Mempertemukan Sartono Kartodirdjo dengan Pram

Oleh Dr Asvi Warman Adam
Ahli Peneliti Utama LIPI
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0611/14/humaniora/3096099.htm
=======================

Ananta Toer meninggal dalam usia 81 tahun, sedangkan Sartono
Kartodirdjo bulan Februari 2006 genap berusia 85 tahun. Kedua tokoh
ini telah berjasa dalam melakukan dekolonisasi sejarah Indonesia.
Walaupun dalam realisasinya, yang dikerjakan oleh Sartono sebetulnya
konstruksi sejarah Indonesia, sedangkan Pram melakukan dekonstruksi.

Kuntowijoyo membagi historiografi Indonesia atas tiga gelombang,
yaitu pertama, dekolonisasi sejarah; kedua, sejarah sebagai ilmu dan
sejarah sebagai alat politik; serta ketiga, sejarah sebagai kritik
sosial. Untuk gelombang terakhir ini saya menyebutnya pelurusan
sejarah. Ternyata ketiga gelombang itu bukan periode yang sama sekali
terpisah, pada berbagai hal juga terdapat kontinum. Seperti ditulis
oleh guru besar sejarah di Belanda, Henk Schulte Nordholt, sebetulnya
dekolonisasi sejarah itu masih berlangsung sampai sekarang.

Sejarah nasional, menurut Sartono, adalah “perkembangan Indonesia
selama berabad-abad di mana bagian-bagiannya secara bertahap
terintegrasi ke dalam satu unit tunggal”. Integrasi itu telah
berlangsung sejak zaman prasejarah melalui pelayaran dan perdagangan,
perkembangan yang terjadi semasa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit
serta monopoli VOC pada abad ke-17/18.

Pax Neerlandica (1800-1942) telah menciptakan jaringan birokrasi,
komunikasi, sistem transportasi, agro-industrialisasi, dan sistem
pendidikan. Jaringan ini dilengkapi pula dengan rasionalisasi,
komersialisasi, urbanisasi, dan modernisasi. Kemudian muncullah
organisasi etnonasionalis seperti Boedi Oetomo, Jong Sumatera, Jong
Ambon, dan seterusnya.

Keberagaman unsur-unsur

Secara implisit dinyatakan di sini keberagaman unsur-unsur yang ada
di Nusantara yang berevolusi menjadi satu (bangsa). Konsep “bangsa”,
menurut Sartono, mengacu kepada “sebuah komunitas politik yang
keberadaannya didasarkan kepada keinginan politik bersama yang
bertujuan menciptakan masyarakat yang bebas, setara, bersatu yang
memberikan kepada warganya kesejahteraan dan martabat dalam kehidupan
antarbangsa”.

Bangsa baru jelas membutuhkan identitas nasional. Identitas nasional
itu diperoleh melalui rekonstruksi sejarah nasional yang
mengungkapkan pengalaman bersama di masa lalu. Masa lalu bersama itu
yang merupakan identitas nasional. Bukan hanya sebagai simbol, tetapi
masa lalu bersama itu juga dapat berperan menguatkan solidaritas dari
suatu komunitas.

Dalam rangka itu perlu direkonstruksi sejarah nasional yang ditulis
dari dalam (from within). Maksudnya, sejarah ditulis dari perspektif
penduduk lokal, bukan lagi dari sudut pandang kolonial.

Buku-buku yang ditulis oleh FW Stapel, Geschiedenis van Nederlandsch-
Indie yang terdiri dari lima jilid mewakili pandangan resmi kolonial
pada waktu itu. Sebagian besar jilid 2, 3, dan 4 menjelaskan tentang
perkembangan VOC. Peran pribumi sedikit sekali disinggung. Barulah
sejak tahun 1930-an muncul beberapa buku yang ditulis dari perspektif
yang lebih maju orang Belanda, seperti Van Leur, Schrieke, dan
kemudian dilanjutkan oleh Wertheim setelah Perang Dunia II. Tahun
1913 merupakan tonggak historiografi modern Indonesia dengan
munculnya disertasi Husein Djajadiningrat tentang Banten, yang
merupakan studi filologi. Setelah itu terjadi kekosongan dalam
historiografi Indonesia yang baru terisi 50 tahun kemudian.

Tahun 1957 diselenggarakan Kongres Sejarah Nasional yang pertama di
Yogyakarta. Tujuannya adalah mendorong terbitnya buku pelajaran
sejarah yang berdasarkan pendekatan Indonesia-sentris. Ketika itu
terdapat dilema: apakah menulis sejarah lokal-regional mula-mula dan
kemudian menyusun sejarah nasional berdasarkan berbagai monografi
tersebut atau menggunakan saja materi yang ada untuk menulis sejarah
nasional dengan visi baru. Tampaknya pendekatan yang kedua yang
condong dilakukan sehingga terjadilah dekolonisasi sejarah. Mungkin
materi sama, tetapi kalau dulu Belanda menjadi pelaku utama dan elite
lokal menjadi pemberontak, lalu pendekatannya dibalik. Penonjolan
diberikan kepada warga lokal. Jelas hal ini masih kurang memuaskan.

Kongres sejarah

Pada tahun 1970 diselenggarakan Kongres Nasional Sejarah yang kedua
di Yogyakarta. Berdasarkan salah satu keputusan kongres itu,
disusunlah buku Sejarah Nasional Indonesia yang terdiri dari enam
jilid. Beberapa bagian dalam buku ini kemudian menjadi kontroversi.
Berdasarkan buku “standar” ini dibuat buku-buku pelajaran sejarah di
sekolah.

Yang lebih mencolok sebetulnya buku Pengantar Sejarah Indonesia Baru,
jilid I dan II (Gramedia, 1987 dan 1990) yang menampilkan para elite
sejarah nasional, justru berlawanan dengan anjuran beliau untuk lebih
banyak menampilkan para petani dan golongan bawah. Karya puncaknya
memang disertasi beliau, tentang pemberontakan petani Banten 1888
yang menggabungkan berbagai dimensi sejarah dan interdisipliner.
Teori yang dibangun oleh Sartono Kartodirdjo tampaknya disusun
berdasarkan karyanya yang monumental itu. Ketika teori itu selesai
dibuat dan sang maestro kembali menulis sejarah, teorinya itu sendiri
terabaikan.

Menurut pendapat saya, Sartono Kartodirdjo lebih dari itu. Ia bukan
saja menulis buku dan makalah. Ia berteori tentang pendekatan sejarah
dari dalam dan dari bawah, tentang sejarah desa bukan hanya kota,
tentang sejarah rakyat bukan saja elite. Tetapi, dalam penerapannya
kemudian hari ia juga tergelincir kepada pendekatan yang dikritiknya.
Tetapi, itu soal lain. Yang jelas jasanya yang utama adalah sebagai
guru bangsa, terutama dalam bidang sejarah. Ia bukan hanya guru besar
sejarah, tetapi juga guru sejarah yang terbesar di Tanah Air.
Muridnya tersebar di seluruh persada Nusantara, dari Banda Aceh
sampai Jayapura.

Ketika Indonesia dilanda berbagai krisis dan konflik etnis yang
berpotensi memicu disintegrasi bangsa, apa pandangan Pak Sartono
mengenai akar permasalahannya? Ternyata beliau menyoroti Sumpah
Pemuda yang kita agungkan selama ini yang memang merupakan sumpah
yang diperlukan oleh pemerintah (baik pada masa Orde Lama maupun Orde
Baru) untuk mendukung retorika pembangunan yang
mengandalkan “persatuan dan kesatuan”.

Namun, Prof Sartono Kartodirdjo menganggap Manifesto Politik 1925
yang dikeluarkan Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda sebagai
tonggak sejarah yang lebih penting daripada Sumpah Pemuda. Pada
Manifesto Politik 1925, persatuan (unity) itu dijalankan bersama-sama
dengan konsep kemerdekaan (liberty) dan persamaan (equality). Ketiga
konsep itu saling melengkapi. Tidak cukup persatuan saja, tetapi pada
saat yang sama harus dilaksanakan persamaan atau kesetaraan. Demikian
pula persatuan dan kesetaraan hanya akan tercapai dalam suasana
merdeka.

Sartono melanjutkan bahwa Manifesto Politik berhasil merumuskan
nasionalisme Indonesia sebagai ideologi, mencakup jelas unitarisme
sebagai dasar negara-nasion yang dicita-citakan. Manifesto itu akan
mengarahkan gerakan etnonasionalisme menjadi gerakan ke arah
Indonesia merdeka, jadi konsep kesatuan telah mentransendensi
etnisitas dan regionalisme (Sartono Kartodirdjo, “Ideologi Bangsa dan
Pendidikan Sejarah”, makalah untuk Kongres Nasional Sejarah tahun
1996, Jakarta).

Pram

Dalam Hoakiau di Indonesia (1960), Pramoedya Ananta Toer menggugat
politik anti-Tionghoa yang dilancarkan pemerintah dengan dukungan
militer. Buku itu dilarang dan Pram ditahan tanpa peradilan hampir
setahun. Dalam buku ini Pram memperlihatkan peran dan kedudukan orang
Tionghoa dalam perjalanan sejarah. Ia mengkritik tentang kemurnian
ras yang menjadi landasan politik anti-Tionghoa warisan kolonial.
(Walau tesis yang diajukan Pram cukup eksentrik, misalnya,
tentang “vlek biru” yang ditinggalkan tentara Mongol pada pantat bayi
Asia dan Eropa.) Pram mempertanyakan tentang keaslian orang
Indonesia, bahkan mempertanyakan “Indonesia” sebagai sebuah konsep.

Setelah keluar dari penjara, ia mengumpulkan tulisan tentang Kartini
dan mendapat tawaran mengajar sejarah di Universitas Respublica (kini
Trisakti). Sejarawan Onghokham menceritakan bahwa ia sering bertemu
dengan para mahasiswa di Perpustakaan Pusat, Jalan Merdeka Barat, dan
ternyata mereka diminta Pram untuk mengumpulkan data tentang asal-
usul dan perkembangan gerakan nasionalis 1898-1918 yang kemudian
menjadi diktat kuliah Sejarah Modern Indonesia (1964). Arsip Pram ini
dibakar tentara tahun 1965 walaupun Onghokham tatkala menulis
disertasi sempat membacanya di perpustakaan Yale University, AS.

Jasa Pram adalah mengubah perspektif sejarah. Ia mencairkan kebekuan
sejarah dengan ide baru dan tokoh baru. Bila selama ini HOS
Cokroaminoto yang dianggap tokoh sentral pergerakan awal abad ini,
Pram mencoba melihat peran Tirtoadhisoerjo. Pram menerbitkan kembali
Hikayat Siti Mariah karya H Mukti yang menggambarkan alam pikir dan
jiwa rakyat jelata semasa tanam paksa yang tidak disentuh oleh arsip
kolonial. Pram tidak menggunakan arsip untuk menemukan “fakta”,
tetapi, seperti ditulis Hilmar Farid (Pramoedya dan Historiografi
Indonesia, 2005), membacanya secara terbalik. Ia melihat arsip
sebagai rekaan kekuasaan kolonial yang ingin
mengonstruksi “kebenaran”. Selanjutnya tulisan Pram tentang yugun
ianfu di Pulau Buru sangat memperkaya pengerjaan sejarah lisan di
Tanah Air.

Perubahan perspektif ini pula yang dilakukan Pram dalam mengisahkan
Kerajaan Singasari yang berbeda dari sudut pandang Muhammad Yamin.
Yamin menulis drama Ken Arok dan Ken Dedes yang dipentaskan sejak 27
Oktober 1928 bertepatan dengan Kongres Pemuda. Buku ini kemudian
diterbitkan menjadi Ken Arok dan Ken Dedes: Cerita sandiwara yang
kejadian dalam sejarah Tumapel-Singasari, Jakarta: Balai Pustaka,
1951.

Ceritanya dengan latar belakang sejarah Kerajaan Singasari (1222-
1292) mengetengahkan pesan tentang kerukunan dan cinta tanah air yang
harus selalu dipupuk. Untuk menunjukkan kesetiaan kepada Ken Arok
yang dibunuh Anusapati, Ken Dedes meminta keris Empu Gandring untuk
menikam dirinya sendiri. Sebelum bunuh diri, Ken Dedes berpesan
tentang tiga kebajikan manusia, yaitu percaya kepada sakti, berbudi
kepada bangsa dan tanah air, serta setia kepada mahkota rajasa.
Pesannya yang penting adalah cinta tanah air dan kerukunan di antara
sesama komponen bangsa.

Kisah ini jadi lain ketika diubah oleh Pramoedya Ananta Toer dalam
bentuk novel yang ditulis di Pulau Buru dan diterbitkan setelah
Soeharto jatuh (Arok Dedes, Jakarta, Hasta Mitra, 1999). Novel Pram
menyindir tentang kudeta yang pertama di Nusantara yang dilakukan
Arok (ia tidak menggunakan kata Ken) yang terus terulang sampai tahun
1965.

Menurut Taufik Abdullah, Sartono Kartodirdjo adalah “penemu dari
historiografi Indonesia modern dan pelopor pendekatan multidimensi
dalam sejarah”. Saya berpendapat bahwa Sartono Kartodirdjo telah
melakukan konstruksi sejarah Indonesia, sedangkan Pramoedya Ananta
Toer melaksanakan dekonstruksi.

Apsanti Djokosuyatno, yang mengutip Robert Scholes, bahwa “fiksi
digunakan untuk melestarikan fakta”. Kisah yang dituturkan Pram
membuat masa lampau itu begitu hidup, tidak seperti ditulis dalam
sejarah Indonesia selama ini. Bagus bila pemikiran Sartono
Kartodirdjo dikawinkan dengan gagasan Pramoedya Ananta Toer.

2 Comments

  1. Astari Ratnadya said,

    October 1, 2007 at 5:34 am

    Mempertemukan Sartono Kartodirdjo dengan Pram

    March 4th, 2007 at 12:53 am (Menjadi Indonesia)

    Oleh Dr Asvi Warman Adam
    Ahli Peneliti Utama LIPI
    http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0611/14/humaniora/3096099.htm
    =======================

    Ananta Toer meninggal dalam usia 81 tahun, sedangkan Sartono
    Kartodirdjo bulan Februari 2006 genap berusia 85 tahun. Kedua tokoh
    ini telah berjasa dalam melakukan dekolonisasi sejarah Indonesia.
    Walaupun dalam realisasinya, yang dikerjakan oleh Sartono sebetulnya
    konstruksi sejarah Indonesia, sedangkan Pram melakukan dekonstruksi.

    Kuntowijoyo membagi historiografi Indonesia atas tiga gelombang,
    yaitu pertama, dekolonisasi sejarah; kedua, sejarah sebagai ilmu dan
    sejarah sebagai alat politik; serta ketiga, sejarah sebagai kritik
    sosial. Untuk gelombang terakhir ini saya menyebutnya pelurusan
    sejarah. Ternyata ketiga gelombang itu bukan periode yang sama sekali
    terpisah, pada berbagai hal juga terdapat kontinum. Seperti ditulis
    oleh guru besar sejarah di Belanda, Henk Schulte Nordholt, sebetulnya
    dekolonisasi sejarah itu masih berlangsung sampai sekarang.

    Sejarah nasional, menurut Sartono, adalah “perkembangan Indonesia
    selama berabad-abad di mana bagian-bagiannya secara bertahap
    terintegrasi ke dalam satu unit tunggal”. Integrasi itu telah
    berlangsung sejak zaman prasejarah melalui pelayaran dan perdagangan,
    perkembangan yang terjadi semasa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit
    serta monopoli VOC pada abad ke-17/18.

    Pax Neerlandica (1800-1942) telah menciptakan jaringan birokrasi,
    komunikasi, sistem transportasi, agro-industrialisasi, dan sistem
    pendidikan. Jaringan ini dilengkapi pula dengan rasionalisasi,
    komersialisasi, urbanisasi, dan modernisasi. Kemudian muncullah
    organisasi etnonasionalis seperti Boedi Oetomo, Jong Sumatera, Jong
    Ambon, dan seterusnya.

    Keberagaman unsur-unsur

    Secara implisit dinyatakan di sini keberagaman unsur-unsur yang ada
    di Nusantara yang berevolusi menjadi satu (bangsa). Konsep “bangsa”,
    menurut Sartono, mengacu kepada “sebuah komunitas politik yang
    keberadaannya didasarkan kepada keinginan politik bersama yang
    bertujuan menciptakan masyarakat yang bebas, setara, bersatu yang
    memberikan kepada warganya kesejahteraan dan martabat dalam kehidupan
    antarbangsa”.

    Bangsa baru jelas membutuhkan identitas nasional. Identitas nasional
    itu diperoleh melalui rekonstruksi sejarah nasional yang
    mengungkapkan pengalaman bersama di masa lalu. Masa lalu bersama itu
    yang merupakan identitas nasional. Bukan hanya sebagai simbol, tetapi
    masa lalu bersama itu juga dapat berperan menguatkan solidaritas dari
    suatu komunitas.

    Dalam rangka itu perlu direkonstruksi sejarah nasional yang ditulis
    dari dalam (from within). Maksudnya, sejarah ditulis dari perspektif
    penduduk lokal, bukan lagi dari sudut pandang kolonial.

    Buku-buku yang ditulis oleh FW Stapel, Geschiedenis van Nederlandsch-
    Indie yang terdiri dari lima jilid mewakili pandangan resmi kolonial
    pada waktu itu. Sebagian besar jilid 2, 3, dan 4 menjelaskan tentang
    perkembangan VOC. Peran pribumi sedikit sekali disinggung. Barulah
    sejak tahun 1930-an muncul beberapa buku yang ditulis dari perspektif
    yang lebih maju orang Belanda, seperti Van Leur, Schrieke, dan
    kemudian dilanjutkan oleh Wertheim setelah Perang Dunia II. Tahun
    1913 merupakan tonggak historiografi modern Indonesia dengan
    munculnya disertasi Husein Djajadiningrat tentang Banten, yang
    merupakan studi filologi. Setelah itu terjadi kekosongan dalam
    historiografi Indonesia yang baru terisi 50 tahun kemudian.

    Tahun 1957 diselenggarakan Kongres Sejarah Nasional yang pertama di
    Yogyakarta. Tujuannya adalah mendorong terbitnya buku pelajaran
    sejarah yang berdasarkan pendekatan Indonesia-sentris. Ketika itu
    terdapat dilema: apakah menulis sejarah lokal-regional mula-mula dan
    kemudian menyusun sejarah nasional berdasarkan berbagai monografi
    tersebut atau menggunakan saja materi yang ada untuk menulis sejarah
    nasional dengan visi baru. Tampaknya pendekatan yang kedua yang
    condong dilakukan sehingga terjadilah dekolonisasi sejarah. Mungkin
    materi sama, tetapi kalau dulu Belanda menjadi pelaku utama dan elite
    lokal menjadi pemberontak, lalu pendekatannya dibalik. Penonjolan
    diberikan kepada warga lokal. Jelas hal ini masih kurang memuaskan.

    Kongres sejarah

    Pada tahun 1970 diselenggarakan Kongres Nasional Sejarah yang kedua
    di Yogyakarta. Berdasarkan salah satu keputusan kongres itu,
    disusunlah buku Sejarah Nasional Indonesia yang terdiri dari enam
    jilid. Beberapa bagian dalam buku ini kemudian menjadi kontroversi.
    Berdasarkan buku “standar” ini dibuat buku-buku pelajaran sejarah di
    sekolah.

    Yang lebih mencolok sebetulnya buku Pengantar Sejarah Indonesia Baru,
    jilid I dan II (Gramedia, 1987 dan 1990) yang menampilkan para elite
    sejarah nasional, justru berlawanan dengan anjuran beliau untuk lebih
    banyak menampilkan para petani dan golongan bawah. Karya puncaknya
    memang disertasi beliau, tentang pemberontakan petani Banten 1888
    yang menggabungkan berbagai dimensi sejarah dan interdisipliner.
    Teori yang dibangun oleh Sartono Kartodirdjo tampaknya disusun
    berdasarkan karyanya yang monumental itu. Ketika teori itu selesai
    dibuat dan sang maestro kembali menulis sejarah, teorinya itu sendiri
    terabaikan.

    Menurut pendapat saya, Sartono Kartodirdjo lebih dari itu. Ia bukan
    saja menulis buku dan makalah. Ia berteori tentang pendekatan sejarah
    dari dalam dan dari bawah, tentang sejarah desa bukan hanya kota,
    tentang sejarah rakyat bukan saja elite. Tetapi, dalam penerapannya
    kemudian hari ia juga tergelincir kepada pendekatan yang dikritiknya.
    Tetapi, itu soal lain. Yang jelas jasanya yang utama adalah sebagai
    guru bangsa, terutama dalam bidang sejarah. Ia bukan hanya guru besar
    sejarah, tetapi juga guru sejarah yang terbesar di Tanah Air.
    Muridnya tersebar di seluruh persada Nusantara, dari Banda Aceh
    sampai Jayapura.

    Ketika Indonesia dilanda berbagai krisis dan konflik etnis yang
    berpotensi memicu disintegrasi bangsa, apa pandangan Pak Sartono
    mengenai akar permasalahannya? Ternyata beliau menyoroti Sumpah
    Pemuda yang kita agungkan selama ini yang memang merupakan sumpah
    yang diperlukan oleh pemerintah (baik pada masa Orde Lama maupun Orde
    Baru) untuk mendukung retorika pembangunan yang
    mengandalkan “persatuan dan kesatuan”.

    Namun, Prof Sartono Kartodirdjo menganggap Manifesto Politik 1925
    yang dikeluarkan Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda sebagai
    tonggak sejarah yang lebih penting daripada Sumpah Pemuda. Pada
    Manifesto Politik 1925, persatuan (unity) itu dijalankan bersama-sama
    dengan konsep kemerdekaan (liberty) dan persamaan (equality). Ketiga
    konsep itu saling melengkapi. Tidak cukup persatuan saja, tetapi pada
    saat yang sama harus dilaksanakan persamaan atau kesetaraan. Demikian
    pula persatuan dan kesetaraan hanya akan tercapai dalam suasana
    merdeka.

    Sartono melanjutkan bahwa Manifesto Politik berhasil merumuskan
    nasionalisme Indonesia sebagai ideologi, mencakup jelas unitarisme
    sebagai dasar negara-nasion yang dicita-citakan. Manifesto itu akan
    mengarahkan gerakan etnonasionalisme menjadi gerakan ke arah
    Indonesia merdeka, jadi konsep kesatuan telah mentransendensi
    etnisitas dan regionalisme (Sartono Kartodirdjo, “Ideologi Bangsa dan
    Pendidikan Sejarah”, makalah untuk Kongres Nasional Sejarah tahun
    1996, Jakarta).

    Pram

    Dalam Hoakiau di Indonesia (1960), Pramoedya Ananta Toer menggugat
    politik anti-Tionghoa yang dilancarkan pemerintah dengan dukungan
    militer. Buku itu dilarang dan Pram ditahan tanpa peradilan hampir
    setahun. Dalam buku ini Pram memperlihatkan peran dan kedudukan orang
    Tionghoa dalam perjalanan sejarah. Ia mengkritik tentang kemurnian
    ras yang menjadi landasan politik anti-Tionghoa warisan kolonial.
    (Walau tesis yang diajukan Pram cukup eksentrik, misalnya,
    tentang “vlek biru” yang ditinggalkan tentara Mongol pada pantat bayi
    Asia dan Eropa.) Pram mempertanyakan tentang keaslian orang
    Indonesia, bahkan mempertanyakan “Indonesia” sebagai sebuah konsep.

    Setelah keluar dari penjara, ia mengumpulkan tulisan tentang Kartini
    dan mendapat tawaran mengajar sejarah di Universitas Respublica (kini
    Trisakti). Sejarawan Onghokham menceritakan bahwa ia sering bertemu
    dengan para mahasiswa di Perpustakaan Pusat, Jalan Merdeka Barat, dan
    ternyata mereka diminta Pram untuk mengumpulkan data tentang asal-
    usul dan perkembangan gerakan nasionalis 1898-1918 yang kemudian
    menjadi diktat kuliah Sejarah Modern Indonesia (1964). Arsip Pram ini
    dibakar tentara tahun 1965 walaupun Onghokham tatkala menulis
    disertasi sempat membacanya di perpustakaan Yale University, AS.

    Jasa Pram adalah mengubah perspektif sejarah. Ia mencairkan kebekuan
    sejarah dengan ide baru dan tokoh baru. Bila selama ini HOS
    Cokroaminoto yang dianggap tokoh sentral pergerakan awal abad ini,
    Pram mencoba melihat peran Tirtoadhisoerjo. Pram menerbitkan kembali
    Hikayat Siti Mariah karya H Mukti yang menggambarkan alam pikir dan
    jiwa rakyat jelata semasa tanam paksa yang tidak disentuh oleh arsip
    kolonial. Pram tidak menggunakan arsip untuk menemukan “fakta”,
    tetapi, seperti ditulis Hilmar Farid (Pramoedya dan Historiografi
    Indonesia, 2005), membacanya secara terbalik. Ia melihat arsip
    sebagai rekaan kekuasaan kolonial yang ingin
    mengonstruksi “kebenaran”. Selanjutnya tulisan Pram tentang yugun
    ianfu di Pulau Buru sangat memperkaya pengerjaan sejarah lisan di
    Tanah Air.

    Perubahan perspektif ini pula yang dilakukan Pram dalam mengisahkan
    Kerajaan Singasari yang berbeda dari sudut pandang Muhammad Yamin.
    Yamin menulis drama Ken Arok dan Ken Dedes yang dipentaskan sejak 27
    Oktober 1928 bertepatan dengan Kongres Pemuda. Buku ini kemudian
    diterbitkan menjadi Ken Arok dan Ken Dedes: Cerita sandiwara yang
    kejadian dalam sejarah Tumapel-Singasari, Jakarta: Balai Pustaka,
    1951.

    Ceritanya dengan latar belakang sejarah Kerajaan Singasari (1222-
    1292) mengetengahkan pesan tentang kerukunan dan cinta tanah air yang
    harus selalu dipupuk. Untuk menunjukkan kesetiaan kepada Ken Arok
    yang dibunuh Anusapati, Ken Dedes meminta keris Empu Gandring untuk
    menikam dirinya sendiri. Sebelum bunuh diri, Ken Dedes berpesan
    tentang tiga kebajikan manusia, yaitu percaya kepada sakti, berbudi
    kepada bangsa dan tanah air, serta setia kepada mahkota rajasa.
    Pesannya yang penting adalah cinta tanah air dan kerukunan di antara
    sesama komponen bangsa.

    Kisah ini jadi lain ketika diubah oleh Pramoedya Ananta Toer dalam
    bentuk novel yang ditulis di Pulau Buru dan diterbitkan setelah
    Soeharto jatuh (Arok Dedes, Jakarta, Hasta Mitra, 1999). Novel Pram
    menyindir tentang kudeta yang pertama di Nusantara yang dilakukan
    Arok (ia tidak menggunakan kata Ken) yang terus terulang sampai tahun
    1965.

    Menurut Taufik Abdullah, Sartono Kartodirdjo adalah “penemu dari
    historiografi Indonesia modern dan pelopor pendekatan multidimensi
    dalam sejarah”. Saya berpendapat bahwa Sartono Kartodirdjo telah
    melakukan konstruksi sejarah Indonesia, sedangkan Pramoedya Ananta
    Toer melaksanakan dekonstruksi.

    Apsanti Djokosuyatno, yang mengutip Robert Scholes, bahwa “fiksi
    digunakan untuk melestarikan fakta”. Kisah yang dituturkan Pram
    membuat masa lampau itu begitu hidup, tidak seperti ditulis dalam
    sejarah Indonesia selama ini. Bagus bila pemikiran Sartono
    Kartodirdjo dikawinkan dengan gagasan Pramoedya Ananta Toer.

  2. santa said,

    June 25, 2008 at 7:43 am

    mantrab pak asvi! inspiring work! kapan ke aceh kita bisa rekonstruksi sejarah anti-kolonial yang paling ekstreem sambil minum kopi hitam-keras. salam santa


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: