NKRI, Masihkah Jadi “Rumah Bersama”?

Oleh Maria Hartiningsih
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0603/17/sorotan/2516799.htm
—————————————————-

Kebangsaan Indonesia berada di ujung tanduk. Setelah serangkaian
kekerasan terhadap kelompok yang memiliki pandangan keagamaan lain
maupun penghayatan keimanan yang berbeda, situasinya diperparah
dengan munculnya RUU maupun berbagai perda yang menafikan keragaman
sosio-kultural-religius masyarakat.

Rancangan Undang-Undang Antipornografi dan Pornoaksi (RUU APP),
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelacuran di
Tangerang, maupun sedikitnya 14 peraturan di berbagai daerah
merupakan contoh paling jelas bahwa toleransi dan kemajemukan
Indonesia sedang dipertaruhkan. Padahal, kedua hal itulah yang
menjadi asas paling dasar pembentukan Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) yang diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta pada 17
Agustus 1945.

Pokok-pokok diskusi yang mengemuka di Wahid Institute, Jakarta, Rabu
(15/3), itu bertautan dengan diskusi tentang kemiskinan dan utang
dalam acara Tafakur Bersama oleh Al-Maun Institute di Baturraden,
Purwokerto, awal Maret.

Dalam diskusi itu ditemukan bahwa berbagai peraturan yang mengatur
moralitas individu tampaknya berkaitan dengan upaya menutupi
pelanggaran moralitas sosial, seperti korupsi dalam arti luas dengan
seluruh dampaknya.

Pengaturan moralitas individu tampaknya juga merupakan upaya
pengalihan perhatian dari ketidakmampuan bangsa ini menyelesaikan
persoalan yang lebih besar, yakni utang dan kemiskinan beserta
seluruh dampaknya, seperti busung lapar, polio, TB, dan lain-lain.

“Moralitas kemanusiaan yang paling mendasar menyangkut apa arti hidup
bersama, untuk saling peduli, berempati dan memperkuat solidaritas
sebagai bangsa semakin menghilang. Seluruh persoalan besar itu tidak
bisa semata-mata dilihat dari soal ekonomi,” ujar Dr Moeslim
Abdurrahman, pendiri Al-Maun Institute.

Penghakiman moral

Jangankan solidaritas dan empati, berbagai perda justru mendorong
penghakiman moral atas upaya seseorang, khususnya perempuan yang
mencari jalan untuk mengatasi persoalan hidup. Kemiskinan hanya
menjadi persoalan bagi mereka yang mengalaminya.

Pendamping buruh dari Tangerang, Lilies, mengatakan, penerapan Perda
No 8/2005 di Tangerang akan memiskinkan ekonomi perempuan kelas
menengah bawah. “Situasi perempuan buruh di Tangerang sulit. Kalau
menolak lembur malam mereka akan kena PHK,” ujar Lilies dalam diskusi
di Wahid Institute.

Seluruh kondisi saat ini, menurut Moeslim, memunculkan pertanyaan-
pertanyaan; apakah kita masih satu bangsa, apakah kita punya
pemerintahan yang mengayomi warganya, dan apakah kita masih hidup
bersama sebagai satu bangsa.

Komponen-komponen bangsa ini tampaknya juga telah kehilangan social
trust karena kekerasan atas dasar prasangka sosial lebih dikedepankan
dibandingkan duduk bersama membicarakan masalah yang ada.

Moeslim melihat semua yang disebut sebagai “reformasi politik” untuk
mengembalikan Indonesia dari tangan Orde Baru yang represif
kepada “Orde Reformasi” yang lebih terbuka tidak berhasil. “Siapa pun
yang memerintah negara ini tak punya garis tentang strategi
kebangsaan Indonesia,” ujarnya.

Keberagaman agama dan suku yang dulu dapat ditransendensikan menjadi
kekuatan kebangsaan, saat ini runtuh, sehingga kita berhadapan dengan
persoalan krusial agama sebagai bagian kunci dari politik identitas.
Pada saat yang sama, otonomi daerah disabot elite politik lokal untuk
membangunkan semangat etno-nasionalisme.

“Di pihak lain, orang yang merasa punya kekuasaan ingin menggunakan
negara untuk mengatur masalah privat, termasuk soal berpakaian. Itu
tidak dibenarkan,” tegas Moeslim, memberikan komentarnya mengenai
pernyataan Ketua Majelis Ulama Indonesia Cholil Ridwan, yang seperti
dikutip wartawan menyatakan, pakaian adat Indonesia yang
mempertontonkan aurat harus dianggap sebagai pornoaksi dan sebaiknya
disimpan saja di museum.

Pakar hukum dari Universitas Indonesia, Maria Farida, dalam diskusi
di Wahid Institute juga menegaskan, dalam perundang-undangan
nasional, ada batasan-batasannya. Moral, adat, dan agama tidak bisa
dijadikan hukum tertulis. Dalam hukum ketiganya disebut sebagai norma
otonom. Kalau diformalkan, berarti negara mencampuri urusan privat
kehidupan warganya.

Melanggar asas

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Meutia Farida Hatta-Swasono
yang dihubungi pada kesempatan terpisah menengarai pengotak-ngotakan
baru berdasarkan cara berpakaian (khususnya perempuan) sebagai dampak
penerapan berbagai perda yang memaksakan penafsiran tunggal nilai-
nilai dan hukum agama tertentu kepada masyarakat luas. Kalau materi
RUU APP tidak direvisi, juga itu yang akan terjadi, begitu
dikemukakan Meutia.

Sejarah kelahiran RUU APP sebenarnya didasari keprihatinan maraknya
peredaran materi pornografi. Kalau itu soalnya, menurut Maria Farida,
RUU itu sebenarnya tidak perlu ada.

“Kalau selama ini peredaran VCD porno dan tayangan televisi menjurus
ke arah itu, yang salah siapa? Kan sudah ada UU Penyiaran dan UU
Pers. Itu saja yang menurut saya diperketat penerapannya. Klausul
pidana bisa dimasukkan ke revisi KUH Pidana yang sudah lima tahun
tidak selesai itu,” tambah Maria Farida.

Namun ternyata RUU APP terus dibuat bahkan materinya “diselewengkan”
menjadi RUU yang berpotensi merusak semangat kebangsaan Indonesia.

“Pada awalnya tidak ada kata pornoaksi,” sambung Asisten Deputi
urusan Sosial, Budaya, dan Lingkungan, Sofinas Asaari, dari Kantor
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan yang mengikuti diskusi-diskusi
awal pembuatan RUU itu.

Munculnya teror, ancaman bahkan somasi hukum dari kelompok yang
mengatasnamakan agama tertentu terhadap masyarakat dan anggota DPR
yang keberatan atas RUU APP, seperti diungkapkan anggota Komisi VI
DPR dari F-PDIP, Ni Gusti Ayu Sukmadewi Djakse, memperlihatkan apa
yang disebut Moeslim Abdurrahman sebagai polarisasi yang mengarah ke
konservatisme agama.

“Polanya memperjuangkan ‘akhlak’, dan menganggap pihak lain
sebagai ‘tidak berakhlak’, malah ‘disetankan’. Isunya adalah
fundamentalisme, dan fundamentalisme bisa apa saja. Di AS juga
begitu,” jelas Moeslim.

Sukmadewi menambahkan, secara substansial, RUU APP bertentangan
dengan semangat kebangsaan Indonesia dan melanggar
konstitusi. “Apakah anggota DPR itu sudah lupa pada sumpahnya ketika
mereka dilantik?” tegasnya.

Maria Farida sependapat bahwa materi RUU APP melanggar semua asas
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. “Saya heran
kok Departemen Hukum dan HAM tidak memberi tanggapan,” ujarnya.

Yang harus dikedepankan, menurut Nike Masruchiah yang membacakan
tanggapan dari sektor tekstil, garmen, dan apparel adalah agenda
pembangunan yang mendasar di bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan
pangan dan rasa aman bagi masyarakat. Inti pesannya yang penting
adalah, “Mempertahankan semangat kebhinnekaan kita sebagai bangsa
berdasarkan Pancasila”.

Mendukung pandangan-pandangan sebelumnya, Ratna Batara Munti dari LBH
APIK menegaskan bahwa RUU APP bukan hal yang mendesak saat ini. “Ada
RUU lain yang lebih mendesak seperti RUU Anti-Trafficking dan revisi
UU No 13 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan yang ditolak buruh.
Revisi itu memasukkan prinsip-prinsip fleksibilitas pasar tenaga
kerja sehingga perusahaan outsourcing berperan besar. Buruh semakin
kehilangan hak-haknya,” ujar Ratna.

Dr Ula dari Fraksi Partai Golkar mengatakan, partainya menempuh jalan
tengah, “untuk menyelamatkan perempuan dan anak”, dengan kalau perlu
membongkar RUU APP.

Namun, penulis dan pekerja seni Ayu Utami menegaskan RUU itu harus
ditolak. “Pernyataan adanya revisi dari Ketua Pansus menurut saya
hanya upaya membuat kita diam,” tegasnya. Sukmadewi sebelumnya
memaparkan tidak akan ada perubahan substansial dalam teks RUU APP
yang “direvisi”.

“Test case”

Meskipun penolakan terhadap RUU APP terkesan sangat kuat, menurut
Sukmadewi, hanya gerakan moral yang kuat untuk menolak penyeragaman
dan menjunjung tinggi keberagaman dalam kebangsaan Indonesia, yang
sanggup menahan diundangkannya RUU APP bulan Juni mendatang.

DI DPR, kata Sukmadewi, terjadi polarisasi yang tegas antara pihak
yang menerima dan yang menolak. Jumlah yang menerima RUU APP jauh
lebih besar dengan klaim 70 persen organisasi masyarakat yang
diundang juga menerima.

Hanya PDI-P yang bersuara keras dan tegas menolak RUU tersebut,
kecuali dimasukkan perspektif keragaman budaya suku dan agama, tidak
mengatur wilayah privasi, tak mengatur tentang dugaan apalagi dugaan
tentang moral seseorang dan tidak mengatur moral dan etika umum
berdasarkan moral dan etika agama tertentu.

“Tiga daerah akan mengajukan pembuatan perda antipornografi. Karena
itu seperti ada tuntutan, RUU APP harus gol,” ujar Sukmadewi.

RUU APP dan begitu banyaknya perda yang mengatur kehidupan warga atas
dasar moral tertentu, menurut Moeslim Abdurrahman, merupakan test
case dan barometer apakah Indonesia masih merupakan rumah bersama,
apakah perasaan kebangsaan masih terasa.

“Ini test case lain setelah UU Sisdiknas. Waktu itu kita juga melihat
Golkar menjadi sekutu untuk mengegolkan UU Sisdiknas,” ujar Moeslim.

Pada tataran paradigmatik, menurut Ahmad Suaedy dari Wahid
Institute, “politik perukunan” terus digunakan negara ketika agama
berperan sentral dan menjadi bagian kunci dari politik identitas.

Asumsi bahwa kelompok-kelompok keagamaan tidak rukun, membuat
munculnya RUU Kerukunan Umat Beragama maupun Rancangan Peraturan
Bersama Menteri Agama-Menteri Dalam Negeri.

Situasi ini menjadi lebih kompleks jika ditaruh di dalam proses
otonomi daerah. Di situ semakin dapat ditengarai bagaimana wajah
birokrasi pemerintahan, arah kebijakan serta politik
anggarannya “dibajak” untuk kepentingan satu kelompok.

Dengan situasi seperti itu, masihkah NKRI menjadi “rumah bersama”?

2 Comments

  1. abas said,

    June 11, 2007 at 6:04 am

    bapak2 sekalian kenapa sekarang ini negara kita2 belum mengalami perubahan sedikitpun?
    padahal di negara luar seperti amerika dan yg lainnya sudah mengalami perkembangan yg luar biasa
    dan kenapa kemiskinan di negara indonesia ini belum dapat diatasi?padahal khan kemiskinan dapat dikatakan masih sangat tinggi

    itu ja lah bapak2 sekalian

    makasih

  2. adine said,

    July 29, 2007 at 9:13 am

    tanya kenapa…..?

    gitu maksud atas gue.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: