Nixon, Bung Karno, dan Pak Harto

Oleh Sulastomo
Koordinator Gerakan Jalan Lurus
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0605/15/opini/2654566.htm
——————————-

Seandainya Presiden Nixon diadili karena skandal Watergate, Nixon
pasti dihukum. Karena itu, para pembela Nixon berusaha agar Nixon
tidak diadili. Tetapi tidak mudah. Nixon semula menolak nasihat
penasihat hukumnya. Nixon justru ingin diadili. Nixon menyerah. Ia
menerima penawaran pengampunan dari Presiden Gerald Ford yang
menggantikannya. Dan, Nixon pun bebas penuh.

Hal yang sama, mungkin juga terjadi pada Bung Karno dan Pak Harto.
Seandainya Bung Karno diadili, mungkin akan dihukum. Demikian juga
Pak Harto. Sebab, sebagaimana kasus Nixon, opini publik sudah
menggiring Nixon, Bung Karno, dan Pak Harto bersalah. Pengadilan,
kata pembela Nixon, dipastikan tidak akan mudah untuk melepaskan diri
dari pendapat umum seperti itu. Karena itu, Nixon menerima tawaran
Presiden Gerald Ford untuk pengampunan. Di sini ada kebesaran jiwa
Gerald Ford dan Nixon untuk menyelesaikan polemik yang saat itu amat
tajam di AS, yang dinilai dapat memperlemah posisi Amerika menghadapi
isu internasional pada awal 1970-an.

Bung Karno dan Pak Harto

Di zamannya, Bung Karno dan Pak Harto adalah presiden yang amat
berkuasa. Di era Bung Karno dan Pak Harto, tidak ada keputusan
politik tanpa lepas kebijakan keduanya. Bung Karno menjadi presiden
selama 27 tahun, Pak Harto selama 32 tahun. Oleh MPRS (1963), Bung
Karno telah diangkat sebagai presiden seumur hidup dan Pak Harto
diangkat sebagai Bapak Pembangunan Indonesia. Namun, keduanya jatuh
secara tragis. Mandat Bung Karno dicabut MPRS, lembaga yang telah
mengangkatnya sebagai presiden seumur hidup. Pak Harto menyatakan
berhenti sebagai presiden karena merasa tidak mendapat dukungan lagi
dari rakyat, hanya dua bulan setelah terpilih sebagai Presiden secara
aklamasi oleh MPR. Pimpinan DPR yang juga pimpinan MPR saat itu telah
menyarankan agar Pak Harto mengundurkan diri. Apa beda kasus Bung
Karno dan Pak Harto?

Dalam kasus Bung Karno, MPRS tidak eksplisit mengeluarkan keputusan
untuk mengadili Bung Karno. Pengadilan untuk Bung Karno, menurut
Ketetapan MPRS, diserahkan pada pengemban SP 11 Maret, Soeharto, yang
menggantikannya sebagai presiden. Sedangkan nama Pak Harto, secara
eksplisit tercantum dalam Ketetapan MPR untuk diadili (Tap
XI/MPR/1998). Mengapa terjadi perbedaan?

Mungkin tidak banyak yang percaya, perbedaan ketetapan, itu antara
lain, karena peran Pak Harto. Sebagai pengemban SP 11 Maret 1966 dan
Ketua Presidium Kabinet Ampera saat itu, Soeharto melakukan “lobi-
lobi” khusus agar MPRS tak mengambil ketetapan mengadili Bung Karno.
Karena itu, Ketetapan MPRS Tap XXIII/MPRS/1967 berbunyi: Penyelesaian
persoalan hukum selanjutnya yang menyangkut Dr Ir Soekarno, dilakukan
menurut ketentuan-ketentuan hukum dalam rangka menegakkan hukum dan
keadilan, dan menyerahkan pelaksanaannya kepada Pejabat Presiden
(Pasal 6, Tap XXIII/MPRS/1967).

Pejabat Presiden, lalu Presiden Soeharto, hingga Bung Karno wafat,
tidak melakukan pengadilan terhadap Bung Karno. Presiden Soeharto
bahkan melanggengkan nama Soekarno sebagai proklamator dan pemimpin
bangsa, antara lain dengan membangun Monumen Proklamator di
Pegangsaan Timur dan menamai Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
Ketika Bung Karno wafat, juga dihargai sebagaimana layaknya warga
negara yang telah berjasa, dilaksanakan dengan upacara kenegaraan.
Langkah-langkah itu dapat dinilai sebagai upaya merehabilitasi nama
Bung Karno gaya orang Jawa.

Perbedaan ketetapan MPR tentang Bung Karno dan Pak Harto disebabkan
kedudukan Pak Harto yang saat itu amat kuat. Tanpa “lobi” Pak Harto,
MPRS pada tahun 1967 mungkin juga akan memutuskan untuk mengadili
Bung Karno. Hal ini disebabkan tuntutan untuk mengadili Bung Karno
tidak kalah besar dengan tuntutan untuk mengadili Pak Harto. Saat MPR
bersidang (1998), tidak ada orang sekuat Pak Harto seperti tahun
1967. MPR, eksplisit mencantumkan nama Soeharto untuk diadili (Tap
XI/MPR/1998).

Jelas, tercampur aduk antara politik dan hukum sehingga mudah
dipahami, kasus Pak Harto lebih kompleks.

Perlu klarifikasi

Kini, kasus Pak Harto sudah sampai tahap akhir. Pak Harto dan
keluarganya bersedia diadili. Pernah memperoleh SP3, lalu dibuka
lagi. Namun, proses pengadilan terhenti karena alasan kesehatan.
Sebagai dokter, ada keyakinan, Pak Harto tidak mungkin diadili.
Apakah dengan demikian masalahnya selesai?

Nama Bung Karno secara realitas sudah terehabilitasi. Namanya sudah
diletakkan di beberapa tempat terhormat. Secara politis, Bung Karno
juga tidak terlibat G30S. Dugaan Bung Karno menyimpan uang di luar
negeri juga tidak benar. Jika ada produk perundangan yang masih bisa
mencemarkan nama Bung Karno, tidak ada salahnya dikaji ulang dan
diperbaiki.

Pak Harto, yang juga dituduh mempunyai simpanan sampai Rp 200 triliun
juga tidak benar. Kekayaannya hanya Rp 28 miliar, lebih kecil dari
pejabat lain, begitu dilaporkan pemerintahan Habibie saat itu. Namun,
dendam politik pada Pak Harto masih ada, juga (sebenarnya) pada Bung
Karno. Pak Harto dituduh melakukan kudeta dan menelantarkan Bung
Karno, namun Megawati tidak merasa perlu menghujat Pak Harto.

Pak Ruslan (alm) pernah menyatakan, Bung Karno dan Pak Harto adalah
orang besar. Orang besar, kalau salah, salahnya juga besar. Kesalahan
itu harus dapat menjadi pelajaran bagi kita untuk tidak berbuat
kesalahan yang sama. Jika isu itu membuat kita memiliki konflik
permanen, dendam abadi, apakah tidak semakin jauh diri dari cita-cita
rekonsiliasi ?

Barangkali, kita bisa belajar dari kasus Nixon di Amerika Serikat.

1 Comment

  1. Frans said,

    August 23, 2007 at 3:12 am

    Saya tidak sependapat.Bung karno dikucilkan oleh soeharto sehingga dia wafat th 1970. Bung karno dituduh bermacam2 oleh soeharto.Padahal G30S adl rekayasa soeharto untuk memperoleh kekuasaan. pelan tapi pasti soeharto menggerogoti kekuasaan Bung karno, seperti rayap makan kayu sampai habis. Bagaimanapun juga soeharto harus diadili terlibat pelanggaran HAM terbesar dlm sejarah RI, membantai manusia 3 juta dituduh PKI,soekarnois,simpatisannya. Sungguh brengsek soeharto!! Bung karno dan PKI tenggelam karena ambisi soeharto menjadi presiden RI. semuanya dikorbankan Bung karno demi persatuan RI. Dia rela tenggelam asal bangsa ini tidak terpecah belah. Mulia hati seorang Presiden Soekarno. Dia adl Presiden RI yang kekal dan selamanya di hati rakyat.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: