Menggali Pancasila Kembali

Menggali Pancasila Kembali

Oleh Goenawan Mohamad

‘Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia
hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri’ — Bung Karno, Lahirnya Pancasila, 1 Juni
1945.

***

KITA hidup dalam sebuah zaman yang makin menyadari ketidak-sempurnaan nasib.
Gagasan ‘sosialisme ilmiah’ yang ditawarkan oleh Marx dan Engels pernah
meramalkan tercapainya ‘surga di bumi’, sebuah masyarakat di mana kapitalisme
hilang dan kontradiksi tak ditemukan lagi. Tapi cita-cita itu terbentur dengan
kenyataan yang keras di akhir dasawarsa ke-8 abad ke-20: Uni Soviet dan RRC
mengubah haluan, dengan menerima ‘jalan kapitalis’ yang semula dikecam.
Sosialisme pun terpuruk: ternyata ‘ilmiah’ bukan berarti ‘tanpa salah’, ternyata
Marxisme sebuah gagasan yang akhirnya harus mengakui bahwa dunia tak akan
pernah bebas dari kontradiksi.

Dewasa ini cita-cita menegakkan ‘Negara Islam’ mungkin satu-satunya yang masih
percaya bahwa kesempurnaan bisa diwujudkan. Jika hukum Tuhan adalah hukum yang
hendak diterapkan, mau tak mau hasil yang diharapkan adalah sebuah kehidupan
sosial yang tanpa cacat.

Dengan kata lain, para penganjur ‘Negara Islam’ adalah penggagas yang tak
membaca sejarah yang terbentang dalam jangka waktu lebih dari 21 abad – sebuah
sejarah harapan dan kekecewaan yang silih berganti, sebuah sejarah ide dan
rencana cemerlang yang kemudian terbentur, sebuah riwayat pemimpin dan khalifah
yang tak selamanya tahu bagaimana menjauh dari sabu-sabu kekuasaan.

Para penganjur ide ‘Negara Islam’ lupa bahwa agama selamanya menjanjikan
kehidupan alternatif: di samping yang ‘duniawi’ yang kita jalani kini, ada kelak
yang ‘ukhrowi’ yang lebih baik. Maka sebuah ‘Negara Islam’ yang tak mengakui
ketidak-sempurnaannya sendiri akan salah secara akidah. Tapi sebuah ‘Negara
Islam’ yang mengakui ketidak-sempurnaannya sendiri akan menimbulkan persoalan:
bukankah ajektif ‘Islam’ mengandaikan sesuatu yang sempurna?

Dilema itu berasal dari pengalaman kita: bumi adalah bumi; ia bukan surga.
Ketidak-sempurnaan, bahkan cacat, berlangsung terus, berselang-seling dengan
saat-saat yang mengagumkan. Agaknya akan demikian seterusnya.

Di tahun 1992 Francis Fukuyama mengatakan kita berada di ‘akhir sejarah’. Tapi
ia tak mengatakan bahwa hidup tak akan lagi dirundung cela. Memang ia merayakan
kemenangan ekonomi kapitalis dan demokrasi liberal yang kini tampak di banyak
sudut. Ia ingin menunjukkan bahwa pandangan alternatif yang yakin untuk
menggantikan kapitalisme dan demokrasi liberal telah kehilangan daya pikat;
ideologi telah berakhir, seperti telah dikatakan Raymond Aron di tahun 1955 dan
Daniel Bell di tahun 1960. Orang terdorong untuk jadi pragmatis. Tapi ada yang
harus dibayar.

‘Akhir sejarah akan merupakan sebuah peristiwa yang amat sedih’, tulis
Fukuyama. ‘Perjuangan untuk diakui, kehendak untuk mengambil risiko mati bagi
sebuah cita-cita yang sepenuhnya abstrak, pergulatan ideologis sedunia yang
menggugah tualang, keberanian, imajinasi, dan idealisme, akan digantikan oleh
perhitungan ekonomis, keprihatinan soal lingkungan dan pemuasan permintaan
konsumen yang kian canggih’.

Fukuyama tak sepenuhnya betul. Kini masih ada orang-orang yang terbakar oleh
‘kehendak untuk mengambil risiko mati bagi sebuah cita-cita’; kita mengetahuinya
tiap kali ada seseorang yang meledakkan tubuhnya sebagai alat pembunuh musuh.

Bahkan dalam sebuah proses politik yang ‘normal’, tak semua hal digantikan oleh
‘perhitungan ekonomis’ dan ‘pemuasan permintaan konsumen’. Tapi apa yang betul
dan tak betul dalam kesimpulan Fukuyama tetap menunjukkan kesadaran zaman ini:
nasib manusia adalah ketidak-sempurnaan.

***

SAYA teringat akan Pancasila. Ketika Bung Karno menjelaskan, seraya membujuk,
perlunya Indonesia mempunyai sebuah Weltanchauung, sebuah pandangan tentang
dunia dan kehidupan, ia sebenarnya sedang meniti buih untuk selamat sampai ke
seberang. Sebab itu, jika ditelaah benar, pidato Lahirnya Pancasila yang
terkenal pada tanggal 1 Juni 1945 itu mengandung beberapa kontradiksi — yang
bagi saya menunjukkan bahwa Bung Karno sedang mencoba mengatasi pelbagai hal
yang saling bertentangan yang dihadapi Indonesia.

Kontradiksi yang paling menonjol justru pada masalah Weltanschauung itu. Sebuah
pandangan tentang dunia dan kehidupan, atau sebuah ‘dasar filsafat’ (Bung Karno
menyebutnya philosophische grondslag) yang melandasi persatuan bangsa adalah
sebuah fondasi, perekat dan sekaligus payung. Di sini tersirat kecenderungan
untuk memandangnya sebagai sesuatu yang harus kukuh dan sempurna – sebuah
kecenderungan yang makin mengeras di masa ‘Orde Baru’, yang menganggap Pancasila
itu ‘sakti’.

Jika demikian halnya, ia tak bisa diubah. Tapi timbul persoalan: bagaimana
pandangan ini memungkinkan sebuah kehidupan politik yang, seperti dikatakan Bung
Karno sendiri, niscaya mengandung ‘perjuangan faham’? Kata Bung Karno, tak ada
sebuah negara yang hidup yang tak mengandung ‘kawah Candradimuka’ yang
‘mendidih’ di mana pelbagai ‘faham’ beradu di dalam badan perwakilannya. Tak ada
sebuah negara yang dinamis ‘kalau tidak ada perjuangan faham di dalamnya’.

Ketika Bung Karno menyebut kalimat ini, ketika ia mengakui bahwa sebuah negara
mau tak mau mengandung ‘perjuangan sehebat-hebatnya’ di dalam persoalan ‘faham’,
ia menatap ke sebuah arah: ia ingin membuat tenteram kalangan politik Islam. Ia
menganjurkan agar ‘pihak Islam’ menerima berdirinya sebuah negara yang ‘satu
buat semua, semua buat satu’. Ia menolak ‘egoisme-agama’.

Tapi ia juga membuka diri kepada kemungkinan ini: bisa saja suatu saat nanti
hukum yang ditegakkan di Indonesia adalah hukum Islam – jika ‘utusan-utusan
Islam’ menduduki ‘sebagian yang terbesar daripada kursi-kursi badan perwakilan
rakyat’.

Di sini tampak, perjuangan ke arah hegemoni diakui sebagai sesuatu yang wajar
dan sah. Tapi dengan demikian, Weltanchauung yang dirumuskan sebenarnya bukan
fondasi yang kedap, pejal, sudah final dan kekal, hingga meniadakan kemungkinan
satu ‘faham’ menerobosnya dan mengambil-alih posisi ‘filsafat dasar’ itu.
Dengan kata lain, Pancasila bukan sesuatu yang ‘sakti’.

***

PANCASILA justru berarti, karena ia tidak ‘sakti’.

Ada tiga kesalahan besar ‘Orde Baru’ dalam memandang kelima ‘prinsip’ itu. Yang
pertama adalah membuat Pancasila hampir-hampir keramat. Yang kedua, membuat
Pancasila bagian dari bahasa, bahkan simbol eksklusif, si berkuasa. Yang ketiga,
mendukung Pancasila dengan ancaman kekerasan.

‘Orde Baru’ telah memperlakukan Pancasila ibarat Rahwana mengambil-alih Sita
selama bertahun-tahun. Analogi dari epos Ramayana ini tak sepenuhnya tepat,
tapi seperti Sita setelah kembali dibebaskan oleh Rama, Pancasila di mata orang
banyak, terutama bagi mereka yang tertekan, setelah ‘Orde Baru’ runtuh,
seakan-akan bernoda: ia tetap dikenang sebagai bagian dari lambang kekuasaan
sang Rahwana.

Tapi kita tahu, kesan itu tak benar dan tak adil – sama tak benar dan tak
adilnya ketika Rama meletakkan Sita dalam api pembakaran untuk membuktikan
kesuciannya.
Kini kita membutuhkan Pancasila kembali, tapi tak seperti Rama menerima Sita
pulang: kita tak perlu mempersoalkan ‘kesucian’, apalagi ‘kesaktian’-nya. Kini
kita membutuhkan Pancasila kembali justru karena ia merupakan rumusan yang
ringkas dari ikhtiar bangsa kita yang sedang bergulat melintasi lumpur untuk
dengan selamat mencapai persatuan dalam perbedaan. Pidato Bung Karno dengan
ekpresif mencerminkan ikhtiar itu; nadanya mengharukan: penuh semangat tapi juga
tak bebas dari rasa cemas.

Dengan kata lain, kita membutuhkan Pancasila kembali untuk mengukuhkan, bahwa
kita mau tak mau perlu hidup dengan sebuah pandangan dan sikap yang manusiawi –
yang mengakui peliknya hidup bermasyarakat.

Para pembela ide ‘Negara Islam’ gemar mengatakan, mereka lebih baik memilih
dasar Islam karena Islam datang dari Allah, sedang Pancasila itu bikinan
manusia. Tapi justru karena Pancasila adalah bagian dari ikhtiar manusia, ia tak
mengklaim dirinya suci dan sakti. Dengan demikian ia adalah cerminan dan juga
cahaya dari dalam sebuah kehidupan bersama yang mengakui dirinya mengandung
‘kurang’, karena senantiasa bergulat antara ‘eka’ dan ‘bhineka’.

Sebab itu tepat sekali ketika Bung Karno menggunakan kiasan ‘menggali’ dalam
merumuskan Pancasila. ‘Menggali’ melibatkan bumi dan tubuh. Pancasila lahir
dari jerih payah sejarah, dan – seperti halnya hasil bumi — menawarkan sesuatu
yang tetap bisa diolah lebih lanjut. Ia tak ‘ready-for-use’. Ia tak menampik
tafsir yang kreatif. Ia membuka kemungkinan untuk tak jadi doktrin, sebab tiap
doktrin akan digugat perkembangan sejarah – dan sebab itu Bung Karno mengakui:
tak ada teori revolusi yang ‘ready-for-use’.

Yang juga tampak dalam keterbukaan untuk kreatifitas itu adalah sifatnya yang
tak bisa mutlak. Tiap ‘sila’ mau tak mau harus diimbangi oleh ‘sila’ yang lain:
bangsa ini tak akan bisa hanya menjalankan ‘sila’ keberagamaan (‘Ketuhanan Yang
Maha Esa’) tanpa juga diimbangi ‘sila’ kesatuan bangsa (‘kebangsaan Indonesia’),
dan sebaliknya. Kita juga tak akan patut dan tak akan bisa bila kita ingin
menerapkan ‘sila’ nasionalisme tanpa diimbangi perikemanusiaan, dan begitulah
seterusnya.

Memutlakkan satu ‘sila’ saja akan melahirkan kesewenang-wenangan. Juga tak akan
berhasil. Hidup begitu pelik. Masyarakat selalu merupakan bangunan dalam
proses, hingga politik, dengan segala cacatnya, merupakan hal yang tak bisa
dielakkan – bahkan tak bisa dihabisi oleh 100 tahun kekerasan.

Kita membutuhkan Pancasila kembali karena kita seakan-akan telah kehilangan
bahasa untuk menangkis 100 tahun kekerasan yang tersirat dalam sikap
sewenang-wenang yang juga pongah: sikap mereka yang merasa mewakili suara Tuhan
dan suara Islam, meskipun tak jelas dari mana dan bagaimana ‘mandat’ itu datang
ke tangan mereka; sikap mereka yang terbakar oleh ‘egoisme-agama’ dan menafikan
cita-cita Indonesia yang penting, agar tiap manusia Indonesia ‘bertuhan Tuhannya
sendiri’ – hingga agama tak dipaksakan, dan para penganut tak bersembunyi dalam
kemunafikan.

Kita membutuhkan Pancasila kembali karena kita perlu bicara yakin kepada mereka
yang mendadak merasa lebih tinggi ketimbang sebuah Republik yang didirikan
dengan darah dan keringat berbagai penghuninya – Islam, Kristen, Hindu, Budha,
Konghucu, ataupun atheis — perjuangan yang lebih lama ketimbang 60 tahun.

Kita membutuhkan Pancasila kembali karena ia merupakan proses negosiasi terus
menerus dari sebuah bangsa yang tak pernah tunggal, tak sepenuhnya bisa ‘eka’.
Kita membutuhkan Pancasila kembali karena tak akan ada yang bisa sepenuhnya
meyakinkan bahwa dirinya, kaumnya, mewakili sesuatu yang Maha Benar dan Maha
Besar dan bisa menafikan ketidak-sempurnaan nasib manusia.

***

Jakarta, 11 September 2005.

1 Comment


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: