Nenek Moyang Kita Lebih Arif

Oleh Bambang Budi Utomo
Kerani Rendahan pada Puslitbang Arkeologi Nasional
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0601/21/humaniora/2383506.htm
———————————————————–

Hujan, banjir bandang, tanah longsor, dan tanah retak, itulah yang
mewarnai Pulau Jawa pada musim ini. Hujan adalah anugerah dari Allah
yang wajib kita syukuri, tetapi tiga yang lain dapat dikatakan ulah
manusia yang semena-mena terhadap lingkungannya.

Masalah tersebut memang sudah lama dialami manusia. Dari pengalaman
itulah mereka belajar bagaimana mengelola lingkungan dengan arif.
Bagi nenek moyang kita, masalah ini bukan merupakan hal baru. Mereka
mempunyai kearifan tersendiri dalam mengelola lingkungannya.

Sejumlah prasasti dan naskah kuno yang membicarakan lingkungan hidup
banyak dikeluarkan oleh raja yang berkuasa pada masa itu. Prasasti
pertama yang memberitakan pengelolaan lingkungan adalah Prasasti Tugu
yang dikeluarkan Purnawarmman dari Tarumanagara pada abad V Masehi.
Di dalam prasasti itu diberitakan penggalian dua saluran, yaitu
Candrabhaga dan Gomati. Candrabhaga digali melalui keraton untuk
mengalirkan air ke laut, Gomati digali melalui tempat tinggal nenek
raja.

Para pakar menduga bahwa pusat pemerintahan Tarumanagara terletak di
daerah Tugu, Cilincing, Jakarta Utara, saat ini. Kalau betul dugaan
tersebut, tentunya keraton terletak di daerah rendah yang sering
terkena banjir ketika musim hujan. Penggalian saluran dilakukan pada
sekitar Februari-April, di mana pada bulan tersebut adalah bulan
setelah musim hujan. Daerah rawa sedang tergenang air yang mungkin
cukup dalam dan luas, serta air tidak dapat mengalir ke laut. Karena
itulah, Purnawarman memerintahkan penggalian saluran.

Bukan saja Purnawarman yang dipusingkan masalah banjir. Lima abad
kemudian, Raja Airlangga dari Kerajaan Kadiri juga dipusingkan
masalah banjir, sebagaimana diberitakan dalam Prasasti Kamalagyan
(1037 M).

Biang keladi dari masalah banjir yang selalu menimpa wilayah
kerajaannya adalah Bengawan (Brantas) yang sering kali membanjiri
daerah sekitarnya. Akibat dari banjir tersebut, sumber penghasilan
kerajaan dari sektor pajak menjadi berkurang. Sebelumnya penduduk
mungkin secara swadaya membuat tanggul-tanggul, tetapi kurang kokoh
sehingga berkali-kali jebol dan banjir menggenangi daerah hilirnya.
Banyak sawah dan desa yang tergenang air. Karena itulah, raja
mengerahkan rakyatnya untuk kerja-bakti membuat bendungan di Waringin
Sapta.

Bendungan yang dibangun secara “nasional” itu demikian kokoh dan kuat
sehingga terbendunglah aliran sungai (Brantas). Kini sungai tersebut
alirannya dipecah menjadi tiga ke arah utara. Daerah-daerah
sekitarnya tidak kebanjiran, hasil sawah menjadi berlipat, dan sumber
penghasilan kerajaan dari sektor pajak bertambah.

Untuk menjaga kelestarian bendungan Waringin Sapta, Airlangga
memerintahkan penduduk Desa Kamalagyan untuk tinggal di dekatnya
dengan tugas menjaga supaya jangan ada yang menghancurkan karya besar
itu. Kompensasinya, pajak yang mereka harus setorkan kepada kas
kerajaan dihapus dan dialihkan untuk pemeliharaan bendungan.

Sistem waduk

Jagonya pengelolaan air di masa lampau adalah Kerajaan Majapahit.
Bekas kota di kerajaan ini, sebut saja Trowulan di Mojokerto,
dipenuhi oleh gorong-gorong yang dibuat dengan konstruksi bata, parit-
parit, serta beberapa waduk.

Pada awalnya Majapahit memang dibangun dengan cara membuka hutan di
daerah Trik oleh Raden Wijaya. Namun karena arealnya merupakan
wilayah dengan musim kemarau yang panjang, jauh dari sungai besar,
dan peradabannya yang tumbuh memerlukan aktivitas penggundulan hutan,
maka berubahlah menjadi daerah gersang seperti sekarang ini.

Raja tidak tinggal diam. Ia membangun waduk-waduk, dam, serta kolam
buatan dengan saluran dan parit-parit penghubungnya. Waduk-waduk yang
masih tersisa hingga sekarang, misalnya waduk Domas di timur kota
Majapahit, waduk Kumitir di sebelah selatan, dan waduk Baureno di
sebelah tenggara.

Dari waduk Kumitir air dialirkan ke kolam Segaran melalui saluran
yang dibuat dari bata. Kemudian, dari Segaran, air dialirkan ke arah
utara yang tempatnya lebih rendah.

Segaran adalah kolam artifisial yang dindingnya dibuat dengan
konstruksi bata. Di mana letaknya? Bila Anda memasuki Desa Trowulan,
pada jarak sekitar dua kilometer ke arah selatan dari pertigaan jalan
Mojokerto-Jombang, di tepi sebelah timur tampak kolam besar yang
dindingnya dibuat dari bata. Itulah kolam yang dikenal dengan nama
Segaran. Kolam ini pertama kalinya ditemukan oleh Maclaine Pont
(1926), yang ketika itu sedang menekuni pencarian reruntuhan kota
Majapahit. Konon, menurut cerita penduduk, kolam Segaran dipakai
untuk membuang piring emas setelah raja Majapahit menjamu tamu yang
diundang makan.

Desa Trowulan yang dipercaya sebagai bekas salah satu kota Majapahit,
di dalam tanahnya pun banyak terdapat saluran air. Saluran ini
menghubungkan dari satu kolam/waduk ke kolam/waduk lain. Di beberapa
tempat terdapat semacam lubang untuk mengontrol. Hingga saat ini
beberapa saluran air masih mengalirkan air dan dimanfaatkan penduduk
untuk mengairi sawahnya.

Menebang pohon

Hutan, banjir, dan kekeringan saling berkaitan. Penggundulan hutan
tentu saja mendatangkan bencana. Keadaan seperti ini disadari atau
tidak telah menjadi pemikiran penguasa Majapahit. Pada zaman
Majapahit dikenal adanya Undang-Undang Agama, yang isinya mengatur
segala peri kehidupan penduduknya.

Dalam undang-undang tersebut diatur hukuman dan denda yang dikenakan
kepada orang yang bersalah. Perlindungan terhadap lingkungan hidup
tersirat dan tersurat dalam undang-undang itu.

Dalam Pasal 82 antara lain disebutkan: “Barang siapa menebang kayu
silunglung di luar pengetahuannya, namun tidak diambil, dendanya dua
tahil. Jika hal itu terjadi di luar pengetahuannya, namun diambil,
dendanya empat tahil. Barang siapa menebang kayu silunglung dengan
sengaja, wajib membayar dua kali lipat harganya. Barang siapa
menebang sembarangan kayu milik orang lain, dengan paksa, didenda
empat tahil.”

Zaman Majapahit orang tidak boleh menebang pohon sembarangan, apalagi
pohon milik kerajaan. Sebagai contoh, pada Pasal 92 antara lain
disebutkan: “Barangsiapa menebang pohon milik orang lain tanpa izin
pemiliknya, dikenakan denda empat tahil oleh raja yang berkuasa. Jika
hal itu terjadi pada waktu malam, dikenakan pidana mati oleh raja
yang berkuasa. Pohon yang ditebang dikembalikan dua kali lipat.”

Konteks kekinian

Memang, kita harus banyak belajar dari kearifan nenek moyang dalam
menyikapi lingkungan alam tempatnya hidup. Penebangan hutan dan pohon
secara semena-mena demi mendapatkan keuntungan, pada akhirnya akan
merugikan orang lain. Rupanya orang di zaman Tarumanagara (abad V),
Kadiri (abad X-XI), dan Majapahit (abad XIV) jauh lebih arif
dibandingkan dengan orang modern sekarang ini.

Kalau dikatakan para nenek moyang itu berbudaya, memang benar adanya.
Mereka punya aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, resep-resep, rencana-
rencana, dan strategi-strategi, yang terdiri atas serangkaian model-
model kognitif yang digunakan secara selektif sesuai lingkungan alam
yang dihadapinya. Pemikiran ini merupakan sumber bagi sistem
penilaian sesuatu yang baik dan yang buruk, sesuatu yang berharga
atau tidak, dan sesuatu yang dapat menyelamatkan atau bahkan
mencelakakan. Semua ini dapat terjadi karena kebudayaan itu
diselimuti oleh nilai-nilai moral, yang bersumber pada pandangan
hidup dan pada etos atau sistem etika yang dimiliki oleh setiap
manusia.

Kalau pada zaman lampau yang berkuasa adalah raja, maka sekarang
adalah presiden, gubernur, dan bupati. Dulu, raja mempunyai kekuasaan
penuh tetapi dia berpegang kepada Asta Brata, yang salah satu di
dalamnya harus mengayomi rakyat. Dengan demikian, secara moral
kekuasaanya “dibatasi” oleh ajaran moral tadi. Rakyat dalam kerajaan
punya etika di mana mereka masih mendengarkan apa kata junjungannya
dan apa yang tertulis dalam undang-undang kerajaan. Dalam mengelola
lingkungan, pada masa kini para petinggi yang pada hakikatnya
memegang amanah rakyat, seharusnya mampu mencegah kerusakan hutan dan
sudah seharusnya memberikan kenyamanan pada rakyat yang memberinya
amanah.

Raja Purnawarmman mampu mengatasi banjir dengan cara membuat kanal.
Mengapa Gubernur DKI Jakarta tidak mampu menanggulanginya?

Dalam hal perlakuan terhadap pohon (pelindung), mengapa orang dulu
lebih arif dan taat menjalankan aturan kerajaan? Di Jakarta,
Pemerintah DKI menebang pohon-pohon pelindung demi keperluan
pembuatan jalan. Di sudut kota yang lain, seorang ketua RT di
perumahan elite memerintahkan menebang pohon pelindung demi untuk
membuat taman yang ditanami dengan tanaman perdu.

Kita telah mempunyai undang-undang lingkungan hidup, serta perangkat
peraturan daerah mengenai penghijauan. Apakah undang-undang dan
peraturan itu dibuat untuk dilanggar? Semoga kita dapat belajar dari
nenek moyang dalam mengelola lingkungan hidup.

3 Comments

  1. Aquariuz said,

    January 11, 2008 at 11:12 am

    Bagus banget, soalnya gue lagi butuh Bendungan Waringin Sapta buat tugas karya tulis gue
    Thank’s guy’s
    God Bless and
    Selamat Berkarya hingga sampe kakek-nenek (hihihihihi …:)

    • June 1, 2010 at 3:26 am

      salam, saya suka dengan opini dan gaya penulisan anda, edukatif dan sangat terbuka, semoga saya bisa mencontoh anda dalam memberikan pemikiran dan saran bagi sesama, semoga sukses selalu.
      @ pengantin adat Indonesia.

  2. ranger said,

    November 24, 2008 at 1:50 pm

    dapet dari LKS bahasa indonesia SMA ya…????

    Ketauan…!!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: