Riwanto dan Nasionalisme yang Lebih Rileks

Oleh SIDIK PRAMONO
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0606/17/Politikhukum/2736336.htm
====================================

Indonesia perahu besar. Penduduknya banyak dan sangat beragam.
Indonesia di tengah kepungan: globalisasi dan neoliberalisme di satu
sisi, sektarianisme dan radikalisme di sisi lain, dan juga
militerisme yang diam-diam masih mengintip. Indonesia dalam tiga
kata: migrasi, integrasi, dan nasionalisme yang mau-tidak mau
terformat baru.

Bagi peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Riwanto Tirtosudarmo, seluruh masalah itulah yang membentuk Indonesia
baru. Konsep lama harus dikaji ulang, problem keadilan dan
kesejahteraan harus segera mendapatkan jalan keluar.

Berikut petikan wawancara Kompas dengan Riwanto di ruang kerjanya di
Gedung LIPI Jalan Gatot Subroto, Jakarta, pekan ini, serta beberapa
kali percakapan per telepon.

Mengapa konflik komunal meninggi setelah Orde Baru berganti?

Kalau percaya pada George Aditjondro, ada skenario di belakang semua
ini. Kalau percaya Tamrin Tomagola, ada strategi di belakang semua
ini. Ada kepentingan menciptakan destabilisasi keadaan, itu bukan
tidak mungkin terjadi. Namun, tetap belum ada yang bisa
menjelaskannya secara final. Ada faktor lain yang harus dilihat,
ketimpangan kesejahteraan tidak bisa dinafikan. Ada konsentrasi
kapital dan kesejahteraan hanya pada kelompok tertentu. Sebenarnya
itu juga terjadi di negara lain. Paguyuban etnik hidup. Lobi Yahudi,
siapa yang tak tahu. Di Amerika, Anda bisa kaya sekali atau miskin
sekali. Di Indonesia, kerap ada kolusi pemilik modal dan penguasa.

Dikaitkan dengan demografi?

Ada hubungan timbal balik antara demografi dan politik. Struktur
demografi berpengaruh pada perubahan politik. Kalau sebuah negara
berpenduduk muda, ada demand pekerjaan yang besar, ada demand
partisipasi politik yang tinggi. Ini menjadi blok tersendiri. Yang
harus diingat, ketimpangan spasial terjadi di mana-mana. Demografi
berubah kalau sistem ekonomi-politik berubah. Awalnya Soeharto
dipengaruhi Widjojo Nitisastro, laju pertumbuhan penduduk harus
ditekan agar pertumbuhan ekonomi tidak tergangggu. Namun, lalu
Soeharto mengadopsi ide Soekarno tentang transmigrasi. Saat itu
transmigrasi sekaligus jadi alat mengintegrasikan bangsa. Soeharto
punya ide sendiri. Transmigrasi didasari ide tentang asimilasi,
harmonisasi. Dalam konsep Soeharto, orang “seberang” bisa
diharmonisasikan dengan orang Jawa yang diasumsikan baik, halus. Ada
juga kepentingan militer, doktrin sistem pertahanan-keamanan rakyat
semesta melihat pentingnya faktor jumlah penduduk. Soeharto punya
kombinasi dua komponen penting: militer dan ekonomi.

Soalnya kemudian, transmigrasi dinilai tidak berhasil.

Dalam kacamata pengamat asing, transmigrasi itu berdampak langsung
pada konflik komunal. Temuan saya, dalam konflik komunal biasanya
orang Jawa tak terlibat langsung. Yang terlibat justru pendatang
nontransmigran. Kehadiran orang Jawa menjadikan orang lokal menyadari
identitasnya. Ini yang mengeraskan batas etnis. Kehadiran orang Jawa
yang masif di satu lokasi yang sangat luas menegaskan itu. Pada
pertengahan 1980-an, ada kebijakan agar jangan menyinggung SARA
(suku, agama, ras, dan antargolongan). Namun dalam pergaulan sosial,
tak mungkin melarang orang melakukan identifikasi sosial. Saat ada
ketidakadilan, ketegangan dan letupan pun muncul.

Bagaimana menyikapi perbedaan itu?

Ketika problem kesejahteraan terjawab, perbedaan identitas tidak akan
menjadi konflik. Identitas hidup dalam masyarakat, itu tetap harus
dikembangkan dan itu yang membuat Indonesia menarik. Tak ada negara
sekaya kita budayanya. Saya agak alergi dengan istilah “NKRI”. Kita
ini terancam dari mana? Kita ini terancam dari dalam, disintegrasi
muncul dari dalam.

Sentralisasi menjadi salah satu akar soal?

Sentralisasi punya akar yang jauh ke belakang. Pemberontakan pada
1950-an, kecuali RMS (Republik Maluku Selatan), tak ingin melepaskan
diri dari NKRI. Mereka berontak karena ingin keadilan, ingin lebih
diperhatikan. Ketidakadilan pusat dan daerah sudah terjadi lama dan
oleh Soeharto itu malah diperkeras. Ini problem struktural. Ada
kebutuhan sistem politik yang mampu menyejahterakan.

Apa jawaban konkretnya?

Kesejahteraan, keadilan. Itu belum terjawab, masih menjadi masalah
pokok. Agar ekonomi bisa berkembang, harus ada sistem politik dengan
check and balances. Tanpa itu, demokrasi hanya periferal. Bukan
berarti masa Soeharto bagus, tapi waktu itu ada visi mau diarahkan ke
mana bangsa ini. Kita mesti punya platform yang visioner. Sekarang
banyak ide bagus, tetapi ide itu terfragmentasi.

Anda sepakat dengan rekayasa demografi?

Saya tak sepakat. Yang mesti direkayasa adalah soal ekonomi,
demografi mengikuti. Jangan dibalik. Kalau mau rekayasa ekonomi,
konsekuensinya luar Jawa harus dibangun. Orang-orang yang di Jawa
akan pindah dengan sendirinya, tidak usah harus dipindahkan lewat
transmigrasi. Orang mengumpul di Jakarta karena ada yang dicari. Pada
masa transmigrasi, yang dipindah adalah kemiskinan. Sebaliknya, orang
luar Jawa yang pintar pindah ke Jawa. Istilah Sri Edi Swasono, ada
penurunan comparative advantage. Terjadilah ketimpangan yang
membesar. Sekarang ada yang berubah, interdependensi antarnegara
meningkat, diam-diam orang Indonesia pun melakukan mobilisasi
internasional. Ada kesadaran yang berubah.

Nasionalisme baru

Ketika rezim Orde Baru sedang kuat-kuatnya pada pertengahan 1980-an,
hanya sekelompok orang “nekat” yang kritis menilai kebijakan
pemerintahan, termasuk soal ketidakadilan pusat dan daerah.
Penelitiannya yang menyimpulkan kecenderungan alienasi birokrasi dan
rakyat sempat menjadi berita utama Kompas pada pertengahan 1985. Itu
masih menjadi soal sampai sekarang. Ada kesenjangan antara penelitian
dan implementasi di lapangan. Penelitian kerap diabaikan pengambil
kebijakan.

Pengalaman itu menjadikan Riwanto mengajukan syarat saat hendak
ditarik menjadi staf ahli Menteri Negara Transmigrasi dan
Kependudukan Alhilal Hamdi pada akhir 1999. Riwanto
mengaku “antitransmigrasi” dan akan berusaha memberi pemikiran agar
program itu suatu saat dibubarkan. Alhilal pun sepakat. “Mungkin
lebih enak bicaranya karena sudah kenal sejak sama-sama aktivis
mahasiswa,” kenang Riwanto.

Selepas kuliah di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Riwanto
bergabung di Leknas (Lembaga Ekonomi dan Sosial Nasional) LIPI yang
waktu itu menjadi salah satu “kiblat” ilmu sosial. Di sana Riwanto
belajar dan bekerja sama dengan sejumlah senior seperti Thee Kian Wie
ataupun Taufik Abdullah. Di situlah titik tolaknya mempelajari
demografi. Bergabung sebagai peneliti LIPI sekaligus berarti melepas
kesempatan menjadi wartawan yang dianggapnya kurang rileks karena
mesti terburu-buru waktu. Pers mahasiswa Koran Salemba pernah
memberikan kesempatan melakukan perjalanan jurnalistik ke Singapura,
Malaysia, dan Thailand pada awal 1980.

Bagaimana nasionalisme baru itu dalam bayangan Anda?

Yang pasti, tak mungkin kalau tidak kosmopolitan. Ada sesuatu yang
universal. Konsep lama tentang nasionalisme perlu diredefinisi,
seperti soal kedaulatan ekonomi. Dari sudut ekonomi kita tak mungkin
melepaskan diri dari multinational corporation. Martabat sebagai
orang Indonesia harus naik dan itu terjadi kalau kesejahteraan juga
naik. Nasionalisme itu sesuatu yang bergerak. Pancasila harus dilihat
sebagai cakrawala yang indah, bukan fondasi di kaki kita. Cakrawala
berbeda dengan langit yang harus dilihat dengan mendongak dan
melelahkan.

Bagaimana nasionalisme dikaitkan dengan migrasi?

Sekarang ini terjadi long distance nationalism karena perpindahan
manusia. Nasionalisme menjadi lebih kosmopolitan. Nasionalisme-baru
tidak terisolasi berdasarkan tanah yang dipijak. Relaksasi
nasionalisme ada di situ. Ukuran nasionalisme adalah apakah bisa
menyejahterakan. Ini kembali ke cita-cita kemerdekaan, mendudukkan
martabat sebagai bangsa. Mengutip Romo Mangun (almarhum YB
Mangunwijaya), kalau sekadar ingin makmur, kita tak perlu merdeka.

Nasionalisme sekarang dihadapkan pada globalisasi, interdependensi
yang kuat antarbangsa. Ini problem kita karena persoalan ini lebih
sering dibaca dalam pemikiran sempit. Aceh adalah contoh menarik,
ketika GAM masuk ke dalam nasionalisme kita, tidak
membawa “nasionalisme”-nya sendiri. Menarik untuk menunggu strategi
mereka dalam jangka panjang. Kalau bisa menyelesaikan, kita akan
mendapatkan nasionalisme baru. Kita mungkin mesti agak rileks dengan
nasionalisme.

Maksudnya lebih rileks?

Nasionalisme tidak bisa disempitkan hanya sekadar pada konsep Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tidak perlu menyatakan NKRI harga
mati. NKRI yang tidak menyejahterakan rakyat, apa artinya? Agak
berbahaya kalau nasionalisme itu direkayasa. Mungkin yang lebih dekat
adalah pembangunan sistem politik, pembangunan ekonomi yang
demokratis. Itu tulang punggungnya. Bukan hal mudah.
Oleh SIDIK PRAMONO
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0606/17/Politikhukum/2736336.htm
====================================

Indonesia perahu besar. Penduduknya banyak dan sangat beragam.
Indonesia di tengah kepungan: globalisasi dan neoliberalisme di satu
sisi, sektarianisme dan radikalisme di sisi lain, dan juga
militerisme yang diam-diam masih mengintip. Indonesia dalam tiga
kata: migrasi, integrasi, dan nasionalisme yang mau-tidak mau
terformat baru.

Bagi peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Riwanto Tirtosudarmo, seluruh masalah itulah yang membentuk Indonesia
baru. Konsep lama harus dikaji ulang, problem keadilan dan
kesejahteraan harus segera mendapatkan jalan keluar.

Berikut petikan wawancara Kompas dengan Riwanto di ruang kerjanya di
Gedung LIPI Jalan Gatot Subroto, Jakarta, pekan ini, serta beberapa
kali percakapan per telepon.

Mengapa konflik komunal meninggi setelah Orde Baru berganti?

Kalau percaya pada George Aditjondro, ada skenario di belakang semua
ini. Kalau percaya Tamrin Tomagola, ada strategi di belakang semua
ini. Ada kepentingan menciptakan destabilisasi keadaan, itu bukan
tidak mungkin terjadi. Namun, tetap belum ada yang bisa
menjelaskannya secara final. Ada faktor lain yang harus dilihat,
ketimpangan kesejahteraan tidak bisa dinafikan. Ada konsentrasi
kapital dan kesejahteraan hanya pada kelompok tertentu. Sebenarnya
itu juga terjadi di negara lain. Paguyuban etnik hidup. Lobi Yahudi,
siapa yang tak tahu. Di Amerika, Anda bisa kaya sekali atau miskin
sekali. Di Indonesia, kerap ada kolusi pemilik modal dan penguasa.

Dikaitkan dengan demografi?

Ada hubungan timbal balik antara demografi dan politik. Struktur
demografi berpengaruh pada perubahan politik. Kalau sebuah negara
berpenduduk muda, ada demand pekerjaan yang besar, ada demand
partisipasi politik yang tinggi. Ini menjadi blok tersendiri. Yang
harus diingat, ketimpangan spasial terjadi di mana-mana. Demografi
berubah kalau sistem ekonomi-politik berubah. Awalnya Soeharto
dipengaruhi Widjojo Nitisastro, laju pertumbuhan penduduk harus
ditekan agar pertumbuhan ekonomi tidak tergangggu. Namun, lalu
Soeharto mengadopsi ide Soekarno tentang transmigrasi. Saat itu
transmigrasi sekaligus jadi alat mengintegrasikan bangsa. Soeharto
punya ide sendiri. Transmigrasi didasari ide tentang asimilasi,
harmonisasi. Dalam konsep Soeharto, orang “seberang” bisa
diharmonisasikan dengan orang Jawa yang diasumsikan baik, halus. Ada
juga kepentingan militer, doktrin sistem pertahanan-keamanan rakyat
semesta melihat pentingnya faktor jumlah penduduk. Soeharto punya
kombinasi dua komponen penting: militer dan ekonomi.

Soalnya kemudian, transmigrasi dinilai tidak berhasil.

Dalam kacamata pengamat asing, transmigrasi itu berdampak langsung
pada konflik komunal. Temuan saya, dalam konflik komunal biasanya
orang Jawa tak terlibat langsung. Yang terlibat justru pendatang
nontransmigran. Kehadiran orang Jawa menjadikan orang lokal menyadari
identitasnya. Ini yang mengeraskan batas etnis. Kehadiran orang Jawa
yang masif di satu lokasi yang sangat luas menegaskan itu. Pada
pertengahan 1980-an, ada kebijakan agar jangan menyinggung SARA
(suku, agama, ras, dan antargolongan). Namun dalam pergaulan sosial,
tak mungkin melarang orang melakukan identifikasi sosial. Saat ada
ketidakadilan, ketegangan dan letupan pun muncul.

Bagaimana menyikapi perbedaan itu?

Ketika problem kesejahteraan terjawab, perbedaan identitas tidak akan
menjadi konflik. Identitas hidup dalam masyarakat, itu tetap harus
dikembangkan dan itu yang membuat Indonesia menarik. Tak ada negara
sekaya kita budayanya. Saya agak alergi dengan istilah “NKRI”. Kita
ini terancam dari mana? Kita ini terancam dari dalam, disintegrasi
muncul dari dalam.

Sentralisasi menjadi salah satu akar soal?

Sentralisasi punya akar yang jauh ke belakang. Pemberontakan pada
1950-an, kecuali RMS (Republik Maluku Selatan), tak ingin melepaskan
diri dari NKRI. Mereka berontak karena ingin keadilan, ingin lebih
diperhatikan. Ketidakadilan pusat dan daerah sudah terjadi lama dan
oleh Soeharto itu malah diperkeras. Ini problem struktural. Ada
kebutuhan sistem politik yang mampu menyejahterakan.

Apa jawaban konkretnya?

Kesejahteraan, keadilan. Itu belum terjawab, masih menjadi masalah
pokok. Agar ekonomi bisa berkembang, harus ada sistem politik dengan
check and balances. Tanpa itu, demokrasi hanya periferal. Bukan
berarti masa Soeharto bagus, tapi waktu itu ada visi mau diarahkan ke
mana bangsa ini. Kita mesti punya platform yang visioner. Sekarang
banyak ide bagus, tetapi ide itu terfragmentasi.

Anda sepakat dengan rekayasa demografi?

Saya tak sepakat. Yang mesti direkayasa adalah soal ekonomi,
demografi mengikuti. Jangan dibalik. Kalau mau rekayasa ekonomi,
konsekuensinya luar Jawa harus dibangun. Orang-orang yang di Jawa
akan pindah dengan sendirinya, tidak usah harus dipindahkan lewat
transmigrasi. Orang mengumpul di Jakarta karena ada yang dicari. Pada
masa transmigrasi, yang dipindah adalah kemiskinan. Sebaliknya, orang
luar Jawa yang pintar pindah ke Jawa. Istilah Sri Edi Swasono, ada
penurunan comparative advantage. Terjadilah ketimpangan yang
membesar. Sekarang ada yang berubah, interdependensi antarnegara
meningkat, diam-diam orang Indonesia pun melakukan mobilisasi
internasional. Ada kesadaran yang berubah.

Nasionalisme baru

Ketika rezim Orde Baru sedang kuat-kuatnya pada pertengahan 1980-an,
hanya sekelompok orang “nekat” yang kritis menilai kebijakan
pemerintahan, termasuk soal ketidakadilan pusat dan daerah.
Penelitiannya yang menyimpulkan kecenderungan alienasi birokrasi dan
rakyat sempat menjadi berita utama Kompas pada pertengahan 1985. Itu
masih menjadi soal sampai sekarang. Ada kesenjangan antara penelitian
dan implementasi di lapangan. Penelitian kerap diabaikan pengambil
kebijakan.

Pengalaman itu menjadikan Riwanto mengajukan syarat saat hendak
ditarik menjadi staf ahli Menteri Negara Transmigrasi dan
Kependudukan Alhilal Hamdi pada akhir 1999. Riwanto
mengaku “antitransmigrasi” dan akan berusaha memberi pemikiran agar
program itu suatu saat dibubarkan. Alhilal pun sepakat. “Mungkin
lebih enak bicaranya karena sudah kenal sejak sama-sama aktivis
mahasiswa,” kenang Riwanto.

Selepas kuliah di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Riwanto
bergabung di Leknas (Lembaga Ekonomi dan Sosial Nasional) LIPI yang
waktu itu menjadi salah satu “kiblat” ilmu sosial. Di sana Riwanto
belajar dan bekerja sama dengan sejumlah senior seperti Thee Kian Wie
ataupun Taufik Abdullah. Di situlah titik tolaknya mempelajari
demografi. Bergabung sebagai peneliti LIPI sekaligus berarti melepas
kesempatan menjadi wartawan yang dianggapnya kurang rileks karena
mesti terburu-buru waktu. Pers mahasiswa Koran Salemba pernah
memberikan kesempatan melakukan perjalanan jurnalistik ke Singapura,
Malaysia, dan Thailand pada awal 1980.

Bagaimana nasionalisme baru itu dalam bayangan Anda?

Yang pasti, tak mungkin kalau tidak kosmopolitan. Ada sesuatu yang
universal. Konsep lama tentang nasionalisme perlu diredefinisi,
seperti soal kedaulatan ekonomi. Dari sudut ekonomi kita tak mungkin
melepaskan diri dari multinational corporation. Martabat sebagai
orang Indonesia harus naik dan itu terjadi kalau kesejahteraan juga
naik. Nasionalisme itu sesuatu yang bergerak. Pancasila harus dilihat
sebagai cakrawala yang indah, bukan fondasi di kaki kita. Cakrawala
berbeda dengan langit yang harus dilihat dengan mendongak dan
melelahkan.

Bagaimana nasionalisme dikaitkan dengan migrasi?

Sekarang ini terjadi long distance nationalism karena perpindahan
manusia. Nasionalisme menjadi lebih kosmopolitan. Nasionalisme-baru
tidak terisolasi berdasarkan tanah yang dipijak. Relaksasi
nasionalisme ada di situ. Ukuran nasionalisme adalah apakah bisa
menyejahterakan. Ini kembali ke cita-cita kemerdekaan, mendudukkan
martabat sebagai bangsa. Mengutip Romo Mangun (almarhum YB
Mangunwijaya), kalau sekadar ingin makmur, kita tak perlu merdeka.

Nasionalisme sekarang dihadapkan pada globalisasi, interdependensi
yang kuat antarbangsa. Ini problem kita karena persoalan ini lebih
sering dibaca dalam pemikiran sempit. Aceh adalah contoh menarik,
ketika GAM masuk ke dalam nasionalisme kita, tidak
membawa “nasionalisme”-nya sendiri. Menarik untuk menunggu strategi
mereka dalam jangka panjang. Kalau bisa menyelesaikan, kita akan
mendapatkan nasionalisme baru. Kita mungkin mesti agak rileks dengan
nasionalisme.

Maksudnya lebih rileks?

Nasionalisme tidak bisa disempitkan hanya sekadar pada konsep Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tidak perlu menyatakan NKRI harga
mati. NKRI yang tidak menyejahterakan rakyat, apa artinya? Agak
berbahaya kalau nasionalisme itu direkayasa. Mungkin yang lebih dekat
adalah pembangunan sistem politik, pembangunan ekonomi yang
demokratis. Itu tulang punggungnya. Bukan hal mudah.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: