Sumpah Pemuda, Integrasi, dan Demokrasi

Oleh Azyumardi Azra
Mantan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0610/31/utama/3058012.htm
=============================

“Democracy, at least at present, is the best form of governance, but
by no means a perfect one. In democracy, one has the freedom. When
democracy is misunderstood, however, and freedom misinterpreted, the
result is anarchy”.

(Mahathir Mohamad, “Achieving True Globalisation”, 2004)

Tiga hari lalu bangsa Indonesia memperingati dan mengenang kembali
Sumpah Pemuda 1928. Sumpah Pemuda merupakan salah satu momentum
historis paling penting dalam kebangkitan nasionalisme Indonesia.
Sumpah Pemuda secara simbolis mencerminkan integrasi kepulauan
Nusantara ke dalam sebuah kesadaran politik integratif yang kian
mengkristal, yang selanjutnya menjadi driving force bagi penguatan
wacana dan gerakan nasionalisme menuju kemerdekaan bangsa dari
kekuasaan kolonialisme.

Sumpah Pemuda adalah sebuah kumulasi cita integrasi dan etos
keindonesiaan. Meminjam kerangka Ben Anderson, Sumpah Pemuda
merupakan kesepakatan penting dalam perjuangan ke arah pembentukan
Indonesia yang—setidaknya sampai masa Proklamasi 17 Agustus 1945—
masih merupakan “imagined community”, komunitas yang dibayangkan.

Revitalisasi faktor integratif

Sumpah Pemuda sebagai faktor integratif keindonesiaan kini tampaknya
hanya menjadi sekadar bagian dari “ingatan bersama” (collective
memory) keindonesiaan. Ia kelihatan telah kehilangan elan vital
fungsionalnya untuk mengokohkan kembali integrasi bangsa yang terus
mengalami gangguan.

Kita boleh bersyukur karena proses “Balkanisasi” Indonesia yang
sempat diprediksikan kalangan pengamat luar pada masa awal Reformasi
(1998-2001) tidak menjadi kenyataan. Kita masih berada dalam kerangka
NKRI meski—seperti dikemukakan sejarawan terkemuka Indonesia, Prof MC
Ricklefs, dalam sebuah percakapan dengan saya pada Ramadhan lalu—
Indonesia kini adalah “the most federal states in the world”.
Sementara itu, berbagai faktor disintegratif masih terus-menerus
menggerogoti negara-bangsa Indonesia. Ironisnya, pada saat yang sama,
beberapa faktor integratif bagi penguatan negara-bangsa Indonesia
tidak mengalami revitalisasi dan penguatan.

Lihatlah konflik bernuansa keagamaan yang masih berlanjut di kawasan
Sulawesi Tengah, Poso dan Palu, saat korban terus berjatuhan,
sementara polisi dan bahkan negara seolah tidak berdaya mencegah dan
menghentikannya. Polisi menyatakan, misalnya, pelaku pembunuhan
pendeta Irianto Kongkoli adalah “kelompok pemain lama” yang sudah
mereka ketahui, tetapi polisi tidak juga menangkap dan membawa mereka
ke pengadilan. Lalu pada malam menjelang Idul Fitri 1427 H, kekerasan
kembali terjadi, kali ini antara polisi—persisnya Brimob—dan warga
Muslim, yang menambah panjang daftar korban yang tewas.

Lihat juga potensi disintegrasi yang terus menggejala di Papua, dan
mungkin juga di tempat tertentu lainnya di Tanah Air. Tengok juga
meningkatnya sentimen kedaerahan yang terus menemukan momentumnya
dalam pilkada yang diselenggarakan hampir setiap hari di berbagai
daerah dengan berbagai tensi, konflik, bahkan kekerasan yang
dimunculkannya. Semua ini berkembang seolah tanpa kendali, seolah
tanpa kemampuan negara mengatasinya.

Hemat saya, sudah waktunya semua pemimpin bangsa yang peduli untuk
lebih serius merespons berbagai perkembangan yang mencemaskan itu.
Seyogianya ada upaya lebih sistematis untuk merevitalisasi faktor
integratif yang membuat negara-bangsa Indonesia ini bisa tercipta dan
bertahan di tengah berbagai perkembangan yang tidak selalu kondusif,
baik di dalam maupun luar negeri.

Selain Sumpah Pemuda, faktor integratif lainnya yang bahkan secara
konstitusional menduduki tempat sangat penting adalah Pancasila.
Setelah keengganan sempat meluas di kalangan pemimpin dan tokoh
publik untuk berbicara tentang Pancasila sejak awal Masa Reformasi,
baru pada 2006 ini wacana revitalisasi bergaung lebih nyaring.
Sayangnya baru sebatas itu. Belum terlihat upaya sistematis untuk
merevitalisasi dan membuat Pancasila kembali workable dan lebih
viable untuk penguatan integrasi negara-bangsa Indonesia.

Melemahnya negara Indonesia pada Masa Reformasi terlihat saat negara
mengalami kegagalan dalam beberapa hal: misalnya melindungi warga
negara dari tindakan kekerasan kelompok massa (mob), baik yang
terorganisasi maupun tidak; menegakkan hukum dan ketertiban publik,
memberikan peluang dan kesejahteraan ekonomi lebih baik kepada kaum
miskin, dan menghentikan perusakan lingkungan hidup.

Jika Indonesia yang integratif dapat bertahan dan bisa mencapai
kemajuan, tidak ada alternatif lain kecuali penguatan kembali negara.
Satu contoh saja, kapasitas negara, misalnya, perlu diperkuat untuk
merespons “eforia demokrasi” yang ternyata masih terus meluap-luap
dalam berbagai lapisan masyarakat kita.

Demokrasi: eforia dan ironi

Eforia demokrasi berlanjut tidak hanya dalam masa seputar pemilu
(1999 dan 2004), tetapi juga dalam pilkada gubernur dan wali
kota/bupati yang terus berlangsung. Mengamati proses politik dan
demokrasi, baik pada pemilu maupun pilkada, yang terjadi bahkan
adalah eksplosi demokrasi atau eksplosi aspirasi dan ekspresi atas
nama demokrasi. Eksplosi itu sering lepas kontrol sehingga berujung
pada kekerasan dan anarki.

Dengan begitu, segera menjadi jelas, eforia dan eksplosi demokrasi
tidak berjalan sejajar dengan peningkatan pemahaman tentang demokrasi
itu sendiri, baik demokrasi prosedural maupun demokrasi substantif.
Demokrasi kelihatannya cenderung disalahpahami kalangan masyarakat
kita sebagai demonstrasi massa dan berbagai bentuk unjuk rasa lainnya
sehingga memunculkan istilah “demo- crazy”. Juga, kebebasan cenderung
disalahartikan sebagai “kebebasan tanpa aturan” (lawlessness freedom)
dan tanpa kepatuhan kepada hukum. Hasilnya, seperti pernyataan
Mahathir Mohamad yang dikutip di atas, yang terjadi adalah anarki.
Anarkisme bukan hanya mencederai, tetapi bahkan jelas bertentangan
dengan demokrasi.

Inilah ironi demokrasi, yang dengan kebebasan yang dibawanya pada
gilirannya memunculkan berbagai gejala anarki. Sekali lagi, demokrasi
dan kebebasan menimbulkan eksplosi aspirasi dan ekspektasi. Jelas,
eksplosi aspirasi dan ekspektasi itu tidak selalu dapat terpenuhi
secara cepat, apalagi instan, di tengah kemerosotan negara pada
berbagai levelnya.

Demokrasi jelas tidak bisa berjalan baik kecuali ada kepatuhan dan
respek pada hukum dan ketertiban publik. Pemberdayaan demokrasi tidak
cukup hanya dengan adanya banyak parpol, pemilu yang reguler, pers
yang bebas dan independen, dan civil society yang kuat. Pemberdayaan
dan pendalaman demokrasi tidak bisa taken for granted; sebaliknya,
justru harus disemaikan, misalnya melalui pendidikan kewargaan (civic
education) atau pendidikan demokrasi atau pendidikan kewarganegaraan
(citizenship education). Jika itu bisa dilakukan, insya Allah, bukan
hanya demokrasi bisa diperkuat, tetapi juga sekaligus integrasi
negara-bangsa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: