Kemerdekaan dan Nasionalisme

Oleh Syafruddin Azhar
Editor dan Peneliti pada Lembaga Pemerhati Kebijakan Publik, Jakarta
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0608/19/opini/2889294.htm
===========================

Di dalam ruang klandestin yang sepi dan penuh kecemasan, di kota
Paris yang diduduki tentara Jerman, novelis Perancis kelahiran
Aljazair, Albert Camus (1913-1960), menulis editorial untuk sebuah
majalah yang diterbitkan secara rahasia, “Saya ingin dapat mencintai
negeri saya dan tetap mencintai keadilan”. Ia seakan menunjukkan
serangkaian surat kepada temannya, seorang Jerman, yang tentu saja
berada di pihak “sana”.

Sahabat Camus ini barangkali seorang teman imajiner. Mungkin pula ia
seorang intelektual yang benar-benar ada dan dapat menyebutkan apa
arti Jerman baginya di masa nasionalisme yang bergelora
itu. “Kebesaran Tanah Airku tak ternilai,” katanya. Sebab di dunia,
di mana semua telah kehilangan arti, orang-orang muda Jerman
beruntung dapat menemukan sesuatu yang bermakna dalam apa yang ia
sebut sebagai “nasib bangsa”. “Maka mereka harus
bersedia ‘mengorbankan segala-galanya’.”

Tetapi setelah itu, apa gerangan? Pada akhirnya kita memerlukan suatu
keyakinan bahwa kelak, di suatu momen, manusia kembali akan utuh,
tidak sekadar bagian dari pengorbanan yang agung. Tanpa itu, yang ada
hanya upacara pembinasaan.

Komunitas yang digagas

Sebuah bangsa terbentuk, sebuah bangsa pecah, dan kita jarang
bertanya untuk apa. Kita tak tahu asumsi di balik itu semua. Sebuah
bangsa (nation) adalah sebuah komunitas yang digagas, sebuah
kebersamaan yang dianggit—sebuah imagined community, menurut Benedict
Anderson. Sebuah bangsa tidak dibentuk oleh Tuhan, juga tidak
dilahirkan oleh alam. Ia (bangsa) merupakan hasil dari kebetulan
sejarah. Dari kebetulan itu, satu komunitas “Indonesia” pun disusun
oleh sejumlah founding fathers yang mampu mengumandangkan gambaran
bahwa yang kebetulan itu bukan kebetulan, yang anggitan itu bukan
sekadar gagasan; bahwa sebuah bangsa jadi satu bangsa karena suratan
takdir.

Nasionalisme adalah suatu seleksi untuk apa saja yang diingat dan
yang dilupakan. Kita teringat akan keagungan kerajaan-kerajaan.
Namun, pada saat yang sama kita “terlupa” akan suatu zaman ketika
kita masih belum melepaskan diri dari ikatan tradisi dan kesetiaan
lokal, dari “kedaerahan”. Nasionalisme adalah sebagian dari impian
kemajuan, sebuah proyek modernitas, tentu saja.

Pada minggu ketiga di bulan Agustus ini, segenap kita riuh gemuruh
menyambut 17 Agustus. Di kampung dan di pelosok Tanah Air, anak-anak,
tua dan muda barangkali terkekeh-kekeh menyaksikan para ibu mengendap-
endap bersemangat mengikuti perlombaan balap karung. Para bapak
mungkin juga tak mau ketinggalan, ikut sebagai peserta panjat pohon
pinang. Anak-anak kita mungkin juga sibuk menghiasi sepeda-sepeda
mereka. Tetapi, untuk apa semua itu? Apakah sekadar suatu bentuk
partisipasi kesetiakawanan lokal karena semua warga masyarakat harus
bersukacita?

Apa arti sebuah nation-state di hari itu? Jika engkau seseorang dari
Flores atau seseorang dari Sunda, Minang, Bugis, Batak, Papua, dan
seterusnya… apa arti nasionalisme Indonesia bagimu sekarang ini?
Hidup berbangsa dan bernegara (nation-state) itu ditentukan oleh
suatu kesadaran nasionalisme. Rasa nasionalisme akan timbul jika di
dalamnya tumbuh patriotisme.

Akar dan kesetiaan

Dua sahabat ilmuwan, Karl Marx (1818-1883) dan Friedrich Engels (1820-
1895), dalam The German Ideology (1932) menyatakan bahwa moralitas,
agama, metafisika, dan semua ideologi lainnya beserta bentuk-bentuk
kesadaran yang terkait dengannya, tidak lagi memiliki ciri
independensi. Mereka tidak memiliki sejarah, tidak memiliki
perkembangan. Tapi manusia, yang mengembangkan produksi material dan
hubungan mental mereka, bersama dengan eksistensi nyata mereka,
mengembangkan pemikiran mereka dan hasil-hasil pemikiran
mereka. “Hidup tidak ditentukan oleh kesadaran, namun kesadaranlah
yang ditentukan oleh hidup”. Demikian tulis Marx dan Engels.

Memang ini seakan-akan tak penting lagi akar dan kesetiaan. Mereka
yang mengagungkan “tanah tumpah darah” akan tidak bergembira dengan
posisi seperti itu. Mereka yang mencurigai apa yang “kosmopolit”
berangsur- angsur lemah argumennya. Apa artinya menganjurkan agar
ekspresi kita—dalam bahasa, kebudayaan, dan cita-cita—bertolak on
native ground?

Enam puluh satu tahun yang lalu, para pemimpin bangsa mencantumkan
dengan yakin dan dengan hati bergetar, “bahwasanya kemerdekaan adalah
hak semua bangsa…”. Mereka teguh bahwa kemerdekaan adalah hak yang
harus diakui oleh siapa pun, sebab ini adalah suatu ekspresi nilai-
nilai yang universal. Kini kita hanya mendengar kalimat itu dibaca
dengan nada agak malas.

Di sudut sebuah tembok jalanan di Jakarta, pada sekitar November
1945, para pemuda Indonesia menuliskan dengan huruf besar: “Give me
liberty or give me death”. Mereka tak bermaksud berbicara kepada
orang pribumi sendiri. Rangkaian kalimat bernada patriotisme itu kata-
kata orang Amerika, Patrick Henry, yang diucapkan ketika menghadapi
penjajah Inggris abad ke-18. Dengan mengutip kata-kata seperti itu,
para pemuda pejuang tampaknya ingin mengingatkan bahwa suara seorang
patriot Amerika sama dengan suara para patriot Indonesia.

Selama lebih dari tiga abad (1700-2006), sentralisasi birokrasi
nation-state semakin meningkat. Sentralisasi itu memperkuat rasa
kebangsaan atau nasionalisme. Dengan Revolusi Perancis (1789-1799),
rasa kebangsaan itu mampu tampil begitu kuat sehingga diyakini
sebagai gejala alamiah, bukan sekadar bentukan sejarah modern. Paduan
yang seimbang antara keduanya itu melahirkan dua ciri utama “negara-
bangsa”, yakni batas wilayah kekuasaan (legal jurisdiction) dan
kesederajatan warga negara di depan hukum (common laws of
citizenship), apa pun agama, suku, dan status sosialnya. Singkatnya,
terciptanya keseimbangan antara kedaulatan negara dan perlindungan
hukum.

Keseimbangan inilah yang dirumuskan Bung Karno sebagai dasar nation-
state Indonesia dalam pidatonya di depan sidang BPUPKI (1 Juni
1945): “kehendak untuk bersatu” (le désir d’être ensemble—Ernst
Renan), “rasa senasib dan sepenanggungan” (eine aus Schiksals-
gemeinschaft erwachsene Charakter-gemeinschaft- Otto Bauer),
dan “persatuan antara orang dan buminya” (Soekarno).

Menurut Bung Karno, “Kita hendak mendirikan suatu negara ‘semua buat
semua’.” Keseimbangan itulah, katanya pada 17 Agustus 1957, yang
harus dipelihara dalam karya nation building sebagai “usaha tiap
hari, usaha pratidina, usaha tous les jours”. Dengan sangat bagus,
lagi-lagi Ben Anderson menyebut keseimbangan itu sebagai imagined
communities, masyarakat yang senantiasa diusahakan agar ada, tapi
tidak dibikin-bikin.

Memperingati hari Proklamasi kemarin muncul sebuah pertanyaan yang
cukup menggelitik rasa nasionalisme saya: bisakah kita berhenti
berpikir tentang Indonesia? Ketidakpastian membuat kita jaga. Saat
harapan menjadi sukar, putus asa sangat menakut- kan. Namun, kita tak
bisa menghindar dari sebuah negeri, sebuah sejarah, dan sebuah Tanah
Air.

Barangkali di sini tepat mengutip Albert Camus, “Keadilan mutlak
hanya bisa tegak bila seluruh kontradiksi dilenyapkan.” Dirgahayu
Indonesia tanah tumpah darahku!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: