakat di tingkat nasional dibangun di atas dominasi
kelompok yang mampu memaksakan kehendaknya atas kelompok-kelompok
sosial lain. Konflik antarkelompok mudah dibakar. Resolusinya sering
kali dilakukan dengan instrumen-instrumen kekerasan.

“Diperlukan lembaga-lembaga koalisi yang dapat secara efektif
mengomunikasikan dan mendamaikan konflik-konflik kepentingan. Partai
politik mestinya bisa, tetapi saat ini masih sarat kepentingan.
Maunya menang mutlak,” jelas Nasikun.

Defisit kewarganegaraan

Semua ini kembali menciptakan a game of devision, yang menciptakan
tekanan-tekanan bagi perkembangan wawasan kebangsaan. “Wawasan
kebangsaan tak hanya menyangkut domain kehidupan politik, tetapi juga
kultural,” ujar Nasikun.

Bersemainya wawasan kebangsaan yang bersifat universal dan inklusif
membutuhkan kebijakan di ranah keagamaan yang mampu mengembangkan
kehidupan keagamaan berbasis pemahaman teologis yang memfasilitasi
aktualisasi potensi kemanusiaan manusia, yang memahami Tuhan berada
sangat dekat di dalam proses sejarah melalui praktik-praktik cinta
kasih dan kepedulian antarsesama.

Di ranah pendidikan, prioritas yang seimbang perlu dikembangkan
antara pengembangan ilmu pengetahuan yang bersifat sociologizing,
berorientasi pada isu keadilan sosial, dengan yang economizing,
antara pembangunan beragam jenis hard technologies yang berorientasi
pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan beragam jenis soft
technologies yang lebih berorientasi pada pencapaian tujuan-tujuan
pembebasan manusia, demokrasi, dan keadilan sosial.

Di bidang ekonomi kebijakan- kebijakannya harus lebih sensitif bagi
pemecahan beragam masalah sosial melalui pengembangan social market
economy. Ini merupakan suatu bentuk kompromi politik yang mampu
mengombinasikan aktualisasi prinsip- prinsip pasar bebas dengan
jaminan kehidupan yang bermartabat bagi semua warga negara, khususnya
yang miskin dan terpinggirkan.

Daftar ini bisa diperpanjang meliputi kebijakan-kebijakan di bidang
lainnya.

Namun, penetrasi rezim global dari Unholy Trinity, yakni Dana Moneter
Internasional (IMF), Bank Dunia, dan Organisasi Perdagangan Dunia
(WTO), yang memotong otonomi pemerintah dan rakyat dalam merumuskan
kebijakan nasionalnya, serta dominasi korporasi-korporasi
transnasional juga menyebabkan menguatnya ikatan nilai-nilai
primordial partikularistik ke tingkat yang sangat memprihatinkan.

Semuanya bekerja secara sistematik untuk mempersulit berfungsinya
nilai-nilai, institusi, dan aparatus nasional yang mengendalikan
perilaku masyarakat sebagai bangsa. Sebaliknya, semakin memperkuat
yang bersifat primordial. Semua ini menyemaikan apa yang disebut
sebagai “kesenjangan kewarganegaraan” atau “defisit kewarganegaraan”.

Kekuatan dahsyat itu membuat berkembangnya schizophrenia struktur
kesadaran masyarakat dan menghalangi berkembangnya komitmen
kewarganegaraan yang sangat dibutuhkan bagi konsolidasi demokrasi.

“Sebagai bangsa, kita juga cenderung menghancurkan diri sendiri,”
ujar Nasikun. Pemerasan, korupsi, gaya hidup mewah di tengah
penderitaan rakyat yang dilakukan tanpa rasa malu adalah contoh yang
tidak ia sebut secara eksplisit.

Kontrak sosial bahwa negara akan mengelola sumber daya yang sebesar-
besarnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan rakyat akan
mematuhi hukum runtuh ketika negara mengingkari janjinya memberikan
perlindungan kepada yang kecil dan rentan secara ekonomi, sosial, dan
politik.

Gagap

Pembicaraan serius mencair saat Nasikun mengatakan, “Waktu kecil saya
gagap. Ketika mau masuk kuliah, saya belajar sulap supaya kalau
ngomong lebih PD. Sekarang kata teman-teman saya susah dipotong kalau
bicara di mimbar.”

Menjadi guru adalah cita-citanya sejak kecil. Ia memang suka
mengajar. Sebagai akademisi, ia berpegang ketat pada prinsip kehati-
hatian. Ia mengaku, “Saya tak berani berkomentar kalau tidak ada
dasar kuat yang mendukung pendapat itu.”

Begitu asyiknya mengajar dan melakukan penelitian, Nasikun tak peduli
pada gelar dan kepangkatan akademis. Ia juga asyik menikmati masa
tuanya sebagai kakek dari dua cucu sampai membuat akuarium besar di
halaman supaya sang cucu rajin datang.

Maka, ketika ia menerima surat pengangkatan sebagai profesor tahun
lalu, Nasikun menerimanya dengan perasaan datar. Pengukuhan sebagai
profesor pun selalu tertunda oleh kesibukannya yang lain.

Namun memang ada yang berubah setelah itu. “Orang panggil saya Prof…
Prof… saya enggak enak,” katanya.

Maunya dipanggil apa?

“Pak saja kan cukup.”

5 Comments

  1. March 15, 2008 at 1:28 pm

    Pak Nasikun…
    Mari kita doakan beliau segera sembuh dari sakit yang telah diderita hampir setengah tahun ini. Beliau kena serang darah tinggi, sehingga saat ini hanya bisa berbaring lemah di rumah, Tapi pikirannya terus bekerja, dan kalau ada yang besuk masih ingin ngobrol, membicarakan segala hal yang berkait dengan kemajuan masyarakat.
    Pak Nasikun…
    Bapakku, temanku, dosenku dan pembimbingku (akademik), semoga sembuh dan diskusi lagi seperti sedia kala…asyik berdiskusi dengan Beliau kita tidak pernah merasa bodoh (meskipun kalah jauh), sebab beliau menghargai pendapat kita, meskipun salah, tapi ditanggapi dengan baik…

  2. oki rahadianto said,

    May 15, 2008 at 11:46 am

    semoga cepat sembuh pak nasikun, kami seangkatan 2003 sosiologi pernah menjenguk tdi rumah sakit tapi bapak belum sadar waktu itu.
    kami semua mendoakan semoga cepat sembuh.

    mendengarkan kuliah pak nasikun sangat mengasyikkan, membuat pengetahuan semakin luas terutama tentamg teori sosiologi, menginspirasi untuk bikin skripsi saya!!

    pernah suatu saat, beliau menanyakan model rambut saya yang gondrong n krebo, itu gaya apa? dan saya jawab gaya perlawanan terhadap rambut lurus pak!!! dan beliau tertawa dengan senyumnya yang bijaksana.

    cepat sembuh pak dan terima kasih banyak!!!

  3. Tiplopy said,

    May 23, 2009 at 4:10 am

    well.. it’s like I knew!

  4. January 14, 2011 at 1:22 am

    Salam kenal, Mahasiswa prodi Hubungan Internasional, Thank you

  5. July 3, 2011 at 9:28 pm

    […] penulis di UGM, J. Nasikun, menulis sebuah buku tipis berjudul Sistem Sosial Indonesia (terbit pertama kali 1984). Buku itu […]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: