Sosok dan Pemikiran Arief Budiman

Oleh C Wahyu Haryo PS dan Subur Tjahjono

http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0608/05/Politikhukum/2842855.htm
===============================

Demokrasi Harus Dipertahankan

Pada tanggal 14 Agustus 2006, Freedom Institute (Pusat Studi
Demokrasi, Nasionalisme, dan Ekonomi Pasar) akan menganugerahkan
Penghargaan Achmad Bakrie kepada seorang intelektual terkemuka
Indonesia, Prof Dr Arief Budiman. Penghargaan untuk “prestasi seumur
hidup” ini diberikan untuk kategori pemikiran sosial.

Menurut peneliti senior Freedom Institute Dr Luthfi Assyaukanie dan
Manajer Program Freedom Institute Nong Darol Mahmada, Arief Budiman
dipilih karena dinilai berperanan penting dalam perdebatan teori
ketergantungan tahun 1980-an.

Menurut Freedom Institute, peran besar Arief dalam wacana ilmu sosial
Indonesia memang bukan terletak pada kekokohan argumennya, tetapi
pada keberanian dan terobosannya dalam menggelorakan sebuah ide.
Ketika semua orang terpana pada teori modernisasi dan jargon
pembangunan yang dikampanyekan Orde Baru, Arief datang dengan sebuah
pandangan berbeda yang kemudian diikuti banyak ilmuwan sosial.

“Saya bukan pembuat teori ketergantungan. Saya cuma pengecer,” kata
Arief. Berikut petikan wawancara Kompas dengan Guru Besar Studi
Indonesia Asia Institute The University of Melbourne Australia di
rumahnya yang asri di Jalan Kemiri Candi, Kota Salatiga, Jawa Tengah,
Rabu (19/7).

Bisa dijelaskan kilas balik teori ketergantungan tersebut?

Ketika saya di Amerika (kuliah di Harvard University), saya studi
teori-teori Marxis. Itu waktu zaman Soeharto tidak diperbolehkan.
Waktu saya pulang dari Amerika tahun 1981, di sini lagi ramai
pembicaraan tentang bagaimana pembangunan di Indonesia bisa
dijalankan. Masalah pembangunan dijelaskan dengan teori budaya.
Indonesia miskin itu karena budaya Jawa yang kurang materialistik,
terlalu spiritual, di samping persoalan korupsi. Masalah kemiskinan
itu dijelaskan karena budaya kita tidak cocok dengan budaya modern,
budaya Barat. Lalu dicoba diubah kebudayaan.

Saya datang dengan teori yang lain karena saya tidak setuju dengan
teori itu. Teori kebudayaan itu menganggap salah kita sendiri kalau
kita miskin. Kebudayaannya sendiri yang salah karena tidak mau kita
ubah. Kalau saya anggap kemiskinan itu karena eksploitasi dari
kapitalisme global yang mana kita berpartisipasi secara marjinal.
Saya mendapat teori ini dari studi saya tentang Amerika Latin. Waktu
itu saya terapkan teori ketergantungan, bahwa di Indonesia itu
terjadi kemiskinan karena kita dieksploitasi negara kapitalis besar.
Banyak sumber daya kita ditarik ke sana. Itu berlangsung hingga
sekarang.

Memang diskursus sempat terjadi, orang-orang sempat kaget. Heri
Akhmadi (sekarang anggota DPR dari PDI-P) waktu itu masih aktif
memberantas korupsi. Saya bilang, masalahnya bukan korupsi. Korupsi
terkait, tetapi itu masalahnya sebenarnya ketergantungan kita dengan
negara Barat. Jadi akhirnya dua-duanya penting. Ada masalah
mentalitas, kebudayaan, kultural, tetapi juga penting faktor
eksploitasi dunia Barat. Sejak itu masalah pembangunan dibahas secara
lebih seimbang. Bukan saja masalah kultur atau kepribadian, tetapi
masalah eksploitasi kapitalisme global.

Teori ketergantungan era 1980-an apa masih relevan dengan melihat
masalah sekarang?

Saya kira masih relevan. Cuma lebih kompleks masalahnya. Kita juga
melawan ketergantungan. Saya kira seperti masalah pedagang kecil dan
pedagang besar. Pedagang kecil bisa bertarung, tetapi selama mereka
tidak memiliki modal yang besar, teknologi akan dikuasai pedagang
besar. Modal dikuasai mereka, pasar juga dikuasai mereka. Misalnya
kita kalau mau ekspor ke Inggris atau negara besar, kita harus
melalui calo mereka juga. Kalau kita buka jaringan sendiri tidak
mungkin.

Apa kelemahan Indonesia?

Kita belum sepenuhnya menjadi negara modern. Artinya, profesionalisme
kerja, modal. Belum lagi modal dan teknologi. Kalau Vietnam dan Korea
Selatan saja masih susah, apalagi kita. Tetapi Korea Selatan sudah
melakukan transformasi yang besar dalam hal, misalnya, birokrasinya
tambah modern dan profesional dibanding kita. Kita kan budaya alon-
alon. Santai yang penting senang. Ngapain sih ngejar-ngejar kerja
keras.

Ada korelasinya tidak dengan demokrasi, mengingat Korea Selatan
demokrasinya lebih dulu?

Betul. Tetapi saya kira demokrasi sebenarnya produk dari
profesionalisme. Jadi profesional dulu baru bisa demokrasi. Korea
Selatan sudah modern sebelum dia jadi demokrasi. Bahkan kadang-kadang
kemodernan itu membutuhkan kepemimpinan tangan kuat. Kayak di China
yang sekarang mulai demokratis, tetapi kemodernan dia sudah jalan
saat pemerintahan otoriter. Singapura juga seperti itu.

Mungkin kita perlu seorang diktator yang punya keinginan baik kayak
Lee Kuan Yew. Jadi kayak Aristoteles bilang, sistem pemerintah yang
paling bagus adalah demokrasi, asal kepala negaranya seorang filsuf.
Tetapi lebih bagus lagi otoriter tetapi filsuf. Orang otoriter
biasanya lebih eksploitatif dan demokrasi mencegah dia menjadi
eksploitator.

Kalau pemerintahan SBY-Kalla bagaimana?

Kita lihat ini dari sejarah di Indonesia. Dulu Soeharto keras sekali.
Terus tiba-tiba muncul BJ Habibie yang masih terusan Soeharto.
Kemudian muncul Gus Dur (Abdurrahman Wahid). Bagus ide-idenya, tetapi
ada problem di administrasi. Megawati presiden yang kurang berbuat
sesuatu. SBY paling rasional, tetapi tidak banyak yang dia lakukan.
Jusuf Kalla orang eksekutifnya praktisnya sekarang.

Jadi saya kira kalau sekarang dilihat dari perolehan itu, yang
sekarang dicapai bagus, tetapi bukan berarti tanpa kekurangan. Ada
perkembangan dari Megawati. Yang sekarang ada peningkatan meski masih
banyak masalah. Tetapi dengan demokrasi media, orang bisa ngomong.

Moga-moga 2009 keadaan ini bisa diperkuat dengan adanya kelompok
politik yang bisa lebih berperan dalam pengambilan keputusan negara.

Siapa tokoh yang diharapkan muncul di 2009?

Itu yang jadi masalah. Kita masih lemah. Tidak ada tokoh yang kuat.
Organisasinya ada. Tetapi PDI-P atau PKB terlalu kecil untuk menjadi
oposisi. Barangkali kalau PKB dan PAN bergabung bisa jadi oposisi dan
ada dukungan dari NU dan Muhammadiyah. Betapa baiknya sebuah
pemerintah, perlu ada oposisi untuk mengimbanginya. Oposisi yang kita
jalankan saat ini yang paling kuat dilakukan PDI-P. Tetapi programnya
tidak jelas. Golkar terlalu kuat. Kalau di Australia, ada kabinet
bayangan, konsepnya ada.

Pensiun di Salatiga

Sebelum melamar ke The University of Melbourne pascapemecatannya di
Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, sebetulnya Arief sempat
melamar di sejumlah perguruan tinggi di dalam negeri. Termasuk
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta (waktu itu IKIP) yang dipimpin
Dr Sastrapratedja dan Universitas Muhammadiyah Solo pimpinan Prof
Malik Fadjar.

Namun, akhirnya Arief diterima di Melbourne University tahun 1997. Di
sana ia mendirikan Departemen Studi-studi Indonesia yang kini mulai
diteruskan Dr Ariel Heryanto.

Meskipun demikian, ia tidak menjadi warga negara Australia. Ia
berstatus permanent resident. Menjelang pensiun tahun 2008, Arief
tetap berharap pulang ke Salatiga dan tinggal di rumah karya arsitek
Romo YB Mangunwijaya (almarhum) itu. “Saya bukan patriotik terhadap
Indonesia, tetapi rasanya capek kan kalau mimpi dalam bahasa Inggris
terus,” ujarnya.

Ia punya rumah apartemen di Melbourne. Jadi mungkin ia mondar-mandir
Melbourne-Salatiga karena masih punya dana pensiun dari Melbourne
University 1.000 dollar Australia atau Rp 6 juta per bulan. “Dengan
Rp 6 juta, di Salatiga cukup kaya saya,” kata suami Leila Ch Budiman
dan ayah dua anak itu.

Menjelang 17 Agustus, bagaimana Anda melihat perkembangan demokrasi
Indonesia saat ini?

Buat saya, Indonesia ini kemajuannya setelah 1998 itu demokrasinya
bagus. Kalau yang paling penting dan berharga bagi saya adalah
kemerdekaan pers.

Bahwa negara tidak ikut campur itu bagus. Sekarang yang perlu
dilakukan negara adalah menjaga kehidupan bersama dengan menegakkan
hukum. Saya ditanya apakah Islam radikal yang mau negara Islam
berdiri itu dilarang? Saya pikir tidak usah dilarang. Kalau melarang
suatu organisasi bisa merembet ke mana-mana. Nanti atas nama radikal,
ada demokrasi radikal dilarang. Jadi pelarangan organisasi saya tidak
setuju, tetapi pelanggaran hukum ditindak.

Bagaimana menafsir ulang Pancasila supaya relevan?

Kalau saya ditanya negara apa yang paling ideal, buat saya negara
hukum saja. Yang menjamin hak asasi manusia. Pancasila sekali lagi
masih ada unsur belenggu itu.

Tetapi sekarang perkembangannya lumayan kan? Yang membicarakan
masalah Pancasila kan masyarakat, bukan negara?

Sekarang memang menuju pada yang ideal, masyarakatnya sendiri yang
masih harus lebih dewasa lagi menerima ideologi. Tetapi kalau kita
terima demokrasi seperti itu, kita juga harus terima kalau ada orang
seperti Abu Bakar Ba’asyir yang mau mengampanyekan negara Islam. Dia
datang ke sekolah bahwa Islam yang paling baik tetapi tidak
menggunakan kekerasan. Ya tidak apa-apa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: