Politik Etis Kapitalisme

Oleh Imam Cahyono
Peneliti, Sedang Riset Eksistensi MNC’s di Indonesia
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0610/26/opini/3021437.htm
=============================

Seperti kawasan Indonesia timur lainnya, wilayah itu menyuguhkan
pesona alam. Dulu, gugusan pulau itu dikenal sebagai penghasil rempah-
rempah terbesar di dunia. Tetapi, indahnya kepulauan berubah menjadi
kepedihan saat memasuki pedalaman. Masyarakatnya melarat.
Infrastruktur pas-pasan. Sarana-prasarana pendidikan dan kesehatan
terbatas. Air bersih tak mudah didapat.

Padahal, di sana banyak area pertambangan. Di Halmahera Utara, PT NHM
mengelola tambang emas, korporasi multinasional (MNC’s) asal
Australia. Ironisnya, masyarakat hidup mengenaskan. Pendidikan
memprihatinkan. Pendapatan nelayan berkurang. Hasil kopra, pala, dan
cengkeh menurun. Banyak masyarakat menjadi penambang ilegal,
risikonya nyawa melayang di ujung senapan aparat keamanan.

Bagi masyarakat, kekayaan alam justru membawa kutukan (resource
curse). Di balik kelimpahan, tersimpan kesengsaraan.

Penopang hidup rakyat dirampas kontrak karya (contract of work)
antara korporasi dan pemerintah pusat. Impitan struktural dan
ketidakadilan membuat masyarakat berontak merebut hak dan tanahnya
kembali.

Politik balas budi

Bagi pemerintah pusat dan daerah, menemukan kekayaan alam ibarat
mendapat durian runtuh, diharapkan mendongkrak pendapatan negara
melalui penerimaan royalti dan pajak. Menghadapi tuntutan rakyat,
pemerintah maupun korporasi tak pernah kehilangan akal, termasuk
lahirnya tren baru, desain model politik etis berupa corporate social
responsibility (CSR).

Secara historis, politik etis lahir sebagai kritik atas politik tanam
paksa. Pemerintah kolonial bertanggung jawab atas kesejahteraan
pribumi. Gagasan Pieter Brooshooft dan C van Deventer membuka mata
Belanda untuk memerhatikan nasib pribumi. Utang budi (een eerschuld)
dan panggilan moral dituangkan dalam politik etis, terangkum dalam
Trias Politika meliputi irigasi, emigrasi, dan edukasi.

Memang tak banyak kaum terpelajar yang dihasilkan. Tetapi, muncul
kesadaran politik dan nasionalisme. Politik etis membuka kesadaran
semangat kebangsaan sehingga lahir pergerakan seperti Budi Utomo.
Lahir tokoh Hatta dan Suwardi Suryaningrat dari kelas menengah.

Sebagai model baru balas budi, CSR diyakini sebagai ekspresi
kewajiban perusahaan yang peka terhadap stakeholder di sekitar lokasi
bisnis. CSR merupakan inisiatif dan aktivitas sosial sebagai wujud
komitmen dan tanggung jawab sosial perusahaan (Kotler and Lee, 2005).
CSR selalu dikaitkan prinsip Sustainable Development.

Publik skeptis terhadap CSR. Tanggung jawab sosial korporasi dianggap
akal-akalan. Seperti politik etis, CSR lahir karena tuntutan zaman.
Jika tidak dipenuhi, dapat menimbulkan hal-hal tak diinginkan.

Uniknya, gaung CSR menggema pascareformasi 1998. Mengapa? Ini terjadi
karena pada masa Soeharto, situasi dan kondisi terkendali. Stabilitas
politik terjaga. Jadi, program CSR menjadi tameng guna melindungi
kepentingan perusahaan. Dengan itu, ia bisa menunjukkan telah
memenuhi aturan, melakukan tanggung jawab. Alhasil, CSR digunakan
agar investasi perusahaan tetap dalam kondisi aman.

Tidak mudah percaya etika korporasi atau melihat kapitalisme berwajah
humanis (capitalism with a heart). Mustahil ada investor mau merugi.
Prinsip dagang, maksimalisasi profit adalah tujuan utama korporasi.
Karena penguasa modalnya perusahaan asing, keuntungannya pun kembali
ke pemilik modal.

Kepentingan jangka pendek

Hingga kini, nasib korban lumpur panas Sidoarjo tidak jelas. Sebagai
etika korporasi, Lapindo memberi ganti rugi berupa uang. Ini
merupakan solusi jangka pendek. Tanggung jawab korporasi seharusnya
ditekankan pada hak dasar hidup (livehood sustainable), yakni
sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan.

Berakhirnya kegiatan pertambangan atau kontrak karya tak lepas dari
masalah. Purnatambang, tanah dikembalikan kepada negara. Tetapi,
apakah kondisi kesuburan tanah masih seperti semula dan dapat
digunakan masyarakat dengan baik? Seusai penambangan nikel di Pulau
Gebe, Halmahera Tengah, yang dikelola PT Antam, tanah dikembalikan
dalam kondisi rusak berat. Padahal, masyarakat membutuhkan
keberlangsungan hidup secara sosial dan ekonomi di saat Pulau Gebe
tanpa tambang nikel.

Umumnya, keberadaan MNC’s di sektor pertambangan merusak sumber mata
pencarian rakyat. Masyarakat lokal yang sebagian besar petani
kehilangan tanahnya. Mereka tak bisa lagi bercocok tanam, lahan
menjadi lokasi tambang, perkantoran, lapangan golf, atau bandara.
Pascatambang, saat korporasi hengkang, masyarakat bingung bagaimana
harus melanjutkan hidup.

Kontrak karya pertambangan hanya menguntungkan korporasi
internasional. Tidak sebanding antara yang didapat dari kontrak dan
rusaknya lingkungan, areal perkebunan dan pertanian, basis kehidupan
rakyat. Tidak ternilai rusaknya tatanan adat setempat. Belum lagi
potensi konflik, baik horizontal maupun vertikal, yang ditimbulkan.

Amat bijak jika kita membangun optimisme, berupaya bisa mengolah
kekayaan alam sendiri, guna kepentingan bangsa. Kata Bung
Karno, “Biarkan kekayaan alam itu di dalam tanah, tunggu sampai anak
bangsa mampu mengolah sendiri.” Jangan sampai kita menjadi budak
kepentingan modal asing, menjadi bangsa kuli dan kuli di antara
bangsa-bangsa.

2 Comments

  1. ady said,

    June 22, 2009 at 6:01 am

    sumbernya mana???????????????????????????????


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: