Rasionalisasi Nasionalisme

Oleh Robertus Wijanarko
Kandidat Doktor Filsafat di DePaul University, Chicago, AS
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0605/08/opini/2635350.htm
———————————-

Nationalism is primarily a political principle, which holds that the
political and the national unit should be congruent (Ernest Gellner).

Cacat bawaan nasionalisme adalah absennya proses rasionalisasi. Rasa
kesatuan kebangsaan hanya dimanfaatkan untuk memadukan kekuatan untuk
mengusir penjajah dan tidak dijabarkan dalam strategi penataan
struktur sosial, politik, dan ekonomi yang merealisasikan kesatuan
dan kedaulatan bangsa-bangsa pascakolonial.

Menurut Frantz Fanon, tokoh revolusi nasional Aljazair, kebanyakan
pemimpin nasional pascakolonial hanya menampilkan parodi, yakni
sekadar meneruskan struktur sosial, politik, dan ekonomi kolonial.

Karena mencermati gejala itulah Francis Fukuyama, menyikapi
popularitas demokrasi liberal, berargumen, nasionalisme tidak bisa
menjadi ideologi pesaing demokrasi liberal karena nasionalisme tidak
menawarkan agenda komprehensif untuk pengorganisasian kehidupan
sosial dan ekonomi (F Fukuyama, The End of History, 6).

Kesemrawutan penataan kehidupan bidang hukum, ekonomi, politik, dan
pembangunan struktur sosial di Indonesia merupakan residu dari
mandeknya proses rasionalisasi nasionalisme. Penerapan perda yang
compang-camping, diskusi seputar pengelolaan sumber daya alam dan
penyertaan modal asing, serta gelombang reaksi seputar kasus
pembelotan puluhan warga Papua merupakan pucuk gunung es persoalan
yang lebih serius, bahwa nasionalisme masih dipahami sebagai semangat
kebangsaan, belum sebagai prinsip-prinsip politik yang diterjemahkan
dalam tatanan kehidupan berbangsa.

Diskusi seputar penerapan syariah memang tidak lagi mendominasi
wacana publik. Namun, itu tidak menandai surutnya pamrih untuk
memaksakan penyisipan syariah dalam kehidupan berbangsa. Setelah
keberhasilan Aceh memperjuangkan tuntutan penerapan syariah, beberapa
daerah mulai “mengokulasi” hukum tradisi agama tertentu ke dalam
sistem hukum kita melalui penyisipan hukum agama tersebut dalam
beberapa perda.

Nasionalisme

Perda terkait tentang praktik prostitusi di Tangerang, usaha-usaha
sosialisasi perda lain di beberapa daerah, dan isu-isu seputar Undang-
Undang Antipornografi dan Pornoaksi mencerminkan bahwa proses
penataan peraturan dan hukum yang mengatur kehidupan publik tidak
didasarkan pada Undang- Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Dan, dengan
demikian, tidak dilandasi visi dan komitmen untuk mewujudkan proses
rasionalisasi nasionalisme. Sebaliknya, proses yang merusak rasa
kesatuan berbangsa melalui penerapan syariah melalui jalur perda di
berbagai daerah, yang merupakan strategi baru menyusul kegagalan
menerapkan syariah dalam tingkat nasional, bisa dilihat sebagai
irasionalisasi nasionalisme. Sebab, langkah- langkah tersebut secara
pelan-pelan melumpuhkan rasa kesatuan dan soliditas sebagai sebuah
bangsa.

Mandeknya rasionalisasi nasionalisme juga terjadi dalam proses
pembangunan ekonomi nasional. Contoh yang paling gamblang adalah
sikap-sikap dalam diskusi seputar ExxonMobil dan Freeport serta soal
penyertaan modal asing dalam korporasi nasional. Dari banyak
pendapat, nasionalisasi ekonomi hanya dipahami sebatas soal
persentase pengelolaan proyek dan kepemilikan modal. Pemikiran
tersebut menepikan persoalan yang lebih mendasar, bahwa nasionalisasi
ekonomi itu terkait dengan usaha menyeluruh untuk membangun ekonomi
berbasis kerakyatan.

Bukan hanya aktivitas ekonomi yang menyertakan dan menguntungkan
masyarakat banyak, tetapi juga proses ekonomi yang disertai
pembangunan infrastruktur menyeluruh. Jadi, bukan hanya masyarakat di
Jawa atau di dekat pusat pemerintahan yang dirangkul, tetapi juga
anggota masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Ketimpangan pembangunan infrastruktur antara Pulau Jawa
dan pulau- pulau lain dan mandeknya usaha untuk membangun ekonomi
rakyat menuturkan bahwa pembangunan ekonomi nasional belum merupakan
wujud dari rasionalisasi nasionalisme.

Biarpun korporasi nasional memegang mayoritas modal dan mendominasi
seluruh proses dan teknik produksi dan distribusi, tetapi jika
korporasi- korporasi tersebut hanya menjadi penyokong bahan-bahan
mentah bagi perusahaan luar negeri dan hanya mengabdi kepentingan
pemodal, hal ini tidak berbeda dengan struktur perekonomian di zaman
kolonial, hanya pengelolanya sekarang dipegang oleh kaum “kolonialis”
baru, yakni pemilik modal nasional.

Mandeknya pembangunan struktur sosial dan politik juga wujud dari
macetnya proses rasionalisasi nasionalisme. Wajah dari gejala ini
tampak melalui kurangnya penghargaan akan hak individu, terutama hak-
hak kaum marginal dan minoritas di negara kesatuan Indonesia ini.
Karena struktur merujuk pada pola relasi antara individu dan golongan
atau komponen masyarakat, yang terkait dengan pemahaman nilai dan
penghargaan akan hak-hak setiap warga negara, sikap arogan-anarkis
dan sewenang-wenang dari komponen masyarakat tertentu terhadap
anggota masyarakat yang lain mencerminkan pola relasi yang tidak
didasarkan pada pemahaman akan kesetaraan hak setiap anggota
masyarakat.

Pola relasi yang didasarkan pada penghargaan akan kesetaraan hak
belum membudaya, belum lagi sikap dan komunikasi politik yang arogan
dari penguasa dan lembaga-lembaga publik yang sering kali menafikan
hak-hak warga negara. Absennya struktur sosial dan politik yang adil,
yang mencerminkan kemandekan rasionalisasi nasionalisme, juga
tercermin dalam komunikasi politik antara pemerintah pusat dan
daerah, terlebih daerah-daerah yang jauh dari Jakarta. Jargon
nasionalisme dimanfaatkan sebagai ideologi untuk mengontrol dan
menertibkan, tanpa disertai usaha untuk menata pola relasi yang
akomodatif, demokratis, dan mengedepankan rasa keadilan dan empati
antara kekuasaan pusat dan daerah.

Belajar dari Hatta dan Sjahrir

Kesadaran akan perlunya rasionalisasi nasionalisme sudah muncul di
benak para perintis negeri ini sejak kesadaran nasional mulai
menggumpal. Dua tokoh sentral yang mempunyai perhatian mendalam akan
kebutuhan rasionalisasi nasionalisme adalah Mohammad Hatta dan Sutan
Sjahrir. Sebagai seorang ekonom zamannya, Hatta menggunakan analisis
Marxis untuk menjelaskan realitas kolonialisme di Indonesia.

Menurut Hatta, kolonialisme merupakan konsekuensi logis dari
perkembangan kapitalisme di Eropa, di mana modal yang hakikatnya
menggelembung terus mencari pasar, penyuplai bahan mentah bagi
aktivitas industri, dan pencarian akses untuk investasi ekspor modal.
Bagi Hatta, kolonialisme bukan sekadar penindasan secara fisik-
militer, tetapi juga merupakan dominasi tatanan ekonomi kaum imperial
secara sistematis (JD Legge, Intellectuals and Nationalism in
Indonesia, 22).

Menurut Hatta pula, langkah strategis untuk membangun kemandirian
suatu bangsa dan strategi untuk mengusir dominasi penjajah adalah
pembangunan tatanan ekonomi nasional secara sistematis, yang dalam
benak Hatta adalah pembangunan tatanan ekonomi yang sesuai dengan
kondisi budaya nasional, yang memperhitungkan peta geografis dan
demografis, serta bertumpu pada kekuatan rakyat. Kepedulian Hatta
bukan sekadar suatu perbaikan ekonomi yang memihak kepada rakyat,
tetapi juga mencakup usaha-usaha untuk mematahkan dominasi-dominasi
struktur ekonomi kolonial yang ada, yang diproduksi oleh dan mengabdi
pada kepentingan pemodal/penjajah.

Menyimak jalan pikiran Hatta, maka langkah-langkah pemimpin nasional
dewasa ini, yang hanya memahami “nasionalisasi” ekonomi sebagai
langkah untuk mengakuisisi korporasi-korporasi asing tanpa disertai
usaha untuk mematahkan struktur-struktur ekonomi yang melanggengkan
dominasi modal asing, hanyalah merupakan parodi dari apa yang
diproduksi oleh penjajah.

Sutan Sjahrir di pihak lain menegaskan bahwa rasionalisasi
nasionalisme harus dijabarkan dalam bentuk usaha-usaha membangun
struktur sosial dan politik nasional yang menumbuhkan sikap kesatuan,
penghormatan akan kesetaraan hak dan kewajiban, dan pola relasi yang
mengedepankan keadilan dan solidaritas bagi seluruh warga negara
Indonesia. “Strategi budaya” yang bisa digunakan untuk membangun
struktur sosial politik yang mencerminkan semangat nasionalisme
adalah dunia pendidikan.

Karena itu, bagi Sjahrir, pembangunan pendidikan nasional berwawasan
kebangsaan merupakan wujud rasionalisasi nasionalisme. Karena itu,
pembangunan pendidikan harus lebih intensional. Berdasar keyakinan
akan pentingnya pendidikan itulah Sjahrir rupanya turut membidani
lahirnya Club Pendidikan Nasional Indonesia, yang merupakan
penghimpunan kembali komunitas-komunitas anggota PNI lama yang
tersebar di beberapa kota besar (JD Legge, 35).

Merenungkan kembali ide-ide yang pernah dicetuskan para intelektual
kita, sembari menyimak realitas kehidupan ekonomi, politik, hukum,
dan struktur sosial masyarakat kita, kita diajak untuk mengakui
adanya kesembronoan sistematis yang dilakukan penguasa dalam
mengelola kehidupan berbangsa kita.

Nasionalisme hanya dimaknai sebagai semangat kesatuan kebangsaan,
belum dirasionalisasikan sebagai prinsip-prinsip kehidupan politik
yang menyangga keselarasan antara kehidupan politik dan unit-unit
yang membentuk kita bersama sebagai sebuah nasion (Ernest Gellner).

Ide-ide dasar dan cetak biru sudah ada. Haruskah kita meneruskan
kesalahan ini?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: