Mencari Indonesia

Oleh B Josie Susilo Hardianto
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0609/07/Politikhukum/2935952.htm
===============================

Tahun 1999, untuk kedua kalinya, Siprianus Bunay, anak kelas II SMP
di Waghete, Kecamatan Tigi, Kabupaten Paniai, Papua, itu harus
kehilangan lagi. Ibu tirinya meninggal dunia dalam proses persalinan
putranya, adik seayah Siprianus Bunay.

Beberapa tahun sebelumnya, ibu kandung Sipri juga meninggal karena
sakit. “Jika ada rumah sakit di pedalaman, pasti kedua ibu saya tidak
akan meninggal,” tuturnya.

Waghete, kota kecamatan yang letaknya 229 kilometer arah selatan
Nabire, memang terpencil. Waghete persis terletak di pinggiran Danau
Tigi di lembah pegunungan Diai pada ketinggian sekitar 1.700 meter di
atas permukaan laut.

Kala itu, hanya ada dua pilihan untuk mencapainya. Pertama, berjalan
kaki dari Nabire, melewati Moanemani, lalu Okomokebo, dan tiba di
Waghete. Umumnya anak-anak Waghete yang melanjutkan sekolah menengah
atas di Nabire membutuhkan lima hingga tujuh hari berjalan kaki
menuju Waghete.

Pilihan kedua adalah naik pesawat perintis. Saat ini pilihan itu
bertambah satu, yaitu naik bus berukuran sedang atau truk dari Nabire
menuju Waghete, yang memakan waktu satu hari perjalanan. Akibatnya,
pelayanan kesehatan yang cukup memadai menjadi kemewahan. Apalagi, di
pedalaman sulit dokter. Perbedaan dengan daerah lain di Indonesia
seolah antara bumi dan langit. “Hanya karena lagu-lagu kebangsaan dan
karena berbahasa Indonesia saja saya merasa masih menjadi bagian dari
negara ini. Selebihnya, apa yang saya alami sungguh membuat saya
merasa lain,” tuturnya.

Tidak hanya itu, apa yang umum orang Indonesia pahami tentang Papua
adalah, “Mereka yang masih memakai koteka, moge, dan perang suku,”
kata Yeremias, mahasiswa dari Papua yang kuliah di Yogyakarta.

Ungkapan itu hendak menggambarkan Papua sebagai kawasan di Indonesia
yang meskipun sangat dikenal namanya, tetapi sarat dengan segala
bentuk keterbelakangan dan daerah yang serba tidak aman.

Padahal, bagi mereka anggapan tersebut sesungguhnya
menyakitkan. “Harus diakui bahwa pertama itu bukan karena sifat orang
Papua sendiri, namun karena perhatian dan pengelolaan pemerintah
sendiri atas Papua,” kata Ketua Pengurus Harian PBHI Johnson
Panjaitan.

Lebih rumit lagi jika itu dikaitkan dengan penambangan emas dan
tembaga oleh Freeport yang kontrak eksploitasinya terus diperpanjang
tetapi dinilai tidak memberi banyak manfaat bagi warga Papua. Mereka
tetap miskin dan tertinggal, ditambah dengan biaya hidup yang tinggi
karena kurang dukungan sarana. Di Kabupaten Puncak Jaya, misalnya,
harga satu liter bensin dapat mencapai Rp 25.000 dan harga satu sak
semen bisa menembus angka Rp 1 juta.

Ketika beras diperkenalkan kepada mereka sebagai makanan, persoalan
tidak menjadi mudah. Bagi warga pedalaman, beras harus ditebus dengan
harga tinggi. Di sisi lain, kebijakan mengembangkan umbi unggul dan
rekayasa pertanian juga lambat berjalan. Dalam kondisi seperti itu,
tidak salah Papua, seperti yang diungkap Siprianus Bunay, memang
terasa lain.

Hal serupa tampak di beberapa daerah lain, seperti Nusa Tenggara
Timur, pedalaman Kalimantan, dan Sumatera. Sangat mudah menemukan
keluarga eks milisi dan pengungsi asal Timor Timur dulu yang hidup
miskin di kamp pengungsian Tuapukan dan Naibonat, Kupang. Juga
keluarga petani yang tinggal di lahan tandus, kesulitan air dan gagal
panen. Ujungnya, anak-anak mereka didera busung lapar dan kurang
gizi.

Kebijakan berbasis utang

Indonesia, dalam pelajaran sejarah dan geografi semasa sekolah dasar
dulu, dinyatakan sebagai wilayah strategis. Berada di persimpangan
jalur perdagangan internasional yang ramai. Wilayah itu pun sarat
dengan kekayaan alam.

Berada di garis khatulistiwa memberi anugerah luar biasa bagi
Indonesia. Matahari bersinar sepanjang tahun, curah hujan melimpah.
Tanah subur karena gunung berapi yang menyemburkan abu vulkanik.

Indonesia dikaruniai hutan hujan tropis yang lebat, penuh pohon kayu
luar biasa di mana ribuan jenis plasma nutfah dan satwa endemis
tinggal. Indonesia juga kaya hasil tambang, mineral, serta laut.

Namun, kekayaan itu rusak begitu saja karena kebijakan eksploitatif
dan cenderung rakus. HPH dan kebijakan pertambangan yang memungkinkan
membuka lahan di kawasan hutan makin menghancurkan cadangan alam.
Petani kebingungan memperoleh air akibat kebijakan privatisasi, sulit
memperoleh pupuk karena mahal sebagai konsekuensi lanjutan
kesepakatan Pemerintah Indonesia dengan IMF.

Kebijakan pembangunan yang berbasis utang membuat kekayaan itu tidak
banyak faedahnya bagi warga Indonesia. Ironis, di tempat yang
memiliki tambang gas alam dan minyak bumi berlimpah ruah, harga
minyak tanah terus melambung.

Bandingkan dengan Singapura yang sama sekali tidak memiliki cadangan
gas alam, tetapi memiliki kilang-kilang gas alam cair dan minyak yang
luar biasa. Sepanjang hari sepanjang tahun, listrik di negara kota
itu tidak pernah padam. Sementara itu, Natuna, Kepulauan Riau,
Sumatera Selatan, selalu dirundung kesulitan pasokan listrik, padahal
sumber gas alam cair yang disimpan Singapura berasal dari lapangan
eksplorasi di Sumatera Selatan dan Natuna.

Kebijakan impor beras menggasak habis kekuatan petani, padahal para
petani mampu memenuhi itu jika mereka diberi kesempatan dan kemudahan
berproduksi. Harus diakui, kebijakan pemerintah sering tidak berpihak
kepada rakyat. Kebijakan impor beras, misalnya, tentu mengurangi
cadangan devisa yang sudah makin menipis karena beban utang yang
mencapai ribuan triliun rupiah itu.

Gagasan geopolitik, warisan kejayaan Majapahit yang memiliki wilayah
taklukan hingga ke Kepulauan Andaman (kini bagian dari India) menjadi
tidak berarti. Padahal dulu, itulah wujud kekuatan regional selain
India dan Kekaisaran China.

Catatan itu hendak menggambarkan betapa besarnya bangsa yang kemudian
menyebut diri Indonesia itu. Wilayahnya terbentang luas dan disegani.

Namun, Indonesia kini tidak semegah itu. Pemerhati masalah China, I
Wibowo Wibisono, mengungkapkan kebesaran Majapahit tidak pernah
menjadi kebanggaan bersama sebagai sebuah bangsa. Gagasan itu dapat
dipahami karena Indonesia adalah kawasan dengan kerajaan-kerajaan
yang saling menaklukan. Fakta sejarah itu meninggalkan beban yang
tidak mudah diselesaikan. Konsekuensinya, cita-cita tentang Indonesia
sebagai bangsa menjadi sebuah kerja yang membutuhkan kerja keras dan
pilihan-pilihan yang tepat.

Berbeda dengan China, dalam kajian Wibowo Wibisono, mereka memiliki
ingatan sejarah tentang China yang kaya dan perkasa seperti masa
kejayaan Dinasti Tang atau Ming. Ingatan sejarah itu memberi dorongan
membangun cita-cita China modern yang kaya dan perkasa.

Gagasan yang dalam konteks globalisasi saat ini menjadi misi meraih
China yang disegani dalam percaturan global-modern. Harus jujur
diakui gagasan tentang Indonesia yang kuat, kaya, dan perkasa belum
pernah kita dengar. Kita memang kaya, tetapi tidak pernah menjadi
kuat apalagi perkasa.

Menjadi Indonesia seperti apa, tampaknya tidak pernah kita gagas dan
miliki. Laksamana Sukardi dalam sebuah diskusi bertajuk “Mencari
Format Baru Pemerintahan yang Efektif di Tahun 2009”, Rabu (30/8)
lalu, mengatakan, dulu Indonesia dapat disejajarkan dengan Singapura
juga Taiwan, namun kemudian tertinggal. Saat ini, Indonesia berdiri
disejajarkan dengan Vietnam, namun Laksamana Sukardi menduga, satu
kali Indonesia juga akan tertinggal.

Tanda-tanda itu makin tampak ketika Indonesia mulai tergopoh-gopoh
menandingi produk pertanian asal Vietnam. Sulit memang menerima
kenyataan tersebut bahwa bangsa yang sedemikian besar seperti
Indonesia, sedemikian kaya dengan sumber daya alam, tidak mampu
menghidupi dirinya sendiri. Nilai tukar petani makin lemah, nelayan
pun tak kalah sengsara, birokrat korup. Mau tidak mau benalu itu
harus dipotong. Presiden tidak boleh memberi tawaran apa pun atas
pemberantasan korupsi.

Untuk bangkit, dalam arus globalisasi dan pasar bebas, pemerintah
layak untuk mendorong pertanggungjawaban moral pengusaha dan
korporasi dalam penuntasan persoalan ekonomi, sosial, dan budaya.
Langkah itu dilakukan untuk menyiasati ketidakmampuan negara dalam
mengontrol dinamika pasar.

Apalagi, negara pun saat ini tidak memiliki modal untuk menciptakan
lapangan kerja baru. Namun, tanpa harus selalu bergantung pada
korporasi, negara dapat menggerakkan roda produksi massal pada
lapangan pertanian dan perikanan. Mengapa? Karena di situlah denyut
nadi bangsa ini bermula, dan karena di situlah jati diri masyarakat
bangsa ini berada. Persoalan kemudian adalah niat dan kesungguhan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: